Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Seskab: Masuknya RI di BRICS inisiasi tahun pertama Presiden Prabowo

    Seskab: Masuknya RI di BRICS inisiasi tahun pertama Presiden Prabowo

    Masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo di tahun pertamanya menjadi Presiden Republik Indonesia, dan disambut baik oleh seluruh anggota BRICS

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa masuknya Indonesia dalam kelompok ekonomi dunia BRICS merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna menunjukkan pentingnya posisi Indonesia di internasional.

    Seskab Teddy yang mendampingi Presiden Prabowo menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu (6/7) mengatakan bahwa Indonesia disambut baik dalam pertemuan tersebut.

    “Masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo di tahun pertamanya menjadi Presiden Republik Indonesia, dan disambut baik oleh seluruh anggota BRICS,” kata Seskab Teddy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Seskab menjelaskan bahwa KTT yang mengusung tema “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance” itu merupakan KTT BRICS pertama yang dihadiri oleh Presiden Prabowo dan pertama kalinya Indonesia menjadi anggota penuh pada tahun 2025.

    Setelah dinyatakan resmi menjadi anggota penuh pada Januari 2025, Indonesia pun diterima dengan cepat menjadi anggota ke-10 BRICS.

    “Hal ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Indonesia di dunia internasional,” kata Teddy.

    Dengan anggota awal sebanyak lima negara, kini anggota BRICS telah berkembang menjadi sepuluh negara resmi, antara lain Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Etiopia, Iran, dan Indonesia.

    Seskab menjelaskan kesepuluh anggota ini merepresentasikan 50 persen jumlah penduduk dunia, dan 35 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau GDP global.

    Presiden Prabowo meyakini keikutsertaan Indonesia dalam BRICS akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global, serta menekankan pentingnya kerja sama antarnegara guna mendukung stabilitas dan kemakmuran dunia.

    Seskab juga menilai bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS merupakan implementasi dari kebijakan diplomasi yang selalu ditekankan Presiden Prabowo.

    “Bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS ini merupakan perwujudan prinsip yang selalu dipegang oleh Kepala Negara bahwa seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak,” kata Teddy.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, dari calon nama dubes hingga isu pemisahan pemilu

    Politik kemarin, dari calon nama dubes hingga isu pemisahan pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa menarik terkait isu politik terjadi sepanjang Minggu (6/7). Dari calon mana duta besar (dubes) hingga isu pemisahan pemilu.

    Berikut adalah rangkaian berita politik yang telah dirangkum Antara.

    1. Komisi I laporkan 24 nama calon dubes ke Pimpinan DPR

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 24 nama calon duta besar (dubes) kepada Pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan bahwa semua proses uji kelayakan dan kepatutan sudah dilalui. Hasil dari tes tersebut, kata dia, akan diserahkan ke Pimpinan DPR RI untuk dilanjutkan penempatan di berbagai Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di berbagai negara sahabat dan Perwakilan Tetap RI di organisasi internasional.

    Baca di sini

    2. Prabowo tiba di Museum Seni Modern Rio untuk hadiri pleno KTT BRICS

    Rio De Janeiro, Brasil (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Museum Seni Modern Rio De Janeiro, Brasil, Minggu, untuk menghadiri rangkaian kegiatan rapat pleno KTT BRICS 2025 bersama negara anggota dan mitra.

    Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 10.52 waktu setempat dengan dikawal Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Wamenkeu Thomas Djiwandono dengan menggunakan mobil sedan Mercedes-Maybach hitam berbendera RI.

    Baca di sini

    3. Prabowo dinilai catat sejarah emas diplomasi RI dengan Pangeran MBS

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Menteri Agama bidang kerja sama dan hubungan luar negeri sekaligus cendekiawan muda Indonesia Gugun Gumilar mengapresiasi catatan emas diplomasi RI Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS).

    Hal tersebut terkait dengan adanya peluncuran pertemuan perdana Dewan Koordinasi Tertinggi Saudi-Indonesia, sebuah platform kelembagaan baru yang bertujuan mengakselerasi kerja sama lintas sektor dan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi

    Baca di sini

    4. Menhan, Panglima TNI, dan Kapolri lepas kontingen untuk Hari Bastille

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melepas keberangkatan kontingen Patriot Indonesia II untuk mengikuti perayaan Hari Bastille di Prancis.

    “Dalam rangka mengikuti Hari Bastille tanggal 14 Juli sebagai kontingen kehormatan, yang memperingati kebangkitan revolusi Prancis” ujar Menhan di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu.

    Baca di sini

    5. DPR RI: Putusan MK soal pemisahan pemilu berpotensi langgar konstitusi

    Ponorogo, Jatim (ANTARA) – Anggota DPR RI Supriyanto menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah berpotensi melanggar konstitusi.

    “Pemilu seharusnya digelar setiap lima tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Kalau dipisah dan jaraknya 2,5 tahun, ini jelas tidak sesuai konstitusional,” ujar Supriyanto dalam keterangannya, Minggu

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Lula serukan reformasi tata kelola global di KTT BRICS

    Presiden Lula serukan reformasi tata kelola global di KTT BRICS

    Rio De Janeiro, Brasil (ANTARA) – Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menekankan pentingnya reformasi tata kelola global dan peran strategis seluruh anggota dan mitra BRICS dalam menciptakan perdamaian dunia.

    Hal tersebut disampaikan dalam pidatonya saat membuka sesi pleno pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu, yang mengusung tema “Perdamaian, Keamanan, dan Reformasi Tata Kelola Global”.

    “Jika tata kelola internasional tidak mencerminkan realitas multipolar baru abad ke-21, BRICS harus berkontribusi untuk memperbaruinya. Kita dapat meletakkan dasar bagi tata kelola yang lebih kuat,” katanya.

    Dalam sambutannya, Presiden Lula menyatakan bahwa keberagaman dan keterwakilan negara-negara anggota BRICS menempatkan forum ini pada posisi strategis untuk mempromosikan perdamaian, serta berperan dalam pencegahan dan mediasi konflik.

    Lebih lanjut, Presiden Lula menyerukan perlunya reformasi menyeluruh terhadap Dewan Keamanan PBB agar menjadi lebih sah, inklusif, dan demokratis.

    Ia mendorong penambahan anggota tetap dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Karibia sebagai bagian dari langkah untuk menyelamatkan masa depan PBB.

    “Menunda proses ini hanya akan membuat dunia semakin tidak stabil dan berbahaya. Setiap hari yang kita lalui dengan struktur internasional yang kuno dan eksklusif adalah hari yang terbuang sia-sia dalam menyelesaikan krisis yang melanda umat manusia,” katanya.

    Presiden Lula juga mengkritik stagnasi dalam sistem multilateral, di mana Dewan Keamanan PBB seringkali gagal menghasilkan solusi konkret, bahkan kehilangan kredibilitasnya akibat tidak adanya konsultasi menjelang intervensi militer dan penggunaan kembali retorika lama untuk membenarkan aksi ilegal.

    Sebaliknya, Lula mengingatkan kembali kontribusi nyata PBB dalam sejarah, seperti peran pentingnya dalam proses dekolonisasi, larangan senjata biologis dan kimia, serta keberhasilan misi perdamaian di Timor Timur sebagai bukti bahwa multilateralisme dapat menghasilkan solusi damai yang efektif.

    Dengan semangat tersebut, ia mendorong BRICS untuk tampil sebagai motor perubahan dalam sistem global, serta memperkuat komitmen kolektif terhadap perdamaian dan keadilan internasional.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo hadiri KTT BRICS 2025 di Brasil

    Presiden Prabowo hadiri KTT BRICS 2025 di Brasil

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio De Janiero, Brasil, Minggu (6/7). Kehadiran Prabowo dalam konferensi ini menjadi salah satu langkah penting yang diambil dalam menghadapi tantangan geopolitik dan geostrategis global. (Yogi Rachman/Fahrul Marwansyah/Yogi Rachman)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI: Putusan MK soal pemisahan pemilu berpotensi langgar konstitusi

    DPR RI: Putusan MK soal pemisahan pemilu berpotensi langgar konstitusi

    MK telah memasuki ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah

    Ponorogo, Jatim (ANTARA) – Anggota DPR RI Supriyanto menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah berpotensi melanggar konstitusi.

    “Pemilu seharusnya digelar setiap lima tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Kalau dipisah dan jaraknya 2,5 tahun, ini jelas tidak sesuai konstitusional,” ujar Supriyanto dalam keterangannya, Minggu.

    Supriyanto menyebut, jeda waktu yang terlalu panjang antara dua jenis pemilu tersebut mengakibatkan siklus pemilihan anggota DPRD tidak lagi 5 tahunan, sehingga tidak sesuai dengan amanat Pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    Selain itu, menurut Supriyanto, MK telah memasuki ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah.

    “MK bukan pembuat undang-undang. Tugas pokok MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, bukan menambahkan norma baru dalam perundang-undangan,” ujarnya.

    Ia juga menilai putusan terbaru MK tersebut menunjukkan inkonsistensi, merujuk pada sikap MK sebelumnya dalam perkara presidential threshold yang selalu menyebutnya sebagai ranah open legal policy.

    Sebelumnya, dalam putusan yang dibacakan pada 26 Juni 2025 tersebut, MK menyatakan pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, serta DPD RI digelar terpisah dari pemilu daerah yang meliputi pemilihan DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    Pemilu Daerah dijadwalkan dilaksanakan 2 hingga 2,5 tahun setelah Pemilu Nasional.

    “Dulu uji materi presidential threshold selalu ditolak dengan alasan itu wewenang pembentuk undang-undang. Tapi sekarang, MK justru menambahkan norma baru soal pemisahan pemilu,” katanya.

    Supriyanto juga mengingatkan bahwa pada 2019, MK telah mengeluarkan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menyarankan model pemilu serentak.

    Atas dasar putusan itu, pemerintah dan DPR menyusun regulasi dan menyelenggarakan Pemilu Serentak pada 2024.

    “Pemilu serentak sudah dijalankan 2024. Tapi belum lama, MK kembali mengubah arah dengan putusan baru ini yang justru memisahkan pemilu nasional dan daerah,” ujarnya.

    Ia menilai keputusan tersebut dapat mengganggu konsistensi siklus kepemimpinan serta sistem pelembagaan pemilu yang telah dibangun secara lima tahunan.

    “Kita butuh kepastian hukum dan konsistensi dari MK sebagai penjaga konstitusi. Bukan justru memperumit tata kelola demokrasi,” pungkasnya.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua MPR minta calon dubes penggerak diplomasi energi bersih

    Wakil Ketua MPR minta calon dubes penggerak diplomasi energi bersih

    Saat ini, menurut dia, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kredit karbon serta kapasitas penyimpanan karbon terbesar di kawasan Asia sehingga menjadi daya tarik sendiri bagi negara-negara penghasil emisi karbon yang membutuhkan karbon of

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta para calon duta besar (dubes) Republik Indonesia menjadi penggerak diplomasi iklim dan energi bersih, dengan menjalin kemitraan strategis untuk mempercepat transisi energi dan membangun kolaborasi, mendatangkan investasi, hingga transfer pengetahuan bidang energi terbarukan.

    Dengan tantangan perubahan iklim, kebutuhan energi bersih, dan transformasi ekonomi global, menurut dia, menuntut Indonesia untuk lebih aktif membangun kerja sama internasional di bidang energi terbarukan dan upaya dekarbonisasi.

    “Sejalan dengan visi ketahanan energi Presiden Prabowo, akan sangat baik jika para Dubes bisa mengajak pelaku usaha di negara tempat penugasannya untuk ikut berpartisipasi dalam proyek-proyek EBT (energi baru terbarukan) di Indonesia yang sangat menjanjikan,” kata Eddy di Jakarta, Minggu.

    Dia mengatakan bahwa para calon dubes itu perlu memiliki visi strategis serta kemampuan untuk mengomunikasikan agenda transisi energi dan pembangunan rendah karbon menuju Net Zero Emissions (NZE) 2060.

    “Bentuk kontribusi misalnya dengan secara aktif melakukan sosialisasi rencana transisi energi di Indonesia sebagai bagian dari komitmen global Indonesia untuk melakukan dekarbonisasi perekonomiannya,” kata dia.

    Selain itu, bahwa dalam penugasan nanti pada Dubes perlu menjadi juru bicara potensi EBT serta ekonomi karbon Indonesia di negara tempat penugasannya masing-masing.

    “Harapannya para dubes juga proaktif untuk mengajak, sekaligus meyakinkan lembaga-lembaga keuangan di negaranya masing-masing untuk berinvestasi membiayai proyek-proyek hijau di Indonesia,” kata dia.

    Saat ini, menurut dia, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kredit karbon serta kapasitas penyimpanan karbon terbesar di kawasan Asia sehingga menjadi daya tarik sendiri bagi negara-negara penghasil emisi karbon yang membutuhkan karbon offset dari Indonesia.

    “Kami di MPR siap berkolaborasi membangun semangat diplomasi iklim yang sejalan dengan agenda besar pembangunan berkelanjutan Indonesia dan visi Presiden Prabowo untuk lingkungan hidup dan ketahanan energi,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jelang KTT BRICS, Rio De Janeiro berlakukan pembatasan ketat

    Jelang KTT BRICS, Rio De Janeiro berlakukan pembatasan ketat

    Rio De Janeiro, Brasil (ANTARA) – Pemerintah Brasil menerapkan rekayasa lalu lintas hingga pembatasan ketat bagi warga sipil yang beraktivitas di sekitar kawasan pusat Kota Rio De Janeiro, Minggu pagi, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025.

    Suasana di sekitar Museum Seni Modern (MAM) Rio De Janeiro sekitar pukul 07.00 waktu setempat, mulai menunjukkan pembatasan ketat. Penutupan jalan dan pembatasan pergerakan diberlakukan demi kelancaran dan keamanan delegasi yang hadir.

    Pembatasan lalu lintas yang relatif signifikan paling berdampak terjadi di Avenida Atlantica di Copacabana, dan Infante Dom Henrique di Aterro do Flamengo, yang merupakan destinasi wisata pantai mancanegara.

    Lokasi dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 30 menit dari lokasi KTT itu adalah titik penginapan kepala negara peserta KTT BRICS, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah anggota kabinet di Hotel Sheraton Grand Rio.

    Sejak tengah malam, hanya konvoi delegasi yang diizinkan melintas di jalan-jalan ini. Warga Copacabana yang memiliki bukti tempat tinggal masih diizinkan masuk oleh otoritas berwenang.

    Museum Seni Modern (MAM) Rio De Janeiro, Brasil, yang menjadi lokasi penyelenggaraan KTT BRICS 2025 mulai didatangi peserta pada, Minggu (6/7/2025) pagi. (ANTARA/Andi Firdaus)

    Bus dan taksi diarahkan untuk menggunakan satu jalur ke dalam kawasan, yaitu melalui Pantai Flamengo, Jalan Barata Ribeiro, dan Jalan Nossa Senhora de Copacabana.

    Tidak hanya kendaraan, pergerakan pejalan kaki di lingkungan sekitar juga akan dibatasi. Bersamaan dengan penutupan lalu lintas, trotoar dan tepi jalan di Atlântica dan Aterro akan dipagari hingga Senin (7/7) tengah malam.

    Menurut salah satu petugas kepolisian federal setempat, tujuannya untuk mengarahkan pejalan kaki ke persimpangan dengan lampu lalu lintas di Copacabana, dan ke koridor bawah tanah di Flamengo.

    Beberapa larangan tambahan bagi pejalan kaki di area tersebut mencakup larangan bersepeda, menggunakan skuter pada siang hari.

    Polisi juga memeriksa benda tajam, kaca, payung, dan tiang bendera.

    Dilansir dari sejumlah media lokal setempat, kereta bawah tanah akan tetap beroperasi dengan semua stasiun dibuka, tidak seperti saat G20.

    Metro Rio menyatakan bahwa perubahan sementara dalam operasional mungkin terjadi sesuai permintaan pihak berwenang.

    Bandara Santos Dumont tidak akan beroperasi penuh. Selama KTT berlangsung, semua penerbangan akan dialihkan ke Bandara Galeão.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua MPR: Praktik baik SPMB 2025 harus jadi standar nasional

    Wakil Ketua MPR: Praktik baik SPMB 2025 harus jadi standar nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memandang bahwa praktik baik dalam proses seleksi penerimaan murid baru (SPMB) 2025 di sejumlah daerah harus menjadi standar nasional.

    “Dengan demikian, dugaan praktik SPMB yang tidak transparan di beberapa daerah dapat segera diatasi,” ujar Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Dia mengatakan bahwa sejumlah praktik baik dalam SPMB 2025 berdasarkan catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), seperti adanya terobosan untuk mewujudkan transparansi.

    Menurut dia, terobosan tersebut seperti pelibatan siswa OSIS sebagai petugas pendaftaran hingga kerja sama antarinstansi untuk mencegah kecurangan.

    Berikutnya, adanya pos pengaduan yang aktif dan ramah, serta komitmen kuat penyelenggara SPMB di sejumlah daerah untuk bebas dari suap dan kecurangan.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa upaya pemerintah daerah untuk membangun kerja sama dengan sekolah swasta hingga memberikan subsidi pendidikan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri menjadi salah satu praktik baik pada SPMB tahun ini.

    Ia memandang bahwa upaya aktif pemda tersebut harus menjadi komitmen bersama ke depannya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPMB.

    Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah pusat dapat berperan aktif untuk merealisasikan kolaborasi antardaerah dalam mewujudkan pelaksanaan SPMB yang transparan maupun mudah diakses bagi masyarakat secara luas.

    Ia berharap para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah dapat secara konsisten membangun sistem SPMB yang mampu menciptakan kemudahan akses pendidikan bagi setiap warga negara.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I laporkan 24 nama calon dubes ke Pimpinan DPR

    Komisi I laporkan 24 nama calon dubes ke Pimpinan DPR

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 24 nama calon duta besar (dubes) kepada Pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan bahwa semua proses uji kelayakan dan kepatutan sudah dilalui. Hasil dari tes tersebut, kata dia, akan diserahkan ke Pimpinan DPR RI untuk dilanjutkan penempatan di berbagai Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di berbagai negara sahabat dan Perwakilan Tetap RI di organisasi internasional.

    “Ya benar, tadi di-fit and proper test. Hasilnya dilaporkan kepada Ketua DPR untuk disampaikan kepada Presiden,” kata Sukamta kepada ANTARA saat dikonfirmasi mengenai nama-nama calon dubes.

    Berikut nama-nama calon dubes setelah selesai menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Sabtu hingga Minggu, 5-6 Juli 2025:

    1. Abdul Kadir Jaelani – Dubes RI untuk Jerman (Berlin)

    2. Redianto Heru Nurcahyo – Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava)

    3. Umar Hadi – Perwakilan Tetap RI New York

    4. Hotmangaradja Pandjaitan – Dubes RI untuk Singapura

    5. Nurmala Kartini Sjahrir – Dubes RI untuk Jepang (Tokyo)

    6. Indroyono Soesilo – Dubes RI untuk Amerika Serikat (Washington DC)

    7. Adam Mulawarman Tugio – Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)

    8. Laurentius Amrih Jinangkung – Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)

    9. Judha Nugraha – Dubes RI untuk Uni Emirat Arab (Abu Dhabi)

    10. Sidharto Reza Suryodipuro – Perwakilan Tetap RI di PBB Swiss (Jenewa)

    11. Andhika Chrisnayudhanto – Dubes RI untuk Brazil (Brasilia)

    12. Syahda Guruh Langkah Samudera – Dubes RI untuk Qatar (Doha)

    13. Andi Rahardian – Dubes RI untuk Oman

    14. Imam As’ari – Dubes RI untuk Ekuador (Quito)

    15. Listyowati – Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal

    16. Kuncoro Giri Waseso – Dubes RI untuk Mesir

    17. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Dubes RI untuk Malaysia

    18. Mayjen (Purn) Gina Yoginda – Dubes RI untuk Korea Utara

    19. Yusron Bahauddin Ambary – Dubes untuk Algeria

    20. Lukman Hakim Siregar – Dubes untuk Suriah

    21. Berlian Helmy – Dubes untuk Ajerbaizan

    22. Hari Prabowo – Dubes untuk Thailand

    23. Okto Dorinus Damanik – Dubes RI untuk Papua Nugini

    24. Andi Rachmianto – Dubes RI untuk Belgia

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo dinilai catat sejarah emas diplomasi RI dengan Pangeran MBS

    Prabowo dinilai catat sejarah emas diplomasi RI dengan Pangeran MBS

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Menteri Agama bidang kerja sama dan hubungan luar negeri sekaligus cendekiawan muda Indonesia Gugun Gumilar mengapresiasi catatan emas diplomasi RI Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS).

    Hal tersebut terkait dengan adanya peluncuran pertemuan perdana Dewan Koordinasi Tertinggi Saudi-Indonesia, sebuah platform kelembagaan baru yang bertujuan mengakselerasi kerja sama lintas sektor dan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi.

    “Saya mengapresiasi kunjungan ini menghasilkan penandatanganan berbagai kesepakatan bisnis senilai sekitar 27 miliar dolar AS (sekitar Rp440 triliun) antara pelaku usaha Indonesia dan Arab Saudi, mencakup sektor energi bersih, petrokimia, dan layanan bahan bakar penerbangan,” kata Gugun dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo bertemu dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran MBS di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (2/7).

    Indonesia dan Arab Saudi menekankan pentingnya memperluas kemitraan ekonomi dan perdagangan sehingga dalam lima tahun terakhir, total perdagangan bilateral mencapai sekitar 31,5 miliar dolar AS, menjadikan Arab Saudi sebagai mitra dagang utama Indonesia di kawasan Teluk.

    Selain itu, kunjungan Prabowo tersebut juga membahas rencana kampung haji.

    Gugun mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo juga telah memberikan dukungan penuh terhadap rencana realisasi kampung haji.

    “Saya juga ikut dalam merencanakan proses pertemuan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Pak Menko (Koordinator Bidang Pangan) Zulkifli Hasan serta Pak Menteri Investasi Rosan Roeslani, di mana mereka mendampingi Presiden Prabowo untuk bertemu dengan mitra di Arab Saudi guna membicarakan terkait teknis realisasi Kampung Haji Indonesia,” ujar Gugun.

    Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih satu jam dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun tahun yang akan datang.

    Hal tersebut bukti komitmen pemerintah sebagai bentuk pelayanan optimal bagi jamaah Indonesia.

    “Insyaallah Presiden Prabowo mencatat diplomasi emas RI dengan Arab Saudi dengan keseriusan dalam mewujudkan kampung haji Indonesia dan Insya Allah dalam waktu dekat kita bisa mulai merealisasikannya,” ucap Gugun.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.