Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • KSAD siap berdiskusi dengan Pemprov Aceh bahas lahan Blang Padang

    KSAD siap berdiskusi dengan Pemprov Aceh bahas lahan Blang Padang

    “Kalau mau ada sesuatu hal, mestinya duduk bareng, ngobrol. Kita kan gak punya kewenangan ngasih,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya siap duduk berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Aceh soal permasalah Lahan Blang Padang.

    “Kalau mau ada sesuatu hal, mestinya duduk bareng, ngobrol. Kita kan nggak punya kewenangan ngasih,” kata Maruli saat ditemui di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu.

    Menurut Maruli, Kementerian Keuangan adalah pihak yang memiliki kewenangan atas lahan tersebut.

    Berdasarkan peraturan dan administrasi yang berlaku, lahan tersebut lalu diserahkan ke Kementerian Pertahanan dan selanjutnya dipakai TNI AD untuk dikelola.

    Hal tersebut, lanjut Maruli, membuat TNI AD tidak bisa serta merta memberikan lahan tersebut sesuai dengan keinginan Pemerintah Provinsi Aceh.

    “Kami kan di situ ada juga surat kami legalitasnya dari Kementerian Keuangan,” jelas Maruli.

    Maruli berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku.

    Asal muasal lahan Blang Padang

    Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan soal asal usul kepemilikan Tanah Lapang Blang Padang yang ada di Provinsi Aceh.

    Dalam pernyataan pers resmi Kadispenad yang diterima TNI AD di Jakarta, Selasa, dijelaskan bahwa tanah tersebut awalnya dipakai oleh Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai tempat pemusatan pasukan di masa perjuangan 1945.

    Setelah itu, KNIL selaku pihak militer Belanda menyerahkan lahan serta tersebut sarana dan prasarananya ke pihak Indonesia.

    “Pada tahun 1950 Pemerintah Belanda melalui KNIL melaksanakan penyerahan seluruh sarpras militer yang berada di atas tanah Blang Padang dan sekelilingnya kepada pihak militer Indonesia dan beberapa dokumen tersimpan di TNI AD terkait hal tersebut,” kata Wahyu dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (1/7).

    Selanjutnya, kata Wahyu, setelah melewati beberapa tahapan administrasi, Menteri Keuangan (Menkeu) selaku Pengelola Barang (PB) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KMK-193/KM.6/WKN.1/KNL.01/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penetapan Status Pengguna (PSP) kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan).

    Surat tersebut mengukuhkan status Kemhan sebagai Pengguna Barang (PB), dalam hal ini lahan tersebut.

    “Tahapan berikutnya, Kemhan selaku Pengguna Barang menyerahkan pengelolaan tanah tersebut kepada TNI AD selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB),” kata Wahyu.

    Selanjutnya, jelas Wahyu, TNI AD menggunakan lahan tersebut untuk berbagai kebutuhan seperti upacara, sarana olahraga dan sarana yang kerap dipakai masyarakat ataupun pemerintah daerah untuk menggelar kegiatan.

    Wahyu sendiri menekankan pihaknya tidak masalah jika pemerintah daerah setempat ingin mengambil alih kepemilikan lahan tersebut.

    “Namun hal yang harus dipedomani adalah bahwa perubahan tersebut perlu dilaksanakan sesuai Prosedur yang berlaku,” jelas Wahyu.

    “Secara mekanisme dan prosedur, tentunya TNI AD tidak bisa serta merta menyerahkan kepada Pemprov Aceh,” tambah dia.

    Wahyu pun menjelaskan ada beberapa cara yang bisa ditempuh pihak pemerintah daerah jika ingin mengambil alih lahan tersebut.

    Salah satu caranya yakni Pemprov Aceh bisa berkomunikasi dengan Menkeu selaku pengelola barang untuk merubah PSP yang menetapkan Kemhan sebagai pengguna barang.

    Wahyu berharap, cara yang telah diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku dapat ditempuh Pemprov Aceh untuk menyelesaikan masalah tanah ini.

    “Sekali lagi saya tegaskan bahwa TNI AD tidak mempermasalahkan jika Pemprov Aceh akan mengelola tanah tersebut, tentunya setelah ada perubahan PSP, karena sebenarnya TNI AD juga sudah cukup banyak menerima bantuan tanah dari Pemda di wilayah melalui mekanisme yang berlaku,” tutup Wahyu.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XIII DPR ke Riau terkait RUU perlindungan saksi dan korban

    Komisi XIII DPR ke Riau terkait RUU perlindungan saksi dan korban

    “Komisi XIII DPR RI ingin mendapat masukan terkait penguatan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maupun masukan terhadap substansi pokok materi muatan pasal per pasal dalam Perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,”

    Pekanbaru, (ANTARA) – Komisi XIII DPR Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Riau untuk menyerap aspirasi terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara di Kantor Wilayah Kementrian Hukum Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Rabu mengatakan pihaknya ingin mendapatkan masukan secara langsung aspirasi dari berbagai pihak yang selama ini berinteraksi dengan korban dan saksi-saksi tindak pidana.

    “Komisi XIII DPR RI ingin mendapat masukan terkait penguatan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maupun masukan terhadap substansi pokok materi muatan pasal per pasal dalam Perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,” katanya.

    Dikatakannya, perlindungan menyeluruh terhadap saksi dan korban perlu dilakukan namun regulasi yang berlaku saat ini belum sepenuhnya menjawab tantangan di lapangan.Perkembangan kejahatan trans nasional, kejahatan seksual, eksploitasi perempuan dan anak serta pelanggaran HAM berat menuntut adanya reformasi hukum yang menyentuh akar permasalahan secara komprehensif.

    Forum konsultasi publik tersebut dihadiri perwakilan dari jajaran Kanwil Kementerian Hukum, Kepolisian Daerah Riau, Kanwil Kementrian Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jendral Permasyarakatan, badan narkotika nasional, serta lembaga lainnya dari organisasi profesi dan bantuan hukum.

    “Kunjungan kerja ini diharapkannya dapat memperkaya substansi RUU sehingga proses legislasi berjalan benar-benar mencerminkan keberpihakan terhadap kelompok rentan. Masukan dari Riau akan berarti dalam menyusun substansi dari RUU khususnya terkait penguatan peran LPSK yaitu pengaturan perlindungan “justice collaborator”, pengembangan “safe house” pembentukan unit layanan di daerah hingga pembentukan dana perlindungan korban yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    “Kami percaya antara legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum dan masyarakat sipil adalah kunci menciptakan sistem perlindungan yang manusiawi, inklusif, adaptif terhadap dinamika kejahatan yang terus berkembang,” tambahnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati menyambut baik inisiatif Komisi XIII DPR RI tersebut karena semakin memperkokoh posisi dan peran LPSK dalam sistem peradilan pidana, khususnya aspek perlindungan saksi dan korban.

    “Rapat Dengar Pendapat ini mendukung asas partisipasi masyarakat yang maksimal dan bermakna. Masukan yang ada pada hari ini didengar, didiskusikan dan diinformasikan guna mendukung perubahan kedua UU Perlindungan Saksi dan Korban. Diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas perlindungan bagi saksi dan korban serta penguatan LPSK dalam memberikan layanan perlindungan secara memadai,” ujar Nurherwati.

    Berdasarkan Laporan Tahunan LPSK tahun 2024, permohonan perlindungan ke LPSK di wilayah Provinsi Riau berjumlah 41 permohonan. Angka tersebut cukup rendah, namun jika melihat data Badan Pusat Statistik, yang dipublikasi dalam Data Kriminal Tahun 2024, menunjukkan bahwa Provinsi Riau termasuk dalam 10 besar wilayah di Indonesia dengan angka kejahatan paling tinggi di Indonesia. Riau berada pada urutan ke 9 atau sebanyak 15.777 laporan kejahatan yang dilaporkan ke Polda.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha/Uluan Manurung
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI berdiplomasi dengan militer negara lain antisipasi kondisi geopolitik

    TNI berdiplomasi dengan militer negara lain antisipasi kondisi geopolitik

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan bahwa TNI berhubungan secara diplomatik dengan pihak militer negara-negara lain guna mengantisipasi kondisi geopolitik dan geostrategi yang saat ini sedang berkembang.

    “Tetap melaksanakan hubungan secara diplomatik militer dengan panglima tentara di beberapa negara, apakah kita yang berkunjung ke sana atau panglima atau kepala staf angkatan dari negara lain berkunjung ke Indonesia,” kata Agus usai rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Di sisi lain, ia mengatakan bahwa TNI juga menggelar beberapa latihan dengan militer dari negara lain hingga pertukaran pelajar.

    Menurut Agus, TNI memiliki jaringan dengan 26 negara untuk menyekolahkan prajurit dari level kapten hingga pangkat lebih tinggi. Selain itu, negara-negara lain di Asia Tenggara atau Asia Pasifik juga mengirim personelnya untuk mengikuti pendidikan di Indonesia.

    Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa filosofi bernegara yang dianut Indonesia adalah “seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak”.

    Menurut ia, Indonesia memiliki sikap politik yang bebas aktif dan tidak terlibat dalam konflik-konflik yang terjadi di kawasan lain. Namun, Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap kondisi kemanusiaan yang perlu dijunjung tinggi.

    Sjafrie mengatakan bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah sejak 7 Oktober 2024 sudah menimbulkan sekitar 60 ribu korban.

    Menurut Menhan, Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengajak agar negara-negara lebih mengedepankan diplomasi.

    “Berhentilah untuk berkonflik. Marilah duduk sama-sama agar kita bisa mendapatkan satu solusi yang bermanfaat bagi kemanusiaan,” kata Sjafrie.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan: TNI waspada dan bangun kekuatan di tengah situasi geopolitik

    Menhan: TNI waspada dan bangun kekuatan di tengah situasi geopolitik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memastikan bahwa TNI terus meningkatkan kewaspadaan dan membangun kekuatan, di tengah kondisi geopolitik terjadinya konflik di sejumlah kawasan.

    Dia mengatakan bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi menuntut sektor pertahanan di Indonesia perlu merumuskan kebijakan strategis dan administrasi anggaran. Menurut dia, Panglima TNI akan merumuskan kebijakan itu yang akan dilaksanakan oleh tiga matra.

    “Kemenhan dan TNI meningkatkan kewaspadaan yang tinggi dengan terus melakukan pembangunan kekuatan TNI dengan menggunakan filosofi Trisula Nusantara, trisula itu adalah matra darat, laut dan udara,” kata Sjafrie usai menghadiri rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, kebutuhan-kebutuhan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) yang dibutuhkan oleh TNI akan dipasok tanpa pembatasan. Pasalnya, Indonesia menganut politik yang bebas aktif sehingga tidak memiliki larangan terhadap pengadaan alutsista.

    “Jadi kebutuhan pengguna dan pembina kekuatan ini kita fasilitasi untuk memperkuat kekuatan matra darat, laut, dan udara,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mendukung TNI untuk melakukan persiapan karena kepentingan nasional di atas segala-galanya. Dia pun menilai bahwa sejauh ini Kemenhan dan TNI sudah bersigap dalam menghadapi situasi geopolitik terkini.

    Di sisi lain, dia pun memohon maaf karena rapat dengan TNI dan Kemenhan perlu dilaksanakan tertutup. Pasalnya, dia menilai bahwa topik yang perlu dibahas adalah demi kepentingan nasional.

    “Kepentingan nasional kita adalah yang terutama dan segala-galanya,” kata Utut.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AU perkuat kerja sama militer dengan negara-negara sahabat

    TNI AU perkuat kerja sama militer dengan negara-negara sahabat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI I Nyoman Suadnyana mengatakan pihaknya terus menjalin kerja sama militer dengan negara-negara sahabat demi memperkuat pertahanan udara Indonesia.

    Salah satu kerja sama yang baru saja terjalin yakni antara TNI AU dengan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM).

    Saat dikonfirmasi di Jakarta Rabu, I Nyoman menjelaskan kerja sama militer itu terjadi ketika Wakil Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara (Waasops Kasau) Marsma TNI M. Satriyo Utomo hadir dalam Rapat Tim Perancang Latihan Udara (TPLU) Malindo ke-83 di Putrajaya, Malaysia, Kamis (26/6).

    “Pertemuan rutin antar kedua Angkatan Udara ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat kerja sama bilateral,” kata I Nyoman.

    Dia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa skema kerja sama militer yang terjalin antara TNI AU dan TUDM.

    Beberapa diantaranya kerja sama di bidang pendidikan militer, latihan militer bersama, pertukaran prajurit hingga pembentukan forum komunikasi antara pemimpin satuan.

    I Nyoman melanjutkan, ke dua pasukan pertahanan udara ini juga memiliki alat utama sistem senjata (alutsista) sejenis seperti pesawat tempur Su-30, Hercules C-130, dan H-225.

    Kesamaan alutsista ini, lanjut I Nyoman, bisa menjadi dasar terbentuknya kerja sama antara ke dua belah pihak di bidang pengembangan teknologi perang.

    “Selain itu latihan bersama seperti Elang Malindo hingga forum Subject Matter Expert Exchange (SMEE) telah menjadi sarana konkret dalam membangun interoperabilitas dan transfer keahlian antarpersonel,” jelas I Nyoman.

    Dengan adanya kolaborasi ini, I Nyoman berharap hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia dapat terus terjalin dengan baik.

    Dia juga berharap kerja sama ini dapat memperkuat kekuatan pertahanan udara kedua negara.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi VII: Deregulasi impor harus disertai pemetaan industri

    Anggota Komisi VII: Deregulasi impor harus disertai pemetaan industri

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kaisar Abu Hanifah mengingatkan bahwa deregulasi kebijakan impor dan kemudahan berusaha harus disertai dengan pemetaan sektor industri yang cermat serta menyeluruh.

    “Harus dilakukan pemetaan yang cermat dan hati-hati terkait kebutuhan bahan baku industri yang direlaksasi agar industri dalam negeri bisa terlindungi,” ujar Kaisar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, pemetaan sektor industri penting agar implementasi kebijakan tersebut memiliki dampak positif bagi pelaku industri, khususnya dalam pemenuhan bahan baku kebutuhan industri dalam negeri.

    Selain itu, dirinya juga mendorong agar dalam pelaksanaan deregulasi, pemerintah melibatkan pelaku industri lokal, akademisi, dan asosiasi industri untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar mendukung pertumbuhan dan daya saing industri nasional.

    Kendati demikian, anggota Komisi DPR yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi tersebut mendukung langkah pemerintah terkait deregulasi kebijakan impor dan kemudahan berusaha yang belakangan ini baru diterapkan.

    Dia memberikan dukungan tersebut selama langkah tersebut memberi kemudahan bagi pelaku usaha, mendorong daya saing industri dalam negeri, dan menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja.

    “Saya mendukung kebijakan deregulasi kebijakan impor dan kemudahan berusaha dalam rangka memberi kemudahan bagi pelaku usaha, mendorong daya saing industri dalam negeri, dan menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut output atau keluaran dari deregulasi kebijakan impor menghasilkan sembilan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru.

    “Jadi output deregulasi kebijakan impor ini adalah perubahan Permendag atau mencabut Permendag Nomor 36 Tahun 2023 juncto Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Kita cabut dan kita sekarang menerbitkan sembilan Permendag,” ujar Budi di Jakarta, Senin (30/6).

    Budi menjelaskan berbagai peraturan baru tersebut terbagi berdasarkan klaster untuk memudahkan apabila di kemudian hari terjadi perubahan. Sementara itu, output regulasi untuk kemudahan berusaha menjadi ada dua Permendag.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemhan dan KKP kolaborasi kembangkan Lanal Morotai dan Dermaga Wanam

    Kemhan dan KKP kolaborasi kembangkan Lanal Morotai dan Dermaga Wanam

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkolaborasi membangun Pangkalan TNI AL (Lanal) di Morotai, Maluku Utara, serta pemanfaatan Dermaga Wanam di Merauke, Papua.Selatan.

    Kerja sama itu dilakukan setelah pertemuan antara Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Hendrawan di Jakarta, Rabu.

    Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat dikonfirmasi di Jakarta mengatakan, pengembangan lanal dan dermaga ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan laut serta meningkatkan aktivitas perekonomian.

    Frega menjelaskan pengembangan pangkalan TNI AL berguna untuk meningkatkan kapasitas TNI dalam melakukan pengawasan wilayah laut.

    Dengan demikian, pemerintah dapat mencegah terjadinya aksi penyelundupan ataupun tindak kriminal lainnya di wilayah laut.

    Selain itu, kata dia, pihaknya juga mengembangkan dermaga Wanam agar akses transportasi bisa digunakan dengan baik, sehingga roda perekonomian juga dapat berputar secara maksimal.

    “Kementerian Pertahanan menyatakan dukungannya terhadap pembangunan dermaga di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Morotai sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi dan pertahanan wilayah,” ujarnya.

    Dengan adanya upaya-upaya tersebut, Frega berharap pengawasan wilayah laut dan perekonomian di Morotai serta Wamena bisa semakin menguat.

    “Kolaborasi Kemhan dan KKP ini diharapkan membentuk ekosistem maritim yang tangguh guna mendukung stabilitas dan kesejahteraan nasional,” ujarFrega.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Inspektorat NTB tandatangani komitmen bersama cegah korupsi

    Inspektorat NTB tandatangani komitmen bersama cegah korupsi

    ANTARA – Inspektorat dari 10 kabupaten/kota dan Provinsi NTB, tandatangani komitmen bersama memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan anti kecurangan. Komitmen ini sebagai hasil kesepakatan seluruh daerah dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB pada Rabu (2/7). Yang juga berangkat dari temuan kerugian keuangan negara mencapai Rp240 miliar, dalam lima tahun terakhir. (Kusnandar/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Pemisahan pemilu tingkatkan kualitas demokrasi di daerah

    Pengamat: Pemisahan pemilu tingkatkan kualitas demokrasi di daerah

    Dengan pemisahan pemilu, isu lokal tidak akan tertutup oleh isu nasional, sebagaimana sering terjadi dalam pemilu serentak. Ini berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi lokal

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Pengamat politik dan kebijakan dari Universitas Brawijaya (UB) Andhyka Muttaqin menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah bisa berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi di daerah.

    “Dengan pemisahan pemilu, isu lokal tidak akan tertutup oleh isu nasional, sebagaimana sering terjadi dalam pemilu serentak. Ini berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi lokal,” kata Andhyka di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.

    Putusan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah tertuang di dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2025.

    Pada putusan itu disebutkan bahwa mulai 2029 keserentakan pemilu yang konstitusional adalah memisahkan penyelenggaraan pemilu di nasional dan lokal.

    Dengan dipisahkannya pelaksanaan pemilu nasional dan daerah, para kandidat atau calon kepala daerah bisa lebih terdorong mengangkat agenda lokal serta tidak lagi menunggangi isu nasional sebagai ajang mencari suara.

    “Ini dapat menguatkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dalam sistem demokrasi Indonesia,” ujarnya.

    Andhyka memandang ketika isu lokal menjadi pembahasan utama di dalam penyusunan visi misi setiap pasangan calon kepala daerah, maka melahirkan banyak pemilih rasional yang lebih melihat pada rekam jejak dan program dari kandidat.

    “Ini dimungkinkan karena pemilih lebih fokus memahami calon dan program dalam setiap jenis pemilu,” ucap dia.

    Tak hanya itu, putusan MK disebutnya akan memberikan ruang lebih luas kepada partai politik melakukan kaderisasi secara terpisah, yakni antara kader untuk kontestasi nasional dan daerah.

    “Pemisahan dapat mengurangi dominasi coattail effect atau efek ekor jas dari pemilu presiden terhadap pilkada,” katanya.

    Kendati demikian, Andhyka mengingatkan kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar segera menyiapkan peta jalan untuk merencanakan pemilu pada 2029.

    “Keberhasilan implementasinya bergantung pada keseriusan perencanaan kebijakan dan keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mengawalnya,” tuturnya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII rapat bahas dampak ketegangan global pada industri nasional

    Komisi VII rapat bahas dampak ketegangan global pada industri nasional

    “Salah satu topik yang sangat penting berkenaan dengan situasi geopolitik dan juga sistem keamanan internasional. Dalam hal ini, tema yang akan kami angkat adalah berkenaan dengan dampak ketegangan global terhadap perkembangan industri nasional,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza untuk membahas dampak ketegangan global terhadap perkembangan industri nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    “Salah satu topik yang sangat penting berkenaan dengan situasi geopolitik dan juga sistem keamanan internasional. Dalam hal ini, tema yang akan kami angkat adalah berkenaan dengan dampak ketegangan global terhadap perkembangan industri nasional,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay yang memimpin jalannya rapat.

    Dia lantas berkata, “Tentu nanti akan dikaitkan dengan topik-topik lain yang berkenan dengan atau terkait dengan hal tersebut.”

    Dia lantas mempersilakan Wamenperin Faisol Riza menyampaikan paparannya, terkhusus soal bagaimana perkembangan dan pengembangan perindustrian di Indonesia.

    “Dengan tingkat kesulitan masuk bahan baku, kemudian ekspor-impor, kemudian ada tarif, ada macam-macam itu,” ujarnya.

    Sementara itu, Wamenperin Faisol Riza menuturkan bahwa konflik yang berkecamuk di Timur Tengah antara Iran dan Israel dengan keterlibatan Amerika Serikat (AS) di dalamnya sebagai peristiwa yang akan berpengaruh luas terhadap situasi politik global.

    “Lebih khusus kepada situasi ekonomi dunia, khususnya perdagangan global,” katanya.

    Peristiwa tersebut, kata dia, menambah deret panjang persoalan ekonomi global, menyusul penetapan kebijakan tarif oleh Presiden AS Donald Trump hingga ketegangan perang dagang AS-China.

    Dia pun menggarisbawahi konflik geopolitik yang terus berlangsung dan ketegangan hubungan di antara beberapa negara memicu berbagai macam persoalan di sektor ekonomi. Mulai dari, harga energi yang naik, bahan baku, dan mengganggu rantai pasok pasar global.

    Bahkan, lanjut dia, muncul ancaman nyata terhadap pasokan energi di dalam negeri setelah Iran mengancam untuk menutup Selat Hormuz.

    “Karena ada sekitar 20 juta barel per hari melewati selat itu, itu akan berpengaruh besar. Nah, energi ini menjadi sumber produksi, sumber energi untuk produksi di sektor industri,” katanya.

    Untuk itu, dia menekankan kondisi tersebut dapat mengancam kelangsungan industri nasional di Tanah Air, seperti industri padat karya, tekstil, elektronik rumah tangga, hingga komponen otomotif, yang saat ini sedang menghadapi penurunan permintaan ekspor.

    “Penurunan permintaan ekspor ini juga bukan karena tanpa alasan, ketegangan global pun di mana yang kita hadapi bukan hanya di sisi produksi, tetapi juga untuk ekspor mengalami tantangan besar,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.