Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • BNN perkuat Desa Bersinar di Garut untuk cegah narkoba

    BNN perkuat Desa Bersinar di Garut untuk cegah narkoba

    “BNN tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada penguatan komunitas, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai garda terdepan pencegahan,”

    Garut (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkuat program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, sebagai bagian dari komitmen nasional dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN).

    Kepala BNN Komjen Pol. Marthinus Hukom menegaskan bahwa persoalan narkoba bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga ancaman serius terhadap ketahanan nasional.

    “BNN tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada penguatan komunitas, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai garda terdepan pencegahan,” kata Marthinus saat menghadiri kegiatan penguatan program Desa Bersinar di Kabupaten Garut, Rabu.

    Marthinus mengungkapkan Desa Sancang dipilih sebagai lokus utama penguatan P4GN karena posisinya yang strategis di pesisir selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tasikmalaya.

    Dengan garis pantai sepanjang 12,76 kilometer dan jumlah penduduk lebih dari 7.000 jiwa, desa ini menjadi titik rawan penyelundupan narkotika melalui sejumlah pelabuhan tikus seperti Cipangkis, Cibako, dan Cipanglembuan.

    “Saya ingin sampaikan bahwa narkoba hari ini masuk ke Indonesia rata-rata hampir 90 persen masuk lewat jalur pantai. Beberapa tahun yang lalu, kita pernah menangkap, menyita lebih dari satu ton narkoba di wilayah sini,” katanya.

    Dia mengatakan berbagai intervensi telah dilakukan BNN di Desa Sancang, termasuk pembentukan relawan antinarkoba, agen pemulihan, hingga kelompok kerja berbasis komunitas.

    “Edukasi dan sosialisasi dilakukan melalui pendekatan keagamaan, tradisi lokal seperti Hajat Laut dan khutbah Jumat, serta kegiatan pendidikan di sekolah,” katanya.

    Lebaih lanjut, pemetaan wilayah rawan dan deteksi dini secara berkala juga menjadi bagian dari strategi untuk memastikan efektivitas program Desa Bersinar.

    “Keberhasilan program P4GN sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif membangun desa tangguh dan bersih narkoba,” ujar Marthinus.

    Marthinus berharap, intervensi di Desa Sancang, Kabupaten Garut dapat menjadi model nasional dalam membangun ketahanan komunitas terhadap ancaman narkoba berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan warga.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UGM minta kematian diplomat muda Kemlu RI diusut tuntas

    UGM minta kematian diplomat muda Kemlu RI diusut tuntas

    “Jika meninggalnya almarhum yang nampak tidak wajar, perlu diusut tuntas. Ini demi kemanusiaan dan tanggung jawab perlindungan negara pada warganya,”

    Yogyakarta (ANTARA) – Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta agar kasus kematian seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Arya Daru Pangayunan alias ADP yang juga alumnus Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (HI) UGM diusut tuntas karena dinilai tidak wajar.

    “Jika meninggalnya almarhum yang nampak tidak wajar, perlu diusut tuntas. Ini demi kemanusiaan dan tanggung jawab perlindungan negara pada warganya,” ujar Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sujito dalam keterangan di Yogyakarta, Rabu.

    UGM menyampaikan duka cita atas kepergian ADP yang dinilainya sebagai sosok alumni berprestasi dengan karier baik sebagai diplomat.

    “Tentu kita kehilangan sosok alumni berprestasi, alumni Hubungan Internasional Fisipol UGM yang memiliki karier yang baik. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya,” kata Arie.

    Keluarga besar Departemen Ilmu Hubungan Internasional (DIHI) Fisipol UGM juga turut menyampaikan duka cita atas wafatnya Arya Daru Pangayunan.

    Ketua DIHI Fisipol UGM Nur Rachmat Yuliantoro menyebut almarhum sebagai salah satu sosok kebanggaan bagi komunitas akademik HI.

    ADP merupakan alumnus S-1 Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2005 UGM.

    “Dikenal sebagai diplomat yang andal, Daru adalah kebanggaan kita semua. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi-Nya, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan,” ujarnya.

    Sebelumnya, seorang pria berinisial ADP (39) yang diketahui sebagai diplomat Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di sebuah indekos dengan kondisi kepala terlilit lakban. Korban ditemukan oleh penjaga kost yang berada di lokasi kejadian.

    Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha menyebut staf Kemlu RI itu selama ini bertugas menangani isu-isu yang berkaitan dengan pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

    Ia mengatakan Kemlu RI sudah menyerahkan kasus kepada pihak yang berwenang dan menyatakan mendukung proses yang tengah dilakukan kepolisian.

    “Kami tidak ingin berspekulasi, kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian,” tegas Judha.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi IV: Praktik ilegal sebabkan kontribusi sektor perikanan minim

    Komisi IV: Praktik ilegal sebabkan kontribusi sektor perikanan minim

    Jakarta (ANTARA) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai maraknya praktik penangkapan ikan ilegal alias illegal fishing menjadi salah satu faktor yang menyebabkan minimnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pembangunan nasional.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto menyebutkan dari praktik penangkapan ikan ilegal, ditaksir telah terjadi kerugian negara kurang lebih Rp13 triliun dalam kurun waktu 2020-2025 dan terdapat pula penyelundupan hasil laut atau ekspor ilegal, sehingga berdampak secara sistematik terhadap kontribusi sektor kelautan dan perikanan.

    “Maraknya praktik illegal fishing dan penyelundupan hasil laut yang selalu terjadi berdampak terhadap minimnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan PDB nasional dan PNBP,” kata Panggah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Maka dari itu, ia meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus fokus dan merumuskan berbagai langkah strategis melalui program kebijakan yang meminimalisir praktik penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur (Illegal Unreported and Unregulated Fishing/IUUF) yang selalu terjadi.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 2,29 persen pada triwulan I-2025, turun dari kontribusi sebesar 2,33 persen pada triwulan I-2024.

    Panggah menambahkan bahwa hal tersebut juga terlihat pada pertumbuhan sektor perikanan yang hanya sebesar 2,25 persen pada triwulan pertama tahun ini, menurun dibandingkan pertumbuhan 3,49 persen pada triwulan pertama tahun lalu.

    Sementara itu, volume ekspor perikanan tercatat hanya 0,43 juta ton pada triwulan I-2025, sedangkan nilai realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP periode Juni 2025 hanya mencapai sebesar Rp975,74 miliar

    Untuk itu, menurut dia, kontribusi sektor KKP terhadap pembangunan nasional masih minim dibandingkan dengan potensi yang dimiliki, yakni sumber daya alam (SDA) kelautan dan perikanan yang melimpah, baik tangkap maupun budidaya.

    Dengan demikian, wakil ketua komisi yang membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan itu berpendapat ada sesuatu yang perlu dicermati dalam kebijakan dalam mendorong produktivitas sektor kelautan dan perikanan

    “Kita memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, tetapi kontribusi sektor ini sangat minim pada triwulan I tahun 2025. Ini ada yang salah dan perlu ditata kembali untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor KKP secara maksimal,” ujarnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran harap kopdes naungi pedagang dan produsen kain lurik di Klaten

    Gibran harap kopdes naungi pedagang dan produsen kain lurik di Klaten

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berharap kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dapat menjadi wadah untuk menaungi pedagang dan produsen kain lurik di Desa Mlese, Klaten, Jawa Tengah.

    “Harapannya nanti Koperasi Merah Putih ini bisa menaungi pedagang-pedagang, produsen-produsen yang ada di desa ini,” ujar Gibran usai meninjau sentra kain lurik di Desa Mlese, Klaten, Jawa Tengah, Rabu.

    Sebagaimana rekaman video yang diterima di Jakarta, Rabu, Gibran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto pada pekan depan dijadwalkan berkunjung ke Klaten, Jawa Tengah untuk meresmikan Kopdes Merah Putih.

    “Kebetulan minggu depan Pak Presiden Prabowo juga berkunjung ke Klaten untuk meresmikan, melaunching Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

    Wapres juga mendorong pelibatan generasi muda dalam pengembangan produk melalui pengemasan, desain, dan strategi pemasaran digital agar dapat menjangkau pasar nasional melalui platform perdagangan elektronik (e-commerce).

    “Dan jangan lupa harus masuk ke e-commerce biar lebih menasional nanti,” ujar Gibran.

    Wapres menyebut bahwa Desa Mlese dikenal sebagai sentra produksi kain lurik secara turun-temurun selama empat generasi.

    Dalam kunjungannya tersebut, dirinya meninjau proses produksi kain lurik mulai dari tahap pewarnaan hingga menjadi produk akhir.

    “Kita bisa lihat tadi proses dari awal, pewarnaan, sampai akhir menjadi kain, rumit sekali. Dan harus kita apresiasi kerja keras dari ibu-ibu, bapak-bapak produsen lurik yang ada di desa ini,” ujarnya.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dijadwalkan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah, pada 19 Juli 2025.

    “Insyaallah, tanggal 19 Juli di Klaten akan di-launching oleh Bapak Presiden lebih kurang 80.000 ribu Kopdes yang sudah berbadan hukum dan ada sekitar 130 mockup (percontohan) sudah siap,” kata Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7).

    Yandri menyampaikan bahwa pengembangan Kopdes Merah Putih merupakan salah satu wujud intervensi kebijakan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membangun desa serta mengembangkan koperasi dan UMKM.

    Pengembangan Kopdes itu, kata dia, diharapkan dapat memberdayakan ekonomi lokal serta meningkatkan daya saing dan kemandirian finansial.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta pejabat Sekretariat Badan Otsus berkantor di Papua

    Anggota DPR minta pejabat Sekretariat Badan Otsus berkantor di Papua

    “Dengan berkantor di Papua, pejabat Badan Otsus yang ditunjuk bisa lebih dekat dengan persoalan masyarakat dan langsung turun tangan jika ada permasalahan yang perlu penanganan cepat,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta agar ada pejabat tinggi Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang ditempatkan berkantor di Papua agar lebih cepat menangani berbagai permasalahan dan persoalan masyarakat di sana.

    “Dengan berkantor di Papua, pejabat Badan Otsus yang ditunjuk bisa lebih dekat dengan persoalan masyarakat dan langsung turun tangan jika ada permasalahan yang perlu penanganan cepat,” kata Indrajaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia menilai penyelesaian persoalan Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM), peningkatan layanan pendidikan, dan akses kesehatan yang merata.

    “Papua butuh perhatian yang berkelanjutan, bukan hanya simbolik. Kehadiran pejabat tinggi secara langsung di sana bisa menjadi langkah nyata bahwa negara hadir untuk semua warganya, termasuk saudara-saudara kita di Papua,” ujarnya.

    Menurut dia, selain pembangunan fisik dan infrastruktur, pemerintah juga harus memberi prioritas pada pembangunan manusia dan kualitas hidup masyarakat Papua.

    Dia memandang dengan adanya pejabat tinggi yang berkantor di Papua maka koordinasi lintas kementerian dan lembaga pun diyakini akan lebih efektif dalam merespons kebutuhan daerah secara cepat dan tepat.

    “PKB mendukung penuh upaya-upaya pemerintah yang menunjukkan keberpihakan kepada daerah-daerah tertinggal, termasuk Papua. Ini adalah langkah awal yang harus diikuti dengan kebijakan konkret dan keberlanjutan,” tuturnya.

    Dia juga meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yaitu Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    Legislator itu mengingatkan agar pemerintah harus melakukan pemantauan secara serius terhadap pengembangan empat provinsi tersebut.

    Indrajaya juga mendukung rencana pemerintah yang akan menetapkan empat DOB Papua menjadi proyek strategis nasional (PSN), sebagaimana yang disampaikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Rapat Kerja (Raker) Panja Evaluasi Empat DOB Provinsi Papua Komisi II DPR RI bersama pemerintah, Rabu (2/7).

    “Kami sangat dukung rencana itu sehingga proses pembangunan bisa lebih cepat. Karena membangun Papua ini banyak kendala,” tuturnya.

    Dia menyebut apabila nantinya empat DOB Papua tersebut ditetapkan sebagai PSN maka pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, peningkatan pendidikan, dan layanan kesehatan bisa semakin ditingkatkan.

    “Dengan menjadi PSN, maka persoalan SDM, pendidikan, pembangunan infrastruktur dan ketertinggalan bisa cepat teratasi,” kata dia.

    Adapun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa penugasan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin percepatan pembangunan Papua, tidak berarti Wapres harus berkantor di Papua.

    Dia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dipimpin atau diketuai oleh Wakil Presiden. Sehingga, dia pun meluruskan bahwa penugasan itu bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali melakukan rapat koordinasi, beliau akan berkunjung ke sana atau bahkan mungkin sempat berkantor di sana, ya tidak ada masalah juga,” kata Prasetyo usai rapat anggaran dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhan RI gandeng Singapura kerja sama patroli udara

    Kemenhan RI gandeng Singapura kerja sama patroli udara

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Singapura menjalin kerja sama bidang militer, khususnya patroli wilayah udara bersama.

    Kerja sama itu terjalin ditandai dengan pertemuan antara Sekjen Kemenhan RI Letjen TNI Tri Budi Utomo dengan Menteri Pertahanan Singapura Chan Chun Sing, di Markas Kementerian Pertahanan Singapura, Selasa (8/7).

    Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menjelaskan, ada beberapa poin kerja sama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

    “Pertemuan menyepakati sejumlah langkah strategis, termasuk rencana pelaksanaan patroli udara terkoordinasi dan penyelenggaraan DCC ke-3 di Jakarta,” kata Frega saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Tidak hanya itu, kedua belah pihak juga membuka kesempatan untuk bekerja sama di bidang latihan militer, pelatihan prajurit hingga pertukaran teknologi perang.

    Frega memastikan dengan adanya kerja sama ini, kekuatan militer Indonesia akan semakin kuat dalam menjaga keamanan di kawasan.

    Tidak hanya itu, Frega memastikan kerja sama ini juga akan mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal tangani masalah Papua, Gibran: Saya siap ditugaskan ke mana pun

    Soal tangani masalah Papua, Gibran: Saya siap ditugaskan ke mana pun

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan dirinya siap untuk menjalankan tugas memimpin percepatan pembangunan di Papua.

    “Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun, dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua,” ujar Gibran di Klaten, Jawa Tengah, Rabu.

    Sebagaimana rekaman video yang diterima di Jakarta, Rabu, Gibran mengatakan bahwa penugasan dirinya tersebut merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.

    Gibran menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam isu Papua bukanlah hal yang baru.

    Wapres menyampaikan bahwa jajaran di Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang berada di bawah koordinasinya sudah kerap menjalankan berbagai kegiatan di Papua.

    Di antaranya mengirimkan alat sekolah, laptop, dan melakukan pengecekan kesiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah di Papua, seperti Sorong dan Merauke.

    Wapres juga menegaskan bahwa dirinya siap menjalankan tugas tersebut kapan pun dan di mana pun.

    “Kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun. Dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya. Kita siap, kita siap,” ucap Gibran.

    “Misalnya, keppres-nya (keputusan presiden) belum keluar pun saya juga siap kapan pun,” imbuhnya.

    Mengenai teknis pelaksanaan tugas, Gibran menyebut dirinya fleksibel dalam hal lokasi kerja.

    Wapres mengatakan dirinya dapat berkantor di mana saja, baik di Jakarta, Ibu Kota Nusantara (IKN), maupun di Papua.

    “Kalau saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, di Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten di Jawa Tengah. Ini kita di mana pun kita jadikan kantor,” ucap Gibran.

    Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan komitmen sebagai pembantu presiden yang harus sering turun ke daerah, berdialog dengan berbagai pihak, serta membuka ruang untuk masukan dan evaluasi.

    “Karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi apapun itu. Jadi, bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua, tetapi di Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

    Hal tersebut menjelaskan lebih lanjut pernyataannya mengenai penugasan Wapres dalam percepatan pembangunan Papua yang disampaikan saat acara penyampaian Laporan Tahunan Komnas HAM pada Rabu (2/7).

    “Tidak mungkin Wakil Presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media,” kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Yusril mengungkapkan bahwa Wapres Gibran memang mendapat tugas untuk mempercepat pembangunan di Papua, yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

    Dalam Pasal 68A UU Otsus Papua tersebut, diatur tentang keberadaan Badan Khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otsus Papua.

    Dikatakan bahwa Badan Khusus itu telah dibentuk Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022, namun berbagai aturan terkait dengan pembentukan badan tersebut bisa saja direvisi sesuai kebutuhan untuk lebih mempercepat pembangunan Papua.

    Yusril menjelaskan bahwa Badan Khusus Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai Wapres dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan satu orang wakil dari tiap provinsi yang ada di Papua.

    Disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai badan itu akan diatur dengan peraturan pemerintah (PP), di mana terdapat kemungkinan struktur sekretariat dan personalia pelaksana badan yang sudah ada ditata ulang dengan PP sesuai kebutuhan dan perkembangan.

    Dengan demikian, sambung Yusril, yang berkantor di Papua merupakan kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai Wakil Presiden tersebut.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ATR/BPN telah cabut sekitar 400 SHM di TN Tesso Nilo

    Kementerian ATR/BPN telah cabut sekitar 400 SHM di TN Tesso Nilo

    “Sekarang yang sudah dicabut hampir 400-an SHM, terutama yang memang murni tumpang tindih dengan kawasan hutan,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mencabut sekitar 400 sertifikat hak milik (SHM) di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau.

    “Sekarang yang sudah dicabut hampir 400-an SHM, terutama yang memang murni tumpang tindih dengan kawasan hutan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

    Nusron mengatakan bahwa sejatinya total SHM di TNTN yang ditemukan pihaknya adalah sebanyak 1.758. Lalu, hingga kini sebanyak sekitar 400 SHM telah berhasil dicabut.

    Dalam upaya pencabutan SHM, dia mengaku menemui hambatan, yakni sebagian SHM yang bertempus 1999–2006 merupakan hasil surat keputusan (SK) Reforma Agraria dari bupati setempat, terutama Bupati Indragiri Hulu.

    Maka dari itu, Kementerian ATR/BPN sedang berkoordinasi dengan bupati setempat untuk mengevaluasi dan mencabut SK Reforma Agraria.

    “Kalau SK-nya dicabut, nanti otomatis SHM-nya akan kami cabut,” ujarnya.

    Sementara itu, Wadan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Brigjen TNI Dodi Triwinarto mengatakan bahwa permukiman ilegal yang berada di kawasan TNTN sebagian besar merupakan bangunan semi-permanen.

    “Rumah-rumah ini tidak semuanya terhuni, rumah-rumah semi-permanen. Namun, ada juga yang permanen, tapi tidak banyak,” katanya.

    Selain itu, masyarakat yang menempati kawasan TNTN adalah pekerja kasar.

    “Mereka yang di dalam TNTN ini hanya pekerja kebun, hanya pesuruh, bukan yang punya. Mereka yang hidup yang kurang lebih punya KTP ganda,” ujarnya.

    Adapun saat ini, Satgas PKH telah berhasil 81.793 hektare lahan kawasan TNTN.

    Lahan yang telah dikuasai tersebut akan dikembalikan sesuai fungsinya menjadi hutan.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kabaharkam: Waspadai narkoba masuk pedesaan

    Kabaharkam: Waspadai narkoba masuk pedesaan

    “Narkoba ini bahaya, di desa yang tergoda bukan warga saja, tapi aparat desa,”

    Garut (ANTARA) – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengingatkan semua elemen masyarakat untuk mewaspadai narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya (narkoba) masuk ke pedesaan karena bisa membahayakan diri sendiri dan mengganggu keamanan.

    “Narkoba ini bahaya, di desa yang tergoda bukan warga saja, tapi aparat desa,” kata Fadil saat acara Penguatan Program Desa Bersinar Menuju Garut Tangguh Bersinar di Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu.

    Ia menuturkan jajarannya selama ini terus melakukan berbagai upaya untuk memberantas peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di seluruh daerah termasuk antisipasi masuk ke wilayah pedesaan.

    Menurut dia narkoba memiliki daya tarik yang bisa jadi lebih “cantik” daripada perempuan, sehingga siapa saja semua kalangan masyarakat bisa tergiur menyalahgunakan narkoba.

    “Sudah terjerat itu akan menjadi masalah besar,” katanya.

    Ia berharap pedesaan di Kabupaten Garut, khususnya Desa Sancang yang saat ini digelar acara Penguatan Program Desa Bersinar Menuju Garut Tangguh Bersinar agar tidak ada yang menyalahgunakan narkoba.

    Apabila narkoba sudah masuk ke kalangan masyarakat pedesaan, kata dia, dampaknya tidak hanya merusak dirinya sendiri, tapi juga menimbulkan persoalan gangguan keamanan di lingkungannya, salah satunya marak pencurian.

    Mereka yang ketergantungan narkoba, kata dia, untuk memenuhi kebutuhannya akan melakukan berbagai cara termasuk mencuri barang yang dapat dijual dan uangnya dibelikan narkoba.

    “Sudah ditangkap pelakunya, kenapa maling karena ketergantungan narkoba,” kata mantan Kapolda Metro Jaya itu.

    Ia menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian seperti Bhabinkamtibmas yang hadir di pedesaan untuk bersinergi dan harmonis bersama masyarakat untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

    Fadil optimistis adanya program saat ini yang digelar di pelosok daerah Garut tidak hanya sekadar slogan tapi menjadi gerakan besar bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk menolak narkoba.

    “Kebersamaan dan kolaborasi yang kuat maka kita akan dapat menyelamatkan generasi bangsa,” katanya.

    Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Komjen Pol Marthinus Hukom menambahkan, desa harus bersih dari narkoba untuk menuju Garut tangguh melawan berbagai ancaman narkoba.

    Ia menyampaikan persoalan narkoba saat ini tidak seperti dulu yang lebih banyak dan mudah beredar di kalangan perkotaan dan yang memiliki banyak uang, saat bisa bisa menyasar masyarakat di kampung-kampung.

    “Hari ini menyasar seluruh masyarakat sampai ke kampung-kampung,” katanya.***2***

    Pewarta: Feri Purnama
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Macron tiba di Inggris untuk kunjungan kenegaraan

    Presiden Macron tiba di Inggris untuk kunjungan kenegaraan

    Selasa, 8 Juli 2025 23:36 WIB

    Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Raja Inggris Charles memeriksa Pasukan Kehormatan di Kastil Windsor saat kunjungan kenegaraan di Windsor, Inggris, Senin (8/7/2025). ANTARA FOTO/REUTERS/Dylan Martinez/rwa.

    Raja Inggris Charles berbincang dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat menghadiri upacara penyambutan di Kastil Windsor, Inggris, Senin (8/7/2025). ANTARA FOTO/REUTERS/Dylan Martinez/rwa.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron (tengah) bersama istri Brigitte Macron mengunjungi Westminster Abbey di London, Inggris, Senin (8/7/2025). ANTARA FOTO/REUTERS/Chris J.Ratcliffe/rwa.

    Pangeran William (ketiga kiri) dan Putri Wales Catherine (kanan) menyambut Presiden Prancis Emmanuel Macron (kiri) dan istrinya Brigitte Macron (kedua kanan) setibanya di RAF Northolt, London, Inggris, Senin (8/7/2025). ANTARA FOTO/REUTERS/Gonzalo Fuentes/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.