Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Prabowo tampil di barisan terdepan foto keluarga terbaru BRICS

    Prabowo tampil di barisan terdepan foto keluarga terbaru BRICS

    Rio De Janeiro, Brasil (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tampil di barisan terdepan dalam sesi foto resmi keluarga besar BRICS yang digelar menjelang dimulainya hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS, Senin pagi, di lantai dua Museum Seni Modern (MAM), Rio de Janeiro, Brasil.

    Dalam sesi foto yang berlangsung pukul 08.45 waktu setempat, Presiden Prabowo berdiri sejajar dengan 11 pemimpin dan delegasi tingkat tinggi lainnya, termasuk Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri China Li Qiang, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

    Formasi barisan depan juga mencakup perwakilan dari negara-negara mitra utama seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, Afrika Selatan, serta perwakilan organisasi multilateral seperti PBB dan New Development Bank (NDB)- bentukan BRICS.

    Sesi foto resmi hari terakhir penyelenggaraan KTT ke-17 BRICS hari ini turut dilengkapi kehadiran puluhan delegasi dari negara mitra dan organisasi internasional yang tergabung dalam inisiatif perluasan BRICS.

    Mereka menempati barisan tengah dan belakang, yang merepresentasikan komposisi geopolitik yang semakin beragam dan inklusif dalam keluarga besar BRICS saat ini.

    Di barisan tengah, tampak sejumlah kepala negara, perdana menteri, dan wakil perdana menteri dari negara-negara mitra strategis.

    Mereka adalah Perdana Menteri Vietnam, Presiden Kuba, Presiden Bolivia, Perdana Menteri Malaysia, Wakil Presiden Uganda, Wakil Perdana Menteri Kazakhstan, Wakil Perdana Menteri Uzbekistan, Menteri Luar Negeri Belarus, Wakil Menteri Luar Negeri Thailand, Menteri Luar Negeri Nigeria, Duta Besar Etiopia, Menteri Luar Negeri Meksiko, Presiden Uruguay, Presiden Chile, Menteri Luar Negeri Turki, Duta Besar Kolombia, dan Duta Besar Palestina.

    Dalam sesi foto yang diikuti oleh 35 peserta itu, kehadiran Presiden Prabowo Subianto mencuri perhatian dengan penampilannya yang khas mengenakan peci hitam yang menjadi identitas nasional Indonesia.

    Di tengah deretan pemimpin dunia yang mengenakan setelan formal tanpa penutup kepala, peci yang dikenakan Presiden Prabowo menjadi pembeda yang kuat, sekaligus bentuk diplomasi kultural yang memperkenalkan ciri khas Indonesia di panggung global

    Indonesia resmi bergabung sebagai anggota tetap BRICS terhitung sejak awal Januari 2025.

    Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia dalam memperkuat sistem multilateral dan kerja sama negara-negara berkembang BRICS 2025.

    Dalam keterangannya di Rio De Janeiro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya menghidupkan kembali multilateralisme di tengah dinamika dunia yang makin multipolar.

    Menurutnya, Presiden juga mendorong penguatan kemitraan ekonomi antara negara-negara global south, serta memperluas pemanfaatan New Development Bank (NDB).

    “Ini kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan bahwa pemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan,” ujar Airlangga.

    Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga mengusulkan inisiatif South-South Economic Compact.

    Usulan tersebut bertujuan agar negara BRICS dapat menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south.

    “Di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya untuk menjadi bagian dan supply chain,” kata Wamenlu.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR pastikan Komisi I perhatikan kesejahteraan wartawan

    Anggota DPR pastikan Komisi I perhatikan kesejahteraan wartawan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin memastikan bahwa Komisi I DPR RI memberi perhatian terhadap kesejahteraan wartawan, sebagaimana selama ini perhatian itu diberikan kepada prajurit TNI.

    Dia mengatakan bahwa wartawan sebagai pekerja pers mempunyai peranan penting dalam sistem demokrasi, karena sudah dianggap sebagai pilar keempat dalam demokrasi.

    “Jika ada masalah dalam dunia pers, maka menjadi kewajiban kita semua untuk menyelesaikannya bersama-sama,” kata TB dalam rapat dengan Menkomdigi, KPI, hingga Dewan Pers, di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia menilai bahwa dunia pers saat ini didominasi oleh pemilik media yang sebagian besar merupakan pengusaha, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan antara kepentingan korporasi dan kesejahteraan wartawan di lapangan.

    “Di ruangan ini, kita sering bicara soal kesejahteraan prajurit TNI. Hari ini saya ajak kita semua untuk juga mulai membahas secara serius bagaimana meningkatkan kesejahteraan wartawan media,” kata dia.

    Dia menegaskan bahwa wartawan adalah bagian tak terpisahkan dari anak bangsa yang perannya sangat vital dalam menjaga informasi publik, demokrasi, dan kontrol terhadap kekuasaan.

    Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di pemerintah, DPR, maupun industri media, untuk duduk bersama dan mencari solusi konkret demi meningkatkan taraf hidup dan perlindungan bagi insan pers di Indonesia.

    “Saya yakin dan saya percaya, kita harus dan bisa memperjuangkan kesejahteraan wartawan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk kemaslahatan negeri ini,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta Komdigi jamin kelanjutan program digital nasional

    Anggota DPR minta Komdigi jamin kelanjutan program digital nasional

    “Menjalankan kemitraan dengan stakeholders untuk menjamin tetap tercapainya target konektivitas dan pemerataan infrastruktur digital,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menjamin keberlanjutan program strategis digital nasional di tengah kondisi keterbatasan fiskal.

    Dia mengatakan bahwa jangan sampai ada kesenjangan digital yang semakin lebar antara kota dan daerah terdepan, tertinggal, terluar (3T). Menurut dia, transformasi digital harus terus berjalan secara inklusif.

    “Menjalankan kemitraan dengan stakeholders untuk menjamin tetap tercapainya target konektivitas dan pemerataan infrastruktur digital,” kata Amelia saat rapat dengan Kementerian Komdigi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia pun menyoroti bahwa anggaran sektor teknologi informasi dan komunikasi harus terserap dengan baik agar tidak berdampak kepada proyek strategis, seperti Satelit Republik Indonesia (Satria), pembangunan jaringan 5G, perluasan fiber optik, hingga pembangunan pusat data nasional.

    Selain itu, dia juga ingin agar Komdigi memastikan usulan anggaran untuk tahun 2026 mencakup alokasi untuk penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

    Dalam hal ini, menurut dia, Komdigi perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi agar tidak terjadi overlapping dengan berbagai regulasi yang sudah ada, khususnya antara UU PDP dan aturan mengenai pengawasan konten penyiaran.

    “Dan juga perlu juga disiapkan alokasi terkait dengan rancangan Undang-Undang Penyiaran,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Komdigi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun untuk tahun anggaran 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi Ismail menjelaskan kebutuhan anggaran Kemkomdigi pada tahun 2026 sebesar Rp20,3 triliun. Namun, pagu indikatif Kemkomdigi yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp7,75 triliun sehingga terdapat kebutuhan tambahan anggaran senilai Rp12,6 triliun.

    “Untuk kebutuhan 2026 kami sudah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja, kebutuhan Komdigi ada di angka Rp20,3 triliun sehingga dibutuhkan kekurangan anggaran sebesar Rp12,615 triliun,” kata Ismail.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ombudsman soroti minimnya sosialisasi SPMB Banten

    Ombudsman soroti minimnya sosialisasi SPMB Banten

    Serang (ANTARA) – Ombudsman RI Perwakilan Banten menilai kurangnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab utama munculnya kegaduhan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK tahun 2025 di Provinsi Banten.

    Kepala Ombudsman Banten, Fadli Afriadi di Kota Serang, Senin mengatakan bahwa banyak masyarakat tidak memahami perubahan mekanisme dari sistem zonasi berbasis jarak menjadi sistem zonasi berbasis nilai.

    Kondisi ini diperburuk oleh minimnya informasi yang diberikan kepada publik sejak awal.

    “Kami sudah dari awal mengingatkan bahwa ada perubahan signifikan dari sistem zonasi. Tapi waktunya terbatas, dan masyarakat nggak banyak yang paham,” ujar Fadli di Kota Serang, Senin.

    Menurut Fadli, sistem seleksi berbasis nilai dalam satu kawasan domisili membuat banyak orang tua keliru dalam memprediksi peluang diterima anak mereka di sekolah negeri. Banyak yang masih menganggap kedekatan rumah menjadi faktor utama.

    “Banyak masyarakat yang berpikir kalau rumahnya dekat pasti diterima. Padahal sekarang sistemnya diubah, dalam radius domisili seleksinya pakai nilai,” jelas Fadli.

    Ombudsman mencatat telah menerima lebih dari 70 aduan dari masyarakat. Dari jumlah itu, 10 laporan masuk dalam proses penanganan karena memenuhi unsur pelanggaran administratif.

    Fadli juga menyoroti risiko miskomunikasi antara sekolah dan calon siswa akibat lemahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem yang baru. Menurutnya, pemerintah seharusnya aktif memberikan penjelasan secara langsung kepada publik.

    “Sekarang saatnya Pemda menjelaskan. Supaya masyarakat paham bahwa sistem ini memang seperti ini, bukan karena hal-hal lain,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa edukasi publik yang konsisten sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman serupa di tahun-tahun berikutnya. Terlebih, perubahan sistem seleksi di sektor pendidikan selalu berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Jatim dorong penguatan ketahanan keluarga dalam RPJMD

    DPRD Jatim dorong penguatan ketahanan keluarga dalam RPJMD

    “Ketahanan keluarga adalah fondasi pembangunan. Fraksi PKS mendorong sinergi kebijakan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, pesantren, tokoh agama, dan organisasi masyarakat,”

    Surabaya (ANTARA) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong penguatan ketahanan keluarga yang telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029.

    “Ketahanan keluarga adalah fondasi pembangunan. Fraksi PKS mendorong sinergi kebijakan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, pesantren, tokoh agama, dan organisasi masyarakat,” ujar juru bicara Fraksi PKS, Agus Cahyono, di Surabaya, Senin.

    Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi, Agus Cahyono, mengapresiasi dimasukkannya isu ketahanan keluarga ke dalam dokumen RPJMD, namun mendorong pemerintah provinsi untuk segera menyusun dan membahas Rancangan Perda Ketahanan Keluarga sebagai landasan hukum dalam penguatan institusi keluarga di Jawa Timur.

    Selain itu, Fraksi PKS menyoroti pentingnya perlindungan terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta penguatan ekonomi berbasis keluarga di tingkat desa dan kelurahan melalui dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

    Fraksi PKS juga menekankan perlunya pemerataan pembangunan antarwilayah.

    Agus menyebut terdapat 23 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah rata-rata provinsi yang berada pada angka 75,35 tahun 2024.

    “Daerah-daerah seperti Madura, Tapal Kuda, Lingkar Selatan, dan Pantura membutuhkan afirmasi kebijakan pembangunan. RPJMD harus hadir sebagai strategi jangka menengah yang menyentuh wilayah-wilayah tertinggal,” ujarnya.

    Di sektor pertanian, PKS meminta adanya dorongan terhadap pertumbuhan daerah berpendapatan rendah melalui kebijakan afirmatif dan pengembangan industri berbasis pertanian.

    Dalam aspek keuangan daerah, Fraksi PKS mengapresiasi optimisme peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun mengingatkan agar upaya tersebut tidak membebani masyarakat kecil.

    Fraksi juga menyoroti penurunan proyeksi pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah melalui BUMD, serta mendorong restrukturisasi dan penguatan tata kelola BUMD agar lebih berkontribusi pada PAD dan pelayanan publik.

    Terkait belanja daerah, PKS mendorong agar peningkatan belanja modal tidak stagnan dan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah tertinggal, guna menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.

    Dalam bidang ekonomi, Fraksi PKS menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi syariah sebagai strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan lembaga seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), serta industri halal dinilai perlu ditingkatkan.

    “RPJMD ini bukan sekadar dokumen, tetapi komitmen bersama. Kami berharap Pemerintah Provinsi mampu menjalankannya dengan responsif, adaptif, dan penuh keberpihakan kepada rakyat,” tuturnya.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Polkam sebut masyarakat puas akan kinerja Prabowo Subianto

    Menko Polkam sebut masyarakat puas akan kinerja Prabowo Subianto

    “Dari survei terakhir sampai dengan awal Juli itu tingkat kepuasan publik kepada bapak Presiden 81.2 persen,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Prabowo Subianto sangat tinggi hingga saat ini.

    Hal tersebut terlihat dari data survei yang dimiliki Kemenko Polkam tentang ragam program kerja presiden yang mendulang kepuasan masyarakat.

    “Dari survei terakhir sampai dengan awal Juli itu tingkat kepuasan publik kepada bapak Presiden 81.2 persen,” jelas Menko Polkam Budi Gunawan saat mengikuti rapat kerja di Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR RI seperti dikutip siaran pers resmi Kemenko Polkam, Senin.

    Budi Gunawan menjelaskan bahwa hasil survei tersebut terbagi dalam beberapa aspek program kerja seperti bidang sosial budaya, keamanan nasional, penegakan hukum dan lain sebagainya.

    “Sosial dan budaya sebesar 95,1 persen, keamanan nasional 83,1 persen, stabilitas politik 70,8 persen, penegakan hukum 67,8 persen, kinerja ekonomi makro 67,4 persen, dan lain sebagainya,” jelas Menko Polkam di hadapan awak media selesai rapat.

    Kemenko Polkam sendiri, lanjut pria yang akrab disapa BG ini, menjalankan dua dari tiga aspek itu yakni penegakan hukum dan keamanan nasional.

    Dia melanjutkan, Kemenko Polkam membawahi beberapa desk kerja yang strategis seperti penanganan korupsi, narkoba, judi online, perdagangan orang hingga kebakaran hutan.

    Karenanya, BG menilai perlu adanya dukungan anggaran untuk menunjang kerja Menko Polkam dalam memastikan keamanan nasional melalui desk-desk tersebut di tahun 2026.

    “Kami juga mengajukan usulan untuk tahun 2026, ini semua masih dalam tahap pembahasan nanti akan diadakan rapat lagi memutuskan pagu anggaran yang disepakati,” kata BG kepada awak media.

    BG memastikan anggaran yang diajukan nantinya akan digunakan untuk kepentingan kerja desk sehingga dampaknya kinerjanya dapat dirasakan masyarakat.

    Namun demikian, BG tidak menjelaskan secara rinci berapa perencanaan anggaran yang diajukan untuk kegiatan 2026 mendatang.

    “Usulan anggaran di Kemenko Polkam merupakan kebutuhan yang minimal riil untuk memastikan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tantangan zaman yang kita hadapi,” jelas BG

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PKB usung tema Indonesia Patriotik Indonesia Produktif di harlah ke-27

    PKB usung tema Indonesia Patriotik Indonesia Produktif di harlah ke-27

    ANTARA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengangkat tema “Indonesia Patriotik, Indonesia Produktif” dalam perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 yang diperingati pada 23 Juli 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Panitia Harlah PKB Ahmad Iman Sukri di Jakarta, Senin,(7/7). (Anggah/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran dorong rakernas PSBI hasilkan program perkuat nilai budaya

    Gibran dorong rakernas PSBI hasilkan program perkuat nilai budaya

    Saya juga titip, Pak Ketua, untuk lebih banyak lagi melibatkan generasi muda Simbolon sehingga ke depan PSBI semakin adaptif

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendorong Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Punguan Simbolon-dohot Boruna Indonesia (PSBI) menghasilkan program-program yang memperkuat nilai budaya yang selaras dengan agenda pembangunan nasional.

    “Saya berharap Rakernas PSBI ini dapat menghasilkan program dan strategi kerja ke depan, terutama untuk memperkuat nilai budaya dan persatuan bangsa,” kata Gibran saat membuka rakernas tersebut di Jakarta, Senin.

    Dalam keterangannya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, berakar pada kearifan lokal, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat budaya, persatuan, dan ekonomi kerakyatan.

    Organisasi kekerabatan seperti Punguan Simbolon-dohot Boruna Indonesia diharapkan turut menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut.

    Dalam sambutannya, Wapres mengapresiasi peran PSBI dalam menjaga budaya leluhur dan mempererat persatuan bangsa.

    Gibran mengatakan Pemerintah dalam waktu dekat akan meluncurkan sejumlah program strategis seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat perekonomian rakyat.

    “Jadi saya mohon nanti di dalam acara rakernas dalam dua hari ini, saya mohon Pak Ketua, beserta seluruh keluarga besar Simbolon untuk terus mengawal, untuk terus mendukung visi, misi, dan program dari Pak Presiden,” ucapnya.

    Wapres juga menekankan pentingnya pelibatan generasi muda dalam organisasi seperti PSBI agar tetap relevan dan adaptif terhadap kemajuan teknologi dan zaman.

    “Saya juga titip, Pak Ketua, untuk lebih banyak lagi melibatkan generasi muda Simbolon sehingga ke depan PSBI semakin adaptif, khususnya dengan perkembangan teknologi yang semakin masif saat ini,” kata Gibran.

    Rakernas PSBI 2025 yang berlangsung selama dua hari, 7–8 Juli 2025, sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun ke-18 PSBI.

    Turut hadir dalam acara ini, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana serta para tokoh nasional dan daerah dari keluarga besar Simbolon di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bawaslu Pangkalpinang perketat pengawasan ijazah calon peserta pilkada

    Bawaslu Pangkalpinang perketat pengawasan ijazah calon peserta pilkada

    Pangkalpinang (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperketat pengawasan verifikasi ijazah bakal calon peserta Pilkada Ulang 2025 untuk memastikan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan.

    “Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya pemalsuan dokumen serta menjaga integritas proses pemilu,” kata Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang Imam Ghozali di Pangkalpinang, Senin.

    Pengawasan difokuskan pada proses verifikasi administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang khususnya terhadap ijazah yang dilampirkan oleh para bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang mendaftar sebagai calon peserta Pilkada Ulang 2025.

    Bawaslu melakukan pengawasan secara melekat dan berkoordinasi dengan instansi pendidikan, termasuk Dinas Pendidikan, sekolah asal atau SMA dan lembaga pendidikan tinggi serta Kementerian Pendidikan Tinggi.

    “Penelitian keabsahan ijazah bakal calon merupakan salah satu tahapan penting pada pilkada,” ujarnya.

    Pada pelaksanaan Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang akan diikuti empat pasang, mereka merupakan lulusan sekolah dan perguruan tinggi, untuk itu Bawaslu secara aktif melakukan penelusuran dan klarifikasi ke instansi penerbit ijazah untuk memastikan keaslian dokumen.

    Sebagai bentuk pencegahan, Bawaslu telah menugaskan jajaran untuk melakukan pengawasan ke beberapa tempat pendidikan para bakal calon peserta untuk memastikan keabsahan ijazah tersebut.

    “Kami menurunkan tim untuk melakukan pengawasan melekat pada verifikasi ijazah ini ke beberapa SMA dan perguruan tinggi di dalam Kota Pangkalpinang maupun di luar daerah hingga ke Kementerian sebagai bentuk pencegahan dalam memastikan seluruh dokumen calon telah diverifikasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

    Bawaslu menegaskan komitmen untuk memastikan setiap tahapan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan.

    Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenlu: BRICS jadikan NDB opsi bantu negara-negara berkembang

    Wamenlu: BRICS jadikan NDB opsi bantu negara-negara berkembang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Christiawan Nasir menyampaikan negara-negara anggota BRICS bersepakat menjadikan New Development Bank (NDB) sebagai salah satu opsi membantu negara-negara berkembang mengatasi masalah-masalah pembiayaan pembangunan.

    Arrmanatha, saat ditemui pada sela-sela kegiatannya mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro, Minggu (6/7) malam waktu Brazil, menjelaskan NDB dibentuk atas inisiatif BRICS agar negara-negara berkembang dapat mengatasi masalahnya sendiri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

    “Karena memang selama ini reform khususnya di dalam konteks Bretton Woods Institutions itu sangat lambat. Oleh karena itu, BRICS mengambil inisiatif untuk membentuk NDB. Jadi, itu adalah salah satu opsi agar negara-negara berkembang bisa meng-address sendiri permasalahan-permasalahan pembangunannya, pembiayaan-pembiayaan pembangunannya sendiri. Jadi, itulah beberapa reform yang dicoba terus didorong oleh BRICS dan negara-negara berkembang,” kata Wamenlu Arrmanatha Nasir.

    Bretton Woods Institutions yang disebut Arrmanatha merujuk kepada IMF dan Bank Dunia.

    Dalam hari pertama pertemuan puncak BRICS, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan harapannya manfaat NDB untuk negara-negara berkembang dapat ditingkatkan.

    Indonesia resmi bergabung dengan NDB pada 25 Maret 2025 setelah Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden NDB Dilma Vana Rousseff di Istana Merdeka, Jakarta. Keputusan gabung NDB diumumkan oleh Presiden Prabowo sekitar tiga bulan setelah Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga mendampingi Presiden Prabowo di Rio de Janeiro, menjelaskan NDB saat ini terlibat membiayai 120 proyek pembangunan dengan total nilai mencapai 39 miliar dolar AS atau sekitar Rp633,24 triliun.

    Proyek-proyek pembangunan itu fokus pada sektor pengembangan energi bersih, infrastruktur, ekonomi hijau, dan inovasi-inovasi yang mendukung prinsip berkelanjutan (sustainability).

    Presiden Prabowo hadir untuk pertama kalinya dalam KTT BRICS sebagai anggota penuh BRICS.

    Menko Airlangga, Wamenlu Arrmanatha, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Sekretaris Kabinet mendampingi Presiden Prabowo menghadiri KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, pada 6–7 Juli 2025.

    Dalam acara pembukaan KTT, Presiden Lula pun menyambut secara khusus kehadiran Presiden Prabowo.

    KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro dihadiri para pendiri BRICS, yaitu Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Perdana Menteri China Li, kemudian perwakilan dari anggota penuh lainnya, yaitu Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbouly, Presiden Uni Emirat Arab Khalid bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Aragchi.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.