Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Lemhannas dorong RI galang perdamaian di tengah perang Israel-Iran

    Lemhannas dorong RI galang perdamaian di tengah perang Israel-Iran

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mendorong pemerintah Indonesia melakukan penggalangan perdamaian melalui berbagai institusi multilateral di tengah perang Israel dan Iran, yang kini didukung pula oleh Amerika Serikat (AS).

    Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengatakan penggalangan perdamaian bisa dilakukan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dan berbagai organisasi yang dapat mendorong stabilitas politik di berbagai kawasan dunia.

    “Karena hanya dengan perdamaian dunia, sebagaimana amanat konstitusi kita, bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan berjalan dan kita pun juga sebagai bangsa tentu akan terdampak kalau situasi geopolitik dunia tidak menentu tersebut,” ujar Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, diharapkan pula pemerintah Indonesia memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di negara-negara berkonflik agar benar-benar terlindungi, sesuai amanat konstitusi.

    Sejauh ini, Ace mengaku Lemhannas telah melakukan kajian terhadap situasi global saat ini, yakni kajian krisis ekonomi global dan krisis politik global, yang dilakukan setiap minggu.

    “Nah, prinsip yang selalu kami dorong adalah bahwa kami ingin dunia betul-betul stabil karena stabilitas, baik global maupun kawasan, itu pasti akan mempengaruhi kondisi domestik dalam negeri kita,” tuturnya.

    Sebelumnya, media Iran Press TV pada Selasa melaporkan gencatan senjata dimulai setelah gelombang serangan Iran terhadap Israel.

    Pada Selasa pagi waktu setempat, militer Israel mengatakan pihaknya sedang berusaha mencegat rudal-rudal Iran yang diluncurkan “beberapa saat yang lalu,” tanpa menyebutkan waktu spesifik dari serangan tersebut.

    “Beberapa saat yang lalu, sirene berbunyi di beberapa daerah di seluruh Israel menyusul identifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran ke arah Israel,” kata pihak militer dalam pernyataan yang diunggah ke Telegram sekitar pukul 05.00 waktu setempat (09.00 WIB). Sejak itu, Iran telah menembakkan rentetan rudal ke Israel, menurut media Pemerintah Iran.

    Wilayah udara Israel ditutup untuk pesawat sampai pemberitahuan lebih lanjut, kata otoritas bandar udara (bandara) Israel.

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah mengumumkan bahwa gencatan senjata antara kedua belah pihak akan dimulai sekitar pukul 04.00 GMT (11.00 WIB), dengan Iran diharapkan untuk menghentikan operasinya terlebih dahulu.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araqchi sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada “kesepakatan” mengenai gencatan senjata antara Iran dan Israel. Namun, ia mengatakan Iran akan siap untuk menghentikan serangan balasan lanjutan jika serangan Israel berhenti per pukul 04.00 waktu Teheran (07.30 WIB).

    “Jika Israel menghentikan agresi ilegalnya terhadap rakyat Iran selambat-lambatnya pukul 04.00, Iran tidak berniat untuk melanjutkan serangan balasannya setelah itu,” tulis Araqchi dalam sebuah unggahan di media sosial X, seraya menambahkan bahwa “keputusan akhir mengenai penghentian operasi militer kami akan dibuat nanti.”

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua MPR dorong upaya pemenuhan hak anak atas informasi layak

    Wakil Ketua MPR dorong upaya pemenuhan hak anak atas informasi layak

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar upaya pemenuhan hak anak atas informasi yang layak harus menjadi perhatian serius semua pihak untuk segera diwujudkan.

    “Upaya untuk mengembangkan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dalam rangka pemenuhan hak anak atas informasi yang layak anak harus didukung semua pihak,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Pekan lalu, menurut dia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak atas Informasi Layak Anak melalui PISA 2025.

    Dia mengatakan kriteria informasi yang layak bagi anak adalah informasi yang bersifat positif, mendukung tumbuh kembang anak, serta sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

    Dalam pengembangan PISA itu, menurut dia, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dinilai memiliki peran strategis dengan berbagai program dan kegiatan yang bisa disinergikan untuk mewujudkan perpustakaan ramah anak di seluruh Indonesia.

    Berdasarkan data Perpusnas hingga September 2023, menurut dia, terdapat 178.723 perpustakaan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

    Menurut Lestari, sejumlah catatan yang menunjukkan berbagai potensi yang dimiliki harus mampu dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan hak anak atas informasi yang layak.

    Sebaran dan kualitas perpustakaan yang belum merata di tanah air, menurut dia, harus menjadi perhatian semua pihak terkait untuk segera ditingkatkan.

    Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap, upaya mewujudkan informasi yang layak anak harus mampu diwujudkan dengan tata kelola yang jelas dan langkah nyata.

    Untuk itu, dia mendorong terwujudnya kolaborasi yang kuat antara para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat, agar mampu memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki untuk menghadirkan informasi yang layak bagi tumbuh kembang anak, demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU: Literasi politik jadi kunci dalam penggantian antarwaktu

    KPU: Literasi politik jadi kunci dalam penggantian antarwaktu

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan bahwa literasi politik, baik oleh pengurus dan pengurus partai politik maupun masyarakat sipil, menjadi kunci dalam penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.

    Idham mengatakan hal itu karena tidak semua elemen memahami peraturan PAW. Ia bercerita, masih ada pihak yang belum mengerti bahwa PAW dilakukan sebagaimana sistem pemilu di Indonesia, yakni sistem proporsional daftar terbuka.

    “Literasi politik menjadi kuncinya. Kami dalam rapat kerja di Yogyakarta kemarin, sudah tegaskan bahwa setelah peraturan KPU (PKPU) ini ditetapkan, wajib kepada KPU di daerah melakukan sosialisasi kepada semua pihak,” kata Idham usai uji publik rancangan PKPU tentang PAW di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

    Pada kesempatan itu, Idham menceritakan bahwa KPU pernah menemukan adanya keluarga calon anggota DPD terpilih yang wafat meminta agar pengganti atas calon tersebut diambil dari anggota keluarganya.

    “Ini sekadar cerita, di provinsi yang paling timur di Indonesia kemarin ada calon terpilih DPD wafat ‘kan harus digantikan dengan perolehan suara selanjutnya. Dan ini ada sedikit cerita yang agak lucu, keluarga minta agar PAW-nya itu anaknya,” ucap dia.

    Kasus tersebut juga ditemukan KPU dalam proses PAW anggota DPRD. Menurut Idham, keluarga dari anggota DPRD itu meminta agar pengganti antarwaktunya berasal dari keluarga yang sama.

    Menanggapi permintaan itu, KPU berupaya semaksimal mungkin melakukan komunikasi persuasif kepada pihak keluarga guna menjelaskan aturan yang berlaku.

    Adapun dalam PKPU terbaru tentang PAW ini, KPU mempertegas aturan agar tidak ada lagi kongkalikong partai politik dalam PAW. KPU berharap pimpinan partai politik dapat menghormati suara rakyat yang telah diberikan kepada para calon anggota dewan.

    “Penetapan caleg terpilih dalam sistem proporsional daftar terbuka ketika partai politik mendapatkan kursi itu berdasarkan perolehan suara terbanyak, maka PAW-nya pun berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam dapil tersebut,” ujarnya.

    Lebih lanjut Idham menyebut jajaran KPU di daerah akan melakukan sosialisasi masif setelah PKPU tentang PAW ini rampung. Dia juga berharap pimpinan partai politik melakukan sosialisasi kepada kadernya.

    “Kami mohon kepada pimpinan partai politik setelah PKPU ini nanti diundangkan, besar harapan kami secara internal partai politik melakukan sosialisasi PKPU ini dan kami juga secara berjenjang kami perintahkan kepada jajaran kami agar melakukan sosialisasi,” kata dia.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco minta tak ada spekulasi soal kepentingan dalam penulisan sejarah

    Dasco minta tak ada spekulasi soal kepentingan dalam penulisan sejarah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta publik tidak berspekulasi adanya kepentingan penguasa dibalik proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan.

    “Kita kan enggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh,” kata Dasco ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebab, kata dia, proyek penulisan ulang sejarah nasional tersebut masih diawasi oleh Komisi X DPR RI yang salah satunya membidangi urusan kebudayaan.

    “Kan itu baru nanti akan didalami oleh Komisi X. Nah, setelah didalami, baru diambil kesimpulan,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu.”

    Dia pun menyebut Komisi X DPR RI akan memanggil Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon dalam waktu dekat, buntut pernyataannya yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.

    “Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan di DPR. Saya pikir itu bagus untuk meng-clear kan (menjernihkan) hal-hal yang kemudian menjadi informasi bagi masyarakat,” kata dia.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mengatakan Komisi X DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat DPR RI kembali membuka masa sidang baru.

    Hal itu dilakukan guna meluruskan wacana yang berkembang di publik terkait penulisan ulang sejarah Indonesia, termasuk diantaranya terkait pernyataannya soal peristiwa pemerkosaan pada Tragedi Mei 1998.

    “Kami ada rencana akan raker setelah masa sidang di buka untuk meluruskan wacana yang berkembang di publik, tentu pada saat raker, salah satu yang akan kami pertanyakan adalah hal tersebut,” kata dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (17/6).

    Dia memandang pernyataan Fadli Zon terkait kasus perkosaan pada Tragedi Mei 1998 berpotensi melukai hati para korban dan merendahkan upaya pemulihan yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.

    Adapun pada Selasa, Menbud Fadli Zon menyebutkan penulisan ulang sejarah Indonesia hingga saat ini mencapai 70 persen, sedangkan setelah proses selesai akan dilakukan diskusi publik sebagai bentuk transparansi.

    “Kalau tidak salah saya dapat laporan sekarang ini sudah sekitar 70 persen gitu ya dan nanti kalau sudah waktunya kita tentu akan menyelenggarakan diskusi publik,” ujar dia usai memberi materi retret kepala daerah gelombang II di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU akomodasi putusan MK dalam rancangan PKPU soal PAW

    KPU akomodasi putusan MK dalam rancangan PKPU soal PAW

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

    “Prinsipnya kami harus menyesuaikan dengan beberapa putusan MK,” kata anggota KPU RI Idham Holik saat ditemui usai uji publik PKPU tersebut di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

    Idham mengatakan putusan MK yang diakomodasi dalam PKPU PAW tersebut, yakni Nomor 88/PUU-XXI/2023 dan Nomor 176/PUU-XXII/2024. Kedua putusan itu mengenai ketentuan penggantian anggota legislatif antarwaktu yang normanya belum diatur pada PKPU terdahulu.

    Selain itu, PKPU tentang PAW ini juga diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    KPU setidaknya mengubah 17 poin dalam PKPU yang sedang dalam tahap uji publik itu. “Ada 17 poin yang tadi sudah kami presentasikan kepada peserta uji publik,” kata Idham.

    Salah satu poin perubahan dalam PKPU tersebut ialah kebijakan afirmatif terhadap calon anggota legislatif (caleg) perempuan.

    KPU akan mengutamakan caleg perempuan apabila persebaran perolehan suara antara caleg perempuan dan laki-laki yang menggantikan anggota legislatif antarwaktu sama persis.

    “Kami memang sudah lama ya merancang kebijakan dengan pendekatan affirmative action (tindakan afirmatif) ketika ada perolehan suara yang sama persis sampai dengan tingkat TPS. Jadi, kami akan memprioritaskan caleg perempuan,” katanya.

    Di samping itu, KPU juga mempertegas aturan agar tidak ada lagi kongkalikong partai politik dalam PAW. KPU berharap pimpinan partai politik dapat menghormati suara rakyat yang telah diberikan kepada para caleg.

    “Penetapan caleg terpilih dalam sistem proporsional daftar terbuka ketika partai politik mendapatkan kursi itu berdasarkan perolehan suara terbanyak, maka PAW-nya pun berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam dapil tersebut,” ujarnya.

    Uji publik rancangan PKPU tentang PAW ini turut dihadiri oleh perwakilan partai politik, kementerian/lembaga, aktivis kepemiluan, dan lembaga swadaya masyarakat. KPU bakal mengundangkan beleid baru tersebut dalam waktu dekat setelah proses harmonisasi di Kementerian Hukum rampung.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo pantau konflik Iran-Israel dan instruksikan selamatkan WNI

    Prabowo pantau konflik Iran-Israel dan instruksikan selamatkan WNI

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto mengikuti perkembangan konflik antara Iran dan Israel dengan cermat.

    Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan seluruh jajaran, baik di dalam negeri maupun perwakilan di luar negeri, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak.

    “Jadi untuk keselamatan WNI, Pak Presiden sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengantisipasi dan menyelamatkan jika ada hal-hal yang memang perlu dilakukan untuk mengevakuasi WNI yang di sana,” kata Juri di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa.

    Selain itu, Juri juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo terus menegaskan posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang mengedepankan prinsip perdamaian dibandingkan konflik bersenjata.

    Kepala Negara juga disebut melakukan berbagai upaya guna mendorong penurunan eskalasi konflik di kawasan tersebut.

    “Maka dalam hal ini posisi Indonesia adalah posisi yang menginginkan bahwa perdamaian jauh lebih bagus, perdamaian jauh lebih baik ketimbang perang yang membawa korban kedua belah pihak,” ucap dia.

    Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat sejak Jumat (13/6) ketika Israel melancarkan serangan udara di sejumlah lokasi di Iran, termasuk fasilitas militer dan nuklir, yang memicu Teheran melancarkan serangan balasan pada hari yang sama.

    Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan keterlibatan AS menyerang tiga titik fasilitas nuklir Iran pada Sabtu (21/6) dalam operasi yang diklaim oleh Presiden Donald Trump sebagai “serangan yang sangat sukses”. Iran lantas membalas dengan menembakkan rudal ke Pangkalan Militer AS Al Udeid di Qatar, Senin (23/6) malam.

    Eskalasi ketegangan yang terjadi di Iran membuat Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono memutuskan untuk meningkatkan status siaga keamanan di wilayah KBRI Teheran dari Siaga 2 ke Siaga 1, sehingga memberi lampu hijau untuk mengevakuasi para WNI dari negara tersebut.

    Sejumlah 97 orang yang dievakuasi oleh Pemerintah RI dari Iran akhir pekan lalu diperkirakan akan tiba di tanah air pada Selasa sore ini.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDI Perjuangan: Jasa dan peran Bung Karno dikenang dunia internasional

    PDI Perjuangan: Jasa dan peran Bung Karno dikenang dunia internasional

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan jasa dan peran Presiden pertama RI Ir Soekarno alias Bung Karno diakui dan dikenang oleh dunia internasional, sehingga bangsa Indonesia hendaknya terus bangga.

    “Pada sejumlah negara, nama Bung Karno diabadikan di berbagai jalan protokol, gedung, hingga taman. Di kota Rabat, Maroko, ada Jalan Soekarno dekat Gedung Parlemen, sedangkan di Tunisia ada Jalan Soekarno yang diresmikan di hari lahir Bung Karno. Di Ankara, Turki, juga ada Ahmed Soekarno Street, terletak di depan KBRI Ankara,’’ kata Basarah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Saat memberi sambutan pada acara Haul Ke-55 Bung Karno di Jakarta (21/6), Ketua Fraksi PDI Perjuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menjelaskan pemberian nama Soekarno di berbagai jalan itu merupakan bentuk penghargaan dunia internasional atas jasa Bung Karno dalam mendukung kemerdekaan negara-negara tersebut.

    Peran Bung Karno mewujudkan Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat, kata dia, juga membekas di hati para pemimpin berbagai negara Asia-Afrika.

    Pandangan Basarah pun dibenarkan oleh Ketua Dewan Pakar Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Muhammad Amin Abdullah, yang tampil sebagai salah satu pembicara dalam acara itu.

    Menurut Amin, Bung Karno sangat dihormati dunia karena 4P, yakni sebagai proklamator, penggali Pancasila, presiden pertama, dan pembaharu pemikiran keislaman.

    ‘’Dengan “P” pertama (proklamator), Bung Karno dikenal dunia sebagai tokoh yang bukan hanya memerdekakan Indonesia, melainkan juga mendorong 49 negara-negara terjajah di Asia dan Afrika untuk sama-sama merdeka, seperti dijelaskan Pak Ahmad Basarah,’’ ucap Amin dalam kesempatan yang sama.

    Kemudian dengan “P’” kedua, yakni penggali Pancasila, lanjut dia, Bung Karno dikenal sebagai the Great Thinker dari Dunia Timur yang dikagumi para pemimpin dunia antara lain karena pidato Bung Karno pada 30 September 1960 yang berjudul To Build The World a New berhasil menggetarkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

    Sementara dengan “P” ketiga (presiden pertama), ia menyampaikan bahwa Bung Karno selalu dikenang rakyatnya. Bung Karno memimpin negara besar bernama Indonesia, yang ketika merdeka pada 1945 dihuni oleh 90 juta penduduk yang mencintainya.

    Terakhir, Bung Karno sangat dikenal sebagai “P” keempat, yakni pembaharu pemikiran keislaman. Menurut Amin, Putera Sang Fajar itu dikenal sebagai tokoh yang menganjurkan umat Islam di Nusantara agar meninggalkan taklid dalam beragama, harus rasional, dan harus memahami Islam dari apinya, bukan dari abunya.

    Sejak era sebelum kemerdekaan, dirinya menuturkan Bung Karno sudah mengkritik penggunaan istilah sayyid sebab umat manusia sederajat, tetapi kini tren sayyid muncul kembali dengan istilah habib.

    Disebutkan bahwa Bung Karno juga dulu mengkritik istilah khalifah, namun sekarang muncul kembali istilah khilafah.

    Selain Basarah dan Amin, Wakil Ketua Umum PP Bamusi Nasirul Falah Amru (Gus Falah) serta Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Haji Miftah Faqih juga tampil berbicara di acara haul itu.

    Menurut Gus Falah, Bung Karno merupakan seorang santri moderat yang setia menuntut ilmu dari berbagai sumber, mulai dari tokoh sekaliber Kiai Haji Hasyim Asy’ari sampai tokoh besar HOS Tjokroaminoto.

    ‘’Semangatnya menuntut ilmu itu membuat Bung Karno berwawasan luas, moderat dalam berpikir. Karena itu beliau menjadi pembaharu pemikiran Islam yang dikenal oleh dunia internasional,’’ tutur Gus Falah.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lemhannas siapkan skenario jika perang Iran-Israel berlarut-larut

    Lemhannas siapkan skenario jika perang Iran-Israel berlarut-larut

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa lembaganya telah menyiapkan skenario langkah Indonesia jika perang antara Iran dan Israel terjadi berlarut-larut.

    Ace saat jumpa pers di Jakarta, Senin, menjelaskan salah satu kajian yang dilakukan Lemhannas adalah kajian krisis, termasuk penyusunan peta jalan (roadmap) atau skenario yang berhubungan dengan ketahanan negara dalam merespons kondisi geopolitik dunia.

    “Kajian yang dilakukan oleh Lemhannas itu kajian krisis, termasuk juga roadmap, proyeksi, dan prediksi dengan apa yang kita sebut misalnya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, kemudian skenario, termasuk juga pada kuadran apa kita menempatkan skenario tersebut. Itu semua di Lemhannas sudah biasa kita lakukan,” kata Ace.

    Jenis kajian Lemhannas, imbuh Ace, terdiri atas kajian cepat, menengah, dan jangka panjang. Hasil kajian tersebut disampaikan sebagai masukan kepada Pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto.

    Selama konflik Iran dan Israel bergejolak, Ace mengatakan lembaganya telah melakukan monitoring. Selain itu, Lemhannas juga secara intens memberikan maupun menyusun berbagai masukan.

    “Tentu itu semua (masukan) harus kami sampaikan bahwa itu pasti tertutup karena sebagaimana yang diatur oleh regulasi, apa yang dimasukkan oleh Lemhannas kepada pemerintah sifatnya tertutup,” tuturnya.

    Selain memonitor dan memberikan masukan, Lemhannas juga menyampaikan perkembangan berkala situasi dunia kepada Pemerintah dan Presiden.

    “Tentu kami menyampaikan secara update terhadap situasi perkembangan dari dinamika geopolitik, kemudian geoekonomi global, dan pengaruhnya terhadap ketahanan nasional kita, terutama aspek ekonomi,” ucap Ace.

    Diketahui, tentara Israel (IDF), Jumat (13/6) dini hari, melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap Iran. Angkatan Udara Israel menghantam sejumlah target militer dan fasilitas program nuklir.

    Otoritas Israel menyatakan bahwa operasi itu bertujuan untuk mencegah ancaman terhadap eksistensi negara zionis tersebut. Menurut militer dan intelijen Israel, Iran sudah semakin mendekati “titik tanpa kembali” dalam mengembangkan senjata nuklir dalam waktu dekat.

    Media Iran melaporkan bahwa sejumlah pejabat militer senior dan ilmuwan nuklir tewas dalam serangan itu. Serangan juga ditujukan ke fasilitas nuklir di Natanz, Fordow, dan Isfahan, serta basis militer Iran di wilayah barat laut negara itu.

    Sementara itu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan serangan tersebut sebagai kejahatan dan memperingatkan bahwa Israel akan menghadapi “nasib pahit dan mengerikan”. Sebagai respons, Republik Islam Iran meluncurkan Operasi Janji Sejati (Operation True Promise) 3.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota MPR desak transformasi kebijakan merespons konflik geopolitik

    Anggota MPR desak transformasi kebijakan merespons konflik geopolitik

    Kenaikan harga ini secara langsung menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, peningkatan angka kemiskinan, dan masalah gizi serta kesehatan, terutama di kalangan anak-anak

    Jakarta (ANTARA) – Anggota MPR RI Johan Rosihan mendesak pemerintah untuk mendorong transformasi kebijakan yang komprehensif menuju kemandirian pangan jangka panjang guna merespons konflik geopolitik yang kian memanas.

    Dia menilai konflik geopolitik yang memanas antara Iran dan Israel, dengan keterlibatan Amerika Serikat, telah menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas ketahanan pangan Indonesia. Situasi ini, kata dia, menuntut respons kebijakan cepat dan strategis dari pemerintah.

    “Perang yang terjadi di Timur Tengah kini menjelma menjadi krisis global yang turut mengancam stabilitas harga pangan di dalam negeri,” kata Johan di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, konflik yang memanas itu bisa berdampak pada lonjakan harga minyak mentah global. Dia menjelaskan bahwa harga minyak mentah pernah menyentuh angka 93 dolar AS per barel.

    Jika harga minyak mentah melonjak drastis, menurut dia, biaya distribusi pangan naik, transportasi terganggu, dan ongkos usaha tani melonjak. Artinya, dia menilai bahwa petani Indonesia akan menanggung beban ganda.

    Dia mengatakan dampak dari kenaikan harga bahan pokok melampaui indikator ekonomi semata. Kenaikan harga ini secara langsung menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, peningkatan angka kemiskinan, dan masalah gizi serta kesehatan, terutama di kalangan anak-anak.

    Krisis pangan juga, kata dia, dapat memicu ketidakpuasan dan keresahan sosial, bahkan berujung pada protes atau penjarahan oleh kelompok masyarakat rentan. Indonesia sendiri pernah menduduki peringkat ketiga tertinggi dalam tingkat kelaparan di kawasan ASEAN pada tahun 2020.

    “Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem pangan nasional kita masih sangat rentan terhadap guncangan global,” kata dia.

    Karena itu, dia mendorong agar percepatan transisi energi di sektor pertanian menjadi solusi bagi ketahanan pangan.

    Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa penguatan hilirisasi pangan lokal, yaitu pengolahan produk pertanian mentah menjadi barang olahan bernilai tambah tinggi, dapat meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha.

    “Ketahanan pangan bukan sekadar isu ekonomi atau pertanian, melainkan pilar fundamental dari stabilitas dan pertahanan nasional. Krisis pangan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, politik, dan sosial yang mendalam,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lemhannas: Presiden buka Jakarta Geopolitical Forum 2025

    Lemhannas: Presiden buka Jakarta Geopolitical Forum 2025

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto membuka acara tahunan Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 pada Selasa (24/6).

    “Direncanakan, Bapak Presiden memberikan arahan dan keynote speech (pidato kunci) dalam kegiatan Jakarta Geopolitical Forum, sekaligus membuka acara ini secara resmi,” kata Ace saat jumpa pers di Jakarta, Senin.

    Ace mengatakan Jakarta Geopolitical Forum tahun ini mengambil tema fragmentasi ekonomi dan ketahanan energi. Tema itu dinilai penting oleh Lemhannas karena menyangkut salah satu poin Astacita Presiden Prabowo, yakni ketahanan energi.

    Tema tersebut juga dinilai relevan dengan situasi geopolitik global yang sedang mengalami gejolak dan ketidakpastian. Ketahanan energi dinilai menjadi salah satu isu yang perlu dicarikan jalan keluarnya di tengah situasi demikian.

    Forum akademik ini, kata Ace, diharapkan dapat menghasilkan berbagai rekomendasi strategis maupun masukan intelektual bagi Pemerintah guna memperkuat ketahanan energi Indonesia.

    Menurut dia, Jakarta Geopolitical Forum akan mempertemukan para pengambil kebijakan, akademisi, pengusaha, hingga lembaga think tank (organisasi penelitian/analisis). Forum itu digelar selama dua hari, yakni pada 24–25 Juni 2025, yang dibagi ke dalam empat sesi.

    Topik-topik yang bakal dibahas di antaranya tentang hilirisasi, industrialisasi, dan ketahanan energi dalam merespons perubahan geopolitik kontemporer dunia serta tentang strategi adaptif mengimplementasikan energi terbarukan dalam menjaga ketahanan ekonomi dan energi di level daerah.

    Peserta Jakarta Geopolitical Forum 2025 ditargetkan mencapai 1.000 orang, baik dari dalam maupun luar negeri. Ace menyebut peserta luar negeri yang telah dikonfirmasi bakal hadir berasal dari Australia, Kamboja, Chile, Tiongkok, Ekuador, Mesir, Jepang, Malaysia, Filipina, Polandia, Rusia, Sri Lanka, Tunisia, Inggris, dan Vietnam.

    “Acara ini di bawah Kedeputian Pengkajian [Lemhannas RI]. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya karena acara ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pemerintah DKI Jakarta,” ucap Ace.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.