Category: Antaranews.com Politik

  • Prabowo terima Grup Sistema Rusia, bahas farmasi hingga kapal listrik

    Prabowo terima Grup Sistema Rusia, bahas farmasi hingga kapal listrik

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Grup Sistema Rusia yang didampingi Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Gennadievich Tolchenov, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, membahas potensi kerja sama, mulai dari sektor farmasi hingga pengembangan kapal listrik.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani yang juga turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan ini merupakan kelanjutan dari kunjungan kerja pemerintah ke St. Petersburg, Rusia pada Juni lalu.

    “Melanjuti pertemuan yang di St. Petersburg pada bulan Juni ya, kurang lebih. Dan setelah itu, kita bertemu untuk mem-follow up beberapa kerja sama,” kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Rosan menyampaikan pertemuan itu dihadiri langsung oleh pemilik, CEO, serta jajaran direksi Grup Sistema yang merupakan salah satu konglomerasi terbesar di Rusia.

    Rosan menuturkan di sektor kesehatan, Grup Sistema memiliki jaringan rumah sakit hingga 160 unit serta menjadi salah satu perusahaan obat dan paten terbesar di Rusia.

    Grup tersebut, kata dia, telah melakukan pertemuan awal dengan Biofarma dan Kimia Farma di Bandung, Jawa Barat, dan akan melanjutkan pembahasan mengenai potensi kolaborasi pada tahap berikutnya.

    “Ini juga merupakan kerja sama yang sangat baik, terutama di bidang kesehatan, di bidang obat-obatan. Harapannya itu bisa menekan harga obat-obatan di Indonesia yang memang relatif masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya,” ucap Rosan.

    Selain itu, Rosan mengatakan pertemuan dengan Grup Sistema juga membahas peluang pengembangan kapal penumpang listrik berkapasitas sekitar 100 hingga 200 orang untuk layanan antarpulau.

    Perusahaan tersebut merupakan salah satu pelaku besar industri galangan kapal di Rusia dan menyampaikan rencana untuk membangun fasilitas manufaktur kapal listrik di Indonesia, termasuk menjajaki kerja sama dengan PT PAL.

    “Itu mereka juga pembicaraannya sudah mulai berjalan juga dan rencananya mereka juga akan membuat manufakturnya di sini,” kata Rosan.

    “Akan dikerjasamakan juga misal dengan PT PAL dan yang lain-lain,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Rosan mengatakan Grup Sistema juga meninjau peluang kerja sama di bidang perhotelan karena memiliki portofolio besar kepemilikan hotel di Rusia. Perusahaan tersebut menyatakan minat untuk bekerja sama dalam pengelolaan hotel di Indonesia.

    Di bidang pendidikan, konglomerasi tersebut berencana mengirim tenaga pengajar untuk mendukung program bahasa Rusia di sejumlah universitas di Indonesia.

    “Jadi ini satu perusahaan, ini satu grup. Tapi memang tadi kan lebih ke, dia lebih ke ini sih, obat-obatan ya, ke healthcare dan juga kepada galangan kapal yang berbasis listrik,” ucapnya.

    Rosan menyebut dalam pertemuan tersebut turut hadir Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, pertemuan tersebut turut membuka potensi kerja sama tambahan, termasuk bidang bubur kertas dan kertas.

    “Pak Hashim ada mengantarkan. Ya, pembicaraan juga untuk, potensi, mungkin mereka mau, karena mereka juga ternyata perusahaan terbesar untuk di Rusia ya, untuk ‘pulp and paper’. Itu juga mungkin salah satu yang ingin bekerja sama dengan perusahaan Indonesia, nanti kita hanya fasilitasi saja kalau itu,” kata dia.

    Terkait nilai investasi dari rangkaian peluang tersebut, Rosan mengatakan hal tersebut belum ditetapkan karena seluruh pembahasan masih berada pada tahap awal. Sistem perizinan seperti BPOM disebut juga tengah diproses oleh pihak Grup Sistema.

    “Jadi, karena ini masih, masih, kalau saya bilang early stage, jadi kita kan belum bisa ngasih angkanya berapa-berapanya. Tapi kelihatannya ini, sih, berjalan karena intensinya juga sangat, sangat, sangat baik,” kata Rosan.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN: Inovasi Expo 2025 bukti penguatan Inovasi Pentahelix Sulut

    BSKDN: Inovasi Expo 2025 bukti penguatan Inovasi Pentahelix Sulut

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Noudy R.P Tendean menegaskan, Riset dan Inovasi Expo 2025 di Sulawesi Utara menjadi bukti nyata semakin kokohnya ekosistem inovasi daerah yang melibatkan berbagai unsur pentahelix.

    “Dari momen ini kita melihat begitu banyak inovasi dari berbagai stakeholders. Dalam konteks pentahelix untuk pengembangan ekosistem inovasi, ini sudah nampak. Tantangannya kini adalah bagaimana Pemerintah Provinsi Sulut memfasilitasi, mendorong, dan memastikan inovasi-inovasi yang ada dapat diimplementasikan, bermanfaat, dan berkelanjutan,” kata Noudy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri Riset dan Inovasi Expo 2025 Manado, Sulawesi Utara.

    Dalam kesempatan itu, Noudy mengapresiasi hadirnya beragam inovasi yang lahir dari banyak komponen, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, hingga media.

    Menurutnya, Expo 2025 menjadi momentum penting yang menunjukkan bahwa kreativitas masyarakat Sulut terus tumbuh dan mampu menjawab tantangan pembangunan.

    Noudy turut menekankan pentingnya peran Litbang Provinsi Sulut sebagai leading sector dalam pengembangan ekosistem inovasi daerah. Dia mendorong Litbang untuk terus memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan guna memastikan inovasi tidak hanya berhenti pada ide, tetapi juga berkembang menjadi solusi nyata bagi masyarakat.

    “Dalam konteks kolaboratif governance, penguatan kolaborasi antar-stakeholders akan semakin memacu lahirnya inovasi baru dan ide kreatif dari seluruh komponen masyarakat di Sulawesi Utara,” ujarnya.

    Dirinya juga optimistis, dengan ekosistem inovasi yang terus tumbuh, Provinsi Sulawesi Utara memiliki peluang besar untuk masuk dalam kategori daerah sangat inovatif pada penilaian inovasi mendatang. Hal ini didukung oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, kesiapan lembaga daerah, dan terbentuknya ruang kolaborasi yang semakin solid.

    Di lain sisi, Noudy berharap agar hasil Riset & Inovasi Expo 2025 tidak hanya menjadi ajang unjuk karya, tetapi juga menjadi fondasi lahirnya inovasi lanjutan yang lebih berdampak bagi pembangunan daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi III DPR mulai susun RUU Penyesuaian Pidana pekan depan

    Komisi III DPR mulai susun RUU Penyesuaian Pidana pekan depan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI bakal mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana pada pekan depan guna mempersiapkan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan diberlakukan 2026.

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya bersama Kementerian Hukum sudah menggelar rapat secara internal pada Kamis ini untuk membahas penyusunan RUU tersebut.

    “Persiapan rapat hari Senin (24/11). Undang-Undang Penyesuaian Pidana,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej yang juga turut hadir dalam rapat itu menjelaskan bahwa RUU Penyesuaian Pidana adalah perintah dari Pasal 613 KUHP. Dalam jangka waktu tiga tahun setelah disahkan, KUHP baru harus disesuaikan antara Undang-Undang lainnya, termasuk hingga peraturan daerah.

    “Harus selesai. Kalau nggak, KUHP baru nggak bisa dilaksanakan,” kata Eddy.

    Dia menjelaskan bahwa RUU Penyesuaian Pidana hanya sedikit karena terdiri dari 35 pasal yang terbagi ke dalam tiga bab.

    “Bab,m satu, penyesuaian antara UU di luar KUHP, ini mengenai ketentuan pidana. Dua, penyesuaian Perda dengan KUHP nasional. Dan yang ketiga kan di KUHP ada beberapa typo, nah itu yang kita betulin,” katanya.

    Sebelumnya, Komisi III DPR RI segera berlanjut ke pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disetujui untuk menjadi undang-undang.

    Komisi III DPR RI pun berharap RUU itu bisa segera rampung di sisa waktu masa persidangan ini sebelum memasuki masa reses pada 10 Desember 2025.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Polkam RI perkuat literasi digital aparatur di Riau

    Kemenko Polkam RI perkuat literasi digital aparatur di Riau

    Pekanbaru, (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia memperkuat literasi digital aparatur di Provinsi Riau dengan tema Implementasi Kebijakan Media Massa Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S).

    Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Alpen dalam kegiatan di Pekanbaru, Kamis menegaskan bahwa peran aparatur negara dalam membangun persepsi publik melalui komunikasi digital.

    “Setiap tindakan dan komunikasi kita di media sosial dapat membentuk persepsi publik. Oleh karena itu, ASN, TNI, dan Polri harus menjadi teladan dalam berkomunikasi digital yang bertanggung jawab dan berintegritas,” katanya.

    Alpen juga menyoroti berbagai tantangan di ruang digital seperti disinformasi, provokasi, hingga “infodemic” yang berpotensi melemahkan ketahanan informasi nasional. Oleh karena itu, literasi digital yang kuat menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh aparatur negara.

    Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam bersama pemerintah daerah, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi, serta mitra strategis menyepakati sejumlah fokus penguatan, antara lain meningkatkan literasi digital aparatur dalam memverifikasi dan merespons informasi.

    Kegiatan ini dihadiri aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Riau, Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Agenda difokuskan untuk meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi publik yang kredibel dan bertanggung jawab.

    “Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah konkret guna memperkuat ketahanan informasi dan meningkatkan profesionalitas aparatur negara dalam menghadapi tantangan ekosistem digital yang terus berkembang,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi X DPR soroti kesenjangan pendidikan wilayah pedalaman Kaltim

    Komisi X DPR soroti kesenjangan pendidikan wilayah pedalaman Kaltim

    Evaluasi pendidikan melalui tes kemampuan akademik diperlukan bukan untuk membuat daerah tertinggal merasa rendah diri

    Samarinda (ANTARA) – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan kawasan pedalaman yang hingga kini masih sangat dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi masyarakat.

    “Problem utamanya adalah ketidaksetaraan antarwilayah karena data BPS memperlihatkan pemilik pendidikan tinggi hanya ada di kota-kota,” kata Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat berbicara di hadapan pegiat pendidikan Kaltim di Samarinda, Kamis.

    Ia mengungkapkan bahwa penduduk yang tinggal di wilayah desa dan pedalaman Kalimantan Timur umumnya masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar.

    Kondisi sosial ekonomi siswa terbukti berbanding lurus dengan capaian skor kemampuan akademik baik dalam literasi membaca maupun matematika.

    Pemerintah pusat kini berupaya memutus mata rantai kendala ekonomi tersebut melalui intervensi program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah.

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut mendukung upaya pemerataan akses tersebut melalui peluncuran program beasiswa “Gratispol” bagi para pelajar dan mahasiswa.

    Evaluasi pendidikan melalui tes kemampuan akademik diperlukan bukan untuk membuat daerah tertinggal merasa rendah diri.

    Pemetaan hasil evaluasi justru bertujuan memastikan strategi peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan secara setara di semua wilayah.

    “Masukan dari para guru dan kepala sekolah di daerah sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dirumuskan pusat benar-benar aplikatif di lapangan,” ungkap Hetifah.

    Kebijakan strategis yang disusun tanpa menyerap aspirasi daerah sering kali menimbulkan kegaduhan dan penolakan saat diimplementasikan.

    Pihaknya kini tengah menggodok revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional guna memperkuat landasan hukum bagi pemerataan layanan pendidikan nasional.

    “Revisi regulasi ini kami harapkan mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik daerah agar standar pendidikan di pedalaman bisa setara dengan di perkotaan,” demikian Hetifah.

    Pewarta: Ahmad Rifandi
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Jabar pastikan Rizki bukan korban TPPO di Kamboja

    Polda Jabar pastikan Rizki bukan korban TPPO di Kamboja

    “Yang bersangkutan sudah diamankan di KBRI Kamboja dan untuk kondisinya saat ini baik-baik saja. Bahwa dari keterangan yang kita dapatkan dari KBRI memang Rizki ini bukan sebagai korban TPPO, dan juga bukan kasus dari TPPO,”

    Bandung (ANTARA) – Kepolisian Daerah Jawa Barat memastikan bahwa Rizki Nurfadilah, pemuda asal Kabupaten Bandung bukan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.

    Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengungkapkan hal tersebut berdasarkan laporan resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, setelah sebelumnya Rizki disebut merupakan korban TPPO di Kamboja.

    “Yang bersangkutan sudah diamankan di KBRI Kamboja dan untuk kondisinya saat ini baik-baik saja. Bahwa dari keterangan yang kita dapatkan dari KBRI memang Rizki ini bukan sebagai korban TPPO, dan juga bukan kasus dari TPPO,” kata Hendra di Bandung, Kamis.

    Hendra mengungkapkan Rizki membuat pengakuan bohong kepada keluarganya serta publik untuk mendapatkan simpati.

    Dalam kenyataannya, kata dia, Rizki mendaftarkan diri melalui media sosial dan secara sadar menerima pekerjaan sebagai operator penipuan daring di Kamboja.

    “Dia sadar sendiri bahwa di akan menjadi scammer disana dengan gaji sekian. Dia hanya menduga enak atau tidak, tetapi berbicara kepada orang tuanya adalah sebagai pemain sepakbola di PSMS Medan,” kata dia.

    Hendra menambahkan proses pemulangan Rizki memiliki mekanisme khusus karena statusnya bukan korban TPPO. Polda Jabar tetap akan membantu koordinasi dengan KBRI.

    “Karena ini bukan korban TPPO, ada klausul tersendiri yang kita kembalikan dibantu oleh KBRI, tetapi nanti ada biaya. Nanti kita akan koordinasikan dengan pak Kapolda. Pak Kapolda support betul untuk pemulangan yg bersangkutan,” katanya.

    Ia mengatakan setibanya di Indonesia, Rizki akan dimintai keterangan mengenai kronologi keberangkatannya.

    “Ketika kembali nanti, akan kita mintai keterangan mulai dari proses dia berangkat hingga kejadian di sana,” ujar Hendra.

    Sebelumnya, pihak keluarga mengungkapkan Rizki sebelumnya diiming-imingi untuk mengikuti seleksi tim sepak bola PSMS Medan oleh seseorang yang dikenalnya melalui media sosial Facebook.

    Namun, alih-alih dibawa ke Medan, ia justru dibawa ke Kamboja dan dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring yang menyasar warga negara China.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo panggil Amran hingga Nanik S Deyang ke Istana

    Prabowo panggil Amran hingga Nanik S Deyang ke Istana

    “Soal becak listrik ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hingga Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

    Selain itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan dan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Saosa Mota juga turut merapat ke Istana memenuhi panggilan Presiden Prabowo.

    Nanik saat tiba di Istana mengatakan dirinya akan membahas mengenai becak listrik dan juga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Soal becak listrik ini,” kata Nanik.

    “Ya ada MBG lah,” imbuhnya.

    Saat disinggung mengenai jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Nanik menyebut hingga saat ini jumlahnya telah mencapai 14.320 unit.

    “SPPG sudah 14.320 per sore hari ini,” ucap dia.

    Terkait becak listrik, Presiden Prabowo telah meminta becak se-Indonesia menggunakan tenaga listrik atau motor listrik. Dengan demikian, pengemudi becak nantinya tidak lagi mengayuh secara manual.

    “Saya sudah siapkan nanti semua becak di seluruh Indonesia harus becak pakai motor listrik,” kata Prabowo, ketika pidato saat acara peluncuran penggunaan interactive flat panel (IFP) atau smartboard di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11).

    Prabowo juga sudah membagikan sekitar 1.000 unit becak listrik untuk penarik becak lansia di sejumlah kota di Pulau Jawa. Melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional bekerja sama dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), bantuan tersebut telah disalurkan antara lain 140 unit di Kendal, 100 unit di Demak, 100 unit di Jepara, 60 unit di Pati, 80 unit di Kudus, dan 100 unit di Rembang, Jawa Tengah.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNPT-Pertamina kolaborasi tingkatkan kesiapsiagaan kilang Balikpapan

    BNPT-Pertamina kolaborasi tingkatkan kesiapsiagaan kilang Balikpapan

    Kami bersinergi dan berkolaborasi untuk sama-sama membangun sistem supaya objek vital strategis ini terlindungi dari pada ancaman terorisme

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) memperkuat kolaborasi dalam melindungi objek vital nasional sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan di lingkungan Kilang PT KPI Balikpapan, Kalimantan Timur.

    Saat menghadiri kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Balikpapan, Senin (17/11), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menegaskan pentingnya berkolaborasi dalam meningkatkan kesiapsiagaan nasional, khususnya perlindungan objek vital dari potensi serangan terorisme.

    “Kami bersinergi dan berkolaborasi untuk sama-sama membangun sistem supaya objek vital strategis ini terlindungi dari pada ancaman terorisme,” kata Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Maka dari itu, penguatan kolaborasi dilakukan dengan menggelar kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan yang mengangkat tema Strategic Security Partnership for National Energy Resilience.

    Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kecintaan warga negara terhadap identitas nasional, sejarah, budaya, serta berbagai prinsip dasar negara Indonesia.

    Tujuannya, yakni untuk memupuk persatuan, memelihara keutuhan bangsa, dan memperkuat rasa nasionalisme di antara masyarakat.

    Eddy menjelaskan ancaman terorisme kini berkembang ke ranah fisik maupun siber. Karena itu, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi elemen penting untuk mencegah penyusupan paham radikal terorisme.

    Aset dan SDM, kata dia, perlu dijaga lantaran termasuk bagian utuh tidak terpisahkan yang sama-sama harus dilindungi dan ditingkatkan, sehingga serangan terorisme dapat dicegah sejak dini.

    Dukungan penuh pun datang dari pihak Pertamina. Manager Security PT KPI Rully Andyka menyampaikan kolaborasi strategis tersebut menjadi pilar penting dalam menjaga operasional energi nasional.

    “Harapan kami kegiatan ini akan semakin memperkuat semangat kolaborasi antara Pertamina dan BNPT dalam ekosistem pengamanan objek vital nasional sehingga operasi energi nasional berlangsung secara aman handal dan berkelanjutan,” ujar Rully.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Balikpapan Bambang Harimurti menekankan pentingnya wawasan kebangsaan bagi seluruh pekerja Pertamina sebagai garda terdepan menjaga energi nasional.

    “Kami sebagai insan Pertamina juga harus berpartisipasi menjaga keamanan kilang,” tutur Bambang.

    Dirinya berharap dengan sosialisasi wawasan kebangsaan yang diberikan bisa menggugah insan Pertamina kembali mengisi kembali kesadaran berbangsa dan bernegara serta menjaga aset bangsa.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan: TNI siap kirim pasukan ke Gaza di bawah naungan PBB

    Menhan: TNI siap kirim pasukan ke Gaza di bawah naungan PBB

    Morowali (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan TNI siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan mandat untuk pengiriman pasukan.

    “TNI sudah mempersiapkan satuannya untuk tugas-tugas perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Sjafrie saat ditemui awak media di Bandara IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis.

    Walau sudah mendapat persetujuan dari PBB, Sjafrie mengaku jajarannya masih harus menunggu keputusan pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pengiriman pasukan.

    “Kita tunggu keputusan politik dari pemerintah,” jelas dia.

    Untuk diketahui, TNI sudah menyiapkan 20.000 pasukan untuk dikirim ke Gaza melakoni misi perdamaian PBB. Ke-20.000 pasukan itu terdiri dari satuan kesehatan dan Zeni yang membidangi pembangunan konstruksi.

    Tidak hanya pasukan, TNI juga sudah menyiapkan peralatan dari mulai di bidang kesehatan dan pengerjaan konstruksi untuk mendukung kerja pasukan di Gaza.

    Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB, Senin (17/11) mengadopsi resolusi yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk membentuk ISF di Jalur Gaza.

    Menurut resolusi tersebut, ISF akan beroperasi di Gaza melalui kerja sama dengan Israel dan Mesir, serta dengan mandat awal selama dua tahun.

    Pasukan tersebut bertugas mengamankan perbatasan Gaza, melindungi warga sipil, menyalurkan bantuan kemanusiaan, melatih kembali kepolisian Palestina, serta mengawasi proses pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya.

    Sebanyak 13 negara anggota DK PBB mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China menyatakan abstain.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lemhannas tekankan konsensus kebangsaan perkuat ketahanan nasional

    Lemhannas tekankan konsensus kebangsaan perkuat ketahanan nasional

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menekankan pentingnya pemahaman terhadap empat konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesehatan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika untuk memperkuat ketahanan nasional.

    “Tentu yang diutamakan adalah harus menanamkan nilai kebangsaan yang bersumber pada empat konsensus kebangsaan, sehingga bangsa ini memiliki ketahanan nasional yang tangguh,” kata Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily seusai agenda “Lemhannas Goes to Campus” yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya, di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis.

    Empat konsensus kebangsaan itu pun telah menjadi fokus utama dari Lemhannas dalam rangka membangun ketahanan nasional bagi anak-anak muda, termasuk di dalamnya adalah kalangan mahasiswa.

    “Kami tanamkan itu sebagai pedoman tentang berbangsa dan bernegara,” ucap dia.

    Selain itu, Ace menyadari bahwa kampus memiliki peran penting sebagai “kawah candradimuka” dalam membentuk karakter kebangsaan bagi setiap mahasiswa.

    Pihaknya ingin kampus terus menanamkan nilai patriotisme, nasionalisme, dan rasa cinta terhadap tanah air yang disertai pembangunan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa dalam rangka mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul.

    SDM unggul yang berasal dari kalangan pemuda, kata dia, akan menjadi motor penggerak pembangunan bangsa dan negara di masa depan.

    “Semangat menanamkan nilai kebangsaan tidak boleh pudar, kampus adalah agen perubahan,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Ace menyatakan, pihaknya juga terus berupaya menanamkan pengetahuan tentang kondisi dan situasi dari geopolitik global yang berjalan secara dinamis dan tidak menentu.

    Dia meyakini, dengan pemahaman luas tentang geopolitik, maka akan menciptakan pemimpin masa depan yang berkompeten serta memiliki jiwa nasionalisme yang kuat.

    Lewat titik itu disebut oleh dia akan berdampak baik terhadap maksimalnya bonus demografi untuk membentuk Indonesia Emas di tahun 2045.

    “Anak muda ini sebagai penerus keberlanjutan bangsa sehingga semangat kebangsaan harus ditanamkan,” kata Ace.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.