Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Wamendiktisaintek nilai teknologi AI bisa masuk ke kurikulum pesantren

    Wamendiktisaintek nilai teknologi AI bisa masuk ke kurikulum pesantren

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie memandang bahwa teknologi akal imitasi (AI) bisa dimasukkan dalam kurikulum pesantren.

    “Teknologi AI bisa dipelajari, dan masuk ke dalam kurikulum pesantren,” ujar Wamendiktisaintek dalam acara International Conference on The Transformation of Pesantren, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu.

    Walaupun demikian, dia mengatakan penggunaan AI tetap harus sesuai kebutuhan, dan membutuhkan literasi.

    “Penggunaan teknologi membutuhkan literasi. Bila tanpa literasi, maka penggunaan teknologi tidak akan berarti,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia mendorong pemanfaatan AI harus diiringi dengan kemampuan penggunanya.

    Selain itu, dia mengingatkan agar penggunaan AI harus bijak. Dengan demikian, para pendidik di pesantren harus bijak dalam menggunakan AI sesuai kebutuhan, dan saat mengajarkan penggunaan AI kepada para santri.

    Adapun acara International Conference on The Transformation of Pesantren dibuka oleh mantan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, dan dihadiri oleh sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II rapat dengan Menteri ATR/BPN bahas soal pulau pekan depan

    Komisi II rapat dengan Menteri ATR/BPN bahas soal pulau pekan depan

    Penjualan pulau di Kabupaten Anambas tersebut viral di media sosial diduga dijual di situs www.privateislandonline.com.

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI menjadwalkan untuk menggelar rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid terkait dengan sengketa pulau antarprovinsi di wilayah Indonesia pada hari Senin (30/6) pekan depan.

    “Senin, rencana Senin. ‘Kan kami baru nyusun jadwal kemarin,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Legislator itu menyebut pihaknya akan mendalami soal integrasi data antarkementerian/lembaga dengan data terkait dengan kewilayahan sebagaimana yang tersimpan dalam arsip sejarah pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

    “Nanti tentunya kami tanyakan adalah bukan soal konfliknya, melainkan soal pendataannya, digitalisasinya kearsipannya. Itu menjadi sangat penting,” tuturnya.

    Komisi II DPR RI, kata dia, baru saja melakukan kunjungan kerja ke ANRI guna mendapati data terkait dengan wilayah kepulauan di Tanah Air.

    “Nah, data itu sebenarnya ada arsipnya. Oleh karena itu, manfaatkanlah semua lembaga yang ada di negara ini dengan kapasitasnya. Jangan semua orang (kementerian/lembaga) ingin bikin website, ingin bikin aplikasi, tetapi tidak integrated,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, pihaknya akan mendalami pula soal isu empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas yang diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.

    Keempat pulau tersebut, yakni Pulau Rintan, Pulau Mala, Pulau Tokongsendok, dan Pulau Nakob. Penjualan pulau di Kabupaten Anambas tersebut viral di media sosial diduga dijual di situs www.privateislandonline.com.

    “Oh, iya, itu isu yang sangat hangatlah, dengan sendirinya akan sampai (pembahasan) Anambas, apalagi itu kemarin yang lagi ramai itu ada beberapa daerah bersengketa,” ujarnya.

    Terkait dengan hal itu, Dede Yusuf telah meminta agar Pemerintah memanggil pengelola situs jual beli daring tersebut untuk mengklarifikasi pulau di Anambas yang diiklankan.

    “Saya sudah memberikan pernyataan juga ‘kan, panggil yang punya website-nya. Jangan kita ramai di DPR, tetapi enggak pernah dipanggil yang punya website,” ucapnya.

    Dede Yusuf lantas berkata, “‘Kan yang menjual website, bukan pemda (pemerintah daerah). Dari mana dia punya hak, keberanian untuk menjual itu?”

    Sebelumnya, Komisi II DPR RI menjadwalkan memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid terkait dengan empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas yang diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.

    Praktik jual beli secara online atas pulau ini, kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, dengan alasan hak yang belum jelas memang akan menjadi concern Komisi II DPR RI.

    “Kami akan mempertanyakan hal itu kepada Menteri ATR/BPN,” kata Rifqinizamy Karsayuda saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin (23/6).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemlu: 18 WNI dari Iran tertahan di Qatar

    Kemlu: 18 WNI dari Iran tertahan di Qatar

    Tangerang (ANTARA) – Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Andy Rachmianto menyebutkan bahwa sebanyak 18 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Iran masih tertahan di Qatar.

    Ke-18 WNI itu masih terhambat proses pemulangannya lantaran penerbangan ke tanah air ditutup menyusul serangan Iran ke pangkalan militer AS di Qatar.

    “Bahwa terjadi tadi malam beberapa gangguan penerbangan internasional. Tadi malam Qatar menutup wilayah udaranya dan dampaknya adalah terjadinya gangguan jadwal penerbangan,” jelas Andy dalam keterangannya di Tangerang, Selasa.

    Ia mengatakan, Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar RI saat ini terus melakukan koordinasi dengan otoritas penerbangan di negara terkait untuk mempercepat proses pemulangan WNI.

    “Ke-18 WNI itu sekarang sudah ada di Doha. Kita sedang menunggu jadwal penerbangan Qatar Airways yang sempat terganggu untuk terbang ke Jakarta. Moga-moga besok kalau penerbangannya sudah memungkinkan, mereka segera menuju Jakarta,” ungkapnya.

    Ia menyebut proses pemulangan WNI dilakukan secara bertahap. Akan tetapi, menyusul situasi yang kembali memanas hanya sebanyak 11 WNI yang malam ini berhasil tiba di Indonesia.

    “Ke-11 WNI yang sudah tiba di Jakarta berasal dari Jawa Timur dan Kalimantan Timur,” kata Andy Rachmianto.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenko Polkam: Tugas kepala daerah tak lepas dari urusan geopolitik

    Wamenko Polkam: Tugas kepala daerah tak lepas dari urusan geopolitik

    Bandung (ANTARA) – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus menekankan tugas yang diemban kepala daerah tidak terlepas dari urusan geopolitik dan geostrategi nasional, sehingga kebijakannya harus selaras dengan pusat.

    “Ini harus inline, supaya kebijakan pusat itu mengalir tegak lurus, katakan dari kabupaten, kota, provinsi dan juga presiden. Dengan demikian capaian itu bisa bersinergi,” ujar Lodewijk di sela kegiatan retret kepala daerah gelombang II di IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa.

    Dia menegaskan keselarasan tersebut penting untuk mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.

    Dalam bagian percepatan itu, kata dia, Kemenko Polkam membentuk sembilan desk dan satu satuan tugas (Satgas), yakni Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Desk Koordinasi Pemberantasan Narkoba.

    Selain itu, terdapat pula Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, Desk Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, Desk Koordinasi Pemberantasan Perjudian Daring, dan Desk Koordinasi Keamanan Siber dan Perlindungan Data.

    Adapun satuan tugas yang dibentuk adalah Satgas Terpadu Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme.

    “Kita harapkan (dengan usaha ini) juga bahwa investasi di daerah itu bisa secara optimal ditingkatkan sehingga pendapatan asli daerah itu bisa terus meningkat,” ucap Lodewijk.

    Sementara itu, di lokasi yang sama, Wamenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Otto Hasibuan mengatakan kepala daerah perlu mengambil peran dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Selain itu, daerah juga harus memberikan perhatian menyeluruh untuk memastikan tercapainya akses keadilan bagi masyarakat.

    “Yang paling penting di sini adalah bahwa hendaknya mulai sekarang ini, semua pemerintah [daerah], kepala daerah ataupun wakil kepala daerah itu dalam setiap mengambil kebijakan apa pun, termasuk membuat keputusan, membuat peraturan daerah, dan sebagainya itu harus berperspektif HAM,” kata Otto.

    Dalam perspektif HAM, kata dia, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap isu-isu HAM, sehingga dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian HAM dibentuk secara terpisah.

    “Ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap HAM, sehingga masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan yang betul-betul, keadilan yang bisa memenuhi keadilan mereka sendiri,” tuturnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akademisi: Perkuat narasi kerukunan di tengah konflik global

    Akademisi: Perkuat narasi kerukunan di tengah konflik global

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Program Studi Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia Muhamad Syauqillah menggarisbawahi pentingnya upaya memperkuat narasi kerukunan dan perdamaian antaranak bangsa di tengah konflik global yang terjadi belakangan ini.

    Syauqillah mengatakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan perdamaian dan kemanusiaan. Indonesia mengambil peran dalam menjalankan amanat konstitusi tersebut dengan prinsip non-blok yang digagas para pendiri bangsa.

    “Indonesia memiliki kewajiban menjaga perdamaian dunia melalui politik luar negeri bebas aktif,” kata Syauqillah di Jakarta, Selasa, sebagaimana keterangan tertulisnya.

    Menurut dia, peran Indonesia disuarakan melalui diplomasi, dialog, dan solidaritas karena prinsip bebas aktif perlu dipertahankan agar negara tidak menjadi proksi bagi kekuatan luar. Ia pun mengusulkan mekanisme diplomasi diperkuat demi mencegah eskalasi militer yang berdampak luas.

    “Jalur strategis seperti Selat Hormuz atau Terusan Suez akan terguncang jika konflik terus diprovokasi. Otomatis kondisi itu akan menimbulkan kerugian ekonomi global jika ketegangan tidak dihentikan. Solusi dialogis harus diutamakan di mana pun konflik itu muncul,” katanya.

    Di sisi lain, Syauqillah menyebut nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila perlu diteguhkan sebagai jembatan yang menyatukan berbagai perbedaan sekaligus meredam provokasi yang timbul dari konflik tersebut, terutama yang mengatasnamakan agama.

    Bagi dia, aksi provokasi yang mengatasnamakan keyakinan merupakan distorsi dari ajaran sesungguhnya. Untuk itu, dia menekankan solidaritas terhadap korban konflik sebaiknya dilakukan tanpa mengabaikan persatuan dalam negeri.

    “Kita harus bersolidaritas kepada korban kemanusiaan, tetapi tidak sampai memecah belah anak bangsa,” ujarnya.

    Dijelaskannya pula, analisis radikalisme ditekankan pada penggunaan kekerasan yang sewenang-wenang. Kelompok ekstremis telah disorot karena memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kebencian sehingga dapat merusak iklim toleransi.

    “Pancasila adalah obat mujarab untuk menolak segala bentuk radikalisme. Dalam hal ini, peran ormas keagamaan dan masyarakat luas dirangkul agar demokrasi tidak disalahgunakan sebagai jalur sektarian,” tuturnya.

    Lebih lanjut Syauqillah berharap agar semangat kebhinekaan dan kesatuan nasional dijadikan sebagai modal kuat menghadapi pengaruh radikalisme, baik dari luar maupun dalam negeri. Prinsip persatuan yang terdapat dalam Pancasila harus dihidupkan di berbagai level masyarakat.

    “Dengan demikian, pendekatan kontranarasi yang berbasis Pancasila aktif dikampanyekan. Bentuk intoleransi, radikalisme, dan terorisme ditekan melalui penguatan nilai bersama. Harapan besar ditempatkan pada peran Indonesia di panggung global untuk menjaga perdamaian dan kemanusiaan,” ucapnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VIII DPR: Evaluasi Arab Saudi jadi dasar perbaiki layanan haji

    Komisi VIII DPR: Evaluasi Arab Saudi jadi dasar perbaiki layanan haji

    Surat evaluasi ini juga menjadi pengingat penting bagi kita semua, terutama soal adaptasi terhadap kebijakan baru Arab Saudi.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mengatakan bahwa evaluasi yang disampaikan pemerintah Arab Saudi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada tahun 2025 menjadi landasan penting untuk perbaikan pelayanan bagi jemaah.

    “Evaluasi ini merupakan bagian penting untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia dan memastikan penyelenggaraan haji berjalan lebih baik pada masa depan,” kata Abidin di Jakarta, Selasa.

    Wakil rakyat ini menilai masukan dari otoritas Saudi, yang menjadi mitra strategis Indonesia, memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai tantangan dalam pelaksanaan haji. Hal itu antara lain menyangkut koordinasi layanan syarikah, kepatuhan terhadap regulasi visa, serta aspek logistik dan kesehatan.

    “Surat evaluasi ini juga menjadi pengingat penting bagi kita semua, terutama soal adaptasi terhadap kebijakan baru Arab Saudi, seperti pembatasan visa nonhaji dan transformasi sistem layanan berbasis syarikah,” katanya.

    Untuk itu, Komisi VIII DPR RI berkomitmen menjadikan hasil evaluasi Saudi ini sebagai dasar memperbaiki regulasi nasional, salah satunya dengan mendorong revisi atas Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

    “Regulasi yang ada harus diselaraskan dengan dinamika kebijakan Saudi dan kebutuhan jemaah Indonesia,” kata legislator yang membidangi urusan sosial hingga urusan keagamaan tersebut.

    Ia juga mendorong agar Kementerian Agama bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tercantum dalam surat evaluasi tersebut secara konkret dan transparan.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI Hilman Latief mengatakan bahwa Pemerintah menerima surat dari pemerintah Arab Saudi yang isinya memuat sejumlah catatan teknis yang lazim muncul setiap musim haji dan menjadi bagian dari evaluasi rutin.

    Catatan tersebut meliputi masalah ketidaksesuaian data manifes penerbangan akibat pergantian jemaah, pergerakan sebagian jemaah dari Madinah ke Makkah yang tidak melalui skema perusahaan layanan (syarikah), serta dinamika penempatan hotel yang melibatkan jemaah dari syarikah berbeda dalam satu kloter.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah prioritaskan keselamatan WNI di daerah konflik Iran-Israel

    Pemerintah prioritaskan keselamatan WNI di daerah konflik Iran-Israel

    ANTARA – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus menyebut keselamatan Warga Negara Indonesia menjadi prioritas dari situasi keamanan yang berkembang antara Iran dan Israel. Meski dari total 380 WNI yang berada di Iran tidak semuanya bersedia dievakuasi, pemerintah terus memberikan fasilitas dan imbauan keselamatan. (Dian Hardiana/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPD RI minta hasil investigasi soal BBM diungkap ke publik

    Anggota DPD RI minta hasil investigasi soal BBM diungkap ke publik

    Denpasar (ANTARA) –

    Anggota DPD RI Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik meminta agar hasil investigasi Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara soal keluhan bahan bakar minyak (BBM) di Bali diungkapkan ke publik.

    “Pertemuan diadakan untuk mendapatkan solusi atas keluhan masyarakat yang disampaikan melalui kanal Lapor Niluh di media sosial,” kata senator Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik di Denpasar, Selasa.

    Senator asal Bali itu menjelaskan upaya itu sebagai bagian dari transparansi atas investigasi terkait masalah itu baik dari segi bahan bakar, kualitas tangki di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan hasil investigasi terkait lainnya.

    Ni Luh ​​​​​​​mengadakan dialog di Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar dengan BUMN bidang minyak dan gas bumi tersebut, setelah muncul keluhan masyarakat salah satunya melalui kanal pelaporan di media sosialnya.

    Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Aji Anom Purwasakti menjelaskan tindak lanjut penanganan keluhan masyarakat dengan melakukan investigasi dan uji lab yang saat ini sedang berjalan di Lemigas, Jakarta.

    Kemudian, menyediakan meja layanan bantuan (helpdesk) di SPBU dan melakukan kerja sama dengan beberapa bengkel untuk menangani perbaikan kendaraan-kendaraan yang terdampak.

    “Kami ganti biaya perbaikan atau penggantian filter bahan bakar dan pembersihan tangki kendaraan yang terdampak,” ucapnya.

    Sementara itu, sejak Senin (23/6) pihaknya telah menyediakan 23 titik lokasi meja layanan bantuan di wilayah Bali dan tujuh bengkel rekanan.

    Pihaknya masih akan menambah layanan tersebut untuk mempermudah masyarakat menyampaikan keluhan, saran dan kritik untuk perbaikan layanan distribusi energi.

    Selain agenda pertemuan tersebut, pihaknya juga akan melakukan koordinasi lanjutan dengan beberapa pemangku kepentingan di daerah agar isu terkait keluhan masyarakat dapat tertangani optimal.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco sebut Inpres diteken sebab masalah Enggano perlu ditangani cepat

    Dasco sebut Inpres diteken sebab masalah Enggano perlu ditangani cepat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) tentang upaya mempercepat pembangunan pulau terluar Indonesia di Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano, diteken oleh Presiden Prabowo Subianto karena masalah di pulau tersebut perlu ditangani cepat.

    Menurut dia, penyelesaian masalah pulau tersebut memerlukan peran pemerintah pusat. Pasalnya, kata dia, masyarakat di pulau terluar itu sudah mengalami permasalahan transportasi laut selama sekitar satu bulan.

    “Oleh karena itu penanganannya perlu cepat dan perlu turun tangan pemerintah dari pusat,” kata Dasco saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan bahwa DPR RI sudah menerima keluhan dari masyarakat Enggano mengenai hambatan transportasi laut karena pendangkalan pelabuhan yang menyebabkan masyarakat terisolir. Menurut dia, Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka juga sempat turun ke lapangan untuk meninjau permasalahan itu.

    Setelah itu, dia bersama Ketua DPR RI Puan Maharani pun berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan masalah di Pulau Enggano.

    Dari koordinasi bersama Presiden, menurut dia, pemerintah pun sudah membagi tugas antara sejumlah kementerian untuk menuntaskan masalah tersebut.

    “Untuk sebagai payung maka ditekenlah Inpres yang tadi ditandatangani oleh Pak Prabowo,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang upaya mempercepat pembangunan pulau terluar Indonesia di Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano.

    “Sekarang ini saya tanda tangan Inpres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano. Bismillahirrahmanirrahim,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo menyampaikan harapannya bagi masyarakat Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu agar tetap semangat.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenkopolkam: Evakuasi WNI di Iran dilakukan namun tak semuanya mau

    Wamenkopolkam: Evakuasi WNI di Iran dilakukan namun tak semuanya mau

    Sumedang, Jawa Barat (ANTARA) – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenkopolkam) Lodewijk Freidrich Paulus mengungkapkan evakuasi sekitar 380 WNI di Iran yang sedang dalam konflik tinggi dengan Israel, tengah dilakukan, namun tidak semuanya mau dievakuasi.

    “Bagaimana menyikapi serangan Israel dan AS ke Iran yang akan memberikan dampak. Yang jelas warga kita di Iran (tengah) dievakuasi. Dari 380 WNI di Iran tidak semuanya mau dievakuasi,” kata Lodewijk selepas memberi materi dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN Jatinangor, Sumedang, Selasa.

    Salah satu yang menjadi alasan dari beberapa WNI yang tidak mau dievakuasi, kata Lodewijk, adalah waktu perjalanan guna kebutuhan evakuasi yang cukup panjang yang harus dilalui.

    “Karena itu (salah satunya), evakuasi perjalanan dari Teheran ke Azerbaijan (Kota Baku) selama 16 jam perjalanan darat, lalu diangkut dengan pesawat komersial oleh pemerintah RI,” ujarnya.

    Lodewijk mengatakan pemerintah Indonesia sudah memberikan imbauan pada WNI bukan saja yang di Iran, tapi juga negara-negara di kawasan tetangganya demi mengantisipasi berkembangnya eskalasi konflik kawasan.

    “Kami sudah berikan imbauan kepada yang di sana, bukan saja terkait (konflik) Israel dengan Iran, tetapi negara-negara tetangga, jangan sampai jika eskalasi berkembang, jangan sampai mereka mengamankan diri sendiri-sendiri,” ucapnya.

    Adapun terkait evakuasi WNI di Iran yang tengah dilakukan oleh pemerintah, Lodewijk mengatakan petang ini kelompok pertama di antara mereka akan tiba di Jakarta, Indonesia.

    “Yang jelas warga negara Indonesia yang di Iran sudah dievakuasi, kelompok pertama sudah masuk ke Jakarta sore ini,” ujarnya.

    Meski tidak semua WNI di Iran mau mengikuti evakuasi, Lodewijk mengatakan sampai saat ini pemerintah memberikan tawaran bagi siapapun yang ingin kembali ke Indonesia guna menghindari konflik.

    “Sudah kami berikan, tawarkan ingin kembali ke Indonesia juga diberikan fasilitas. Prinsip Kemenhan, kita ada atase pertahanan di masing-masing negara, berkoordinasi untuk selalu monitor dan saran-saran, termasuk rencana pengamanan untuk mereka,” katanya menambahkan.

    Diinformasikan, dalam evakuasi tahap pertama ini, diikuti sebanyak 96 WNI yang di dalamnya termasuk tiga staf kedutaan, ditambah satu WNA yang merupakan pasangan WNI.

    Sebelum proses evakuasi, Kementerian Luar Negeri telah menaikan status dari siaga 2 ke siaga 1 pada 19 Juni 2025 dengan mempertimbangkan situasi keamanan di Iran.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.