Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Komisi X: Peluncuran GSMS dan BBM 2025 perkuat ekosistem seni budaya

    Komisi X: Peluncuran GSMS dan BBM 2025 perkuat ekosistem seni budaya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan peluncuran program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) dan Belajar Bersama Maestro (BBM) tahun 2025 oleh Kementerian Kebudayaan menandai komitmen kuat negara dalam memperkuat karakter bangsa melalui pendidikan budaya dan seni.

    “Program GSMS dan BBM merupakan langkah konkret menghadirkan ruang ekspresi, apresiasi, sekaligus edukasi seni bagi generasi muda. Melalui kehadiran para seniman dan maestro langsung ke lingkungan pendidikan, kita sedang menanamkan nilai-nilai luhur budaya secara nyata dan menyenangkan,” kata Hetifah di Jakarta, Rabu.

    Ia juga secara khusus memberikan apresiasi kepada Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang turut hadir dan meresmikan peluncuran, serta kepada Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan, atas konsistensinya mendorong pelestarian budaya lewat pendekatan pendidikan.

    “Kolaborasi antara dunia seni dan dunia pendidikan ini bukan sekadar program tahunan, tapi sebuah gerakan strategis untuk membentuk generasi yang kreatif, berkarakter, dan memiliki akar budaya yang kuat,” ujar legislator asal Kalimantan Timur tersebut.

    Lebih lanjut, Hetifah mendorong agar pelaksanaan GSMS dan BBM dapat diperluas dan dilakukan secara masif, khususnya di wilayah Kalimantan Timur, yang kini menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Sebagai kawasan yang akan menjadi etalase budaya Indonesia, Kalimantan Timur harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program-program kebudayaan. Saya berharap GSMS dan BBM bisa menyentuh lebih banyak sekolah, sanggar, dan komunitas budaya di wilayah ini,” tegasnya.

    Hetifah juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas seniman, dan dunia pendidikan agar program ini berkelanjutan dan berakar kuat di masyarakat.

    “Investasi budaya adalah investasi masa depan. Anak-anak yang mengenal dan mencintai budayanya sejak dini akan tumbuh menjadi warga bangsa yang percaya diri, inklusif, dan kreatif,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar: RUU BPIP penting untuk implementasikan poin pertama Astacita

    Pakar: RUU BPIP penting untuk implementasikan poin pertama Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mendukung Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) untuk menjadi undang-undang yang dinilainya penting guna mengimplementasikan poin pertama dalam misi Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Adapun poin pertama Astacita berbunyi, “Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)”.

    “(Pancasila) Ini masuk Astacita yang pertama. Nah, karena yang pertama maka menjadi prioritas mutlak dan utama bagi pemerintahan ini untuk mendapat dukungan kelembagaan untuk menjalankan misi-misi Astacita yang pertama. Jadi dengan kata lain saudara-saudara ini undang-undang yang sangat penting dan mendesak,” kata Jimly.

    Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tentang penyusunan RUU BPIP dengan sejumlah pakar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia juga memandang penting kehadiran RUU BPIP sebab tak ada lagi lembaga yang memiliki peran dalam mengurus ideologi berbangsa dan bernegara selain BPIP.

    “Maka badan yang mengurus ini, saking pentingnya harus diatur dengan benar, seperti kejaksaan harus ada undang-undang sendiri, HAM harus ada undang-undang sendiri, badan ini juga harus diatur sendiri. Itu intinya,” katanya.

    Menurut dia, kelembagaan BPIP tidak cukup hanya didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukum sehingga perlu diatur sendiri dalam sebuah undang-undang.

    “Sungguh-sungguh ini lembaga penting sekali makanya memang harus dengan undang-undang. Kalau dulu dengan Keppres (Keputusan Presiden), enggak bisa. Enggak didengar orang. Perpres, enggak bisa. Harus dengan undang-undang. Idealnya undang-undang dasar, tapi tidak semua harus dengan undang-undang dasar,” tuturnya.

    Dia pun menekankan agar RUU tersebut nantinya harus dapat menguatkan tugas dan fungsi BPIP dalam memainkan peran substansi untuk mewujudkan ideologi Pancasila dalam semua aspek kehidupan.

    “Dan juga mempermudah dari pemerintahan sekarang mewujudkan Astacitanya, yang pertama itu,” ucapnya.

    Meski demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengingatkan agar BPIP tidak dibebankan dengan banyak tugas dan fungsi yang bersifat prosedural dalam RUU tersebut.

    Sebaliknya, dia memandang setidaknya ada empat fungsi penting BPIP yang perlu diakomodasi dalam RUU tersebut, yakni (1) fungsi penjabaran nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) koordinasi edukasi dan pembinaan; (3) pengarahan dan rekomendasi.

    “Saya ingin usulkan satu lagi, (4) fungsi pengawasan dan pengujian kebijakan,” kata Jimly.

    Diketahui, RUU BPIP telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.

    Sebelumnya, pada Rabu (25/6), Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya sepakat memasukkan RUU BPIP untuk disusun dalam masa sidang ini.

    Dia mengatakan saat ini alas hukum pembentukan BPIP belum cukup kuat karena hanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres), padahal keberadaan lembaga yang mengurus ideologi Pancasila harus diperkuat.

    “Dulu kan proses pembentukannya mulai dari UKP (Unit Kerja Presiden) berdasarkan Perpres gitu ya, nah terus kemudian ada Keppres, kemudian dibentuk lah badan,” kata Doli di kompleks parlemen, Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akhiri kunjungan di Brasil, Prabowo bertemu Lula di Istana Planalto

    Akhiri kunjungan di Brasil, Prabowo bertemu Lula di Istana Planalto

    Brasilia, Brasil (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengakhiri rangkaian kunjungan kenegaraannya ke Brasil dengan menggelar pertemuan bilateral bersama Presiden Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Presiden, Brasilia, Rabu.

    Pertemuan penting di Istana Planalto menjadi agenda tambahan dari kunjungan ke Brasil, usai KTT BRICS Rio De Janeiro 6-7 Juli 2025, dalam rangka mempererat hubungan antara Republik Indonesia dan Brasil.

    Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi bersama sejumlah delegasi Indonesia, yakni Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir.

    Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo akan diawali dengan upacara penyambutan resmi pada pukul 10.30 waktu setempat. Presiden disambut oleh Kepala Protokol Negara Brasil, sebelum kemudian melaksanakan inspeksi pasukan dan melewati jajar kehormatan bersama Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

    Upacara diwarnai dengan pengibaran bendera Merah Putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti pengibaran bendera Brasil.

    Setelah sesi foto keluarga kenegaraan, kedua pemimpin negara memasuki Istana Planalto untuk sesi perkenalan delegasi masing-masing.

    Kemudian, Presiden Prabowo menyaksikan parade militer dari balkon istana didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sementara itu, para menteri pendamping diarahkan menuju ruang pertemuan bilateral di lantai tiga istana.

    Agenda dilanjutkan dengan pertemuan tête-à-tête antara Presiden Prabowo dan Presiden Lula da Silva, sebelum keduanya memberikan pernyataan pers bersama.

    Setelah rangkaian seremoni selesai, delegasi Indonesia dijadwalkan menghadiri jamuan makan siang di sekitar kompleks istana.

    Presiden Prabowo dan delegasi dijadwalkan akan meninggalkan Brasilia pada Rabu sore, untuk melanjutkan agenda diplomasi ke negara lain.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Empat mantan anggota KKB di Sinak nyatakan setia ke NKRI

    Empat mantan anggota KKB di Sinak nyatakan setia ke NKRI

    Jayapura (ANTARA) – Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan mengatakan empat orang mantan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Rabu (9/7) menyatakan diri setia kepada NKRI.

    “Keempat mantan KKB merupakan anak buah dari Tenius Kuluwa dan Kelenak Murib. Mereka adalah Enden Tabuni, Erenus Tabuni, Yopi Tabuni dan Kilistu Murib,” kata Candra Kurniawan kepada ANTARA di Jayapura, Rabu.

    Dia mengatakan keempat orang mantan anggota KKB itu sebelumnya telah melaksanakan ikrar untuk setia kepada NKRI, di halaman kantor Koramil 1717-02/Sinak, Kabupaten Puncak, disaksikan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta TNI-Polri.

    Pelaksanaan ikrar, diawali doa dipimpin tokoh agama dan sambutan dari aparat keamanan, serta dilanjutkan penandatanganan surat ikrar kesetiaan kepada NKRI yang dilakukan keempat orang itu.
    Selain itu mereka juga mencium bendera Merah Putih.

    “Kita bersyukur karena semakin bertambah anggota KKB yang menyatakan kembali ke NKRI karena mereka sadar organisasi tersebut telah menjerumuskan dan membuat terpuruk pembangunan di Tanah Papua dengan melakukan berbagai aksi keji yang sangat bertentangan dengan norma-norma agama, adat, hukum dan HAM, serta kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MenPANRB pastikan Sekolah Rakyat berkelanjutan dan profesional

    MenPANRB pastikan Sekolah Rakyat berkelanjutan dan profesional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan Kementeriannya akan mengawal program Sekolah Rakyat agar bisa berjalan secara berkelanjutan dan profesional demi keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem dengan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mengakses pendidikan berkualitas.

    “Peran Kementerian PANRB ini harus dilaksanakan dengan baik untuk mendukung operasional sekolah rakyat agar benar-benar bisa dijalankan secara berkelanjutan dan profesional,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Tingkat Menteri terkait pembahasan Inpres No.8/2025 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat, Jakarta, Selasa (8/7).

    Dukungan yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 8/2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yaitu turut mengambil peran dalam penataan kelembagaan dan pemenuhan kebutuhan guru pada Sekolah Rakyat.

    Rini menyampaikan pada Inpres tersebut telah ditetapkan peran dan tanggung jawab lintas kementerian, yaitu Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian PANRB, Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama.

    Kementerian PANRB berperan sebagai instansi pendukung dalam dua hal, yaitu pada aspek kelembagaan dan SDM melalui penguatan organisasi yang dikoordinasikan Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kemensos serta fasilitasi rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan.

    Menurutnya, sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Sekolah Rakyat berada di bawah koordinasi Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial, bersama dengan Balai Diklat dan Politeknik Kesejahteraan Sosial yang sudah ada saat ini.

    “Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem kelembagaan Kementerian Sosial yang sudah memiliki jalur operasional, penganggaran, dan pembinaan SDM secara fungsional,” jelasnya.

    Sebagai penguatan kelembagaan, Sekolah Rakyat dirancang mengacu pada Permendikbud No. 6/2019, dengan mempertimbangkan lokasi dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan.

    “Sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 8/2025, saat ini telah diusulkan 200 Sekolah Rakyat dengan jenjang Pendidikan SMP, SMA, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi,” kata Rini.

    Sementara itu untuk pemenuhan kebutuhan guru, Kementerian PANRB bersama Kemendikdasmen berkolaborasi dalam pemenuhan Kebutuhan Guru pada Sekolah Rakyat.

    “Dengan demikian, peran Kementerian PANRB tidak hanya menfasilitasi pemenuhan guru, tetapi juga mengawal proses seleksi yang adil, terukur, dan sesuai dengan prinsip meritokrasi. Ini penting agar sekolah rakyat tidak hanya berdiri secara kelembagaan, tetapi juga memiliki guru yang kompeten dan sesuai kebutuhan lapangan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • K3 MPR rumuskan opsi strategis sikapi putusan MK soal pemisahan Pemilu

    K3 MPR rumuskan opsi strategis sikapi putusan MK soal pemisahan Pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI merumuskan sejumlah opsi strategis untuk menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2024 yang mewajibkan pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.

    Ketua K3 MPR RI Taufik Basari menegaskan bahwa putusan ini menimbulkan dilema konstitusional dan menuntut respons kelembagaan yang cermat dari MPR RI sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang mengubah UUD 1945.

    “Maka, sikap atau rekomendasi MPR atas kondisi dilematis ini harus mempertimbangkan kekuatan konstitusional yang dimilikinya,” kata Taufik dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan, dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah harus dilaksanakan secara terpisah, dengan rentang waktu minimal dua tahun dan maksimal dua setengah tahun antara keduanya.

    Pemilu nasional meliputi pemilihan DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan pemilu daerah meliputi DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah.

    Menurut dia, implementasi putusan ini dinilai menimbulkan dilema konstitusional. Di satu sisi, melaksanakan pemilu dengan pemisahan waktu sebagaimana amar putusan MK berpotensi melanggar ketentuan dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa pemilu harus dilaksanakan setiap lima tahun dan anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum.

    Di sisi lain, menurut dia, mengabaikan putusan MK juga berarti melanggar Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat.

    “Dua-duanya problematik. Jika dilaksanakan, maka bisa terjadi perpanjangan masa jabatan DPRD yang tak memiliki landasan konstitusional karena tidak dipilih oleh rakyat. Namun jika tidak dilaksanakan, berarti kita melanggar prinsip dasar bahwa putusan MK wajib dijalankan,” kata dia.

    Dia pun mendorong agar pimpinan MPR mengambil inisiatif untuk menggelar rapat konsultasi dengan DPR, Presiden, dan MK.

    Konsultasi tersebut, kata dia, dinilai penting untuk membahas berbagai opsi rekayasa konstitusi atau constitutional engineering yang memungkinkan sebagai respons atas putusan MK yang menuai kontroversi.

    Beberapa poin yang disiapkan antara lain mencakup skenario apabila terjadi gugatan kembali, kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), hingga langkah-langkah alternatif lainnya.

    “Nantinya, keputusan akan ditentukan berdasarkan opsi-opsi yang disepakati dalam forum konsultasi,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demokrat gelar retret untuk evaluasi dan persiapan Pileg-Pilpres 2029

    Demokrat gelar retret untuk evaluasi dan persiapan Pileg-Pilpres 2029

    Jakart (ANTARA) – Partai Demokrat menggelar retret untuk para kader di Pacitan, Jawa Timur, sebagai momentum kontemplasi, evaluasi, sekaligus pembaruan semangat perjuangan politik partai, termasuk persiapan menghadapi Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2029.

    “Kita tahu bahwa ini adalah babak baru bagi Indonesia setelah kita sukses berada dalam pemerintahan, setelah memenangkan Pemilihan Presiden 2024 lalu maka mari kita jadikan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya sebagai fase kebangkitan baru bagi Partai Demokrat, setelah satu dekade berada di luar pemerintahan,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

    Di hadapan kader peserta retret, AHY menekankan pentingnya membayangkan dan merencanakan masa depan bangsa dan partai dengan pandangan jangka panjang.

    Dia juga menekankan agar kader Partai Demokrat menyosialisasikan secara masif serta menyukseskan program kerja dan program strategis Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita perlu membayangkan perjalanan partai ini 10 hingga 20 tahun ke depan. Kita juga membayangkan arah perjalanan bangsa menuju 2045, sebagaimana sering kita glorifikasi,” tutur AHY.

    Menurut dia, menjawab tantangan masa depan membutuhkan upaya introspektif.

    “Retret ini menjadi ruang kontemplasi, ruang evaluasi, agar Partai Demokrat senantiasa relevan dengan dinamika zaman. Ia harus terus berdiri tegak, berjuang dengan hati nurani, dan menjadi kekuatan politik yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya,” ujar AHY.

    Lebih lanjut AHY menyerukan perlunya penyamaan visi partai. Ia menyebut Partai Demokrat harus terus berpegang teguh pada identitas sebagai partai nasionalis-religius, partai tengah, serta partai yang santun dan tegas.

    Dia turut menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga pendiri Partai Demokrat sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai.

    “Kami bersyukur dan berterima kasih atas keikhlasan dan ketulusan beliau yang bersedia terus menjadi mentor, pembimbing, dan ideolog kami. Pemikiran dan keteladanan beliau adalah sumber energi yang tak ternilai bagi seluruh kader,” ucapnya.

    AHY berharap retret menjadi sarana untuk menyegarkan semangat perjuangan, memperdalam nilai-nilai yang diperjuangkan partai, meneguhkan solidaritas politik, dan memperkuat rasa percaya diri kader dalam melangkah bersama menuju masa depan.

    “Semoga ini semua menyegarkan kembali semangat, memperdalam nilai perjuangan, meneguhkan persaudaraan politik, serta memupuk rasa percaya diri kami semua untuk melangkah bersama menatap masa depan,” katanya.

    Retret tersebut berlangsung pada Jumat hingga Minggu, 4–6 Juli 2025 dengan dihadiri oleh para menteri dari Partai Demokrat di Kabinet Merah Putih, jajaran anggota DPR RI, pengurus inti DPP, kepala daerah, dan ketua-ketua DPD Partai Demokrat di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri dorong pemda di Aceh lakukan terobosan perkuat PAD

    Kemendagri dorong pemda di Aceh lakukan terobosan perkuat PAD

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Aceh melakukan berbagai terobosan kreatif untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka membangun kemandirian fiskal, sehingga Pemda tidak terlalu mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.

    Hal itu disampaikan Tomsi pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025–2029 di Banda Aceh, Rabu.

    “Dengan demikian kita [perlu] berupaya terus mencari terobosan-terobosan kreatif untuk bisa menaikkan pendapatan asli daerah,” kata Tomsi.

    Kemendagri membagi kapasitas fiskal daerah dalam tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan rendah. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat ditandai oleh besarnya PAD yang melebihi jumlah dana transfer pemerintah pusat. Sementara kapasitas fiskal sedang dicirikan oleh PAD yang seimbang dengan dana transfer. Adapun kapasitas fiskal rendah ditunjukkan dengan PAD yang lebih kecil dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat.

    Berdasarkan data yang dikantongi Kemendagri, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh masih mengandalkan dana transfer pemerintah pusat, sehingga PAD perlu ditingkatkan. Ketergantungan ini membuat Pemda di Aceh turut terdampak ketika terjadi guncangan ekonomi di tingkat pusat.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan PAD adalah dengan mempercepat proses perizinan usaha.

    Tomsi mengimbau seluruh Pemda, termasuk di Provinsi Aceh, agar tidak menghambat proses perizinan dengan alur atau persyaratan pengajuan yang terlalu panjang.

    Di sisi lain, Tomsi juga mengingatkan Pemda di Provinsi Aceh agar mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Ia menegaskan bahwa belanja pemerintah dapat meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

    “Kalau uang tidak beredar maka ekonomi lesu, pasar juga lesu. Perputaran uang ini berdampak multiefek yang sangat besar,” jelasnya.

    Berdasarkan data Kemendagri, saat ini rata-rata realisasi pendapatan provinsi secara nasional sebesar 37,59 persen. Sementara itu, realisasi pendapatan Provinsi Aceh masih berada di angka 33,86 persen. Adapun realisasi belanja Provinsi Aceh tercatat sebesar 25,45 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi secara nasional sebesar 27,04 persen.

    “Ini yang kami harapkan dapat dilakukan percepatan untuk belanjanya,” tuturnya.

    Turut hadir dalam Musrenbang tersebut, antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, para bupati dan wali kota se-Provinsi Aceh, serta pejabat terkait lainnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banggar: Negara dunia jadi tumbal kepentingan AS atas kebijakan Trump

    Banggar: Negara dunia jadi tumbal kepentingan AS atas kebijakan Trump

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai 185 negara di dunia yang terkena kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) oleh Presiden AS Donald Trump, menjadi tumbal kepentingan negara adidaya tersebut.

    “Setiap negara dari 185 negara yang mendapatkan tarif sepihak atau istilah Trump, resiprokal, timbal balik, justru semua negara itu menjadi tumbal, tumbal kepentingan sepihak Amerika,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Sebab, kata dia, istilah tarif resiprokal yang digunakan Trump tersebut sejatinya hanya kamuflase dari kepentingan sepihak AS.

    “Kan tidak bisa ada istilah tarif resiprokal, kalau memang arti harfiah (bahasa) Indonesia, itu tarif timbal balik,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Padahal Amerika itu jadi besar, Amerika itu dihormati ketika pascaperang dunia kedua karena mau membangun bersama-sama, sekarang nampaknya Presiden Amerika mau membangun Amerika saja, negara lain dianggap nothing, dan itu bahaya.”

    Dia pun menyayangkan langkah AS di bawah kepemimpinan Trump yang dinilainya mengabaikan organisasi-organisasi internasional atas pemberlakuan tarif resiprokal tersebut.

    “Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat saat ini dengan kepemimpinan Donald Trump, itu nampaknya memang mengabaikan dengan sengaja organisasi internasional. PBB sudah tidak dianggap, World Bank sengaja dilemahkan, IMF sami mawon,” ujarnya.

    Menurut dia, jika AS terus menggunakan pendekatan antimultilateral maka negara-negara lain cenderung akan bersikap proteksionis demi menjaga kedaulatannya masing-masing.

    “Kalau begini ceritanya, maka kemudian setiap negara akan melakukan proteksionis terhadap negaranya sendiri dan pada saat yang sama negara yang kuat akan semena-mena,” ucapnya.

    Untuk itu, dia menyerukan pemerintah Indonesia agar menguatkan ketahanan ekonomi nasional dan percepatan deregulasi agar kian ramah terhadap investasi asing.

    Dia juga mendorong langkah negosiasi pemerintah itu tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip perdagangan dan tarif yang adil.

    “Bukan kemudian Amerika menggugat, kita yang digugat sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa terhadap kepentingan dan tidak pernah mengganggu kepentingan Amerika,” paparnya.

    Bahkan, lanjut dia, bila AS terus mengedepankan kepentingan sepihaknya atas kebijakan tarifnya tersebut maka bukan tidak mungkin blok ekonomi BRICS menjadi harapan bagi Indonesia maupun negara-negara lainnya.

    “Kalau ini berlanjut apa yang dilakukan oleh Amerika maka keberadaan BRICS menjadi keniscayaan. Bukan warning, kita memang pada akhirnya datang pada kesimpulan bahwa dunia sebelahnya memerlukan BRICS untuk katup pengaman. Tunggu World Bank tidak berbuat apa-apa, WTO diam, IMF nggak ada suaranya. Sekarang yang bisa menyuarakan itu kan BRICS, dan itu menjadi harapan jadinya,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan minta tambahan anggaran Rp 184 triliun untuk perkuat pertahanan

    Menhan minta tambahan anggaran Rp 184 triliun untuk perkuat pertahanan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pihaknya mengajukan anggaran kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 184 triliun untuk memperkuat kekuatan militer.

    Hal tersebut disampaikan Sjafrie dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu

    “Tambahan dana Rp 184 triliun. Kita usulkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas bahwa pagu indikatif yang diberikan kepada kita masih belum mencukupi kebutuhan prioritas,” kata Sjafrie kepada awak media usai menghadiri RDP dengan Komisi.

    Sjafrie mengatakan pagu indikatif yang diberikan Kementerian Keuangan belum cukup untuk memenuhi beberapa kebutuhan pertahanan.

    Salah satu kebutuhan krusial yang belum dapat dipenuhi jika mengandalkan pagu indikatif yakni pembinaan personel TNI di seluruh wilayah Indonesia.

    “Soal pembangunan kekuatan, kemudian perawatan personel, kesejahteraan personel yang tentunya akan digunakan oleh TNI serta juga akan digunakan oleh masing-masing markas besar angkatan untuk pembinaan kekuatan di lingkungan TNI,” kata Sjafrie

    Belum lagi, lanjut Sjafrie, biaya untuk perawat alat utama sistem senjata (alutsista) dan rencana pembelian alat-alat baru untuk memperkuat TNI.

    Sjafrie berharap permintaan tersebut bisa dipertimbangkan demi terwujudnya pertahanan Indonesia yang kuat.

    Dia juga memastikan anggaran tersebut akan dipakai dengan tepat sasaran sehingga serapannya pun tinggi dan bisa dipertanggungjawabkan.

    “Harga kedaulatan itu cukup tinggi nilainya,” kata Sjafrie.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.