Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Komisi II DPR minta persiapan PSU dimatangkan

    Komisi II DPR minta persiapan PSU dimatangkan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtera Banong meminta penyelenggara pemilu untuk mematangkan persiapan sehingga tidak ada pemungutan suara ulang (PSU) di atas pemungutan suara ulang.

    Hal tersebut disampaikan Bahtera dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    “Agar betul-betul persiapan dan kesiapannya dalam rangka PSU maupun Pilkada ulang dipersiapkan secara matang,” kata Bahtra di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan persiapan dan pengawasan pelaksanaan PSU tersebut harus patuh terhadap aturan dan prosedur yang ada sehingga tidak berujung dengan gugatan yang kembali akan menunda rampungnya tahapan pemilu tersebut.

    “Paling penting adalah agar tidak terjadi lagi gugat-menggugat di Mahkamah Konstitusi nanti karena itu akan merepotkan Kemendagri dalam hal berkaitan dengan penganggaran,” ujarnya.

    Bahtera juga mengingatkan bahwa apabila PSU kembali terulang maka pemerintah harus kembali mengeluarkan anggaran untuk pemungutan suara ulang, hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan spirit efisiensi yang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Di satu sisi kita sedang melakukan penghematan, tapi di sisi lain dengan adanya Pilkada berulang kali, itu juga bisa merepotkan dalam hal bagaimana kita bisa mewujudkan efisiensi yang sedang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

    Rapat kerja antara pihak penyelenggara pemilu dan DPR RI tersebut membahas sejumlah hal antara lain persiapan pemungutan suara ulang untuk pemilihan ulang Wali Kota Pangkal Pinang, pemilihan ulang Bupati Bangka, kemudian PSU di Kabupaten Boven Digul dan Kabupaten Barito Utara, serta evaluasi pemilihan kepala daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Bali Koster sarankan Pemprov Malut tegas disiplinkan pegawai

    Gubernur Bali Koster sarankan Pemprov Malut tegas disiplinkan pegawai

    Pemprov Bali oleh KPK RI dinilai sebagai yang terbaik dalam penerapan MCP dengan berhasil meraih peringkat pertama di nasional

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyarankan agar pemerintahannya tegas mendisiplinkan pegawai demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

    “Kalau ada kepala OPD (organisasi perangkat daerah) yang bermain proyek, apalagi ada yang terbukti selingkuh, itu dimutasi, jangan sampai hal ini merusak birokrasi,” kata Koster dalam keterangannya di Denpasar, Senin.

    Koster menerima kedatangan Gubernur Maluku Utara ke Bali dalam rangka mempelajari prestasi kerja Pemprov Bali yang peringkat pertama dalam menerapkan Monitoring Center for Prevention (MCP) atau sistem pemantau KPK RI, yang berfungsi untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

    Oleh karena itu, Gubernur Bali menyarankan agar menciptakan pegawai yang bekerja dengan baik, disiplin, berintegritas, dan penuh tanggung jawab.

    “Sikap tegas seorang kepala daerah juga dilakukan untuk menjaga kinerja masing-masing kepala dinas dalam mewujudkan percepatan pembangunan,” ujarnya.

    Pemprov Bali sendiri sejak awal penunjukan pimpinan di perangkat daerah menggunakan sistem merit dengan memilih berdasarkan rekam jejak kompetensinya tanpa pungutan dalam pengisian jabatan.

    Selain mempelajari MCP, Pemprov Malut juga ingin mempelajari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mengikuti jejak prestasi Bali memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 12 kali berturut-turut, berhasil mewujudkan gedung mal pelayanan publik, menyempurnakan sistem pendidikan SMA/SMK, hingga belajar tentang tata kelola promosi pariwisata.

    Untuk Opini WTP, Gubernur Koster menyampaikan Opini WTP harus bisa dipertanggungjawabkan selama pelaksanaan pembangunan di daerah. Selama ini, ia menerapkan sistem kerja sesuai norma standar dan prosedur yang berlaku.

    Untuk SPBE, Bali telah menyelenggarakan sistem berbasis elektronik dan menjadi terbaik nasional, sehingga siap membantu Pemprov Malut dengan membentuk perjanjian kerja sama.

    Terakhir, terkait gedung mal pelayanan publik, Pemprov Bali menyarankan Gubernur Sherly memberikan bantuan hibah pembangunan gedung ke kabupaten/kota.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengapresiasi prestasi dan penerimaan Pemprov Bali, ia mengaku kehadirannya atas rekomendasi langsung KPK RI agar belajar kepada Bali.

    “Saat itu KPK RI memberi saran agar kami ke Bali belajar, karena di Pemprov Malut skor MCP yang kami raih pada tahun 2023 hanya 39,95 persen kemudian tahun 2024 naik mencapai skor 73,59 persen,” kata dia.

    “Jadi, Pemprov Bali oleh KPK RI dinilai sebagai yang terbaik dalam penerapan MCP dengan berhasil meraih peringkat pertama di nasional,” sambung Sherly.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI-Brasil bersatu perangi kelaparan lewat MBG

    RI-Brasil bersatu perangi kelaparan lewat MBG

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto secara jujur menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan di Indonesia, sejak 6 Januari 2025, merupakan duplikasi langsung dari keberhasilan Program Makanan Sekolah Nasional Brasil (PNAE).

    “Kami menjadikan program PNAE sebagai role model bagi program makan siang gratis bagi anak-anak dan ibu hamil di Indonesia,” ujar Prabowo, saat konferensi pers bersama Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Planalto, Brasília, Rabu (9/7).

    MBG di Indonesia, saat ini menyasar anak-anak dan ibu hamil, dengan target menjangkau 82,9 juta penerima per hari pada akhir 2025.

    MBG menjadi salah satu kesepakatan kerja sama bilateral yang kini dibangun Indonesia dan Brasil, sebagai komitmen dalam memerangi kelaparan dan malnutrisi di tengah gejolak global.

    Salah satu wujud konkret kolaborasi ini adalah dukungan penuh Presiden Lula da Silva pada program MBG melalui pelibatan Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan.

    Aliansi ini diinisiasi oleh Brazil, saat memimpin G20 2023, dengan pendekatan investasi dari para mitra atau donor yang bisa digunakan secara tepat sasaran dan berdampak besar.

    Sebagai fasilitator netral, aliansi ini membantu mempertemukan negara mitra, pedonor, dan pakar, serta menyediakan sumber daya finansial dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program tersebut.

    Dengan memanfaatkan sistem data yang terpadu, aliansi ini juga membantu menghindari tumpang tindih program, mempercepat identifikasi kebutuhan di lapangan, dan mempermudah pencocokan dengan peluang dukungan yang tersedia.

    Dalam pernyataannya, Presiden Lula menyoroti kesamaan visi kedua negara dalam upaya pemberantasan kemiskinan dan perlindungan lingkungan.

    Brazil, secara khusus memuji Program MBG yang telah diluncurkan Presiden Prabowo sebagai salah satu inisiatif pemberian makanan sekolah terbesar di dunia.

    Program tersebut dinilai sejalan dengan misi yang digagas Brazil dalam forum G20 dan negara itu akan turut memberikan dukungan bagi keberhasilan implementasinya di Indonesia.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU paparkan progres pencairan dana PSU dan pilkada ulang

    KPU paparkan progres pencairan dana PSU dan pilkada ulang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin memaparkan progres pencairan dana pemungutan suara ulang (PSU) dan pemilihan kepala/wakil daerah (pilkada) ulang tahun 2024.

    Afifi dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, menyebut progres transfer terbilang cukup baik.

    Adapun PSU sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara pada 6 Agustus 2025, sedang pilkada ulang digelar di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada 27 Agustus 2025.

    Dijelaskan Afif, perkiraan kebutuhan anggaran untuk PSU Provinsi Papua sebesar Rp93 miliar dan sisa naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Rp47.912.288.236, sehingga kekurangan anggaran berjumlah Rp45.087.711.764.

    “Sudah transfer ke KPU sejumlah kekurangan tersebut. Jadi, progres transfer sudah 100 persen. Kesiapan sudah 100 persen,” kata dia.

    Sementara itu, perkiraan kebutuhan anggaran untuk PSU Kabupaten Boven Digoel ialah Rp19.284.212.221 dan sisa NPHD Rp1.284.212.221, sehingga kekurangan Rp18 miliar. Namun, kekurangan tersebut sudah ditransfer ke KPU sepenuhnya.

    “Sehingga progres sudah 100 persen,” kata dia.

    Perkiraan kebutuhan untuk PSU Kabupaten Barito Utara sejumlah Rp15.184.460.550 dan sisa NPHD pilkada sebelumnya Rp100 juta, sehingga kekurangan Rp15.084.460.550. Sama dengan daerah yang lain, kekurangan sudah ditransfer sepenuhnya ke KPU.

    Berikutnya, perkiraan kebutuhan dana untuk pilkada ulang Kabupaten Bangka sebesar Rp21.112.430.000 dan sisa NPHD dari pilkada sebelumnya nihil, sehingga jumlah kekurangan sama dengan perkiraan kebutuhan.

    “Sudah transfer ke KPU sejumlah yang dibutuhkan, jadi progres 100 persen,” tutur Afif.

    Sama dengan Kabupaten Bangka, sisa NPHD dari pilkada sebelumnya untuk pilkada ulang Kota Pangkalpinang juga nihil, sementara perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp16.280.429.000. Dari kekurangan itu, sudah ditransfer ke KPU sebesar Rp10.175.268.000.

    “Progres transfer 62 persen, kurang Rp6.105.161.000,” ucap Afif.

    Sebagai catatan, pencairan terakhir untuk Kota Pangkalpinang akan dilakukan paling lama bulan Agustus 2025, berdasarkan kesepakatan di dalam NPHD.

    “Terima kasih teman-teman Kementerian Dalam Negeri untuk sangat membantu proses ini di awal sampai sekarang,” imbuh Ketua KPU.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II DPR: Dua daerah gelar pilkada ulang pada 27 Agustus

    Komisi II DPR: Dua daerah gelar pilkada ulang pada 27 Agustus

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan ada dua daerah yang diharuskan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang pada 27 Agustus mendatang, yakni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka dan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kabupaten Bangka.

    “Sehingga akan digelar pilkada ulang, yakni Kabupaten Bangka tanggal 27 Agustus dan Kota Pangkal Pinang tanggal 27 Agustus,” kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

    Sementara itu, dia menyebut ada tiga daerah yang akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) pada 6 Agustus mendatang, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara.

    “Komisi II DPR RI akan mendengarkan laporan langsung dari Mendagri tentang evaluasi 22 daerah yang telah menyelenggarakan PSU, sekaligus persiapan dan kesiapan tiga daerah yang menghadapi PSU pada 6 Agustus mendatang, dan dua daerah lagi yang akan melaksanakan pilkada ulang di tanggal 27 Agustus yang akan datang,” tuturnya.

    Dia menyebut rapat tersebut perlu digelar Komisi II DPR RI untuk mendengarkan langsung paparan dari Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam rangka mempersiapkan secara matang PSU maupun pilkada ulang di sejumlah daerah tersebut.

    Hal tersebut, kata dia, diperlukan agar setelahnya tidak ada lagi gugatan sengketa pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebab akan berdampak pada besaran yang harus kembali dikeluarkan Kemendagri RI di tengah kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah saat ini.

    “Harapan kami agar tidak terjadi lagi gugat menggugat di MK nanti karena itu akan merepotkan Kemendagri dalam hal berkaitan dengan penganggaran. Satu sisi, kita lagi sedang melakukan penghematan, tapi di sisi lain dengan adanya pilkada yang dilaksanakan berulang-ulang kali itu juga bia merepotkan dalam hal bagaimana kita bisa mewujudkan efisiensi,” tuturnya.

    Pada rapat tersebut turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Bahtiar, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Anggota KPU RI Idham Holik, Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, Anggota Bawaslu RI Puadi, Ketua DKPP RI Heddy Lugito beserta jajaran komisioner DKPP RI lainnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BKSAP: Schengenmultientry strategis bangun peradaban kolaboratif

    BKSAP: Schengenmultientry strategis bangun peradaban kolaboratif

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengapresiasi fasilitas visa Schengen multientry bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berkunjung ke negara-negara Uni Eropa untuk kedua kalinya sebagai langkah strategis dalam membangun peradaban kolaboratif.

    “Ini adalah langkah strategis untuk membangun peradaban kolaboratif. Kita bicara tentang masa depan yang lebih terbuka, di mana masyarakat Indonesia dapat menjalin kerja sama lebih luas di bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, hingga budaya,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan kebijakan visa itu juga hadir seiring dengan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau IEU-CEPA.

    Menurut dia, perjanjian perdagangan bebas itu membuka peluang besar bagi ekspor produk Indonesia ke pasar Eropa dan mendorong kolaborasi investasi serta pertukaran tenaga kerja profesional yang lebih dinamis.

    Untuk itu, dia mengingatkan Indonesia harus segera sigap memanfaatkan peluang ini dengan membangun ekosistem dukungan di dalam negeri.

    “Baik dari sisi kesiapan pelaku usaha, UMKM, sektor pariwisata, maupun pemanfaatan konektivitas antar masyarakat yang lebih erat,” ucapnya.

    BKSAP DPR RI, kata dia, mendorong seluruh elemen bangsa pelaku usaha, profesional muda, komunitas diaspora, sektor pendidikan, hingga generasi muda untuk aktif menyambut momentum tersebut.

    “Kolaborasi lintas kawasan bukan lagi sekadar wacana, tetapi telah menjadi kenyataan yang harus direspon dengan kesiapan dan inovasi,” kata dia.

    Sebelumnya, Minggu (13/7), Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan fasilitas terbaru yang diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI), khususnya mereka yang berkunjung ke negara-negara anggota Uni Eropa untuk kedua kalinya.

    Dalam sesi pernyataan bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di markas Komisi Eropa, Brussels, Belgia, Minggu, von der Leyen mengatakan Uni Eropa mengadopsi kebijakan visa cascade untuk paspor Indonesia yang mengajukan visa Schengen.

    “Artinya, mulai dari sekarang warga negara Indonesia yang berkunjung ke Uni Eropa untuk kedua kalinya dapat mengajukan visa Schengen yang berjenis multientry,” kata Presiden Komisi Eropa saat menyampaikan pernyataan bersama Presiden Prabowo.

    Pemilik visa Schengen multientry dapat masuk ke wilayah Uni Eropa berulang kali dengan satu dokumen visa yang sama.

    Menurut von der Leyen, kebijakan itu dapat mempermudah warga Indonesia yang ingin berkunjung, belajar, dan berjejaring di Uni Eropa.

    “Intinya, kami ingin membangun jembatan antarmasyarakat (Indonesia dan Uni Eropa),” kata von der Leyen.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR terus buka masukan revisi KUHAP sebelum disahkan di paripurna

    DPR terus buka masukan revisi KUHAP sebelum disahkan di paripurna

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI memastikan untuk terus membuka masukan untuk revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hingga sebelum disahkan di tingkat Rapat Paripurna DPR RI.

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan biasanya jika pembahasan revisi di tingkat panitia kerja (Panja) selesai, maka tidak ada lagi perubahan hingga rapat paripurna.

    Namun, dia memastikan bahwa Komisi III DPR akan terus mengevaluasi pasal-pasal yang ada.

    “Sangat mungkin kalau sudah disetujui di tingkat pertama, pada paripurna kalau ada usulan perubahan ya masih bisa (diubah) secara faktanya,” kata Habiburokhman saat menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah organisasi dan lembaga bantuan hukum di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan bahwa evaluasi berlapis itu bakal dilakukan agar tidak ada kebobolan pasal-pasal yang tidak pas.

    Dengan begitu, menurut dia, masyarakat hingga berbagai lembaga, masih terus bisa memberikan masukan sebelum palu sidang rapat paripurna diketuk.

    “Selama teman-teman bisa meyakinkan anggota DPR, pimpinan fraksi, masih bisa merubah apa yang sudah diputuskan,” kata dia.

    Sejauh ini, menurut dia, Komisi III DPR RI tidak pernah menolak kunjungan dari berbagai organisasi atau lembaga untuk memberikan masukan terhadap revisi KUHAP.

    Dia pun ingin agar pembahasan revisi tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan.

    “Ada yang sudah pernah mengajukan RDPU (rapat dengar pendapat umum) lalu ditolak? Tidak ada. Tadi pagi saya cek lagi, ada lagi nggak yang mengajukan RDPU, tidak ada ya, belum ada. Silakan selama proses ini belum paripurna, kita akan terbuka menerima masukan masyarakat,” kata dia.

    Sejauh ini Komisi III DPR RI sudah mulai menggulirkan revisi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana alias KUHAP.

    Adapun Komisi III DPR sudah menyelesaikan tahapan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebanyak 1.676 poin pada Kamis (10/7).

    Kini Komisi III DPR sudah memasuki tahapan pembahasan revisi tersebut di tingkat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi untuk memproses perubahan-perubahan yang sudah dilakukan dari tahap pembahasan DIM tersebut.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR setujui usulan pembukaan blokir anggaran Ombudsman Rp63,9 miliar

    DPR setujui usulan pembukaan blokir anggaran Ombudsman Rp63,9 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pembukaan blokir anggaran Ombudsman RI tahun 2025 sebesar Rp63,9 miliar yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas nasional dan program prioritas lembaga, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/7).

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin meminta Ombudsman RI segera menyusun dan menyampaikan rincian alokasi anggaran tahun 2025 sebagai bahan pendukung pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    “Ombudsman perlu segera menyusun dan menyampaikan detail alokasi anggaran tahun 2025 sesuai dengan jenis belanja, kegiatan, serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI,” ujar Zulfikar, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih melaporkan bahwa realisasi APBN Ombudsman tahun 2024 mencapai Rp234,9 miliar atau 97,6 persen dari pagu efektif sebesar Rp240,7 miliar.

    Melanjutkan penjelasannya, ia menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2025, Ombudsman memperoleh pagu awal sebesar Rp255,5 miliar, namun setelah efisiensi sebesar Rp63,9 miliar, pagu efektif menjadi Rp191,5 miliar.

    Hingga 7 Juli 2025, Ombudsman mencatat realisasi anggaran telah mencapai Rp105,9 miliar.

    “Walaupun mengalami keterbatasan anggaran, pelaksanaan program kerja Ombudsman RI sepanjang tahun 2025 hingga Juni masih berjalan sesuai target,” kata Najih.

    Dalam rapat, turut hadir para Anggota Ombudsman RI, yakni Dadan Suparjo Suharmawijaya, Indraza Marzuki Rais, dan Robert Na Endi Jaweng. Hadir pula Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu.

    Selain bersama Ombudsman RI, RDP juga digelar bersamaan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komcad SPPI siap wujudkan ketahanan pangan

    Komcad SPPI siap wujudkan ketahanan pangan

    Kementerian Pertahanan menetapkan sebanyak lebih dari 30 ribu peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai Komponen Cadangan (Komcad) Batch-3/2025, Sabtu(12/7). Komcad tersebut mengemban tugas dalam sektor ketahanan pangan.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan minta TNI berikan penampilan terbaik saat Bastille Day 2025

    Menhan minta TNI berikan penampilan terbaik saat Bastille Day 2025

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam Satgas Patriot II menampilkan penampilan terbaik dalam perayaan Bastille Day di Prancis demi menjaga nama baik Indonesia.

    “Seluruh anggota kontingen menjaga nama baik Indonesia dan menunjukkan disiplin serta semangat juang yang menjadi ciri khas prajurit Indonesia,” kata Sjafrie dalam siaran pers resmi Kementerian Pertahan yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

    Menurut Sjafrie, kesempatan yang diberikan Pemerintah Prancis kepada Indonesia untuk tampil di acara Bastille Day merupakan sebuah penghargaan bagi Indonesia, terkhusus TNI.

    Hal itu menandakan hubungan militer dan bilateral antara Indonesia dan Prancis terjalin dengan baik.

    Sjafrie pun sempat mengunjungi pasukan Satgas Patriot II saat sedang latihan untuk penampilan parade, Minggu (13/7). Dengan kunjungannya langsung ke Prancis, Sjafrie mengharapkan seluruh pasukan semakin bersemangat dalam memberikan penampilan yang terbaik.

    “Kehadiran saya disini agar kalian memberikan tampilan yang terbaik, atas nama Tentara Nasional Indonesia dan terlebih lagi atas nama bangsa Indonesia,” kata Sjafrie kala mengunjungi pasukan di Paris, Prancis.

    Sebelumnya, Sjafrie bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melepas keberangkatan kontingen Patriot Indonesia II untuk mengikuti perayaan Hari Bastille di Prancis.

    “Dalam rangka mengikuti Hari Bastille tanggal 14 Juli sebagai kontingen kehormatan, yang memperingati kebangkitan revolusi Prancis” ujar Menhan di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (6/7).

    Lebih lanjut Menhan menjelaskan bahwa kontingen tersebut beranggotakan sekitar 500 personel, dan terdiri atas anggota TNI/Polri hingga akademi TNI/Polri.

    “Kontingen ini adalah satu-satunya kontingen dari negara sahabat yang diundang oleh Presiden Prancis melalui Presiden Indonesia,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa keberangkatan kontingen tersebut menjadi sebuah kebanggaan bagi Indonesia, dan menegaskan posisi Indonesia di tingkat internasional.

    “Mendapatkan tempat yang cukup terhormat di internasional, terutama di negara-negara yang sedang bangkit untuk memajukan perkembangan teknologinya,” katanya.

    Selain Menhan, Panglima TNI juga turut memberikan motivasi dengan menekankan pentingnya semangat juang, mental yang tangguh, serta profesionalisme tinggi dalam menjalankan tugas mewakili nama Indonesia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.