Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Genset 250 kWh berhasil didaratkan untuk RS di Takengon

    Genset 250 kWh berhasil didaratkan untuk RS di Takengon

    Jakarta (ANTARA) – Genset listrik mobile PLN berkapasitas 250 kWh berhasil didaratkan oleh helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk rumah sakit di Kota Takengon, Kabupaten Aceh, Tengah, Provinsi Aceh, Sabtu.

    Dalam akun resmi Sekretariat Kabinet, yang dikonfirmasi di Jakarta, genset tersebut diangkut heli BNPB menggunakan metode sling rope, yaitu tali sling dari heli dihubungkan ke boks yang berisi genset dan dibawa menuju Takengon. Pengiriman genset itu diabadikan dalam rekaman video yang disiarkan oleh akun resmi Sekretariat Kabinet (Setkab) RI.

    “Takengon, Aceh Tengah, adalah salah satu kabupaten yang jalan daratnya terputus akibat longsor dan jembatan putus di berbagai jalur. PLN dan Kementerian PU (Pekerjaan Umum, red.) terus memperbaiki seluruh gardu listrik dan terus memberikan pasokan listrik serta membuka jalur darat secepat mungkin,” demikian siaran resmi Sekretariat Kabinet.

    Wilayah Takengon di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah menjadi beberapa daerah terdampak bencana yang menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden, Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, saat dihubungi selepas rapat di Jakarta, menjelaskan instruksi untuk mempercepat pemulihan akses darat di daerah-daerah terdampak bencana, khususnya di Takengon dan Bener Meriah harus dipercepat.

    “Jalur ini harus segera tersambung,” kata Presiden Prabowo sebagaimana disampaikan kembali oleh Seskab Teddy.

    Dalam rapat terbatas yang sama, Presiden Prabowo juga memerintahkan pasokan listrik dan BBM harus tersedia dengan cepat, dan kebutuhan logistik harus tercukupi di daerah-daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Presiden Prabowo memerintahkan agar seluruh akses jalan darat di wilayah terdampak bencana harus segera dipulihkan, jembatan sementara bisa segera jadi, dan listrik harus segera menyala seluruhnya. Selain itu, pasokan BBM harus tersedia cepat, dan kebutuhan logistik harus tercukupi, jangan sampai kurang,” ujar Seskab Teddy.

    Rapat terbatas di Hambalang hari ini diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

    Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 6 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 914 jiwa, sementara 389 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri ancam sanksi bupati yang lepas tanggung jawab atasi bencana

    Kemendagri ancam sanksi bupati yang lepas tanggung jawab atasi bencana

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Jakarta, Sabtu (6/12) mengatakan Kementerian Dalam Negeri telah mengirim inspektur khusus untuk memeriksa Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang umroh saat bencana menimpa wilayahnya. Ia pun memastikan sanksi akan diterapkan apabila ditemukan pelanggaran. (Suci Nurhaliza/Irfansyah Naufal Nasution/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri tugaskan inspektorat awasi kepala daerah di wilayah bencana

    Kemendagri tugaskan inspektorat awasi kepala daerah di wilayah bencana

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengkonfirmasi bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menurunkan inspektorat Kemendagri untuk mengawasi kepala daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatra.

    Bima Arya tak menutup kemungkinan Kemendagri akan memberikan sanksi kepada para pejabat daerah yang tidak memenuhi prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dalam menanggapi situasi gawat darurat yang kini tengah menimpa tiga wilayah yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Kemendagri sudah menurunkan inspektur khusus ke sana (wilayah terdampak bencana) untuk melakukan pemeriksaan. Ya tentu sangat mungkin adanya sanksi yang diberikan oleh Kemendagri apabila memang ditemukan pelanggaran-pelanggaran disana,” kata Bima Arya kepada pewarta seusai mengisi panel forum Indonesia Sports Summit 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu.

    Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan memastikan Bupati Aceh Selatan Mirwan akan pulang besok (7/11) untuk diperiksa oleh inspektorat Kemendagri.

    Pemeriksaan dari Kemendagri ini dilakukan karena Mirwan melaksanakan umroh disaat kondisi wilayah Aceh Selatan yang terdampak banjir.

    Pihak Kemendagri sendiri menyayangkan sikap Mirwan yang lebih memilih umroh dari pada mengurus secara langsung daerahnya yang sedang banjir.

    Pewarta: Fajar Satriyo
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terkait bencana di Sumatra, Wamendagri: Anggarannya sudah dialokasikan

    Terkait bencana di Sumatra, Wamendagri: Anggarannya sudah dialokasikan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa saat ini anggaran untuk penanganan bencana di Sumatra sudah dialokasikan sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

    Bima Arya mewanti-wanti kepada kepala daerah untuk betul-betul bertanggungjawab penuh terkait dengan anggaran dana yang sudah digelontorkan tersebut dan harus memimpin langsung ke lapangan.

    “Presiden sudah perintahkan agar dibantu semua. Jadi anggarannya sudah dialokasikan begitu,” kata Bima Arya seusai mengisi panel Indonesia Sports Summit 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu.

    “Nah, dan kami meminta agar kepala daerah itu betul-betul bertanggung jawab penuh. Memimpin langsung di lapangan bersama-sama,” imbuhnya.

    Bima Arya mengungkapkan bahwa saat ini Presiden Prabowo sudah memberikan instruksi agar semua kementerian berkolaborasi dan totalitas dalam menangani kasus bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Semua kapasitas nasional itu difokuskan ke sana hari ini. Nah, kalau kemudian kepala daerah itu menyatakan tidak sanggup, itu kan kemudian ada datanya, berapa kebutuhan untuk membangun infrastruktur, berapa juga untuk memulihkan rumah warga, akses, dan lain-lain,” ujar Bima Arya.

    Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 1 Desember telah mengeluarkan surat edaran agar daerah bisa mentransfer langsung dana hibah kepada daerah terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurut Mendagri Tito Karnavian, surat edaran tersebut telah disosialisasikan dalam pertemuan daring bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia. Ia menyebut ini merupakan saatnya kepala daerah untuk bersolidaritas menyumbangkan dana guna membantu penanganan bencana banjir Sumatra.

    Pewarta: Fajar Satriyo
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dorong kembangkan ekonomi geopark tanpa merusak lingkungan

    Mendagri dorong kembangkan ekonomi geopark tanpa merusak lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong daerah untuk mengembangkan perekonomian geopark di daerahnya tanpa merusak lingkungan dan proaktif dalam kegiatan konservasinya.

    “Proaktif untuk melakukan konservasi, edukasi, sosialisasi, dan mengembangkan sisi ekonominya agar kawasan hidup dan mandiri tanpa merusak lingkungan,” kata Tito dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Pernyataan itu disampaikan Mendagri dalam acara Indonesia’s Geopark Leader Forum yang digelar di Jakarta, seraya menegaskan perlunya kepala daerah memahami manfaat strategis geopark, mulai dari aspek warisan geologi, budaya, ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui wisata berbasis konservasi.

    Oleh karenanya, ia menekankan pentingnya sosialisasi terkait pengembangan potensi tersebut kepada kepala daerah yang saat ini rata- rata masih baru menjabat.

    Menurutnya, pemahaman ini penting agar para pemangku kepentingan dapat proaktif mendukung keberadaan geopark. Para kepala daerah yang merupakan pejabat baru juga perlu memahami yang harus dilakukan untuk mengembangkan geopark di wilayahnya.

    Tito juga menyoroti keterbatasan anggaran pemda dalam mengelola geopark. Ia dukungan pendanaan bagi daerah yang memiliki geopark namun memiliki kapasitas fiskal lemah.

    Menanggapi hal itu, Ketua Pusat Studi Geoheritage dan Geopark (PSGG) UPN Veteran Yogyakarta, Prasetyadi, mendukung langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy yang mendorong kepala daerah lebih berperan dalam pengelolaan geopark.

    Prasetyadi menegaskan keberlanjutan geopark sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah (pemda) dan partisipasi masyarakat dalam mengelola geopark sebagai skenario pengembangan masyarakat.

    “Penetapan geopark memang diverifikasi pemerintah pusat melalui Bappenas, tetapi keberlanjutannya tetap bertumpu pada sinergi pemda dan masyarakat,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu.

    Prasetyadi menyebut geopark dapat menjadi strategi pengembangan masyarakat berbasis konservasi yang saling menguntungkan bagi pemda dan warga. Namun komitmen kepala daerah menjadi syarat utama sebelum suatu kawasan ditetapkan sebagai geopark.

    “Jika ada kawasan wisata yang ingin dijadikan geopark, komitmen itu harus tercermin dari kebijakan prioritas pemda,” ujarnya.

    Menurutnya, kepala daerah perlu menyiapkan program unggulan untuk mendukung kawasan menjadi geopark. Selain itu, harus melibatkan partisipasi masyarakat.”Kalau suatu kawasan geopark tidak menjadi model pengembangan masyarakat yang berkelanjutan berbasis konservasi akan sangat disayangkan,” kata Prasetyadi.

    Prasetyadi membenarkan pendapat Tito yang bilang pemda punya kendala keterbatasan anggaran untuk mengelola geopark. Karena itu diperlukan dukungan pusat, terutama untuk daerah dengan fiskal terbatas.

    Ia berharap Kemendagri dan Bappenas merumuskan skema pendanaan bagi daerah yang punya geopark namun kapasitas fiskalnya lemah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri pro pada perjuangan buruh

    Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri pro pada perjuangan buruh

    “Jadi, bagi saya tetap respect ke beliau karena memang selama yang kita tahu, kepolisian itu tidak pernah ikut mengurusi ketenagakerjaan, tetapi Jenderal Listyo sangat aktif membantu buruh,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyambut baik diangkatnya Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi Ketua Dewan Penasihat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

    Elly menjelaskan di era Kapolri Listyo Sigit, banyak perjuangan kaum buruh yang terbantu dengan program-program kepolisian yang pro terhadap buruh.

    “Jadi, bagi saya tetap respect ke beliau karena memang selama yang kita tahu, kepolisian itu tidak pernah ikut mengurusi ketenagakerjaan, tetapi Jenderal Listyo sangat aktif membantu buruh,” kata Elly dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Ia mencontohkan adanya Desk Ketenagakerjaan Polri yang membantu ribuan buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mendapatkan pekerjaan kembali.

    “Baru di era beliau, kita melihat Desk Ketenagakerjaan Polri. Kita juga melihat pemberangkatan buruh-buruh yang akan mendapatkan pekerjaan baru setelah sebelumnya di PHK,” ujarnya.

    Selain itu, kata Elly, pendekatan kepolisian di bawah Kapolri Listyo Sigit dinilai lebih humanis dan akrab dengan buruh.

    “Bukan hanya dengan satu serikat buruh tertentu, tetapi dengan semua,” ucapnya.

    Ia menilai jika ada yang mengkritik sinergi Kapolri dengan buruh merupakan hal yang biasa dalam hal kebebasan berpendapat.

    “Bagi saya tidak masalah ya sepanjang itu juga tidak melanggar aturan di Kepolisian RI. Justru heran kalau ada pengamat yang mengkritik tokoh yang mau membantu buruh,” ungkap Elly.

    Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit diangkat menjadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI dalam acara Pembukaan Rapimnas KSPSI di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).

    Sigit yang mengemban jabatan baru tersebut pun menegaskan komitmennya soal mengawal hak dan kesejahteraan elemen buruh di Indonesia.

    “Tentunya saya selaku penasihat selalu memberikan masukan dan saran terkait dengan bagaimana memperjuangkan hak-hak buruh, kesejahteraan buruh. Namun tetap melalui koridor yang konstruktif yang tertib,” ucapnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelepasan kawasan hutan era Zulhas disebut untuk beri kepastian hukum

    Pelepasan kawasan hutan era Zulhas disebut untuk beri kepastian hukum

    “Tanpa adanya revisi tata ruang ini, ribuan warga yang tinggal di area tersebut secara teknis dianggap tinggal secara ilegal di dalam kawasan hutan (okupasi ilegal),”

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan era Zulkifli Hasan, Hadi Daryanto menyebutkan pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan alias Zulhas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.

    Pasalnya, kata dia, pelepasan kawasan hutan tersebut merupakan murni tata ruang akibat pemekaran kota/kabupaten dan bukan pemberian izin konsesi bagi korporasi sawit.

    “Tanpa adanya revisi tata ruang ini, ribuan warga yang tinggal di area tersebut secara teknis dianggap tinggal secara ilegal di dalam kawasan hutan (okupasi ilegal),” ungkap Hadi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Hadi menjelaskan hal itu terungkap dalam dokumen resmi Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan provinsi Riau yang ditandatangani Zulhas kala itu.

    Dalam SK Menhut Nomor 673 dan 878, disebutkan bahwa kebijakan yang ditandatangani Zulhas pada akhir masa jabatannya tersebut merupakan keputusan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

    Ia menambahkan pada SK itu, langkah pemerintah pusat juga ditujukan untuk mengakomodasi surat usulan resmi dari pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga aspirasi masyarakat se-Provinsi Riau yang membutuhkan kepastian ruang untuk pembangunan daerah.

    Maka dari itu, dia menegaskan klaim lahan tersebut diserahkan kepada pengusaha besar terbantahkan oleh rincian lampiran peta dalam SK.

    “Wilayah yang dilepaskan status hutannya bertujuan untuk tiga hal, yakni pemukiman penduduk, fasilitas sosial dan umum, hingga lahan garapan masyarakat,” ungkapnya.

    Dikatakan bahwa pembebasan lahan hutan untuk pemukiman penduduk meliputi kawasan desa, kecamatan, dan perkotaan yang telah padat penghuni.

    Sementara untuk fasilitas sosial dan umum, lanjut Hadi, meliputi Infrastruktur vital seperti jalan raya provinsi/kabupaten, gedung sekolah, tempat ibadah, dan rumah sakit, yang sebelumnya berdiri di atas lahan berstatus hutan.

    Selanjutnya, dia menyebutkan pelepasan lahan hutan juga bertujuan untuk lahan garapan masyarakat, yaitu arena pertanian dan perkebunan rakyat yang telah dikelola secara turun-temurun.

    Dijelaskan bahwa revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1992, di mana semua provinsi di Indonesia mengajukan RTRWP, antara lain Provinsi Riau menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 1994 guna mengalokasikan ruang untuk nonkehutanan seluas 4,34 juta hektare.

    Sesuai UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Zulhas pun disebutkan membentuk Tim Terpadu yang merekomendasikan perubahan kawasan hutan sesuai otoritas ilmiah menjadi nonkawasan hutan seluas 2,72 hektare.

    Namun berdasarkan otoritas manajemen, ia menyampaikan Zulhas hanya menetapkan seluas 1,6 juta hektare untuk tata ruang provinsi, bukan untuk korporasi, mengingat adanya pemekaran kota/kabupaten dan infrastruktur.

    “Sekali lagi ini lebih kecil daripada usulan Tim Terpadu atau jauh lebih kecil daripada Perda Riau,” kata Hadi menegaskan.

    Sebelumnya, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid memastikan akan melakukan evaluasi tata ruang pascabencana alam yang terjadi di Sumatera.

    “Setelah ini. Kalau tanggap darurat selesai, kami pasti akan melakukan evaluasi tata ruang,” katanya usai mengisi program Indonesia Punya Kamu di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/12).

    Ia mencontohkan ketika terjadi banjir di Jakarta segera ditindaklanjuti dengan konsolidasi mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan wilayah sekitarnya.

    Menurut dia, evaluasi RTRW akan dilakukan secara menyeluruh di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi untuk menyelesaikan persoalan secara komprehensif.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AMPG gelar Diklat Satgas Tanggap Bencana bantu korban bencana Sumatera

    AMPG gelar Diklat Satgas Tanggap Bencana bantu korban bencana Sumatera

    “Pelatihan satgas ini sudah beberapa kali kita adakan. Namun dalam konteks sekarang, satgas juga dipersiapkan untuk diberangkatkan ke lokasi-lokasi bencana. Nantinya akan diperkuat dan mungkin akan digantikan oleh tim yang baru, karena yang sebelumny

    Jakarta (ANTARA) – Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) Satgas Tanggap Bencana untuk mencetak relawan terampil yang siap diterjunkan langsung dalam misi kemanusiaan penanganan dampak banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatra.

    Satgas yang telah digembleng dalam diklat ini dipersiapkan untuk melakukan rotasi personel di lapangan, menggantikan tim pendahulu yang telah bekerja keras sejak awal bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Pelatihan satgas ini sudah beberapa kali kita adakan. Namun dalam konteks sekarang, satgas juga dipersiapkan untuk diberangkatkan ke lokasi-lokasi bencana. Nantinya akan diperkuat dan mungkin akan digantikan oleh tim yang baru, karena yang sebelumnya sudah kelelahan dan perlu ditarik,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya usai membuka Diklat Satgas dan Tanggap Bencana PP AMPG di DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat.

    Ia menegaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan persiapan taktis untuk respons darurat.

    Kegiatan ini adalah langkah konkret menindaklanjuti instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Selain kesiapan sumber daya manusia melalui diklat, Partai Golkar juga memastikan dukungan logistik dan pendanaan yang kuat untuk operasi kemanusiaan ini.

    Bantuan miliaran rupiah telah disiapkan untuk tahap lanjutan, melengkapi inisiatif para kader di daerah yang telah bergerak mandiri mendirikan posko bantuan.

    “Untuk bantuan dari DPP saja, tahap pertama sebesar Rp 3 miliar sudah berjalan. Sekarang sudah terkumpul sekitar Rp 4,7 miliar lagi yang akan segera kita salurkan. Di luar itu, anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI terutama dari dapil terdekat dan terdampak sudah membuka posko masing-masing, dan kita backup untuk penyaluran bantuannya,” ujar Sarmuji.

    Sementara itu, Ketua Umum PP AMPG Said Aldi Al Idrus menyatakan bahwa hasil dari diklat ini akan langsung diimplementasikan awal pekan depan. Sebanyak 150 personel satgas terlatih akan diberangkatkan untuk misi pemulihan hingga akhir Desember, dengan fokus khusus pada rehabilitasi fasilitas umum menjelang hari besar keagamaan.

    “Insyaallah hari Senin kita akan berangkatkan lagi sekitar 150 orang, dan mereka akan berada di lokasi sampai 20 Desember. Kami juga akan membersihkan rumah-rumah ibadah. Sebentar lagi masyarakat akan mempersiapkan Natal dan Tahun Baru, jadi kita akan membantu pembersihan gereja dan juga masjid,” kata Said Aldi.

    Dalam diklat tersebut, para peserta dibekali berbagai kemampuan teknis lapangan yang krusial. Materi pelatihan dirancang agar relawan tidak hanya hadir, tetapi mampu bekerja efektif membuka akses di daerah terisolir dan mendirikan fasilitas darurat bagi pengungsi sesuai arahan pimpinan partai.

    “Untuk pelatihan, sifatnya dasar: bagaimana membuka dapur umum, membersihkan puing, menyelamatkan diri dan orang lain, serta membantu di tempat-tempat yang masih berisiko runtuh. Ini merupakan arahan langsung dari Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar,” tuturnya

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi V DPR bebaskan kementerian terkait atur anggaran untuk bencana

    Komisi V DPR bebaskan kementerian terkait atur anggaran untuk bencana

    Kami akan ke sana, langsung ke lokasi mengunjungi Tapanuli Tengah. Ada juga nanti Anggota Komisi V yang ke Padang ya. Yang Aceh kami belum pergi karena kita berbagi tugas dengan pemerintah sebagian besar masih juga di sana

    Jakarta (ANTARA) – Komisi V DPR RI menyatakan telah membebaskan kementerian terkait yang menjadi mitra komisi untuk mengatur anggaran internalnya secara lebih fleksibel untuk kepentingan penanggulangan bencana di berbagai wilayah Sumatera.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menjelaskan sejumlah mitra terkait itu antara lain Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, dan Badan SAR Nasional (Basarnas). Dengan begitu, kementerian dan lembaga itu bisa mengutak-atik anggaran di internalnya tanpa perlu persetujuan DPR.

    “Komisi V sudah membebaskan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, kemudian Basarnas untuk menggunakan dana di internal untuk melakukan perputaran antar direktorat jenderal atau antar deputi,” kata Lasarus saat diwawancarai usai sebuah acara forum diskusi di Bandung, Jawa Barat, Jumat.

    Menurut dia, kementerian-kementerian itu boleh mengutak-atik anggaran tersebut asalkan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Menurut dia, hal itu dilakukan demi mempermudah birokrasi agar mitigasi bencana dilakukan secara cepat.

    Sejauh ini, dia mengatakan bahwa penetapan status bencana nasional atau tidak merupakan kewenangan pemerintah. Dia menilai status bencana nasional perlu ditetapkan jika dampak bencana meluas, banyak korban, dan pemerintah kewalahan menangani.

    “Tapi mari kita lihat. Sampai hari ini masih ada beberapa titik yang belum bisa terbuka,” kata dia.

    Dia mengatakan bahwa Komisi V DPR RI akan meninjau lokasi bencana pada Rabu (10/12) untuk meninjau kondisi wilayah-wilayah yang aksesnya terputus. Menurut dia, hal itu akan menjadi bahan untuk penganggaran bagi wilayah-wilayah tertentu yang butuh diprioritaskan.

    “Kami akan ke sana, langsung ke lokasi mengunjungi Tapanuli Tengah. Ada juga nanti Anggota Komisi V yang ke Padang ya. Yang Aceh kami belum pergi karena kita berbagi tugas dengan pemerintah sebagian besar masih juga di sana,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI kerahkan KRI Bontang bawa 2.000 ton solar ke titik banjir Sumatera

    TNI kerahkan KRI Bontang bawa 2.000 ton solar ke titik banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Kolonel Laode Mohammad Holib mengatakan TNI AL telah mengerahkan Kapal Republik Indonesia (KRI) Bontang (907) untuk membawa 2.000 ton bahan bakar solar ke wilayah banjir di Sumatera.

    “Jadi, rencana akan membawa 2.000 ton bahan bakar (solar) ke daerah operasi,” kata Laode saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat.

    Laode menjelaskan solar tersebut disalurkan guna memenuhi kebutuhan bahan bakar genset yang menjadi sumber listrik di lokasi bencana.

    Tidak hanya untuk kebutuhan genset, solar itu juga nantinya akan disalurkan ke KRI yang berada di sekitar titik banjir untuk digunakan sebagai bahan bakar.

    Laode mengatakan hingga saat ini beberapa KRI masih bertugas mengantar bantuan logistik ke wilayah Sibolga, Nias hingga kawasan Aceh seperti Lhokseumawe dan Aceh Tamiang.

    Dengan adanya bantuan solar tersebut, Laode yakin aktivitas KRI dapat berjalan maksimal dan warga di titik lokasi banjir bisa mendapatkan arus listrik yang cukup.

    Sebelumnya, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, telah mengerahkan dua KRI rumah sakit untuk bersiaga di dua titik bencana Banjir di wilayah Sumatera yakni di Aceh dan Sumatera Utara.

    Penempatan KRI rumah sakit itu dilakukan agar para korban banjir bisa mendapatkan layanan medis secara cepat dan layak.

    “Rencana akan nanti siaga di Lhokseumawe. Sebelumnya akan mampir di Aceh Tamiang. Kemudian, ada satu kapal rumah sakit lagi di Sibolga,” kata dia, saat jumpa pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12).

    Ia menjelaskan, semua kapal perang rumah sakit tersebut dilengkapi dengan petugas medis, peralatan medis, dan beberapa pasukan pendukung lain.

    Tidak hanya memberikan layanan medis saja, dia mengatakan pihaknya juga akan mengerahkan satu KRI khusus untuk menyalurkan bantuan bahan bakar ke setiap titik bencana banjir.

    “Mungkin akan ditambah satu KRI lagi, yaitu kapal tanker KRI Bontang untuk mendukung bahan bakar di mana banyak daerah yang memerlukan bahan bakar untuk diesel generator,” kata dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.