Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Komisi I kutuk kebrutalan Israel yang tewaskan DirekturRS Indonesia

    Komisi I kutuk kebrutalan Israel yang tewaskan DirekturRS Indonesia

    “Saya mengutuk kebrutalan Israel ini dan menyerukan semua pihak berupaya menghentikan genosida yang dilakukan Israel,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengutuk kebrutalan Israel yang melakukan serangan terhadap bangunan perumahan di barat daya Kota Gaza yang turut menewaskan Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan pada Rabu (2/7).

    “Saya mengutuk kebrutalan Israel ini dan menyerukan semua pihak berupaya menghentikan genosida yang dilakukan Israel,” kata Sukamta dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, Israel terus menerus menunjukkan kejahatannya yang luar biasa (extraordinary) dan tidak tunduk pada hukum maupun komitmen kemanusiaan.

    “Ini jelas terlihat dari serangan-serangan brutal tentara Israel selama ini terhadap objek yang tidak boleh dijadikan target serangan, seperti warga sipil, fasilitas sipil, rumah sakit dan tenaga medis,” ujarnya.

    Dia menilai serangan Israel terhadap RS Indonesia hingga menewaskan direkturnya telah jelas-jelas melanggar sejumlah aturan dan hukum internasional.

    Dia memaparkan di antaranya Pasal 18 Konvensi Den Haag tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, yang melarang serangan terhadap rumah sakit, tempat medis, dan tenaga medis yang mengumpulkan, merawat, dan mengevakuasi orang yang terluka dan sakit dalam konflik bersenjata.

    Selain itu, dia menyebut Israel telah melanggar Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977, yang secara eksplisit menekankan perlindungan bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dari serangan.

    “Pasal 18 Konvensi Jenewa keempat menyatakan fasilitas kesehatan harus dihormati dan dilindungi di semua waktu dan tidak boleh menjadi sasaran serangan, sedangkan Protokol Tambahan I menyatakan serangan terhadap fasilitas kesehatan yang tidak digunakan untuk aktivitas militer merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang cukup serius,” tuturnya.

    Dia pun menekankan bahwa di samping menyerang fasilitas kesehatan dan tenaga medis, Israel juga melakukan serentetan kejahatan di Gaza. Misalnya, penyaluran bantuan hanya diperbolehkannya satu-satunya lewat Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

    Sukamta memandang kondisi tersebut sangat memprihatinkan sebab bantuan itu disebut-sebut sebagai “dead trap”, di mana ratusan jiwa melayang karena sedang mengantri bantuan makanan karena penembakan brutal penjajah Israel.

    “Ditambah adanya kabar ditemukannya obat terlarang dalam bantuan makanan, semakin menambah penderitaan warga Gaza. Mereka sudah kelaparan tapi merasa khawatir untuk memakan karena ada kandungan obat terlarang,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Ini cara yang sangat keji dari penjajah Israel, menyiksa psikologis warga Palestina. Hingga aktivis kemanusiaan dunia menyebut kondisi seperti ini lebih buruk dari Holocaust.”

    Oleh sebab itu, dia terus mendukung Pemerintah Indonesia agar bersikap lebih proaktif untuk mendesak Perserikatan Bangsa-Banga (PBB) dan seluruh negara di dunia untuk menghentikan genosida yang terjadi di Gaza, serta mendesak segera dibuka akses bantuan kemanusiaan seluas-luasnya.

    Tak hanya itu, dia berharap kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Arab Saudi yang dilanjutkan menghadiri pertemuan BRICS di Brasil membawa pula misi utama untuk penghentian genosida di Palestina.

    “Termasuk, segera menunjuk Duta Besar RI untuk PBB di New York dan Jenewa karena upaya diplomasi yang proaktif sangat membutuhkan peran Dubes sebagai ujung tombaknya,” ujar dia.

    Menurut laporan kantor berita Palestina WAFA, Rabu (2/7), dr. Marwan Al Sultan gugur bersama istri dan beberapa anaknya akibat serangan Israel terhadap gedung apartemen kediamannya di Gaza barat. Jenazah mereka telah dibawa ke RS Al-Shifa di Gaza.

    Senada, organisasi kemanusiaan MER-C Indonesia memastikan bahwa dr. Marwan beserta keluarganya meninggal dalam serangan langsung terhadap kediaman mereka.

    Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza sudah berulang kali menjadi sasaran tembak tentara Zionis Israel sejak memulai agresi terhadap wilayah kantong itu pada 7 Oktober 2023.

    Fasilitas kesehatan tersebut terakhir diserang Israel pada akhir Mei lalu, sehingga menyebabkan kerusakan struktural parah dan menghambat layanan kesehatan warga setempat.

    Sementara, sudah lebih dari 56.500 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, terbunuh dan 133.419 lainnya terluka dalam serangan brutal Zionis Israel terhadap Gaza.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Paripurna DPR setujui Ricky Perdana sebagai Deputi Gubernur BI

    Paripurna DPR setujui Ricky Perdana sebagai Deputi Gubernur BI

    “Apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan, fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui?”

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna Ke-22 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Periode 2025-2030 setelah menempuh uji kepatutan dan kelayakan yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi XI DPR RI.

    “Apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan, fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui?” kata Ketua DPR RI yang dijawab setuju oleh peserta Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Selanjutnya, Puan pun mempersilakan Ricky Perdana Gozali untuk maju ke depan area Rapat Paripurna untuk diperkenalkan kepada para Anggota DPR RI yang hadir. Kemudian para Pimpinan DPR RI pun menyalami Ricky, mengucapkan selamat, dan berfoto bersama.

    Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa uji kelayakan dan kepatutan itu dilakukan berdasarkan adanya Surat Presiden (Surpres) Nomor R-22/Pres/05/2025 tanggal 6 Mei 2025.

    Dari Surpres tersebut, kata dia, ada dua nama yang diminta persetujuan kepada DPR yaitu Ricky Perdana Gozali yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, dan Dicky Kartikoyono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Sistem Pembayaran.

    Dari dua nama itu, menurut dia, rapat internal Komisi XI DPR RI pada tanggal 2 Juli 2025 telah memutuskan secara musyawarah mufakat dan menyetujui Ricky Perdana Gozali untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, menggantikan Doni Primanto Joewono yang akan habis masa jabatannya pada 11 Agustus 2025.

    Dia menilai sosok Ricky merupakan pejabat bank sentral yang profesional serta memahami bidang dan tugasnya. Ricky juga dinilai memiliki visi-misi sebagai Deputi Gubernur BI ke depan dengan target dan program yang jelas untuk dapat bekerja sama dengan Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sabam Sinaga: Demokrat dorong budaya jadi kekuatan ekonomi nasional

    Sabam Sinaga: Demokrat dorong budaya jadi kekuatan ekonomi nasional

    Sekarang sapaan ‘saranghaeyo’ itu sudah masuk ke semua lini masyarakat, bukan cuma anak muda, tapi anak kecil sampai orang tua pun sudah ikut-ikutan. Ini bukti bahwa kita perlu menguatkan budaya kita sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat Sabam Sinaga menyampaikan komitmen partainya untuk menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia.

    “Harapan kami dari Fraksi Demokrat adalah bagaimana membangun budaya kita agar lebih bernilai lagi dan bisa menjadi stimulus untuk menambah nilai-nilai ekonomi ke depan,” kata Sabam dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Sabam menilai budaya Indonesia harus diangkat tidak hanya sebagai warisan, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    Ia menyoroti pentingnya integrasi antara kegiatan kebudayaan dan sektor pariwisata, terutama di kawasan super destinasi wisata yang telah ditetapkan pemerintah.

    Menurutnya, event-event budaya di lokasi-lokasi tersebut bisa menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

    “Ketika event super destinasi dilaksanakan, bisa tidak dikolaborasikan dengan event-event budaya? Ini juga salah satu trik bagaimana menjual budaya kita kepada wisatawan, dan sekaligus membangun pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujarnya.

    Sabam mengingatkan bahwa invasi budaya asing sudah sangat terasa di tengah masyarakat. Ia mencontohkan penggunaan sapaan “saranghaeyo” yang sudah lazim di berbagai lapisan sosial, sebagai bentuk bagaimana budaya luar perlahan menggeser ekspresi budaya lokal.

    “Sekarang sapaan ‘saranghaeyo’ itu sudah masuk ke semua lini masyarakat, bukan cuma anak muda, tapi anak kecil sampai orang tua pun sudah ikut-ikutan. Ini bukti bahwa kita perlu menguatkan budaya kita sendiri,” kata Sabam.

    Fraksinya berharap kementerian terkait menyusun program budaya yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berdampak langsung terhadap masyarakat serta bisa membentuk karakter dan ekonomi berbasis identitas bangsa.

    Terkait usulan tambahan anggaran kebudayaan yang mencapai Rp4,7 triliun dari pagu indikatif Rp827 miliar, Sabam menyatakan bahwa Fraksi Demokrat menyikapinya secara positif sebagai bentuk optimisme Menteri Fadli Zon dalam memperkuat sektor budaya.

    Sabam juga meminta agar rencana pembangunan museum yang disinggung dalam paparan kementerian dijelaskan lebih lanjut, terutama mengenai benang merahnya dengan penguatan budaya dan kontribusi terhadap pendidikan publik.

    “Kalau membangun museum, harus jelas manfaatnya terhadap kemajuan budaya kita. Jangan hanya menjadi monumen kosong,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BAM DPR minta TNTN Riau tidak berpolemik lahan dengan warga

    BAM DPR minta TNTN Riau tidak berpolemik lahan dengan warga

    Jakarta (ANTARA) – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI meminta agar keberadaan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau tidak menimbulkan polemik lahan dengan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

    Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan alias Aher mengatakan bahwa masyarakat yang tergabung dalam koperasi dan kelompok korban menyampaikan keberatan atas rencana pengosongan lahan oleh negara. Mereka mengklaim telah menempati lahan di kawasan TNTN tersebut sejak tahun 1998 dan memiliki 1.762 sertifikat hak milik (SHM).

    “Di kawasan tersebut ada koperasi, ada rumah warga tentu, ada fasilitas-fasilitas negara juga, ada jalan, ada sekolah bahkan, sekolah-sekolah negeri,” kata Aher usai menerima audiensi dari masyarakat tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan bahwa permasalahan bermula setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 255 Tahun 2004 yang menunjuk kawasan itu sebagai calon TNTN. Namun, menurut dia, SK tersebut baru bersifat penunjukan awal dan belum melalui tahapan tata batas, pemetaan, dan penetapan.

    Namun, kata dia, di situ ternyata sudah ada sekitar 1.762 hunian masyarakat yang sudah memiliki sertifikat hak milik.

    Menurut dia, program negara perlu berjalan, tetapi hak-hak masyarakat juga tidak boleh diambil secara paksa. Sebab, dia menilai keberadaan masyarakat di kawasan tersebut sudah sah.

    Menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut, dia akan segera berkunjung ke lokasi di Riau pada 10 Juli 2025. Setelah itu, menurut dia, BAM juga akan berkomunikasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, hingga aparat penegak hukum.

    Sementara itu, Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu mengingatkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tidak menyebut bahwa opsi relokasi sebagai jalan keluar dalam konflik agraria. Menurut dia, relokasi tanpa dasar hukum yang jelas justru menyalahi prinsip negara hukum.

    “Indonesia negara hukum, bukan negara kekuasaan. Semuanya harus berlandaskan hukum,” kata Adian.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa ratusan ribu hektar hutan di kawasan tersebut dikuasai oleh pemegang Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Artinya, kata dia, jangan sampai masyarakat yang mendiami kawasan itu dituding sebagai pihak-pihak yang menggunduli hutan.

    “Ketika hutan gundul lalu masyarakat masuk, masyarakat dikambinghitamkan seolah-olah penggundulan itu karena mereka,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sosiolog UGM: Pemilu terpisah harus diikuti reformasi partai

    Sosiolog UGM: Pemilu terpisah harus diikuti reformasi partai

    Yang harus diperbaiki sekarang ini adalah cara partai membangun komunikasi politik. Reformasi partai harus dikerjakan, kalau enggak ya percuma

    Yogyakarta (ANTARA) – Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan lokal harus diikuti dengan reformasi partai politik.

    “Yang harus diperbaiki sekarang ini adalah cara partai membangun komunikasi politik. Reformasi partai harus dikerjakan, kalau enggak ya percuma,” kata Arie saat ditemui di Kampus UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu.

    Menurut Arie, masalah demokrasi di Indonesia tidak akan selesai hanya dengan memisahkan pemilu nasional dan lokal karena persoalan utamanya justru terletak pada struktur dan perilaku partai politik yang masih stagnan.

    “Partai ini kan belum banyak berubah,” ujar Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM ini.

    Arie menyebut sistem partai yang sentralistis tidak kompatibel dengan model pemilu terpisah yang menuntut konsolidasi lintas tingkatan.

    Karena itu, apabila tidak diiringi perubahan di internal parpol, pemisahan justru bisa menimbulkan ketimpangan representasi antara pusat dan daerah.

    “Anda bisa bayangkan, partai itu sentralistis, sementara pemilu kalau dipilah, penyelenggaraannya jadi terpisah. Ini bukan pekerjaan yang mudah,” kata dia.

    Ia memandang keputusan MK sebagai bentuk eksperimen politik yang bisa menambah kompleksitas jika partai tidak siap menghadapi perubahan.

    “Keputusan MK itu belum tentu nanti langsung memudahkan mereka mengkonsolidasi antara yang dikerjakan di daerah maupun di pusat,” ucapnya.

    Arie juga mengkritisi asumsi bahwa pemisahan waktu pemilu bakal efektif mendongkrak partisipasi pemilih.

    Menurut dia, partisipasi tidak ditentukan oleh desain pemilu, akan tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.

    “Tidak ada korelasi positif pemisahan penyelenggaraan pemilu di daerah sama pusat itu akan mendongkrak partisipasi atau tidak. Tergantung kontestannya, tergantung pendirian politiknya,” katanya.

    Ia menambahkan, pemilih tidak akan tertarik hanya karena sistem berubah karena yang lebih penting adalah sejauh mana partai mampu menjalin kedekatan dan komunikasi dengan masyarakat.

    MK, Kamis (26/6), mengabulkan sebagian permohonan Perludem dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024. MK memutuskan bahwa pemilu anggota DPRD dan kepala/wakil kepala daerah (pemilu lokal) digelar 2 atau 2,5 tahun sejak pelantikan anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden terpilih (pemilu nasional).

    Menurut MK dalam pertimbangan hukum, desain penyelenggaraan pemilu selama ini mengakibatkan impitan sejumlah tahapan dalam penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota dengan tahapan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah.

    Dengan adanya perimpitan itu, tumpukan beban kerja penyelenggara pemilu menjadi tak terelakkan. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah menilai, kondisi yang demikian berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu.

    Hal lain yang disoroti MK dalam pertimbangan hukum, yaitu pelaksanaan Pemilu 2019 yang menyebabkan penyelenggara pemilu jatuh sakit dan meninggal dunia karena rumitnya teknis penghitungan suara dan terbatasnya waktu untuk rekapitulasi suara.

    Sementara itu, dari segi rakyat pemilih, MK menilai pemilu beruntun dalam tahun yang sama berpotensi membuat pemilih menjadi jenuh dan tidak fokus.

    MK turut menyinggung masalah pelemahan pelembagaan partai jika pemilu nasional terus digelar berdekatan dengan pemilu lokal. Partai politik menjadi tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkan kadernya sehingga mudah terjebak dalam pragmatisme.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PCO ajak relawan Prabowo aktif suarakan capaian kerja pemerintah

    PCO ajak relawan Prabowo aktif suarakan capaian kerja pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mendorong para relawan Presiden Prabowo Subianto untuk aktif menyuarakan berbagai program pro rakyat pemerintah yang dicapai delapan bulan masa kepemimpinan Presiden Prabowo.

    Hal itu disampaikan Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi PCO Isra Ramli saat peluncuran diskusi Berani Bicara dengan tema ‘Arah Kebijakan Pembangunan Presiden Prabowo’ di Rumah Besar Relawan GatotKaca, Jakarta Selatan, Rabu.

    “Tentu ada saja pancingan dari pihak tertentu untuk berdebat. Tapi, yang harus kita sampaikan adalah apa yang sudah dicapai pemerintah. Bukan janji, tapi hasil yang sudah diraih pemerintah saat ini,” kata Isra.

    Forum ini dihadiri para relawan dari berbagai latar belakang. Di forum ini, para relawan mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan mencari kebenaran.

    Menurut Isra, kerangka besar berani bicara, melekat pada manusia dan dilindungi konstitusi sebagai warganegara.

    “Hanya negara anti demokrasi melarang warganya bicara,” katanya.

    Namun biasanya, kata Isra, mereka yang rajin bicara adalah kelompok kontra pemerintah, sedangkan relawan cenderung bungkam.

    Ia mengatakan, kelompok kontrapemerintah yang terus kritis bisa jadi karena tidak mengetahui program yang sudah berjalan, apa yang sedang dan akan pemerintah jalankan untuk kepentingan masyarakat.

    “Mulailah para relawan mengomunikasikan pembangunan dengan level yang bukan lagi sekadar informasi, tapi kesadaran komunikasi yang harus dibangun. Jangan sampai masyarakat yang punya energi kritis ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu,” ujar Isra.

    Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Relawan GatotKaca Indra Simarta juga mengajak para relawan untuk berani bicara kebenaran. Apalagi, banyak narasi yang ingin pembangunan tidak berjalan mulus.

    “Kita harus pintar menyeleksi informasi. Ibu saya yang sudah berusia 88 tahun suka melihat TikTok dan sering juga terbawa isu macam-macam. Saya pelan-pelan luruskan, kita harusnya jangan sampai terpengaruh untuk ikut menyebar berita bohong,” ujar Indra.

    Dalam keterangan resmi PCO per Juni 2025, Presiden Prabowo setidaknya sudah menjalankan lebih dari 40 program prioritas dan kebijakan strategis. Misal, Program Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis.

    Program MBG saat ini sudah menjangkau lebih dari 5,5 juta penerima manfaat. Ribuan orang bekerja di 1.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    Meski banyak tantangan, pemerintah memastikan akan terus melakukan perbaikan tata kelola sehingga Program MBG bisa terus memberikan gizi kepada siswa sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui.

    Sedangkan Program CKG sudah menyentuh lebih dari 8,2 juta penerima manfaat. Dalam waktu dekat, Kementerian Kesehatan akan meningkatkan jumlah penerima manfaat dengan mengadakan CKG di sekolah.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dorong pengelolaan SMA/SMK dikembalikan ke daerah

    Anggota DPR dorong pengelolaan SMA/SMK dikembalikan ke daerah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mendorong pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, untuk memastikan alokasi dana pendidikan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan lokal.

    Legislator asal Jawa Tengah yang juga mantan Bupati Brebes ini menilai sentralisasi pengelolaan di tingkat provinsi menimbulkan ketimpangan dalam penyaluran anggaran dan pembangunan infrastruktur pendidikan.

    “Data Kemendikbudristek 2024 menunjukkan bahwa 30 persen sekolah di daerah pinggiran, termasuk di Jawa Tengah, mengalami keterlambatan penyaluran BOS Provinsi. Ini membuktikan bahwa birokrasi yang panjang di tingkat provinsi menghambat pemerataan akses pendidikan,” kata Agung dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ia juga merujuk temuan BPK RI 2023 yang mengungkap kurang efisiennya anggaran pendidikan di beberapa provinsi, termasuk Jawa Tengah. Sebagai mantan Bupati Brebes, Agung memahami betul tantangan yang dihadapi daerah dalam mengelola pendidikan.

    “Saat saya memimpin Brebes, kewenangan pengelolaan SMA/SMK masih di kabupaten. Kami bisa merespons cepat kebutuhan sekolah, baik itu perbaikan gedung maupun penambahan guru.”

    Saat ini kewenangan pengelolaan SMA/SMK ada di tingkat provinsi, namun banyak keluhan dari kepala sekolah dan orang tua siswa soal lambatnya penanganan masalah.

    Ia mencontohkan, di Kabupaten Brebes saja, setidaknya 15 persen SMA/SMK mengalami keterlambatan rehabilitasi ruang kelas karena proses perencanaan yang rumit di tingkat provinsi.

    Agung juga menyoroti kesenjangan pembangunan infrastruktur pendidikan di Jawa Tengah. Data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2024 mencatat, hanya 65 persen sekolah di wilayah terluar seperti Cilacap dan Wonosobo yang memiliki fasilitas memadai, sementara di kota-kota besar seperti Semarang dan Surakarta angkanya mencapai 85 persen.

    “Ini bukti bahwa pengelolaan terpusat di provinsi justru memperlebar ketimpangan. Kabupaten/kota lebih paham kondisi di lapangan dan bisa mengalokasikan dana secara adil,” paparnya.

    Ia menambahkan, RUU Sisdiknas yang sedang dibahas di DPR harus memastikan alokasi dana khusus dari pusat ke kabupaten/kota berjalan transparan dan tepat sasaran.

    Sebagai wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah IX, Agung berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait pendidikan.

    “Saya telah menerima banyak laporan dari guru, orang tua, dan siswa di daerah pemilihan saya, seperti Tegal dan Brebes, yang mengeluhkan minimnya perhatian provinsi terhadap sekolah mereka. Ini harus diubah,” ujarnya.

    Agung mengusulkan pandangan merevisi UU 23/2014 untuk mengembalikan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke kabupaten/kota, dengan pengawasan ketat untuk mencegah potensi korupsi di tingkat lokal.

    “Pendidikan adalah hak dasar warga negara. Jangan biarkan birokrasi yang berbelit dan kebijakan yang tidak merata menghambat masa depan anak-anak kita,” tutur Agung.

    Ia berharap langkah ini bisa mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seratus kampung nelayan masuk prioritas, KKP ajukan tambahan dana

    Seratus kampung nelayan masuk prioritas, KKP ajukan tambahan dana

    ANTARA – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadikan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih sebagai program prioritas tahun 2025. Untuk merealisasikannya, KKP mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,2 triliun serta meminta pembukaan blokir dana Rp1,6 triliun. Hal ini disampaikan pada rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (2/7).
    (Setyanka Harviana Putri/Azhfar Muhammad Robbani/Chairul Fajri/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PWI temui Menkum dan Kapuspen TNI bahas soal Kongres PWI

    PWI temui Menkum dan Kapuspen TNI bahas soal Kongres PWI

    “Pak Presiden titip ke saya bagaimana PWI harus solid. Pemerintah berharap agar PWI ini bersatu karena sebagai wadah sosialisasi program pemerintah sekaligus pilar demokrasi kita,”

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 melakukan kunjungan audiensi ke Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas dan Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi, Rabu (2/7).

    Audiensi itu dilakukan sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju Kongres Persatuan yang berlangsung pada 30 Agustus 2025 di Jakarta.

    Sebelum bertemu Menkum Supratman Andi Agtas di kantornya, jajaran panitia terlebih dahulu bertemu Kristomei Sianturi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

    Dalam pertemuan dengan ke dua tokoh tersebut, mereka sama-sama menjanjikan akan hadir di Kongres Persatuan PWI.

    Dalam pertemuan dengan Menkum, Supratman menyampaikan harapan besar pemerintah terhadap proses konsolidasi yang tengah berlangsung di tubuh PWI.

    Dia menjelaskan, peran PWI sangat strategis, khususnya sebagai mitra penting pemerintah dalam menyampaikan berbagai program kepada publik.

    “Pak Presiden titip ke saya bagaimana PWI harus solid. Pemerintah berharap agar PWI ini bersatu karena sebagai wadah sosialisasi program pemerintah sekaligus pilar demokrasi kita,” ujar Supratman dalam pertemuan tersebut seperti dikutip siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu

    Ia juga menyambut baik inisiatif rekonsiliasi yang tengah ditempuh melalui forum kongres ini dan berjanji akan hadir.

    “Saya menyambut baik proses islah PWI. Akhirnya menemukan solusi, tinggal formalitasnya. Insya Allah saya akan hadir pada 30 Agustus nanti,” tambahnya.

    Di saat yang sama, Ketua Steering Committee Zulkifli Gani Ottoh berterima kasih atas kesediaan Menteri menerima Panitia.

    Gani Ottoh juga berharap kongres nantinya tak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga menandai babak baru PWI yang lebih utuh, kuat, dan bermartabat sebagai pilar keempat demokrasi Indonesia.

    Ketua Organizing Committee (OC) Kongres Persatuan PWI 2025, Marthen Selamet Susanto mengatakan kunjungan ke Menkum menjadi salah satu langkah penting dalam membangun sinergi dan legitimasi terhadap proses penyatuan yang sedang berlangsung.

    “Kita ingin memastikan bahwa proses menuju kongres ini terbuka, demokratis, dan melibatkan seluruh unsur,” ujarnya.

    Wakil Ketua Organizing Committee (OC), Raja Parlindungan Pane, menambahkan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam kepanitiaan hadir dalam semangat kekeluargaan dan persahabatan yang telah terjalin sejak lama.

    “Jadi ini kita semua bersahabat, sama-sama sejak dulu di PWI juga. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya kongres persatuan ini tidak ada lagi konflik, dan teman-teman di daerah juga bisa kembali bergandengan tangan,” ucap Raja Pane.

    Di kesempatan sama, Anggota Dewan Pers yang juga merupakan anggota SC, Totok Suryanto, berharap kepala negara bisa hadir dalam kongres PWI ini.

    “Kami berharap saat kongres persatuan itu Pak Presiden Prabowo ada waktu untuk hadir,” kata Totok, yang memediasi pertemuan dengan Kapuspen TNI dan Menkum.

    Pertemuan dengan Menkum ini dihadiri oleh jajaran panitia dan dewan pengarah. Dari unsur SC, hadir Ketua Zulkifli Gani Ottoh. Sementara dari unsur OC, hadir Ketua Marthen Selamet Susanto, Wakil Ketua Raja Parlindungan Pane, Sekretaris Tb Adhi, lalu Muhammad Nasir dan Musrifah yang bertugas di bidang pendanaan dan Mercys Charles Loho. Tak ketinggalan hadir juga dua kubu PWI Zulmansyah Sekedang dan Muhammad Iqbal Irsyad yang hadir mewakili Hendry Bangun

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII: Hormuz ditutup, tak sebegitu mengerikan industri nasional

    Komisi VII: Hormuz ditutup, tak sebegitu mengerikan industri nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai dampak apabila Selat Hormuz ditutup oleh Iran imbas konfliknya dengan Israel tidak akan begitu mengerikan terhadap industri nasional di tanah air.

    “Menurut saya tidak terlalu mengerikan begitu dampak daripada Selat Hormuz karena industri kita sekarang sudah banyak industri yang menggunakan listrik dan gas, bukan lagi minyak,” kata Lamhot dalam rapat Komisi VII DPR RI dengan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Sebab, menurut dia, industri nasional saat ini sudah banyak yang menggunakan energi hijau dan tidak lagi menggunakan bahan baku minyak.

    “Setahu saya industri itu sudah sangat minim pengguna minyak ya karena sekarang industri green, itu sudah jarang lah orang industri sekarang menggunakan minyak,” ucapnya.

    Meski demikian, dia meminta agar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membuat secara rinci tantangan ataupun persoalan yang dihadapi oleh industri nasional untuk dicarikan solusi agar tetap dapat bertahan dalam menghadapi ketegangan global.

    Misalnya, kata dia, tantangan seperti penaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, isu penutupan Selat Hormuz oleh Iran, hingga banjirnya produk impor ke Indonesia.

    “Antara Komisi VII dan Kemenperin, kami intensifkan kira-kira regulasi apa yang kami bisa buat untuk membuat mereka survive, mereka bisa bertahan dari tekanan-tekanan yang terjadi daripada efek global ini,” tuturnya.

    Bahkan, kata dia, Komisi VII DPR bersedia untuk beraudiensi dengan industri-industri nasional yang sekiranya terkena dampak ketegangan geopolitik global.

    “Perlu juga kita undang ke sini industri-industri yang terdampak itu, jadi tidak hanya Kementerian Perindustrian, karena mereka kebingungan ke mana harus mengadu,” kata Lamhot.

    Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengkhawatirkan dampak bila Selat Hormuz ditutup oleh Iran terhadap industri nasional sebab seperlima dari suplai energi dunia melintas wilayah tersebut setiap harinya.

    Oleh sebab itu, dia meminta Kemenperin mengambil langkah mitigasi dengan membuat daftar prediksi industri nasional yang akan terdampak bila Selat Hormuz diputuskan untuk ditutup Iran.

    “Saran saya, Kementerian Perindustrian membuat perkiraan kalau Hormuz ditutup, mana dulu yang pingsan dari industri kita ini? Mana dulu? Jangan sampai begitu Hormuz-nya ditutup, baru ngitung. Jadi harus dipersiapkan kira-kira mana dulu yang terdampak dari Hormuz itu,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.