Category: Antaranews.com Politik

  • Menhan tinjau Batalyon 838 yang akan jadi motor penggerak pembangunan

    Menhan tinjau Batalyon 838 yang akan jadi motor penggerak pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memeriksa kesiapan fasilitas Batalyon 838/Purwa Wijaya di Kabupaten Cilacap yang akan menjadi salah satu motor pembangunan dan pertahanan daerah.

    Hal tersebut dilakukan Sjafrie dengan cara mengunjungi Batalyon 838/Purwa Wijaya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (10/7).

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Jumat, dijelaskan bahwa Sjafrie memeriksa pembangunan sarana dan prasarana markas. Tidak hanya fasilitas saja, Sjafrie juga memeriksa kondisi personel yang bertugas di sana.

    “Wilayah ini tengah bertransformasi menjadi pusat kekuatan teritorial yang strategis bagi pertahanan negara,” kata Sjafrie dalam kunjungannya seperti dikutip siaran pers tersebut.

    Sjafrie menjelaskan, untuk menunjang tugas di bidang pertahanan dan pembangunan, batalyon ini akan dilengkapi dengan kompi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

    Mereka akan bertugas membantu masyarakat mendapatkan sumber pangan ataupun pencaharian yang layak demi terciptanya ketahanan pangan dan ekonomi di daerah.

    Sjafrie melanjutkan dirinya tidak memungkiri bahwa nantinya prajurit akan menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan tugas baru di bidang pembangunan dan ketahanan pangan.

    Karenanya, Sjafrie menekankan prajurit harus mengedepankan kerja sama dan kekompakan dalam menjalankan tugas mulia ini.

    “Kebersamaan, kekompakan, dan ketulusan dalam mengabdi kepada rakyat adalah kunci kekuatan pertahanan kita,” ucap Menhan Sjafrie.

    Sjafrie juga berharap dengan kehadirannya, para pasukan dapat lebih semangat menjalankan tugas besar yakni pertahanan teritorial dan memperkuat pembangunan.

    “TNI bukan hanya alat pertahanan negara, tetapi juga mitra strategis dalam pembangunan bangsa,” tegas Sjafrie.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Papua minta KPU tingkatkan partisipasi pemilih jelang PSU

    Gubernur Papua minta KPU tingkatkan partisipasi pemilih jelang PSU

    Jayapura (ANTARA) – Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat agar terus melakukan edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada 6 Agustus 2025.

    “Saya harap KPU gencar melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait pelaksanaan PSU agar meningkatkan minat masyarakat untuk datang ke TPS,” katanya di Jayapura, Jumat (11/7).

    Menurut Agus, hal ini penting dilakukan agar masyarakat harus tahu kapan dan di mana PSU akan dilaksanakan. Karena itu sosialisasi harus digencarkan melalui media sosial, media massa, hingga videotron milik Pemprov.

    “Saya juga mendorong agar Deklarasi Pilkada Damai segera dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pasangan calon, Forkopimda, KPU, dan Bawaslu,” ujarnya.

    Dia menjelaskan selain itu juga pihaknya meminta debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan disiarkan melalui platform media sosial secara live streaming.

    “Di mana hal ini salah satu mengantisipasi terjadinya kerumunan serta langkah ini dilakukan agar seluruh masyarakat dapat menyaksikan debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di mana saja, termasuk dari rumah,”katanya lagi.

    Dia menambahkan pihaknya sangat memberi perhatian serius pada validitas data dan tahapan teknis pelaksanaan PSU.

    “Saya meminta semua pihak untuk memastikan setiap langkah dilakukan dengan cermat dan teliti, demi menghindari kesalahan teknis yang dapat mengganggu jalannya PSU,” ujarnya lagi

    Dia menjelaskan Pemerintah Provinsi Papua siap mendukung penuh proses PSU, baik dari sisi teknis maupun sumber daya.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentrans: Medsos tidak bisa berdiri sendiri dalam komunikasi politik

    Mentrans: Medsos tidak bisa berdiri sendiri dalam komunikasi politik

    Kampanye media, politik uang, dan distribusi logistik atau imbalan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan preferensi pemilih dalam Pilpres 2024, menunjukkan pengaruh yang cukup beragam

    Bandung (ANTARA) – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam orasi ilmiah pada sidang terbuka dari penelitiannya untuk gelar doktor di Universitas Padjajaran Bandung, menyinggung bahwa media sosial tidak bisa berdiri sendiri dalam komunikasi politik.

    Dalam penelitian berjudul “Eklektisisme Perilaku Memilih dalam Pilpres 2024: Analisis Multidimensi atas Pengaruh Karakteristik Sosial, Rasionalitas Politik dan Dinamika Utilitas Maksimal dalam Pembentukan Preferensi Elektoral di Indonesia”, Iftitah mengatakan bahwa meski media sosial jadi kanal dominan dalam keseharian, namun bukan faktor utama dalam komunikasi politik, karena ujung yang menentukan preferensi politik adalah elektabilitas.

    “Dalam komunikasi politik, meskipun media sosial menjadi kanal dominan dalam kehidupan sehari-hari pemilih, pengaruhnya terhadap preferensi politik tidak sekuat yang diperkirakan,” kata Iftitah di Kampus Unpad Dago Bandung, Jumat.

    Hal ini, kata Iftitah, bisa disebabkan oleh kelebihan informasi, bias algoritma dan rendahnya kepercayaan terhadap isi konten dari media sosial. “Akibatnya membuat pemilih kembali mengandalkan jaringan sosial dan media konvensional untuk validasi,” ujarnya.

    Sebaliknya, lanjut dia, dalam konteks komunikasi politik, peran media masih ambivalen, karena televisi, radio, media seluler, sampai media tradisional, masih menjadi sumber utama informasi bagi pemilih, terutama di wilayah pedesaan.

    “Media ini efektif menjangkau segmen pemilih yang lebih konservatif dan kurang tersambung secara digital,” ucapnya dalam acara yang juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

    Ditemui selepas orasi ilmiah, Iftitah menegaskan pengaruh sosial media, khususnya terhadap elektabilitas, dari penelitiannya, ternyata bukan faktor satu-satunya dan bukan pula faktor yang dominan terhadap preferensi politik.

    “Sosial media tentu penting, tapi tidak bisa berdiri sendiri,” katanya.

    Meski demikian, dia menilai sosial media tidak bisa dinafikan menjadi salah satu akselerator yang mendorong preferensi politik masyarakat, terutama pada generasi Z dan generasi alfa ke depannya.

    “Program harus dikemas dalam konten-konten menarik agar bisa mengena di hati pemilih,” katanya.

    Di lokasi yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan rasa bangganya atas raihan doktor dengan nilai baik oleh Iftitah yang ternyata juga merupakan rekannya semasa di Akademi Militer.

    Agus menilai disertasi yang disampaikan oleh Iftitah yaitu analisis terhadap Pemilihan Presiden 2024 dengan membahas perilaku pemilih yang dihadapkan pada realitas politik yang memadukan antara pilihan rasional dan emosional, antara hati dan pikiran, sangat relevan dan bisa memberi kontribusi penting.

    “Ini adalah dinamika dan tantangan dalam demokrasi dan politik Indonesia. Kita sebagai pencinta demokrasi tentu ingin melihat demokrasi kita semakin matang, dan kehidupan politik yang semakin produktif. Teori-teori yang didapatkan perlu diaplikasikan pada realitas lapangan dan semoga menjadi kontribusi baik secara teoritis untuk memperkaya literatur politik, maupun secara praktis,” kata Agus.

    Dalam penelitiannya, Iftitah menekankan bahwa “Kampanye media, politik uang, dan distribusi logistik atau imbalan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan preferensi pemilih dalam Pilpres 2024”, menunjukkan pengaruh yang cukup beragam.

    Penelitian ini mengonfirmasi bahwa eklektisisme perilaku memilih di Indonesia menjadi karakteristik utama dalam demokrasi pasca reformasi, termasuk di Pilpres 2024, yang merupakan respons terhadap dinamika politik yang sangat cair, ketidakpastian ekonomi, serta ketegangan antara modernisasi dan konservatisme kultural.

    Dalam situasi ini, pemilih Indonesia menunjukkan fleksibilitas berpikir politik yang tidak bisa dipetakan secara biner, antara ideologis atau transaksional, antara identitas atau rasionalitas, melainkan bergerak di antara keduanya, tergantung konteks, pengalaman sosial, dan narasi yang dominan saat kampanye.

    Dalam studi ini, dia menyimpulkan bahwa preferensi pemilih dalam Pilpres 2024 dibentuk oleh hibriditas kognitif dan sosial, di mana teori sosiologis, psiko-sosial, dan rational choice bukan bersaing, tetapi saling melengkapi satu sama lain.

    “Temuan penelitian ini memberikan pesan penting kepada penelitian selanjutnya, agar pemahaman atas perilaku elektoral di Indonesia harus dibangun dari perspektif interdisipliner yang mengakui sifat eklektik, adaptif, dan situasional dari pemilih, terutama di tengah transformasi teknologi, fragmentasi media, dan pluralitas nilai dalam masyarakat demokratis yang sedang berkembang. Perilaku memilih bukanlah produk dari preferensi statis, melainkan hasil dari interaksi dinamis antara konteks, kalkulasi, dan relasi sosial,” tuturnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua MPR kunjungi MA bahas hukum harus berpihak kepada HAM

    Ketua MPR kunjungi MA bahas hukum harus berpihak kepada HAM

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama jajaran Pimpinan MPR RI lainnya mengunjungi Mahkamah Agung untuk bersilaturahmi sekaligus membahas terkait penegakan hukum yang perlu berpihak kepada Hak Asasi Manusia (HAM).

    Muzani mengatakan bahwa konstruksi hukum perlu berpihak kepada HAM agar keadilan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, hingga orang-orang yang kurang mengerti terhadap persoalan hukum.

    “Kami sama-sama berdiskusi tentang berbagai macam persoalan termasuk persoalan hukum,” kata Muzani di Gedung MA, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan bahwa kunjungan tersebut sebagai kunjungan balasan setelah sebelumnya Ketua Mahkamah Agung Sunarto ke MPR RI pada beberapa bulan lalu.

    Selain mengenai penegakan HAM, menurut dia, MA juga menyepakati agar penyelesaian beberapa persoalan hukum bisa diupayakan dengan jalan mediasi. Menurut dia, mediasi adalah sesuatu yang dimungkinkan dalam sistem hukum di kita, tetapi mediasi banyak tidak dipilih sebagai cara penyelesaian hukum.

    “Jika ini didorong sebagai sebuah cara untuk penyelesaian persoalan hukum, maka beban hukum baik di Mahkamah Agung termasuk problem yang diakibatkan dari sengketa hukum bisa direda,” kata dia.

    Namun sebagai lembaga tinggi negara, dia mengaku saling menghormati hak dan kewenangan Mahkamah Agung seperti yang sudah tertuang dalam konstitusi.

    Setelah mengunjungi MA, dia mengatakan bahwa MPR RI juga akan mengunjungi sejumlah lembaga negara lainnya, mulai dari Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, hingga Badan Pemeriksa Keuangan.

    “Kami akan bersilaturahmi sebagai bagian dari rangkaian menghadapi sidang bersama tanggal 16 Agustus 2025,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usai KTT BRICS, Prabowo lanjutkan kunker ke Belgia dan Prancis

    Usai KTT BRICS, Prabowo lanjutkan kunker ke Belgia dan Prancis

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Belgia dan Prancis, setelah menyelesaikan serangkaian agenda KTT BRICS. Di Belgia, Presiden dijadwalkan menghadiri pertemuan ekonomi. Sedangkan di Prancis, Presiden memenuhi undangan Presiden Emmanuel Macron untuk menghadiri Bastille Day. (Suci Nurhaliza/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana: Data penerima bansos yang main judol sangat bisa dicoret

    Istana: Data penerima bansos yang main judol sangat bisa dicoret

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa data penerima bantuan sosial (bansos) yang terdeteksi melakukan aktivitas judi online sangat bisa dicoret dari daftar penerima manfaat.

    Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat menyebutkan hal tersebut dimungkinkan karena pemerintah saat ini telah memiliki sistem data yang terintegrasi dan rinci.

    “Sangat bisa. Sangat bisa. Karena data kita sekarang by name, by address. Jadi ketahuan si A si B nya, siapanya, nomor rekeningnya,” kata dia.

    Prasetyo menjelaskan bahwa dalam penyaluran bantuan sosial, Pemerintah memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (SEN).

    Adanya penyatuan data tersebut bertujuan untuk memperbaiki agar para penerima manfaat dari program-program pemerintah benar-benar tepat sasaran.

    Prasetyo menegaskan bahwa evaluasi terhadap penerima bansos yang terdeteksi menggunakan dananya untuk aktivitas judi online akan terus dilakukan.

    “Dalam kaitannya dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang bahan sosialnya justru terdeteksi, diduga dipergunakan untuk melakukan tindak judi online, ya tentu akan kita evaluasi,” ucap dia.

    “Nah, terdeteksi ini dipergunakan untuk kegiatan judi online, ya kita pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bantuan sosial,” tambahnya.

    Lebih lanjut Prasetyo menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya kerapihan data agar program-program pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

    Melalui proses penyatuan data tersebut, pemerintah juga menemukan masih terdapat sejumlah penerima bansos yang secara ekonomi tergolong mampu, namun tetap menerima bantuan.

    Prasetyo menyebut bahwa permasalahan bansos yang digunakan untuk judi online hanya salah satu aspek dari penataan data yang lebih luas. Sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, Pemerintah berkomitmen untuk memberantas judi online, penyalahgunaan narkoba, penyelundupan, serta praktik korupsi.

    “Dan saudara-saudara bisa perhatikan bukan itu sebagai sebuah peningkatan prestasi, tidak, tetapi peristiwa-peristiwa penegakan hukum terhadap tindak-tindak pidana korupsi, saudara-saudara bisa perhatikan bahwa itu terus-menerus kita lakukan kepada siapa pun,” pungkasnya

    Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos), terlibat menjadi pemain judi online (judol) sepanjang tahun 2024.

    Total deposit judi online dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial selama tahun 2024 itu mencapai Rp957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi.

    Menurut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, pemerintah akan mencabut pemberian bantuan sosial bagi penerima bansos yang terbukti menggunakannya untuk bermain judol.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Momen langka, warga lepas keberangkatan kapal induk Shandong PLA dari perairan Hong Kong

    Momen langka, warga lepas keberangkatan kapal induk Shandong PLA dari perairan Hong Kong

    Senin, 7 Juli 2025 21:19 WIB

    Warga setempat melepas keberangkatan armada Angkatan Laut (AL) Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) yang dipimpin oleh kapal induk Shandong di perairan Hong Kong, China Selatan, Senin (7/7/2025). Armada Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) bertolak dari Hong Kong setelah mengakhiri kunjungan selama lima hari. ANTARA FOTO/Xinhua/Zhu Wei/agr 

    Warga setempat di dalam kapal feri melepas keberangkatan armada Angkatan Laut (AL) Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) yang dipimpin oleh kapal induk Shandong di perairan Hong Kong, China Selatan, Senin (7/7/2025). Armada Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) bertolak dari Hong Kong setelah mengakhiri kunjungan selama lima hari. ANTARA FOTO/Xinhua/Zhu Wei/agr 

    Suasana armada Angkatan Laut (AL) Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) yang dipimpin oleh kapal induk Shandong berangkat meninggalkan Pelabuhan Victoria di Hong Kong, China Selatan, Senin (7/7/2025). Armada Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) bertolak dari Hong Kong setelah mengakhiri kunjungan selama lima hari. ANTARA FOTO/Xinhua/Li Yun/agr 

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kantor Imigrasi Jayapura terbitkan 386 kartu lintas batas tradisional

    Kantor Imigrasi Jayapura terbitkan 386 kartu lintas batas tradisional

    Jayapura (ANTARA) – Kantor Imigrasi Jayapura selama tahun 2025 menerbitkan 386 kartu pas lintas batas tradisional yang diberikan ke warga yang memiliki hubungan saudara dengan warga Papua Nugini yang bermukim di perbatasan.

    “Selama semester I tahun 2025, kami telah menerbitkan 386 kartu pas lintas batas tradisional yang dapat digunakan sebagai dokumen pengganti paspor,” kata Kepala Kantor Imigrasi Jayapura Sutejo kepada ANTARA di Jayapura, Kamis.

    Kartu pas lintas batas tradisional yang dikeluarkan Imigrasi Jayapura berwarna merah sedangkan yang dikeluarkan oleh Imigrasi PNG berwarna kuning.

    Ia mengatakan, masa berlaku kartu lintas batas tradisional itu selama 3 tahun dan untuk mengurusnya tidak dikenakan biaya.

    “Kartu pas lintas batas itu memang dokumen yang diakui kedua negara (RI-PNG) dan diberikan kepada warga yang masih memiliki hubungan saudara dengan wilayah tujuan terbatas, misalnya warga Kota Jayapura (RI) dengan Vanimo (PNG),” kata Sutejo.

    Selain pos lintas batas negara (PLBN) Skouw dan TPI Hamadi yang menjadi tempat bagi warga PNG yang ingin ke Jayapura, mereka juga dapat melintas melalui pos lintas batas tradisional (PLBT).

    PLBT berada di Kabupaten Keerom yakni berada di Senggi, Ubrub,Waris, Wembi, Yetti, Yurup dan Skopro.

    “PLBT yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan yakni di Kiwirok, Iwur dan Batom untuk sementara ditutup dengan alasan keamanan,” kata Kepala Kantor Imigrasi Jayapura Sutejo.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati jadi pembicara pertama pada Dialog Peradaban Global di Beijing

    Megawati jadi pembicara pertama pada Dialog Peradaban Global di Beijing

    Jakarta (ANTARA) – Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menjadi pembicara pertama pada Dialog Peradaban Global yang digelar di Wisma Tamu Negara Diaoyutai, Beijing, China, Kamis.

    Dalam forum yang dihadiri sekitar 600 perwakilan dari 144 negara itu, diawali pembukaan dengan pembacaan pesan dari Presiden China Xi Jinping dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres.

    Dilanjutkan sambutan dari Sekretaris Utama di Sekretariat Partai Cai Qi dan Menteri IDCPC Liu Jianchao pun mempersilakan Megawati ke podium.

    Megawati didaulat sebagai pembicara pertama dilanjutkan sejumlah tokoh pimpinan negara, seperti Presiden ke-4 Namibia Nangolo Mbumba, mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Yukio Hatoyama, mantan PM Mesir Essam Sharaf, mantan PM Belgia Yves Leterme, dan mantan PM Nepal Jhala Nath Khanal.

    “Dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat yang mendalam, saya berdiri di hadapan para pemimpin dunia, para negarawan dan pemikir lintas peradaban dan pejuang kemanusiaan dari berbagai bangsa, yang pada hari ini berkumpul dengan satu tekad: membangun masa depan umat manusia yang lebih damai, adil, dan berkeadaban,” kata Megawati.

    “Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan rasa terima kasih yang tulus kepada Pemerintah Republik Rakyat China di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden Xi Jinping serta Partai Komunis China, atas kehormatan dan undangan yang diberikan kepada saya untuk hadir dalam forum penting ini,” lanjutnya.

    Megawati mengatakan dialog ini tidak sekadar pertemuan antartokoh-tokoh pemimpin bangsa. Pertemuan ini adalah panggilan hati nurani bagi siapa pun yang merindukan tata dunia yang berkeadaban dan berkeadilan.

    “Pertemuan ini adalah ruang untuk mengingat kembali memori kolektif kita sebagai bangsa-bangsa yang pernah menjadi penyintas puing-puing penjajahan serta memimpikan dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih beradab,” kata Megawati mengawali pidatonya.

    Sebelumnya, pada Rabu (9/7), Menteri Departemen Hubungan Internasional Komite Sentral Partai Komunis China (IDCPC) Liu Jianchao di Kantor IDCPC, Beijing, menyampaikan kepada Megawati soal kesempatan menjadi pembicara pertama diberikan kepada Megawati.

    “Untuk acara dialog, Ibu Megawati akan menjadi pembicaraan pertama pemimpin dari luar negeri. Kami semua menantikan apa yang akan disampaikan Ibu Megawati,” katanya.

    Forum Global Civilizations Dialogue ini merupakan inisiatif dari Pemerintah China dan Partai Komunis China, mengangkat tema Safeguarding Diversity of Human Civilizations for World Peace and Development.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL dan Angkatan Laut Turki jalin kerja sama militer

    TNI AL dan Angkatan Laut Turki jalin kerja sama militer

    Jakarta (ANTARA) – TNI Angkatan Laut menjalin kerja sama militer dengan Turkish Navy (TURN) untuk memperkuat pertahanan wilayah laut Indonesia.

    Kerja sama itu ditandai dengan pertemuan antara Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal) Laksamana Muda TNI Yayan Sofiyan dan Delegasi TURN dipimpin RADM (LH) Gokcen Firat dalam pertemuan The 2nd Naval Cooperation Meeting (NCM) 2025 di Wisma Elang Laut, Jakarta, Selasa (8/7).

    Dalam siaran pers resmi TNI AL yang diterima di Jakarta, Kamis, dijelaskan bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan kedua setelah digelarnya NCM pada 2023.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan beberapa skema kerja sama dibahas dalam pertemuan tersebut.

    “Pembahasan kerja sama di bidang operasi, latihan, pendidikan dan kursus serta secara khusus membahas peluang kerja sama dalam bidang logistik, seperti pertukaran data informasi fasilitas perbaikan kapal saat melaksanakan port visit secara resiprokal,” kata Tunggul.

    Pertemuan tersebut juga membahas evaluasi beberapa kerja sama militer yang sebelumnya telah terjalin antara TNI AL dan TURN.

    Tunggul berharap seluruh perencanaan kerja sama militer yang telah dibangun dapat terealisasi dengan baik pada masa depan.

    Dia juga berharap kerja sama ini dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.