Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Bakesbangpol konfirmasi empat warga Lamongan dievakuasi dari Iran

    Bakesbangpol konfirmasi empat warga Lamongan dievakuasi dari Iran

    “Kami sudah menerima data awal yang mencantumkan empat nama asal Lamongan,”

    Lamongan, Jawa Timur (ANTARA) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lamongan mengonfirmasi data sementara empat warga asal daerahnya yang termasuk dalam daftar evakuasi WNI dari Iran oleh pemerintah pusat.

    “Kami sudah menerima data awal yang mencantumkan empat nama asal Lamongan,” ujar Kepala Bakesbangpol Lamongan Dianto Hari Wibowo saat dikonfirmasi di Lamongan, Jawa Timur, Rabu.

    Empat warga Lamongan yang masuk daftar evakuasi WNI tersebut yakni Maftukhin, Qurunia Rani Rahmah, Zaki Muhammad, dan Fatimah Zafira Hashe.

    Dianto menjelaskan bahwa data tersebut masih bersifat sementara dan akan diverifikasi lebih lanjut melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lamongan.

    “Besok kami akan cek ke Dukcapil untuk memastikan datanya. Kami juga menunggu konfirmasi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur setelah para WNI asal Lamongan tiba di Jatim,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan siap memberikan pendampingan serta memastikan kondisi para WNI setelah proses evakuasi dan pemulangan selesai.

    Sebagaimana diketahui, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia telah melakukan upaya evakuasi puluhan WNI dari Iran dan dipulangkan ke Tanah Air menyusul eskalasi keamanan di kawasan tersebut.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baleg DPR benarkan sudah terima usulan revisi UU Pemerintahan Aceh

    Baleg DPR benarkan sudah terima usulan revisi UU Pemerintahan Aceh

    “Nah mereka menyampaikan dan sekaligus menanyakan kapan kemudian Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini sudah mulai dibahas,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia membenarkan pihaknya sudah menerima usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Aceh.

    Menurut dia, pihak DPRA menyampaikan draf usulan revisi UU tersebut dan sudah membentuk tim guna membahas hal tersebut. Dia mengatakan bahwa revisi UU tersebut berkaitan dengan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang akan berakhir pada 2027.

    “Nah mereka menyampaikan dan sekaligus menanyakan kapan kemudian Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini sudah mulai dibahas,” kata Doli di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa DPR RI pun sebenarnya sudah mewacanakan untuk membahas UU tersebut pada periode sebelumnya, setelah merampungkan UU Otsus Papua. Pasalnya, kata dia, Pemerintahan Aceh juga memerlukan pembaruan UU tersebut agar sama seperti yang dilakukan terhadap Papua.

    “Jadi kalau misalnya kita tidak bahas dari kemarin atau sekarang, ya nanti otomatis dana Otsus itu akan hilang. Pasti kan teman-teman atau masyarakatnya tidak mau,” kata dia.

    Selanjutnya, dia mengatakan bahwa DPR RI akan berkomunikasi dengan pemerintah dalam penyusunan RUU tersebut. Kemungkinan, kata dia, revisi UU itu akan bergulir pada masa sidang selanjutnya.

    “Yang jelas ini kan baru tahun 2025, saya kira memang paling lambat tahun depan memang sudah harus selesai itu undang-undang tentang pemerintahan Aceh itu,” kata dia.

    Berdasarkan laman resminya, Pemerintah Provinsi Aceh menyatakan bahwa penyampaian usulan UU Pemerintahan Aceh kepada Baleg DPR RI merupakan tindak lanjut atas kebutuhan penyempurnaan regulasi yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi amanat Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki tahun 2005, serta menjawab tantangan kekinian dalam pelaksanaan otonomi khusus Aceh.

    Salah satu isu krusial yang diangkat adalah masa berlaku Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027. Pemerintah Aceh mengusulkan perpanjangan dana tersebut dengan peningkatan persentase dari 1 persen menjadi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, untuk menjamin keberlanjutan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sultan HB X: Fraud adalah pengkhianatan amanah publik

    Sultan HB X: Fraud adalah pengkhianatan amanah publik

    “Fraud bukanlah sekadar kesalahan administratif, pelakunya dapat digolongkan sebagai bromocorah, aktor perusak struktur kepercayaan. Dan dalam konteks birokrasi, fraud adalah pengkhianatan terhadap amanah publik,”

    Yogyakarta (ANTARA) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa praktik kecurangan atau penipuan (fraud) bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.

    “Fraud bukanlah sekadar kesalahan administratif, pelakunya dapat digolongkan sebagai bromocorah, aktor perusak struktur kepercayaan. Dan dalam konteks birokrasi, fraud adalah pengkhianatan terhadap amanah publik,” ujar Sri Sultan saat membuka National Anti-Fraud Conference (NAFC) 2025 di Yogyakarta, Rabu.

    Dengan mengusung tema “Becik Ketitik, Ala Ketara”, menurut Sri Sultan, falsafah Jawa tersebut bukan sekadar pepatah, melainkan prinsip etik sekaligus keniscayaan bahwa kebenaran akan tampak pada waktunya dan keburukan niscaya tersingkap.

    “Dalam konteks inilah, ‘corah’ atau korupsi dan fraud dalam terminologi Jawa, merupakan wujud angkara yang harus dilenyapkan. Tujuannya untuk mewujudkan tatanan Hamemayu Hayuning Bawana, yang bermakna kesejahteraan, keindahan, dan keharmonisan dunia,” ujarnya.

    Karena itu, Sultan HB X mengajak seluruh pihak membangun ekosistem anti-fraud yang dilandasi nilai-nilai kejujuran (“satya”), pengayoman (“pamong”), dan rasa memiliki terhadap amanah publik (“rumangsa melu handarbeni”).

    “Perjuangan melawan fraud bukan hanya tugas lembaga, bukan semata kerja algoritma, melainkan panggilan moral setiap insan, yang ingin dunia ini tetap elok dan adil,” kata Sri Sultan.

    Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Budi Prijono menyatakan pengawasan dan pemberantasan fraud harus menjadi gerakan kolektif yang berakar pada budaya integritas, bukan sekadar kewajiban administratif.

    “Fraud atau kecurangan adalah tantangan multidimensi yang dampaknya tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga merusak kepercayaan publik dan mencederai martabat institusi,” ujar Budi.

    Dia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dan yurisdiksi dalam menghadapi dinamika fraud modern, termasuk mengantisipasi risiko-risiko strategis secara adaptif.

    “Lembaga pengawasan seperti BPK, APIP, dan OJK tidak hanya dituntut akurasi, tetapi juga kemampuan membaca risiko secara strategis dan bertindak lintas sektoral secara adaptif,” katanya.

    Presiden ACFE Indonesia Chapter Hery Subowo menjelaskan pemilihan DIY sebagai lokasi penyelenggaraan konferensi dilandasi nilai simbolik Yogyakarta sebagai ruang keteladanan moral.

    “Yogyakarta kami pilih bukan semata karena keindahan dan keramahan budayanya, tapi karena ia adalah simbol nilai, pengetahuan, dan keteladanan moral,” ucap dia.

    Konferensi yang digelar selama dua hari tersebut menghadirkan enam sesi panel dan satu monolog reflektif, membahas isu mulai dari pengawasan pasar modal hingga fraud digital dan teknologi “deepfake”.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II setuju dengan rencana retret sekda seluruh Indonesia

    Komisi II setuju dengan rencana retret sekda seluruh Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengaku setuju dengan rencana retret bagi seluruh sekretaris daerah (sekda) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

    “Saya sih sepakat untuk meretretkan, karena walaupun sekda berasal dari birokrat, tapi kadang-kadang sekda ini kan (pertimbangan) choice dari kepala daerahnya kan ada, karena ini kan menjadi tandemnya kepala daerah,” kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia pun tak mempersoalkan penyelenggaraan retret selama beberapa hari yang diikuti oleh para sekda tersebut, yang dinilainya sebagai sosok perpanjangan tangan birokrasi kepala daerah.

    Menurut dia, retret para sekda tersebut akan menitikberatkan pada pengimplementasian program-program prioritas pemerintah pusat serta pengelolaan keuangan daerah.

    “Apakah itu APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah), apakah DAK (dana alokasi khusus), apakah DAU (dana alokasi umum) dan sebagainya, dikaitkan dengan program-program yang menjadi prioritas presiden dan lain-lain. Nah, siapa nanti yang akan menjadi ujung tombak? Ya sekda,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Kalau sekda-nya tidak menguasai permasalahan maka yang ada akhirnya hanya ‘yes sir, yes sir’ saja, tetapi tidak menyelesaikan berbagai masalah yang ada.”

    Sebelumnya (23/6), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan akan ada retret bagi seluruh sekretaris daerah (sekda), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan lokasi di Magelang, Jawa Tengah.

    Mendagri mengatakan bahwa rencana retret sekda ini berasal dari Presiden RI Prabowo Subianto yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas orang nomor satu di daerah dari kalangan birokrat.

    “Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada saya retret untuk sekda provinsi dan kabupaten/kota di Magelang. Sekda ini ‘kan merupakan ASN atau birokrat yang paling senior jadi itu yang akan diberikan kapasitas juga,” ujar Tito selepas Pembukaan Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN, Sumedang, Jawa Barat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden resmikan KEK Kesehatan Sanur dan Bali International Hospital

    Presiden resmikan KEK Kesehatan Sanur dan Bali International Hospital

    Rabu, 25 Juni 2025 19:22 WIB

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur dan Bali International Hospital (BIH) di KEK Kesehatan Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (25/6/2025). KEK Kesehatan Sanur seluas 41,26 hektare itu ditargetkan mampu mengundang investasi mencapai sekitar Rp10,2 triliun serta menyerap pasien yang sebelumnya berobat ke luar negeri untuk berobat di BIH dengan berbagai fasilitas dan layanannya. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/bar

    Presiden Prabowo Subianto menyapa anak-anak usai meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur dan Bali International Hospital (BIH) di KEK Kesehatan Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (25/6/2025). KEK Kesehatan Sanur seluas 41,26 hektare itu ditargetkan mampu mengundang investasi mencapai sekitar Rp10,2 triliun serta menyerap pasien yang sebelumnya berobat ke luar negeri untuk berobat di BIH dengan berbagai fasilitas dan layanannya. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR ingatkan amanat konstitusi dalam sikapi konflik antarnegara

    MPR ingatkan amanat konstitusi dalam sikapi konflik antarnegara

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 dalam menyikapi konflik antarnegara yang sedang berkecamuk saat ini.

    “Dalam menyikapi sejumlah konflik yang terjadi saat ini, konstitusi kita telah mengamanatkan agar pemerintah Indonesia harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” kata Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema “Senjata Nuklir atau Pergantian Rezim? Perkembangan Perang Israel-Iran” yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu.

    Dia mengingatkan amanat konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta ikut mewujudkan perdamaian dunia harus mampu direalisasikan dalam menyikapi konflik yang terjadi antarnegara di dunia.

    “UUD 1945 juga menekankan bahwa sebagai bagian dari tujuan bernegara Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” ujarnya.

    Dia pun menilai situasi geopolitik dalam beberapa bulan terakhir berdampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan.

    “Dampak tersebut secara langsung maupun tidak langsung juga berdampak pada sejumlah sektor seperti ekonomi dan politik di Indonesia,” ucapnya.

    Untuk itu, dia berharap para pemangku kebijakan di Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menyikapi sejumlah konflik di dunia, dengan tetap mengedepankan upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia.

    Sementara itu, pengamat militer Jaleswary Pramodhawardani berpendapat serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu bukanlah insiden biasa, melainkan menggeser dinamika kawasan global secara fundamental dengan terlibatnya Amerika dalam konflik Israel-Iran.

    Menurut dia, dalam waktu dekat eskalasi konflik di kawasan itu akan berdampak pada ekonomi global dalam bentuk disrupsi pada perdagangan minyak dunia, serta diperkirakan akan mengarah pada meluasnya perang di kawasan.

    “Indonesia harus mampu menyiapkan langkah strategis untuk merespons dampak disrupsi ekonomi tersebut,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mendorong adanya upaya dialog dan de-eskalasi konflik tersebut melalui berbagai saluran diplomatik, baik multilateral dan bilateral.

    “Segera desain strategi cepat jangka pendek untuk merespons dampak negatif konflik Iran-Israel,” katanya.

    Adapun peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pieter Pandie memandang perkembangan konflik Israel-Iran yang terjadi saat ini masih terlalu dini untuk bisa diperkirakan kondisi akhirnya.

    Menurut dia, kondisi gencatan senjata pada konflik Israel-Iran saat ini pun masih berpotensi diabaikan oleh keduabelah pihak.

    “Jadi, masih sulit untuk memperkirakan konflik ini akan berakhir,” ujar dia.

    Forum diskusi tersebut turut diisi pula oleh mantan Duta Besar RI untuk Iran, Dian Wirengjurit, hingga Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia Broto Wardoyo.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden: Orang kurang mampu harus dapat layanan kesehatan terbaik

    Presiden: Orang kurang mampu harus dapat layanan kesehatan terbaik

    “Bila perlu, asuransi dan pemerintah intervensi sehingga orang yang kurang mampu dari segi ekonomi dapat juga akses pada pelayanan terbaik, karena di sini juga ada alat-alat canggih,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan masyarakat dari kalangan kurang mampu ekonominya harus dapat mengakses layanan kesehatan terbaik.

    Presiden mengingatkan jajarannya jangan sampai rumah sakit-rumah sakit terbaik milik negara, yang dilengkapi dengan alat-alat canggih dan dokter-dokter terbaik, hanya dapat dinikmati masyarakat kelas atas.

    “Bila perlu, asuransi dan pemerintah intervensi sehingga orang yang kurang mampu dari segi ekonomi dapat juga akses pada pelayanan terbaik, karena di sini juga ada alat-alat canggih,” kata Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur dan Bali International Hospital (BIH) di Kota Denpasar, Bali, Rabu.

    Presiden menekankan negara berkewajiban melindungi rakyatnya, termasuk dari segi kesehatan sehingga negara wajib menyediakan layanan kesehatan terbaik bagi rakyat. Oleh karena itu, seiring dengan menyediakan RS-RS terbaik bertaraf internasional, Presiden juga menyoroti pentingnya memperkuat sistem asuransi kesehatan untuk masyarakat.

    “Saya sendiri ingin sampaikan kebanggaan saya Indonesia memiliki fasilitas seperti ini, dan dengan sistem asuransi kita yang harus kita perkuat, ini juga tidak dibatasi hanya untuk kalangan atas,” kata Presiden merujuk kepada RS bertaraf internasional yang diresmikan hari ini, Bali International Hospital.

    Presiden, dalam acara yang sama, kemudian mengapresiasi kinerja Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang telah mengupayakan alat-alat canggih tersedia di RS-RS dalam negeri.

    “Saya sangat apresiasi menteri kesehatan, kita sudah banyak memiliki alat-alat yang terbaik dan tercanggih di dunia, dan mulai masuk Indonesia, dan kita sekarang didik terus tenaga ahli untuk bisa menjalankan alat-alat itu sehingga rakyat kita akan bisa punya akses pelayanan kesehatan yang terbaik,” sambung Presiden.

    Bali International Hospital yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur merupakan bagian dari induk (holding) Rumah Sakit BUMN Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation (IHC). BIH menempati lahan seluas 67.000 meter persegi, dengan kapasitas 255 tempat tidur, delapan ruang operasi, 38 ruang ICU, dan empat laboratorium. RS bertaraf internasional itu didesain menjadi tujuan wisata medis dan rujukan, serta melayani pasien dari dalam maupun luar negeri.

    Beberapa layanan yang tersedia di Bali International Hospital, yaitu onkologi (perawatan kanker), kardiologi (kesehatan jantung), layanan gawat darurat, klinik terpadu, radiologi dan radioterapi, serta pemeriksaan kesehatan menyeluruh (MCU). Rumah sakit tersebut juga memiliki empat dokter spesialis kanker, yang sebelumnya lama berkarier di RS taraf dunia di luar negeri, yaitu dr. Robert Lim, dr. Francis Chin Kuok Choon, dr. Patricia Kho Sunn Sunn, dan dr. Tan Yew Oo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Malang susun regulasi program bantuan Rp50 juta per RT

    Pemkot Malang susun regulasi program bantuan Rp50 juta per RT

    “Masih disiapkan aturan untuk program itu, sekarang masih dalam tahap pembahasan berupa rancangan perwali,”

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan program pemberian bantuan senilai Rp50 juta untuk setiap rukun tetangga (RT).

    Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu, mengatakan regulasi yang sedang digodok ini berupa rancangan peraturan wali kota (perwali) yang memuat teknis penyaluran dana bantuan bagi setiap RT di Kota Malang.

    “Masih disiapkan aturan untuk program itu, sekarang masih dalam tahap pembahasan berupa rancangan perwali,” kata Wahyu.

    Program bantuan Rp50 juta per RT itu merupakan janji politik dari Wahyu Hidayat bersama Wakil Wali Kota Ali Muthohirin yang kerap kali disampaikan ketika masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Wahyu menjelaskan mengingat dasar teknis masih dibahas, maka program tersebut baru akan direalisasikan pada tahun anggaran 2026.

    “Karena di tahun ini ketika saya masuk (menjabat) pembahasan anggaranmya sudah berjalan, sehingga tidak mungkin untuk dilakukan penganggaran,” ucapnya.

    Penyusunan perwali ini menjadi pokok penting di setiap pelaksanaan program pemerintah daerah (pemda), karena untuk memastikan semua berjalan sesuai mekanisme dan tepat sasaran, seperti penyaluran anggaran hingga sistem pengawasan.

    “Saya sudah pernah menyampaikan jangan sampai ada masalah. Kami benar-benar melakukan koordinasi dan konsultasi supaya program ini berjalan sesuai harapan,” ujar dia.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso menyatakan program Rp50 juta per RT nantinya dimasukkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026.

    Dia menyebut sudah mendapatkan gambaran bagaimana program itu berjalan setelah melakukan studi banding ke beberapa daerah yang telah melaksanakan hal serupa.

    “Kami belajar bagaimana membangun pola, misalnya dari penganggaran, penerapan, dan pertanggungjawaban,” ucap dia.

    Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Subkhan menambahkan dana yang disalurkan melalui program Rp50 juta per RT sifatnya bukan hibah, namun bisa dilakukan melalui skema penganggaran yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan.

    “Jadi pembahasan yang dilakukan itu tidak bisa dalam kurun waktu dua sampai tiga hari saja,” kata dia.

    Lantaran menyangkut anggaran daerah, maka proses pembahasan rancangan perwali perlu diawasi dengan ketat untuk mencegah potensi kesalahan saat penyaluran dan pemanfaatan bantuan.

    “Memang perlu dikawal sebaik mungkin,” ucapnya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Konjen China siap bantu dukung keamanan berwisata di Bali Nusra

    Konjen China siap bantu dukung keamanan berwisata di Bali Nusra

    “Kami bersedia bekerja sama dengan destinasi wisata populer untuk bersama membuat dan memasang papan peringatan keselamatan wisata dilengkapi keterangan bahasa Mandarin,”

    Denpasar (ANTARA) – Konsulat Jenderal China di Denpasar siap membantu mendukung keamanan berwisata di Bali dan Nusa Tenggara guna menjamin keselamatan wisatawan asing termasuk warga negaranya.

    “Kami bersedia bekerja sama dengan destinasi wisata populer untuk bersama membuat dan memasang papan peringatan keselamatan wisata dilengkapi keterangan bahasa Mandarin,” Wakil Konsul Jenderal China Zhu Yu di sela konferensi keamanan pariwisata di Denpasar, Bali, Rabu.

    Menurut dia, upaya itu merupakan bagian dari tiga usulan yang disampaikan kepada instansi dan pihak terkait di Bali termasuk di wilayah kerja lain yang mencakup Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

    Ia mengungkapkan masih banyak pantai di wilayah kerjanya yang belum dilengkapi sistem penandaan bendera keselamatan menyeluruh, begitu juga lokasi wisata berisiko tinggi belum ada papan peringatan.

    Usulan kedua yakni meningkatkan pelatihan dan pengawasan serta menaikkan standar kelayakan sektor pariwisata.

    Diplomat itu menyarankan untuk memperkuat manajemen berbasis daftar perusahaan seperti agen perjalanan dan penyedia jasa penyewaan kendaraan, dengan mekanisme pengawasan lebih ketat.

    “Meningkatkan upaya penindakan terhadap taksi gelap ojek ilegal. Kompetensi pelaku pariwisata juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan profesional dan inspeksi pengawasan berkala,” ucapnya.

    Pengawasan juga perlu diperketat khususnya standar kebersihan air yang digunakan pelaku usaha makan dan minum.

    Usulan lain di antaranya Konjen China meminta agar dilakukan pemeriksaan ketat terkait kelengkapan dokumen wisatawan yang ingin menyewa kendaraan seperti surat izin mengemudi yang sah.

    Ia mengharapkan perusahaan penyewaan kendaraan menyediakan kontrak dengan tiga bahasa yakni bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin serta hak dan kewajiban.

    “Pengawasan juga perlu ditingkatkan terhadap kepatuhan wisatawan asing dalam menggunakan helm saat mengendarai atau dibonceng sepeda motor,” ujarnya.

    Usulan itu dibuat mencermati sejumlah insiden yang menimpa turis asal negeri dengan ikon panda itu dalam satu tahun terakhir di Bali dan Nusa Tenggara di antaranya tenggelam di wilayah perairan, kecelakaan lalu lintas, kekerasan seksual, perselisihan pariwisata, kriminalitas hingga kesehatan dan medis.

    Sementara itu, Konjen mencatat kunjungan wisatawan China khususnya di Bali mencapai 580 ribu pada 2024 dan pada kuartal pertama 2025 sebanyak 166 ribu orang, masing-masing meningkat 59,2 persen dan 11,6 persen.

    Menyikapi usulan itu, Kepala Dinas Pariwisata Bali I Wayan Sumarajaya mewakili Pemerintah Provinsi Bali mengapresiasinya dan akan menjadi bahan kajian.

    “Kami apresiasi apa yang disampaikan dan akan menjadi bahan kajian untuk bersama dengan berbagai pemangku kepentingan, pelaku usaha, aparat dan petugas di kabupaten/kota,” ucapnya.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua MPR yakin Prabowo siapkan calon terbaik untuk Dubes di AS

    Wakil Ketua MPR yakin Prabowo siapkan calon terbaik untuk Dubes di AS

    “Dalam hal ini adalah right man in the right place and in the right time,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mempersiapkan calon terbaik untuk mengisi posisi Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat.

    Menurut dia, Prabowo memiliki pemahaman geopolitik yang luas dan pengalaman diplomatik yang panjang. Dengan bekal tersebut, dia yakin figur-figur itu akan disiapkan untuk momentum yang tepat.

    “Dalam hal ini adalah right man in the right place and in the right time,” kata Eddy kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia menilai bahwa strategi diplomasi Presiden Prabowo saat ini hendak membuat posisi Indonesia semakin relevan, penting dan berpengaruh baik untuk Amerika Serikat dan sekutunya, maupun bagi negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS.

    “Pos strategis seperti Amerika Serikat (AS), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York dan Jenewa, serta Jerman membutuhkan figur dengan rekam-jejak yang teruji dan juga memiliki pengalaman panjang dalam dinamika geopolitik,” kata dia.

    Karena itu, menurut dia, figur-figur yang akan mengisi posisi strategis itu harus mampu mengikuti ritme kerja-kerja diplomasi Presiden Prabowo untuk memperkuat pengaruh Indonesia di kawasan, serta memprioritaskan kepentingan nasional dalam setiap upaya diplomasi yang dilakukan.

    Dia pun memastikan MPR RI siap mendukung penuh langkah diplomatik Presiden Prabowo dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

    Di sisi lain, dia pun mengingatkan bahwa diplomasi yang dilakukan perlu sesuai dengan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain, dan penindasan terhadap kemanusiaan.

    “Karena itu kami di MPR RI siap mengawal dan mendukung langkah diplomasi Presiden Prabowo menghadapi situasi geopolitik yang dinamis,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.