Category: Antaranews.com Politik

  • BNPT tegaskan kehadiran negara membina eks anggota JI berkelanjutan

    BNPT tegaskan kehadiran negara membina eks anggota JI berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menegaskan kehadiran negara secara berkelanjutan untuk membina mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI).

    Dia mengatakan bahwa saat ini JI hanyalah bagian dari masa lalu, setelah deklarasi pembubaran di Solo, Jawa Tengah, pada akhir tahun lalu.

    “JI tinggal sejarah, dan ini menjadi tanggung jawab negara dalam membina,” kata Komjen Pol. Eddy saat menghadiri kegiatan Densus 88 Momentum Refleksi dan Evaluasi Pelepasan Baiat Pasca 1 Tahun Pembubaran Diri JI di Depok, Jawa Barat, Senin (30/6), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Dirinya turut menjelaskan upaya deradikalisasi luar lembaga pemasyarakatan (lapas) yang dilakukan secara komprehensif dengan mengedepankan pendekatan kolaborasi kepada mantan anggota JI dan komitmen untuk terus mengevaluasi program yang berjalan.

    Dalam program deradikalisasi luar lapas, termasuk untuk mantan anggota JI, kata dia, terdapat tiga hal yang secara komprehensif akan diupayakan, yakni pemberian wawasan keagamaan, wawasan kebangsaan dan kewirausahaan, serta kolaborasi dengan kementerian/lembaga.

    “Kami akan terus evaluasi program kami,” ujarnya.

    Di lain pihak, Direktur Penindakan Densus 88 Anti Teror Polri Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Tedjo Kusumo mengatakan bahwa selama ini Densus 88 dan BNPT telah berjalan beriringan dalam melakukan segala upaya agar mantan anggota kembali ke NKRI dan berharap kerja sama akan berkelanjutan.

    “Saya dengar sambutan Kepala BNPT mengingatkan saya dua kata tentang refleksi dan evaluasi. Segala upaya bersama kita bergandeng tangan telah menghasilkan hasil yang baik dan kami akan terus berkolaborasi ke depan,” kata Brigjen Pol. Tedjo dalam kesempatan yang sama.

    Sementara itu, mantan Amir (pimpinan tertinggi) JI Ustad Para Wijayanto mengingatkan rekan sesama mantan anggota agar selalu mengingat komitmen saat melepas baiat dan berikrar setia pada NKRI, yakni 2T dan 2 K.

    “Saya mengingatkan kembali kesepakatan hasil musyawarah saat kita melakukan pembubaran, yakni melaksanakan 2T dan 2K,” ucap Wijayanto.

    Ia membeberkan, 2T dimaksud, yaitu Transparan dan Trust (kepercayaan). Transparan, menurutnya merupakan kunci untuk mendapatkan kepercayaan, sehingga para mantan anggota JI sepakat untuk transparan dengan Negara dalam berkoordinasi dan proses reintegrasi.

    Kemudian, 2K, yaitu Komitmen dan Konsistensi. Dikatakan bahwa komitmen dilakukan pada poin yang sudah disepakati dan dilaksanakan secara konsisten sampai buah dari kesepakatan tersebut bisa dirasakan semua unsur bangsa.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi III: Polri hadirkan keamanan lewat pemberantasan preman

    Komisi III: Polri hadirkan keamanan lewat pemberantasan preman

    Yang mau saya highlight adalah dalam memberantas premanisme. Belakangan kita lihat, Polri tidak saja menindak preman yang kasat mata, tapi juga mereka yang berkedok preman dan sangat meresahkan masyarakat, seperti pelaku pungli, parkir liar, ormas, d

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memberikan apresiasi atas kinerja Polri yang dinilai telah menghadirkan keamanan dan kenyamanan di tengah masyarakat lewat pemberantasan premanisme.

    “Yang mau saya highlight adalah dalam memberantas premanisme. Belakangan kita lihat, Polri tidak saja menindak preman yang kasat mata, tapi juga mereka yang berkedok preman dan sangat meresahkan masyarakat, seperti pelaku pungli, parkir liar, ormas, dan lain-lain. Hasilnya bisa sangat dirasakan, kehidupan bermasyarakat kita jadi lebih aman dan nyaman,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa.

    Menurut Sahroni, langkah konkret Polri yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat adalah ketegasan dalam memberantas praktik premanisme. Tidak hanya menyasar preman jalanan, tetapi juga kelompok-kelompok yang berkedok ormas, namun menjalankan praktik intimidatif dan ilegal di ruang publik.

    Hasil dari langkah tegas ini, kata Sahroni, dapat terlihat dari hasil Operasi Berantas Jaya yang baru-baru ini digelar. Dilaporkan ada ribuan preman serta ribuan atribut yang diamankan oleh pihak berwajib.

    “Penindakannya pun tidak main-main, selama 15 hari Operasi Berantas Jaya kemarin saja ada 3.599 preman yang berhasil diringkus polisi. Selain itu polisi, TNI, dan Satpol PP juga turut menertibkan 1.804 atribut ormas dan 130 pos ormas yang menyalahi aturan. Nah kerja-kerja seperti ini yang masyarakat selalu butuhkan. Penegakan hukum tanpa pandang bulu. Karena siapa lagi kalau bukan negara yang menindak,” ujarnya.

    Dalam momentum peringatan HUT Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Sahroni menilai bahwa Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga rasa aman di tengah masyarakat.

    “Saya mengucapkan selamat HUT Bhayangkara ke-79. Di bawah komando Pak Sigit, Polri benar-benar menjawab kegelisahan masyarakat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • NasDem nilai putusan MK ciptakan “deadlock” konstitusi

    NasDem nilai putusan MK ciptakan “deadlock” konstitusi

    Apabila Putusan MK dilaksanakan justru dapat mengakibatkan pelanggaran konstitusi

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal akan menciptakan “deadlock” konstitusi.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem Lestari Moerdijat menjelaskan bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 bertolak belakang dengan putusan-putusan sebelumnya. Selain itu, dia menilai MK juga mengambil kewenangan legislatif terkait open legal policy yang merupakan kewenangan DPR RI dan pemerintah.

    “Apabila Putusan MK dilaksanakan justru dapat mengakibatkan pelanggaran konstitusi,” kata Lestari dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan Pasal 22E UUD NRI 1945 menyatakan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kemudian, dijelaskan pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD.

    Dengan demikian, dia mengatakan ketika setelah 5 tahun periode DPRD tidak dilakukan pemilu DPRD maka terjadi pelanggaran konstitusional.

    “MK telah menjadi negative legislator sendiri yang bukan kewenangannya dalam sistem hukum yang demokratis dan tidak melakukan metode moral reading dalam menginterpretasi hukum dan konstitusi,” kata dia.

    Selain itu, menurut dia, MK juga melanggar prinsip kepastian hukum, yakni prinsip hukum yang tidak mudah berubah dan putusan hakim harus konsisten.

    Dia menegaskan pentingnya kepastian hukum dan stabilitas dalam sistem hukum. Karena, kata dia, putusan hakim yang tidak konsisten dan berubah-ubah dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, ini sebagai moralitas internal dari sistem hukum.

    Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa krisis konstitusional tersebut harus dicarikan jalan keluarnya agar semua kembali kepada ketaatan konstitusi, di mana konstitusi memerintahkan pemilu (pileg dan pilpres) dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

    “Partai NasDem mendesak DPR RI untuk meminta penjelasan MK dan menertibkan cara MK memahami norma Konstitusi dalam mengekspresikan sikap kenegarawanannya yang melekat pada diri para hakimnya,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPR ingatkan kekuatan Polri ada pada kepercayaan rakyat

    Ketua DPR ingatkan kekuatan Polri ada pada kepercayaan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rangka Hari Bhayangkara Ke-79, mengingatkan bahwa kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ada pada kepercayaan rakyat terhadap institusi tersebut.

    Dia menyampaikan bahwa polisi harus semakin dekat dengan rakyat dan menjadikan keadilan sosial sebagai arah utama pelayanan. Menurut dia, Polri yang kuat adalah Polri yang dicintai dan dipercaya rakyat.

    “Kekuatan sejati Polri tidak terletak pada kewenangan atau senjata, tetapi pada kepercayaan rakyat. Polri harus semakin dekat dengan masyarakat dan menjadikan keadilan sosial sebagai arah utama dalam pelayanan,” kata Puan saat menghadiri Puncak Hari Bhayangkara atau HUT ke-79 Polri yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa.

    Dia berharap agar tema Hari Bhayangkara tahun 2025 yakni ‘Pelayanan Polri untuk Masyarakat’ dapat dimaknai secara mendalam sebagai arah kebijakan, bukan hanya sebagai slogan.

    Sebab dia berpandangan, Polri saat ini tengah dihadapkan pada tantangan besar untuk menjadi institusi yang benar-benar hadir melindungi warga, berpihak pada yang lemah, dan bertindak adil dalam segala situasi.

    “Rakyat tidak hanya butuh rasa aman, tetapi juga keadilan yang menyentuh kehidupan sehari-hari mereka dari persoalan kecil di kampung hingga kejahatan struktural,” kata dia.

    Selain itu, dia menekankan pentingnya transformasi Polri untuk semakin dekat rakyat. Menurutnya, pendekatan-pendekatan yang partisipatif, dialogis, dan preventif perlu diperkuat dalam setiap lini pelayanan kepolisian.

    “Ketika seorang petani, nelayan, buruh harian, atau ibu rumah tangga merasa nyaman mengadu ke kantor polisi tanpa rasa takut, saat itulah Polri telah benar-benar menjadi pelindung rakyat,” katanya.

    Menurut dia, keberhasilan pelayanan Polri tergantung kepada kehadiran dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karenanya, dia berharap Polri bisa bekerja secara profesional.

    “Ukuran keberhasilan Polri bukan hanya statistik penangkapan, tetapi seberapa dalam kehadirannya dirasakan dalam kehidupan warga biasa,” kata dia.

    Meski demikian, dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri yang selama ini telah bekerja tanpa lelah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Karena dia pun memahami bahwa tugas Polri di lapangan tidak mudah.

    “Reformasi Polri harus berjalan menyeluruh hingga menyentuh aspek sistem pengawasan, transparansi, peningkatan profesionalisme, hingga perbaikan kesejahteraan personel,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HUT Polri, Presiden luncurkan SPPG Polri dukung kesuksesan program MBG

    HUT Polri, Presiden luncurkan SPPG Polri dukung kesuksesan program MBG

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri pada peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara untuk mendukung kesuksesan salah satu program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dalam rangkaian Upacara Peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa pagi, Presiden Prabowo meluncurkan SPPG yang didirikin Polri di seluruh Indonesia untuk percepatan penerima manfaat program MBG.

    “Bismillahirahmanirrahim, pada pagi ini, Selasa, 1 Juli 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di seluruh Indonesia,” kata Presiden Prabowo sebagaimana ditayangkan dalam akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Selasa.

    Setelah Presiden meluncurkan secara resmi SPPG Polri, rangkaian acara dilanjutkan dengan penayangan program MBG yang telah berjalan, serta ucapan terima kasih kepada Presiden dari pihak sekolah.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menargetkan akan mendirikan sebanyak 118 SPPG Polri untuk mendukungg pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

    SPPG merupakan unit pelayanan gizi di lingkungan kepolisian yang berfokus memberikan manfaat langsung kepada pelajar sekolah dasar dan menengah melalui MBG.

    Secara nasional, Polri telah membangun 90 SPPG. Dari jumlah tersebut, 12 unit telah beroperasi dan 21 sedang dalam tahap verifikasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

    Polri juga membuka ruang kolaborasi luas dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga tenaga ahli kesehatan guna memastikan keberlanjutan dan ketepatan sasaran program MBG serta mewujudkan target nasional, termasuk zero accident dalam implementasinya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun per 29 Juli 2025, program MBG kini telah menjangkau lebih dari 5,5 juta penerima manfaat melalui 1.800 SPPG di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo beri “standing applause” dan tanya jawab dengan Polisi Cilik

    Prabowo beri “standing applause” dan tanya jawab dengan Polisi Cilik

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan penghargaan berupa “standing applause” atau bertepuk tangan sambil berdiri saat menyaksikan penampilan Polisi Cilik, sekaligus bertanya jawab dengan komandan Polisi Cilik.

    Dalam rangkaian Upacara Peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa pagi, Presiden Prabowo menyaksikan penampilan variasi dari Polisi Cilik Tunas Bhayangkara.

    Puluhan Polisi Cilik dari Tunas Bhayangkara itu tidak hanya menampilkan baris-berbaris yang rapih, tetapi juga kompaknya salam komando dan gerak lincah dalam tarian Nusantara berbagai daerah.

    Presiden Prabowo pun berdiri sambil bertepuk tangan, serta tiada henti memberikan senyum tanda bangga kepada anak-anak bangsa itu.

    Setelah penampilan tarian yang dikemas dengan formasi barisan dan alunan musik daerah, pertunjukan ditutup dengan Polisi Cilik berseragam merah-putih mengibarkan spanduk bertuliskan “Dirgahayu Bhayangkara Ke-79” di hadapan para undangan, termasuk Presiden Prabowo.

    Kemudian, Komandan Polisi Cilik perempuan bernama Azira berusia 12 tahun menyerahkan karangan bunga tangan (hand bouequet) kepada Presiden Prabowo.

    Presiden pun kemudian menyalami tangan Komandan Polisi Cilik itu sambil bertanya,”Siapa nama kamu”. Kepala Negara juga menanyakan usia sang komandan yang dijawab “12 tahun”.

    “Dari mana asal kamu” tanya Prabowo yang kemudian dijawab oleh Komandan “(dari) Indramayu”.

    Sambil terus menjabat tangan, Prabowo menitipkan salam kepada orang tua Azira sebelum ia kembali ke barisan.

    “Kirim salam untuk orang tuamu ya,” kata Prabowo.

    Selain penampilan dari Polisi Cilik Tunas Bhayangkara, rangkaian Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara juga menampilkan defile dari satuan pengamanan (satpam), perlindungan masyarakat (linmas), dan potensi masyarakat (potmas), hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Barisan Ansor Serbaguna (Banser), Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), dan Persatuan Islam (Persis).

    Tidak hanya itu, parade juga dimeriahkan dengan penampilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, pemuda-pemudi Merah Putih, hingga kelompok tani, Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kamtibmas), Aisyiyah, dan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU).

    Di hadapan Presiden Prabowo, Polri turut menampilkan sejumlah robot mirip manusia (humanoid) dan robot mirip anjing penjaga dalam parade. Setidaknya, ada 25 robot ikut defile, yang mencakup robot tank, robot ropi, drone agriculture, dan robot anjing penjaga.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo beri penghargaan kepada divisi dan anggota Polri berprestasi

    Prabowo beri penghargaan kepada divisi dan anggota Polri berprestasi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada tujuh satuan Polri dalam momen HUT Bhayangkara yang ke -79 di Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa.

    Tanda kehormatan itu diberikan lantaran tujuh divisi internal Polri itu dianggap telah berprestasi dalam tugas sebagai anggota Polri.

    Penganugerahan itu terlampir dalam Keputusan Presiden RI nomor 49/TK/2025.

    Tujuh divisi yang mendapatkan penghargaan diantaranya sebagai berikut :

    1. Itwasum Polri
    2. Baintelkam Polri
    3. SSDM Polri
    4. Divisi humas polri
    5. Divisi Propam Polri
    6. Polda Aceh
    7. Polda Sumatera Selatan

    Tidak hanya itu, Prabowo juga memberikan tanda jasa Bintang Bhayangkara Nararia untuk tiga anggota Polri yang dianggap telah berprestasi.

    Tiga anggota Polri tersebut diantaranya :

    1 AKBP Leonard Marojahan Sinambela, NRP 78081179 dari Propaminal Divropam Polri
    2. AKP Rina lestari, NRP 77030124, dari Polda Jawa Barat
    3. Aiptu Didik Darmanto, NRP 81100191, Kaops Kompi 1 Batalyon B Resimen 2 Korp Brimob Polri.

    Untuk diketahui, puncak acara HUT ke-76 Bhayangkara digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat, hari ini.

    Sejumlah pejabat dan tokoh juga tampak hadir dalam upacara ini, diantaranya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga Sinta Wahid.

    Beberapa kegiatan pun sebelumnya sudah digelar untuk menyambut HUT-Bhayangkara Polri diantaranya

    Lomba Ketahanan Pangan
    – Distribusi sembako serentak
    – Anjangsana ke purnawirawan dan senior Polri
    – Zikir dan doa lintas agama
    – Upacara Pemuliaan Panji Kepolisian
    – Pembukaan Pekan Olahraga Polri
    – Ziarah ke Taman Makam Pahlawan
    – Lomba kreatif bersama masyarakat
    – Pagelaran wayang kulit, bazar UMKM, dan bakti kesehatan
    – Hoegeng Award, lomba kebersihan mako, dan Kapolri Cup
    – Lomba Satpam, BUJP, Polsus Teladan, dan 3 Pilar
    – Semarak Bhayangkara bersama TNI.

    Pewarta: Walda Marison/Nadia Putri Rahmani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panglima harap sinergisitas TNI-Polri menguat di momen HUT Bhayangkara

    Panglima harap sinergisitas TNI-Polri menguat di momen HUT Bhayangkara

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menekankan pentingnya memperkuat sinergisitas TNI dan Polri dalam momentum hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke -79 yang digelar hari ini.

    “Sinergisitas TNI dan Polri merupakan simbol kemitraan yang tangguh sebagai komitmen
    mendukung percepatan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas,” ungkap Panglima TNI dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Selasa.

    Menurut Agus, sinergisitas antara TNI dan Polri harus kuat demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

    Tidak hanya itu, pelayanan tersebut juga harus diberikan secara harmonis agar masyarakat merasa aman dan nyaman.

    Karenanya, Agus berharap sinergisitas ini bisa terus terjaga demi terciptanya stabilitas keamanan di wilayah.

    “Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto mengucapkan
    selamat Hari Bhayangkara yang ke-79 kepada seluruh insan Bhayangkara di manapun berada dan bertugas. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Rastra Sewakotama,” kata Agus.

    Untuk diketahui, puncak acara HUT ke-76 Bhayangkara digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat, hari ini.

    Sejumlah pejabat dan tokoh juga tampak hadir dalam upacara ini, di antaranya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Ke Ma’ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga Sinta Wahid.

    Beberapa kegiatan pun sebelumnya sudah digelar untuk menyambut HUT-Bhayangkara Polri diantaranya

    Lomba Ketahanan Pangan
    – Distribusi sembako serentak
    – Anjangsana ke purnawirawan dan senior Polri
    – Zikir dan doa lintas agama
    – Upacara Pemuliaan Panji Kepolisian
    – Pembukaan Pekan Olahraga Polri
    – Ziarah ke Taman Makam Pahlawan
    – Lomba kreatif bersama masyarakat
    – Pagelaran wayang kulit, bazar UMKM, dan bakti kesehatan
    – Hoegeng Award, lomba kebersihan mako, dan Kapolri Cup
    – Lomba Satpam, BUJP, Polsus Teladan, dan 3 Pilar
    – Semarak Bhayangkara bersama TNI.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, Prabowo resmikan Wisma Danantara hingga rapat soal geopolitik

    Kemarin, Prabowo resmikan Wisma Danantara hingga rapat soal geopolitik

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Senin (30/6), mulai dari Presiden Prabowo Subianto meresmikan Wisma Danantara hingga Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Sugiono guna membahas kondisi konflik geopolitik saat ini.

    Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

    1. Diresmikan Prabowo, Wisma Danantara jadi “rumah” pengelolaan investasi

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan Wisma Danantara Indonesia di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, menjadikan gedung tersebut sebagai “rumah besar” pengelolaan investasi negara.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Senin, peresmian tersebut digelar secara sederhana, menandai babak baru kiprah Danantara Indonesia sebagai Lembaga Pengelola Investasi Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Komisi I DPR dan Menteri Luar Negeri bahas konflik geopolitik

    Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Sugiono guna membahas kondisi konflik geopolitik yang akhir-akhir ini memanas serta upaya perlindungan dan pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) di daerah rawan konflik.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa pembahasan itu sangat krusial dan bisa berdampak langsung kepada kepentingan nasional dan keselamatan jutaan rakyat Indonesia.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Komisi II DPR bahas tata kelola birokrasi dengan sejumlah mitra kerja

    Komisi II DPR RI menggelar rapat yang membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi di Indonesia dengan sejumlah mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Rapat tersebut dilangsungkan Komisi II DPR RI bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini; Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh; Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik; hingga para kepala daerah yang mengikuti rapat secara daring.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Ketua Komisi II DPR nilai putusan MK soal pemilu dipisah kontradiktif

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memisahkan model pemilu, antara pemilu nasional dan pemilu lokal bersifat kontradiktif dengan putusan sebelumnya.

    “Putusan MK ini kita bandingkan dengan putusan MK sebelumnya terkesan kontradiktif, karena sebelumnya pada 2019 MK memberikan putusan yang dalam pertimbangan hukumnya, memberikan guidance kepada pembentuk undang-undang untuk memilih satu dari enam model keserentakan pemilu,” kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Kepala PCO: Penulisan sejarah tak mungkin rangkum semua kejadian

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menilai penulisan sejarah Indonesia, yang saat ini berjalan, tidak mungkin merangkum seluruh kejadian.

    Dia beralasan ada sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar para sejarawan untuk memilih peristiwa-peristiwa tertentu masuk dalam kompendium buku sejarah nasional.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Agum Gumelar kenang Teddy Thohir bangun jaringan air bagi Kopassus

    Agum Gumelar kenang Teddy Thohir bangun jaringan air bagi Kopassus

    Jakarta (ANTARA) – Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar mengenang almarhum Mochamad Teddy Thohir sebagai sosok sahabat sejati yang memiliki kepedulian luar biasa terhadap sesama dan kehidupan sosial di sekitarnya.

    Dalam suasana kekeluargaan di acara Hijriah Food Festival 2025 yang digelar di kawasan Masjid At-Thohir, Tapos, Depok, Minggu (29/6) malam, Agum menyampaikan kesaksiannya atas kedekatan dan kebaikan hati Teddy Thohir yang menjadi sahabatnya.

    Agum dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa mengisahkan momen kebersamaan mereka saat dirinya menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.

    Dalam satu kesempatan, Teddy Thohir datang berkunjung ke rumah Agum dan dari situ keduanya berbagi cerita hingga kemudian Agum mengajak Teddy berkeliling kompleks perumahan prajurit Kopassus dengan mobil yang ia kemudikan sendiri.

    “Saya ajak beliau sore-an itu keliling Kompleks Kopassus. Saya menyetir sendiri, beliau di sebelah saya. Kompleks Kopassus, rumah prajurit,” kenang Agum.

    Dalam perjalanan itu, Teddy memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan menemukan hal yang menurutnya memprihatinkan. Ia melihat bahwa keluarga para prajurit kesulitan mengakses air bersih.

    Melihat kondisi tersebut, Teddy tidak tinggal diam. Dari situ, beliau mungkin melihat ada satu yang aneh, di mana keluarga dari prajurit tersebut ketika waktu itu untuk mendapatkan air itu harus antre.

    Saat itu, beliau bertanya kepada saya, “Pak Agum, kelihatannya tadi para keluarga susah sekali mendapatkan air. Boleh tidak saya turun membantu?” kata Agum mengutip perkataan almarhum.

    Tawaran itu diterima Agum dengan rasa syukur dan penuh terima kasih. Teddy Thohir pun langsung turun tangan membantu memperbaiki dan membangun jaringan air bersih untuk keluarga prajurit Kopassus.

    Menurut Agum, bantuan itu dilakukan secara nyata dan memberikan manfaat besar yang masih dirasakan hingga kini oleh para prajurit dan keluarga yang tinggal di kawasan tersebut.

    “Saya terima kasih sekali dan telah dilakukan oleh Pak Teddy Thohir sehingga sampai sekarang pun mungkin para Kopassus, para merah yang lama itu tidak akan pernah lupa,” ujar Agum dengan penuh rasa hormat.

    Ia pun menggambarkan Teddy Thohir sebagai pribadi yang peduli terhadap lingkungan dan kehidupan sosial, seorang sahabat sejati yang ringan tangan membantu tanpa pamrih. Tidak hanya dalam satu peristiwa itu, Agum menyebut masih banyak kenangan lain tentang kepedulian dan ketulusan almarhum.

    “Saya melihat Pak Thohir ini adalah orang yang… kalau dibilang sekarang ini, orang daun. Banyak temannya, banyak sahabatnya, dan banyak sekali kepedulian beliau kepada kehidupan,” ucapnya.

    Agum juga menyinggung keterlibatan Teddy Thohir dalam pengembangan kawasan Emeralda, tempat berdirinya Masjid At-Thohir.

    Ia menyebut bahwa berbagai pendekatan yang digunakan dalam membangun kawasan tersebut mencerminkan ketulusan dan kearifan almarhum dalam menjalin hubungan sosial dan menyelesaikan tantangan di lapangan.

    “Saya rasa itu sesuatu yang paling jelas dari Pak Teddy Thohir dan saya sangat bangga karena namanya diabadikan di masjid yang begitu megah, begitu cantik,” ujar Agum dalam penutup sambutannya.

    Masjid At-Thohir sendiri merupakan bentuk dedikasi keluarga besar Thohir untuk mengenang dan menghormati sosok almarhum yang telah meninggalkan warisan nilai, kepedulian, dan teladan hidup.

    Acara Hijriah Food Festival 2025 malam itu menjadi momentum penuh makna untuk menghidupkan kembali kenangan tentang sosok Teddy Thohir di tengah suasana kebersamaan lintas generasi.

    Dalam acara Hijriah Food Festival 2025, selain menghadirkan ragam sajian kuliner halal dari Indonesia, Timur Tengah, dan Tiongkok, pihak Yayasan Mochammad Thohir juga membagikan santunan kepada sejumlah anak yatim dari kawasan sekitar Masjid At-Thohir berdiri.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.