Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • DPR RI dorong pembangunan kantor empat DOB Papua rampung pada 2027

    DPR RI dorong pembangunan kantor empat DOB Papua rampung pada 2027

    Sorong (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur perkantoran di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, yang ditargetkan selesai pada tahun 2027.

    Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Muhammad Rifqinizami Karsayuda, di Sorong, Minggu, mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur perkantoran empat DOB Papua menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

    “Pada periode 2019-2024, fokus pembangunan belum mengarah ke sana. Setelah saya menjadi Ketua Komisi II, saya membentuk panitia kerja (panja), dan sekarang progresnya sudah terlihat. Jika sebelumnya dalam dua tahun hanya dialokasikan Rp400 miliar, saat ini dalam satu tahun sudah mencapai Rp1,2 triliun,” jelas Rifqinizami.

    Ia menambahkan bahwa DPR RI bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas telah membahas peningkatan anggaran tersebut dan memastikan alokasinya akan bertambah menjadi Rp3,5 triliun.

    “Kami menargetkan pembangunan kantor pemerintah provinsi, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dapat selesai dan difungsikan pada 2027,” tegasnya.

    Menurut Rifqinizami, ketersediaan infrastruktur yang memadai akan mempermudah pemerintah dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

    DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan percepatan pembangunan perkantoran di DOB Papua dapat berjalan sesuai rencana.

    “Ini adalah komitmen kami untuk memastikan bahwa pembangunan di setiap daerah, termasuk di DOB Papua, dapat berjalan dengan baik,” tutupnya.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR ungkap latar belakang calon dubes diplomat hingga purnawirawan TNI

    DPR ungkap latar belakang calon dubes diplomat hingga purnawirawan TNI

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengungkapkan para calon duta besar yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan memiliki latar belakang diplomat hingga purnawirawan TNI.

    Namun, Utut mengatakan bahwa mayoritas calon duta besar (dubes) berlatar belakang diplomat, tetapi ada juga seorang purnawirawan TNI, yakni Letnan Jenderal TNI (Purn) Hotmangaradja.

    “Kalau satu dua yang enggak pas, namanya manusia. Dalam berhubungan pasti pernah ada kekeliruan,” kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.

    Utut mengatakan bahwa para calon dubes itu merupakan sosok-sosok “kelas berat” dan bukan sosok sembarangan.

    Sejauh ini, dia masih mengecek lebih lanjut terkait latar belakang dubes-dubes lainnya yang hendak mengikuti uji kelayakan tersebut. Salah satunya akan mengecek calon yang disebut berlatar belakang politisi.

    Utut juga menjelaskan bahwa seleksi calon dubes itu berdasarkan penilaian masing-masing fraksi partai politik di Komisi I DPR.

    Pada agenda yang diselenggarakan tertutup itu, kata dia, masing-masing fraksi diberi waktu selama tiga menit untuk menyampaikan pandangannya mengenai calon dubes.

    “Sudut pandang Fraksi PDIP, misalnya, beda dengan teman-teman Gerindra dan Golkar. Nanti kita buat tabel mana yang masih cocok semua, mana yang dianggap belum,” katanya.

    Sejak hari pertama uji kelayakan pada Sabtu (5/7), jelas Utut, sejauh ini belum ada nama-nama calon dubes yang bermasalah.

    Menurut dia, para calon dubes itu merupakan sosok yang dinilai layak melaksanakan tugas berdasarkan usulan pemerintah.

    Komisi I DPR RI memproses 24 orang calon dubes untuk menempati Kedutaan Besar Republik Indonesia di berbagai negara sahabat. Uji kelayakan dan kepatutan itu diselenggarakan sejak Sabtu (5/7) hingga Minggu.

    Setelah rampung, Komisi I DPR RI akan menggelar rapat internal untuk memutuskan kelayakan dan kepatutan para calon dubes itu. Hasilnya akan dilaporkan ke pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti di Rapat Paripurna DPR RI.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sosok calon dubes pada hari kedua: Iman Kusumo hingga Andi Rachmianto

    Sosok calon dubes pada hari kedua: Iman Kusumo hingga Andi Rachmianto

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah calon duta besar sudah hadir pada hari kedua uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Minggu, mulai Raden Dato Iman Kusumo, Gina Yoginda, hingga Andi Rachmianto.

    Para calon duta besar (dubes) itu tiba di komplek parlemen tidak secara bersamaan karena uji kelayakan dan kepatutan dibagi dalam dua sesi.

    Pada hari Minggu ini, ada sebanyak 12 orang calon dubes yang mengikuti uji kelayakan setelah pada Sabtu (5/7), Komisi I DPR RI juga menggelar uji kelayakan bagi 12 orang calon dubes lainnya.

    “Kalau usulannya (calon dubes) sudah lama, tapi kan negaranya belum dikasih tahu, kan resmi. Jadi, kita tunggu saja,” kata Andi Rachmianto, salah seorang diplomat yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon dubes, ketika ditanya para pewarta.

    Para calon dubes itu mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di ruangan Komisi I DPR RI secara tertutup.

    Sejumlah pimpinan Komisi I DPR RI yang tampak hadir, di antaranya Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta.

    Sementara itu, Raden Dato Iman Kusumo yang diketahui merupakan politisi karena masuk jajaran tim kampanye pada Pilpres 2024, tidak berkomentar apa pun ketika ditanya mengenai dirinya yang menjadi calon dubes.

    Dia pun bersama sejumlah timnya langsung masuk ke ruangan Komisi I DPR RI.

    Sukamta mengatakan bahwa Komisi I DPR RI akan menilai kelayakan para calon dubes itu untuk menempati negara yang dituju. Apabila tidak dirasa pas, calon dubes itu akan diusulkan untuk menuju ke negara lain.

    “Atau memang tidak fit dan tidak proper untuk menjadi dubes sehingga perlu diusulkan pengganti,” kata Sukamta.

    Setelah seluruh agenda uji kelayakan dan kepatutan selesai, Komisi I DPR RI akan menggelar rapat secara internal untuk memutuskan sosok-sosok yang bisa dinyatakan lulus. Hal itu juga akan disampaikan kepada pimpinan DPR RI.

    “Tolak ukur itu objektif, tidak melihat background. Kalau memang karena background-nya dia fit, oke itu bisa processed lanjut, tapi kalau apa pun background-nya kalau tidak pas ya tidak dilanjutkan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I DPR uji kelayakan calon dubes Mesir hingga Korut pada hari kedua

    Komisi I DPR uji kelayakan calon dubes Mesir hingga Korut pada hari kedua

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI melanjutkan agenda uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon duta besar untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mesir hingga Korea Utara di kompleks parlemen, Jakarta, Minggu, yang merupakan hari kedua ujian tersebut.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan uji kelayakan calon duta besar (dubes) itu digelar dua sesi, sama seperti pada hari pertama, Sabtu (5/7).

    Untuk sesi pertama digelar bagi enam calon dubes dan sesi kedua juga bagi enam calon dubes sehingga totalnya adalah 12 calon dubes.

    “Calon dubes yang akan hadir, di antaranya dari Mesir, dari Korea Utara, dari Oman, kemudian dari Malaysia, Kuala Lumpur, dan lain-lain, sisanya dari yang sudah hadir kemarin,” kata Sukamta sebelum memulai uji kelayakan.

    Dia menjelaskan pada hari pertama, 12 calon dubes sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Calon dubes yang sudah mengikuti uji kelayakan pada hari pertama itu tidak perlu lagi hadir pada hari ini.

    “Untuk mengambil keputusan tidak harus hadir mereka. Ya, itu rapat internal,” katanya.

    Menurut dia, dalam uji kelayakan itu para calon dubes diminta menjelaskan dan menerjemahkan visi dan misi Presiden terkait hubungan yang akan dilakukan bagi negara yang dituju.

    “Bagaimana mereka menguasai persoalannya dan bagaimana mereka membangun kinerjanya dan target-target apa yang akan mereka lakukan, kira-kira begitulah ini,” katanya.

    Pada prinsipnya, kata Sukamta, semua calon dubes yang diusulkan pemerintah adalah sosok prioritas yang sama pentingnya.

    Walaupun dalam diplomasi ada penggolongan berdasarkan tingkatan, ukuran, dan nilai strategis, tetapi pada dasarnya seluruh dubes tersebut memiliki kedudukan yang sama.

    “Yang paling penting adalah kecocokan yang bersangkutan pada daerah atau negara yang dituju,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal Presiden Prabowo hadiri Hari Bastille Prancis, Menhan: Insyaallah

    Soal Presiden Prabowo hadiri Hari Bastille Prancis, Menhan: Insyaallah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin merespons kemungkinan hadirnya Presiden RI Prabowo Subianto pada perayaan Hari Bastille di Prancis tanggal 14 Juli 2025.

    “Insyaallah,” ujar Menhan singkat setelah melepas kontingen Indonesia untuk Hari Bastille di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu.

    Menhan menjelaskan bahwa kontingen kehormatan tersebut bernama Patriot Indonesia II dan merupakan satu-satunya kontingen yang diundang Pemerintah Prancis.

    Ia mengatakan bahwa kontingen tersebut terdiri atas personel TNI/Polri dan akademi TNI/Polri, dan berjumlah sekitar 500 personel.

    “Ini adalah suatu kebanggaan dan juga menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia Republik Indonesia mendapatkan tempat yang cukup terhormat di internasional, terutama di negara-negara yang sedang bangkit untuk memajukan perkembangan teknologinya,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron saat kunjungan kenegaraan dan melakukan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada 28 Mei 2025, mengundang Indonesia sebagai tamu kehormatan untuk mengirimkan kontingen pada peringatan Hari Bastille.

    “Saya dapat undangan langsung dari beliau (Presiden Macron), saya diundang sebagai tamu kehormatan dalam hari besar mereka, yaitu 14 Juli yang mereka sebut Hari Bastille. Itu hari Revolusi Prancis yang (menandai, red.) mulai berdirinya Republik Prancis modern. Saya berterima kasih atas undangan tersebut,” kata Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5).

    Presiden lantas memerintahkan Menhan Sjafrie untuk menyiapkan kontingen terbaik guna mengikuti parade militer dalam rangka memperingati Hari Bastille.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 508 prajurit TNI dikirim ke Prancis untuk Ikuti parade Bastille Day di Paris

    508 prajurit TNI dikirim ke Prancis untuk Ikuti parade Bastille Day di Paris

    Minggu, 6 Juli 2025 11:31 WIB

    Prajurit TNI bersiap menaiki pesawat untuk berangkat ke Prancis dalam rangka mengikuti Bastille Day di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Minggu (6/7/2025). Sebanyak 508 pasukan defile dari Indonesia yang terdiri dari Prajurit TNI dari matra darat, laut, udara, Akademi Kepolisian, taruna Akademi Militer (Akmil), AAL, dan AAU akan mengikuti parade bersama pasukan militer Prancis dalam peringatan Hari Bastille di Paris pada 14 Juli 2025. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/tom.

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kedua kiri) didampingi Panglima TNI Agus Subiyanto (kiri) menyalami anggota kontingen Indonesia yang diberangkatkan ke Prancis untuk peringatan Bastille Day di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Minggu (6/7/2025). Sebanyak 508 pasukan defile dari Indonesia yang terdiri dari Prajurit TNI dari matra darat, laut, udara, Akademi Kepolisian, taruna Akademi Militer (Akmil), AAL, dan AAU akan mengikuti parade bersama pasukan militer Prancis dalam peringatan Hari Bastille di Paris pada 14 Juli 2025. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pangkoarmada RI: TNI AL komitmen jaga perbatasan

    Pangkoarmada RI: TNI AL komitmen jaga perbatasan

    Natuna memiliki posisi yang sangat strategis, baik bagi Indonesia maupun dunia, karena berada di jalur pelayaran internasional

    Natuna (ANTARA) – Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut (AL) berkomitmen penuh dalam menjaga wilayah perbatasan, salah satunya perairan strategis Natuna Utara.

    Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr Denih di Natuna, Jumat, mengatakan TNI AL secara aktif mengerahkan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk berpatroli di wilayah perbatasan laut.

    Selain mengoperasikan KRI, TNI AL juga telah memperkuat keberadaan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau melalui Markas Komando Pangkalan TNI AL (Lanal) dan Gugus Tempur Laut (Guspurla) lengkap dengan fasilitas pendukung.

    Di pulau terluar bagian utara, yaitu Pulau Sekatung, TNI AL juga menempatkan pasukan dengan kesiapan penuh. Puluhan prajurit bersenjata lengkap disiagakan di sana dan secara rutin melaksanakan patroli keliling pulau untuk memantau situasi sekitar.

    “Kehadiran TNI AL menunjukkan komitmen dalam menjaga NKRI,” ucap dia.

    Selain menunjukkan kedaulatan, kehadiran TNI AL juga sebagai upaya mewujudkan keamanan pelayaran, agar para pelintas di wilayah Natuna merasa nyaman, karena merupakan alur pelayaran strategis.

    Menurut dia, dirinya selalu memantau situasi Natuna melalui laporan jajarannya dan pada umum nya dalam kondisi kondusif.

    Guna memastikan kebenaran informasi, dirinya melakukan kunjungan langsung ke Mako Lanal Ranai, di Kecamatan Bunguran Timur, Mako Guspurla di Kecamatan Pulau Tiga, hingga ke Pos Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas Pam Puter) di Pulau Sekatung, Kecamatan Pulau Laut, 2-4 Juli 2025.

    Kunjungan juga dalam rangka meninjau kesiapan operasional sekaligus memberikan motivasi kepada prajurit yang bertugas di garis terdepan pertahanan negara.

    “Natuna memiliki posisi yang sangat strategis, baik bagi Indonesia maupun dunia, karena berada di jalur pelayaran internasional yang vital bagi perdagangan global,” ucap Pangkoarmada RI.

    Pewarta: Muhamad Nurman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah susun strategi inklusi keuangan digital untuk perlinsos

    Pemerintah susun strategi inklusi keuangan digital untuk perlinsos

    Jakarta (ANTARA) – Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menyusun strategi inklusi keuangan digital dengan berencana membentuk portal perlindungan sosial (perlinsos) agar tidak ada penyalahgunaan data bantuan sosial (bansos).

    “Penting bagi kita untuk akselerasi mengenai portal ini sebagai upaya perlindungan bansos. Saya harap semua instansi yang terkait, betul-betul melakukan sharing data,” ujar Luhut di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) pada Program Perlindungan Sosial Use Case Program Keluarga Harapan (PKH), di Jakarta, Jumat.

    Meskipun demikian diperlukan berbagi data antar-instansi agar portal perlindungan ini segera terlaksana, dan Luhut meminta seluruh instansi terkait untuk berbagi data demi portal perlindungan sosial ini.

    Ia menjabarkan bahwa setiap instansi terkait perlu memahami peran yang dimiliki dalam program ini. Tak hanya itu, juga diperlukan evaluasi secara berkala untuk terus melakukan perbaikan kedepannya.

    Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berperan untuk memastikan transformasi digital perlinsos berjalan lancar. Direncanakan, pilot proyek program ini akan dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada akhir tahun 2025.

    “Kami telah memetakan berbagai instansi yang terlibat dalam piloting digitalisasi Perlinsos use case PKH ini, hingga BSSN dan pemerintah daerah lokus piloting, yang direncanakan di Banyuwangi,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini..

    Dia mengatakan setiap lembaga memegang peran strategis, mulai dari sinkronisasi data, penyediaan identitas digital, hingga pelaksanaan di lapangan, yang harus terkoordinasi secara terpadu.

    Kementerian PANRB menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan bekerja sama secara penuh untuk mewujudkan portal perlinsos, dengan kolaborasi dan keterpaduan data,

    Rini meyakini digitalisasi perlinsos dapat memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam distribusi bansos yang tepat guna.

    “Saya yakin bahwa inisiatif strategis ini akan menjadi tonggak kemajuan bangsa ke depan. Dan dengan semangat kolaborasi, kita akan mampu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan tepat guna,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Yusril: RI tak terima nota diplomatik terkait kematian Juliana Marins

    Yusril: RI tak terima nota diplomatik terkait kematian Juliana Marins

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan Pemerintah Indonesia belum pernah menerima surat atau nota diplomatik apa pun dari Pemerintah Brazil yang mempertanyakan insiden wafatnya warga negara itu, Juliana Marins.

    Yusril mengatakan bahwa pihak yang belakangan bersuara lantang atas insiden wafatnya Juliana di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/6), merupakan pembela hak asasi manusia (HAM) dari The Federal Public Defender’s Office of Brazil (FPDO).

    “FPDO merupakan sebuah lembaga independen negara seperti Komnas HAM di sini, yang menangani advokasi atas laporan kasus-kasus pelanggaran HAM di Brazil,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

    Namun demikian, dirinya menyebutkan bahwa pemerintah RI menyimak dengan saksama berbagai pernyataan yang dikemukakan lembaga tersebut, termasuk ancaman untuk membawa insiden kematian Juliana ke ranah hukum internasional.

    Bahkan, FPDO disebut-sebut akan menuntut pemerintah RI ke Komisi HAM Antar-Amerika atau Inter American Commission on Human Rights (IACHR).

    Menko menuturkan bahwa Pemerintah Indonesia bukan merupakan pihak dalam konvensi maupun anggota dari komisi tersebut.

    Dengan demikian, kata Yusril, setiap upaya untuk membawa Indonesia ke sebuah forum internasional apa pun, bahkan termasuk lembaga peradilan seperti International Court of Justice (ICJ) atau International Criminal Court (ICC) di Den Haag, tidak mungkin dapat dilakukan tanpa Indonesia menjadi pihak dalam konvensi atau statutanya, serta Indonesia setuju terlebih dahulu untuk membawa sebuah kasus ke badan itu.

    “Itu adalah prinsip dalam hukum dan tata krama internasional,” katanya menegaskan.

    Kendati demikian, Menko Yusril menyebutkan Pemerintah Indonesia telah dan tetap akan bersikap terbuka untuk mengungkapkan semua fakta sekitar insiden kematian Juliana.

    Ditambahkan bahwa aparat penegak hukum juga telah dan sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan apakah ada unsur kelalaian dari berbagai pihak terkait dengan kegiatan pendakian gunung di Gunung Rinjani, sehingga Juliana terjatuh dan meninggal serta upaya pertolongan dan evakuasinya.

    Pihak dimaksud, seperti biro perjalanan, pemandu wisata, otoritas yang mengelola Taman Nasional Rinjani, dan petugas Tim Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue/SAR)

    Menurutnya, penyelidikan juga dapat menyisir apakah proses pencarian, pertolongan, dan evakuasi telah dilakukan sesuai protokol tetap (protap) yang benar di tengah medan yang sulit dan cuaca ekstrem.

    Di sisi lain, pemerintah RI terbuka jika sekiranya pemerintah Brazil ingin melakukan investigasi bersama atau joint investigation atas insiden Juliana di Gunung Rinjani agar hasilnya dapat diungkapkan secara terbuka, baik kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat Brazil.

    Yusril berpendapat bahwa pembentukan tim penyelidik bersama lebih relevan dilakukan untuk mengungkapkan fakta secara jujur dan adil guna menentukan langkah hukum selanjutnya daripada berwacana membawa kasus ke forum hukum internasional berdasarkan berbagai dugaan belaka tanpa dasar penyelidikan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria/Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta KemenHAM tak lindungi pelaku intoleran di Sukabumi

    Anggota DPR minta KemenHAM tak lindungi pelaku intoleran di Sukabumi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja meminta Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk tidak melindungi para tersangka pelaku peristiwa intoleran di Sukabumi, Jawa Barat, yang membubarkan kegiatan rohani pelajar Kristen.

    Dia menyatakan upaya restorative justice atau perdamaian adalah langkah yang baik dan konstruktif. Namun, ia menolak jika Kementerian HAM menjadi penjamin penangguhan penahanan bagi para pelaku.

    “Keliru apabila Kementerian HAM sebagai institusi negara justru ikut menjadi penjamin penangguhan penahanan. Itu bukan tempatnya,” kata Abraham di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, peristiwa kriminal yang bersifat intoleransi di Sukabumi itu juga berpotensi melanggar HAM. Maka, dia pun mengherankan jika Kementerian HAM justru menjadi penjamin.

    Dia pun menyayangkan langkah dari kementerian itu karena bisa mencoreng kredibilitas sebagai institusi yang seharusnya berdiri tegak membela hak asasi manusia, bukan sebaliknya.

    “Narasi soal ‘bahaya mispersepsi’ justru memberi kesan bahwa negara memaklumi tindakan intimidasi terhadap anak-anak dan perusakan rumah retret, di mana ada anak-anak kecil yang sedang beribadah,” kata dia.

    Dia pun menegaskan bahwa Kementerian HAM seharusnya berpihak pada prinsip keadilan dan konstitusi, dengan tidak terlibat dalam langkah-langkah yang justru melemahkan penegakan hukum.

    “Kita tidak boleh memberi ruang sedikit pun pada praktik intoleransi,” kata dia.

    Pada Kamis (3/7), Kementerian HAM mendorong agar penyelesaian kasus ini diupayakan melalui pendekatan restorative justice, dan juga ikut mendorong agar para tersangka dilakukan penangguhan penahanan.

    Langkah itu dilakukan untuk menjaga kerukunan, perdamaian dan kondusivitas wilayah serta memastikan semua pihak di masyarakat tidak mudah terprovokasi.

    Staf Khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta mengatakan bahwa pluralisme dan keberagaman dengan menjunjung tinggi kebebasan beragama dan berkeyakinan serta mengedepankan dialog harus menjadi nafas kehidupan bersama sebagai sesama anak bangsa.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.