Category: Antaranews.com Politik

  • Timor Leste dan Papua Nugini masuki babak baru keanggotaan ASEAN

    Timor Leste dan Papua Nugini masuki babak baru keanggotaan ASEAN

    ANTARA – ASEAN kembali membahas perluasan keanggotaan dengan menyoroti Timor Leste dan Papua Nugini. Dirjen Kerjasama ASEAN Kemlu Sidharto R. Suryodipuro saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/6), mengatakan Timor Leste berpeluang menjadi anggota penuh, sementara Papua Nugini mulai mengajukan diri sebagai calon anggota baru. (Putri Hanifa/Irfan Hardiansyah/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan ingatkan tak ada sejarah dihilangkan yang rugikan pihak tertentu

    Puan ingatkan tak ada sejarah dihilangkan yang rugikan pihak tertentu

    Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya. Jadi saling menghormati lah terkait dengan h

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar tak ada jejak sejarah yang dihilangkan dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

    “Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya. Jadi saling menghormati lah terkait dengan hal itu ya, saling menghormati dan menghargai,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya merespons soal Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon yang bersikukuh untuk melanjutkan penulisan ulang sejarah Indonesia, meski sejumlah anggota Komisi X DPR RI meminta untuk ditunda hingga dihentikan.

    “Ya, coba kita lihat nanti apakah seperti itu atau tidak,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Puan pun meminta agar fakta-fakta sejarah dihormati dan diberi pengakuan dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan.

    “Jangan sampai fakta-fakta sejarah kemudian tidak dihargai dan dihormati,” ujarnya.

    Dia memandang penulisan ulang sejarah Indonesia sebaiknya berpegang pula pada fakta tahun 1998, sebagaimana pengakuan yang diberikan oleh Presiden Ke-3 RI B.J. Habibie dalam pidato kenegaraannya.

    Hal itu diutarakannya ketika merespons pernyataan Menbud Fadli Zon usai rapat dengan Komisi X DPR RI, Rabu (2/7), yang menyebut penulisan sejarah oleh pemerintahan sebelum periode saat ini lebih banyak menonjolkan tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI).

    “Kita berpegang saja pada fakta sejarah tahun 1998, di mana waktu itu Presiden Habibie kan dalam pidatonya menyatakan bahwa ada fakta sejarah yang dalam poin-poinnya itu disampaikan,” tuturnya.

    Untuk itu, dia menekankan fakta sejarah yang juga telah divalidasi oleh kelompok sejarawan agar diberi pengakuan pula dalam penulisan ulang sejarah nasional yang ditulis Kementerian Kebudayaan saat ini.

    “Kalau kemudian dalam fakta-fakta sejarah itu memang dianggap ada yang kemudian tidak perlu, apa betul? Karena kan banyak ahli-ahli sejarah yang menyatakan kita harus menyatakan namanya fakta sejarah, apalagi disampaikan oleh seorang Presiden (B. J. Habibie),” katanya.

    Dia kemudian melanjutkan, “Artinya, kan itu suatu fakta sejarah yang harus kita akui dan kita hormati. Jadi jangan sampai fakta-fakta sejarah kemudian tidak dihargai dan dihormati.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI terima surat pembahasan calon duta besar dari Presiden Prabowo

    DPR RI terima surat pembahasan calon duta besar dari Presiden Prabowo

    ANTARA – DPR RI telah menerima surat Presiden Prabowo Subianto terkait pembahasan calon duta besar untuk 24 negara sahabat, dan organisasi internasional. Hal tersebut diungkapkan dalam Paripurna ke-22 masa sidang IV di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/7). (Ryan Rahman/Ibnu Zaki/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPR: Putusan MK akan disikapi bersama oleh para partai politik

    Ketua DPR: Putusan MK akan disikapi bersama oleh para partai politik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal, akan disikapi secara bersama-sama oleh para fraksi partai politik di DPR RI.

    Pasalnya, dia mengatakan bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tersebut berdampak kepada semua partai politik. Untuk itu, dia mengatakan bahwa para fraksi partai politik itu akan menggelar rapat koordinasi.

    “Semua partai kami juga pimpinan terdiri dari partai-partai politik. Masih mengkaji, terkait dengan kebutuhan di internalnya masih mengkaji,” kata Puan kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, rapat koordinasi antara partai politik itu akan dilaksanakan secara formal maupun informal. Nantinya, kata dia, pendapat dari para partai politik itu akan disampaikan secara bersama-sama.

    “Sama-sama berbicara, bersama, untuk menyatakan pendapat kami. Bersama-sama terkait dengan putusan MK ini,” kata dia.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (26/6).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI terima KRI Brawijaya-320, kapal perang AL pertama buatan Italia

    TNI terima KRI Brawijaya-320, kapal perang AL pertama buatan Italia

    Jakarta (ANTARA) – Jajaran TNI menerima kapal perang pertama milik Angkatan Laut (AL) buatan Italia yakni KRI Brawijaya-320 di galangan kapal Fincantieri, Muggiano, Italia. Rabu (2/7).

    Dalam siaran pers resmi TNI AL yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, dijelaskan bahwa kapal tersebut diterima langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mewakili Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Ali dalam siaran pers tersebut mengatakan, KRI itu akan menjadi salah satu andalan TNI AL dalam mengawasi wilayah laut Indonesia.

    “Kapal ini tidak hanya menambah armada Angkatan Laut Indonesia, tetapi juga merupakan langkah signifikan dalam modernisasi alutsista Indonesia,” kata Ali.

    Nantinya, kapal tersebut akan ditempatkan di titik-titik tertentu untuk berpatroli di lokasi strategis wilayah laut.

    “Kapal perang ini sangat tepat dimiliki oleh Indonesia yang memiliki wilayah laut yang sangat luas,” jelas Ali.

    Tidak hanya menerima KRI, dalam momentum tersebut Ali juga melantik Komandan KRI Brawijaya-320 yakni Kolonel Laut (P) John David Nalasakti Sondakh.

    Ali berharap di bawah komando Jhon David, KRI Brawijaya-320 dapat mengemban tugas negara mempertahankan wilayah laut Indonesia.

    KRI buatan negeri pizza ini memiliki panjang 143 M dan kecepatan maksimal 32 knot. Kapal yang dapat menampung 171 awak ini merupakan kapal fregat yang memiliki kemampuan Peperangan Anti Udara atau Anti Air Warfare (AAW) dengan desain yang menitikberatkan fleksibilitas, modularitas dan skalabilitas desain kapal.

    Kemampuan itu memungkinkan kapal dikonfigurasi untuk memenuhi persyaratan teknis dan peran operasional untuk Angkatan Laut modern.

    Selain itu, KRI Brawijaya-320 juga dilengkapi sistem navigasi modern dan Combat System terintegrasi untuk kontrol mencakup Combat Management System (CMS), sensor, senjata, komunikasi dan navigasi sistem yang terhubung melalui jaringan kecepatan data tinggi.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco dorong pemerintah terus berdiplomasi selamatkan WNI di Myanmar

    Dasco dorong pemerintah terus berdiplomasi selamatkan WNI di Myanmar

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendorong pemerintah untuk terus berdiplomasi guna menyelamatkan warga negara Indonesia yang ditahan di Myanmar.

    Dasco mengatakan pemerintah perlu melindungi warga negara Indonesia (WNI) beserta seluruh tumpah darah Indonesia.

    “Khusus untuk Myanmar, kita mendorong pemerintah untuk terus melakukan diplomasi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Apabila diplomasi gagal, dia mengatakan bahwa DPR RI juga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan opsi lain guna menyelamatkan WNI tersebut.

    Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan demi menyelamatkan WNI tersebut karena keselamatan WNI di luar negeri tetap menjadi kewajiban pemerintah.

    “Sudah menjadi kewajiban dari pemerintah Indonesia untuk bisa menyelamatkan dengan langkah-langkah apapun yang bisa dilaksanakan,” kata Puan.

    Sebelumnya, seorang warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap di Myanmar atas tuduhan mendukung gerakan oposisi bersenjata di negara itu telah divonis tujuh tahun penjara, menurut Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.

    WNI berinisial AP itu diketahui ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024 dan didakwa melanggar Undang-Undang (UU) Anti-Terorisme, UU Keimigrasian, dan UU Perkumpulan yang Melanggar Hukum (Unlawful Associations Act).

    “Setelah melalui proses pengadilan, AP divonis tujuh tahun penjara,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemenlu RI Judha Nugraha, Selasa (1/7).

    Judha mengatakan bahwa AP, yang juga seorang selebgram (selebritas di Instagram), saat ini mendekam di Penjara Insein, Yangon, Myanmar.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo–MBS bahas peningkatan fasilitas kesehatan dan pelayanan haji

    Prabowo–MBS bahas peningkatan fasilitas kesehatan dan pelayanan haji

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud (MBS) sepakat memperkuat kerja sama dalam meningkatkan fasilitas kesehatan dan peningkatan pelayanan haji bagi jemaah Indonesia.

    “Kedua pihak menyampaikan aspirasi untuk memperkuat kerja sama di bidang kesehatan, khususnya terkait dengan pelaksanaan persyaratan kesehatan haji,” demikian keterangan resmi pernyataan bersama kedua negara, Rabu (2/7).

    Selain fokus pada pelayanan haji, Indonesia dan Arab Saudi juga bersepakat mendukung investasi di sektor kesehatan yang lebih luas.

    Kolaborasi akan dikembangkan dalam industri farmasi, produksi vaksin, pengembangan sumber daya manusia, hingga teknologi kesehatan yang dapat menunjang layanan ibadah dan kebutuhan para jemaah.

    Dalam pertemuan kedua negara, Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas upaya Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam melayani Dua Masjid Suci dan para jemaah haji dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia.

    Prabowo juga turut menyampaikan terima kasih atas sambutan luar biasa yang diberikan oleh Raja Salman dan Pangeran MBS serta secara resmi mengundang Pangeran MBS untuk melakukan kunjungan balasan ke Indonesia.

    Presiden Prabowo dan Pangeran MBS menyampaikan pernyataan bersama hasil pertemuan bilateral dan pertemuan empat mata keduanya di Istana Al-Salam, Jeddah. Sesi itu merupakan rangkaian dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di Arab Saudi pada 1–3 Juli 2025.

    Tidak hanya soal haji, Presiden Prabowo dan Pangeran MBS juga membahas peningkatan kerja sama bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan energi. Dua negara sepakat sepakat saling mendukung target masing-masing untuk mencapai Visi Kerajaan Arab Saudi 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045.

    Presiden Prabowo dan Pangeran MBS kemudian juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama pada 10 bidang, yang mencakup ekonomi digital dan inovasi; sistem hukum dan penegakan hukum; tenaga kerja dan sumber daya manusia; kebudayaan; pariwisata; olahraga dan kepemudaan; pendidikan dan riset; industri dan pertambangan; pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan; kemudian konektivitas via udara antara dua negara.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Solusi damai transisi Pemilu 2029

    Solusi damai transisi Pemilu 2029

    Perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD bukanlah bentuk pelanggaran demokrasi, selama dilakukan melalui penyesuaian regulasi yang sah dan mendapat dukungan politik yang luas

    Jakarta (ANTARA) – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang membagi pemilu menjadi dua jenis, yakni pemilu nasional dan pemilu daerah, menjadi titik balik penting dalam desain kelembagaan demokrasi Indonesia.

    Efektif mulai 2029, keputusan ini akan mengubah sistem pemilu serentak lima kotak yang pertama kali diterapkan pada 2024, menjadi sistem terpisah antara pemilihan presiden, DPR, dan DPD dengan pemilihan DPRD serta kepala daerah.

    Putusan ini tidak hanya berdampak pada kalender politik, tetapi juga mengguncang seluruh tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

    Maka, keputusan mahkamah ini memerlukan respons kebijakan yang cermat, akomodatif, dan tetap berpijak pada kepentingan rakyat.

    Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), sebagai organisasi yang menaungi para bupati, menyikapi perubahan ini dengan pendekatan deliberatif.

    Pada 2 Juli 2025, Apkasi menggelar diskusi terbuka secara daring yang diikuti oleh sekitar 160 peserta, terdiri dari para bupati serta pimpinan dan anggota DPRD dari Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi).

    Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menegaskan bahwa diskusi ini merupakan upaya awal dalam menyerap aspirasi daerah, sebelum Apkasi mengambil sikap resmi.

    Langkah ini penting, karena putusan MK menyangkut hajat hidup politik seluruh kabupaten di Indonesia.

    Sikap inklusif ini menunjukkan bahwa Apkasi menempatkan partisipasi daerah sebagai landasan utama dalam membangun konsensus nasional pasca-putusan MK.

    Putusan MK yang bersifat final dan mengikat tentu tidak bisa ditawar, namun pelaksanaannya tetap membutuhkan adaptasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang matang.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPR sampaikan duka cita gugurnya Direktur RS Indonesia di Gaza

    Ketua DPR sampaikan duka cita gugurnya Direktur RS Indonesia di Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, dr. Marwan Al-Sultan, akibat serangan Israel terhadap bangunan perumahan di barat daya Kota Gaza pada Rabu (2/7).

    “Terkait apa yang terjadi di Gaza, kami pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas apa yang terjadi di Gaza, khususnya kepada Direktur Rumah Sakit di Gaza dan keluarga yang menjadi korban,” kata Puan selepas menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Puan berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari karena hal tersebut menyangkut masalah kemanusiaan.

    “Kami berharap hal tersebut jangan sampai terjadi lagi karena ini bukan hanya masalah konflik yang terjadi di sana, tetapi ini adalah masalah kemanusiaan,” ujarnya.

    Untuk itu, Ketua DPR mengajak semua pihak untuk bersama-sama menghormati dan menghargai serta menjaga hal-hal agar tidak melampaui batas kemanusiaan.

    “Menjaga wilayah-wilayah yang harusnya tidak terkontaminasi atau terlewati batas-batasnya di arah kemanusiaan,” tuturnya.

    Terakhir, Puan juga meminta Pemerintah Indonesia bersama pihak terkait lainnya untuk bisa mengambil langkah antisipasi guna mencegah peristiwa serupa berulang ke depannya.

    “Kami tentu saja meminta kepada pemerintah dan pihak-pihak yang terkait untuk bisa memitigasi, mengantisipasi, dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan,” katanya.

    Menurut laporan kantor berita Palestina WAFA, Rabu (2/7), dr. Marwan Al Sultan gugur bersama istri dan beberapa anaknya akibat serangan Israel terhadap gedung apartemen kediamannya di Gaza barat. Jenazah mereka telah dibawa ke RS Al-Shifa di Gaza.

    Senada, organisasi kemanusiaan MER-C Indonesia memastikan bahwa dr. Marwan beserta keluarganya meninggal dalam serangan langsung terhadap kediaman mereka.

    Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza sudah berulang kali menjadi sasaran tembak tentara Zionis Israel sejak memulai agresi terhadap wilayah kantong itu pada 7 Oktober 2023.

    Fasilitas kesehatan tersebut terakhir diserang Israel pada akhir Mei lalu sehingga menyebabkan kerusakan struktural parah dan menghambat layanan kesehatan warga setempat.

    Sementara itu, sudah lebih dari 56.500 orang warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, terbunuh dan 133.419 orang lainnya terluka dalam serangan brutal Zionis Israel terhadap Gaza.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pangkoarmada RI beri semangat prajurit satgas Puter Natuna

    Pangkoarmada RI beri semangat prajurit satgas Puter Natuna

    Natuna (ANTARA) – Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata meninjau sekaligus memberikan semangat kepada prajurit Satuan Tugas (Satgas) Pulau Terluar (Puter) di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

    Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denih di Natuna, Kamis, mengatakan kunjungan di Natuna dilakukan selama tiga hari mulai 2-4 Juli 2025

    Lokasi peninjauan meliputi Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ranai di Kecamatan Bunguran Timur, Pos Pulau Sekatung di kecamatan Pulau Laut, yang merupakan salah satu pulau terluar di wilayah utara Indonesia, Mako Gugus Tempur Laut Koarmada I di Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga dan Satuan Radar (Satrad) di Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara.

    Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan langsung situasi keamanan di Laut Natuna Utara, sesuai informasi yang telah ia terima sebelumnya.

    Hasil peninjauan menunjukkan bahwa situasi di Laut Natuna Utara aman dan kondusif. Kapal-kapal asing yang sempat memicu kekhawatiran beberapa waktu lalu kini sudah tidak terlihat lagi.

    “Situasi Laut Natuna Utara baik dan kondusif masing-masing negara yang mengklaim sudah tidak masuk lagi,” ucap dia.

    Di Pos Pulau Sekatung, Pangkoarmada meninjau sarana prasarana guna memastikan kelayakan operasional Satgas yang bertugas. Dari hasil pemantauan, ada beberapa fasilitas yang perlu ditambah dan diperbaiki.

    Dalam kunjungannya ke Pos Pulau Sekatung, Pangkoarmada menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Sutedi Senoputra 378 dari Ibukota Kabupaten Natuna, dengan waktu perjalanan kurang lebih lima jam dan kembali ke Pulau Bunguran Besar menggunakan helikopter.

    “Semuanya sudah kami catat dan akan segera ditindaklanjuti (perbaikan sarana dan prasarana),” ujar dia.

    Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata saat memberikan sembako kepada prajurit Satuan Tugas (Satgas) Pulau Terluar (Puter) Sekatung pada Kamis (3/7/2025) di Pulau Sekatung. ANTARA/Muhamad Nurman

    Ia menambahkan prajurit yang disiagakan di Pulau Sekatung mencapai puluhan orang dan di rotasi setiap satu tahun sekali.

    Pergantian terbaru telah dilaksanakan pada Selasa (1/7), dan personel diangkut menggunakan KRI Teluk Lampung-540 dari Jakarta.

    “Untuk prajurit yang baru bertugas, segera beradaptasi, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap semangat,” pesan Pangkoarmada saat memberikan arahan.

    Dalam kunjungan tersebut, Pangkoarmada RI juga menyerahkan bantuan sembako kepada para prajurit di Pos Pulau Sekatung, serta menyapa warga Pulau Laut yang hadir di Pulau Sekatung.

    Kepada warga dan pemangku kepentingan Kecamatan Pulau Laut, Pangkoarmada menegaskan komitmen TNI AL untuk selalu menyatu dengan rakyat.

    Ia menambahkan bahwa dirinya sudah memerintahkan prajurit untuk membangun jogging track dan sarana olahraga lainnya di Pulau Sekatung, agar suasana di sana tetap hidup dengan aktivitas-aktivitas positif.

    Kunjungan ditutup dengan foto bersama dan penyampaian pesan kepada warga dan pemerintah kecamatan serta desa.

    “Pak camat, bapak, ibu, jika membutuhkan bantuan kami, jangan sungkan. TNI AL siap membantu,” ujar dia.

    Pewarta: Muhamad Nurman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.