Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Komisi I: Penyiaran radio dan digital idealnya tak digabung RUU Penyiaran

    Komisi I: Penyiaran radio dan digital idealnya tak digabung RUU Penyiaran

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai idealnya undang-undang yang mengatur tentang penyiaran melalui gelombang radio frekuensi dan penyiaran melalui platform digital tidak digabung menjadi satu dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran).

    “Memang idealnya undang-undang ini dipecah, enggak jadi satu (dalam RUU Penyiaran). Ada undang-undang penyiaran, ada undang-undang telekomunikasi, ada undang mungkin penyiaran digital sendiri, atau mungkin ada undang-undang mestinya selain keamanan cyber-nya,” kata Sukamta di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikan Sukamta dalam rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja (Panja) RUU Penyiaran Komisi I DPR RI bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sahabat Peradaban Bangsa (SPB), dan Asosiasi Konten Kreator Seluruh Indonesia (AKKSI).

    Namun, dia mengkhawatirkan apabila undang-undang tersebut dipecah sendiri-sendiri maka produk legislasi tersebut tak kunjung disahkan sebab proses penyusunan suatu undang-undang memakan waktu yang tidak sebentar.

    “Undang-Undang Penyiaran ini kita revisi sudah sejak 2012, sampai hari ini belum kelar, Pak. Sudah ganti zaman, ganti teknologi, sudah usang banget undang-undang (tahun) 2002. Saya khawatir kalau ini kami pecah, nanti pecahnya nggak jadi (undang-undang), Pak. Betul-betul enggak jadi,” ujarnya.

    Untuk itu, Sukamta mengatakan demi kepraktisan maka tidak apa-apa jika sementara pengaturan terkait penyiaran maupun penyiaran digital digabung terlebih dahulu ke dalam RUU Penyiaran.

    “Memang jadi agak ada pemaksaan soal definisi (penyiaran) misalnya, memang agak kami memaksakan, isinya juga mungkin nanti agak dipaksakan antara penyiaran berbasis terestrial, penyiaran OTT, kemudian ada tadi konten kreator,” ucapnya.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono juga mengamini bahwa lebih baik pengaturan terkait penyiaran melalui gelombang radio frekuensi dan penyiaran melalui platform digital digabung terlebih dahulu dalam RUU Penyiaran.

    “Undang-undang itu kan juga living document ya, Pak. Jadi, memang bilamana ke depannya dibutuhkan untuk pemisahan, ya bisa saja (nanti dipecah), tapi kalau tidak dimulai sekarang, nanti tidak ada ujungnya. Jadi, biar kami selesaikan ini (RUU Penyiaran), nanti ke depannya bisa ada penyempurnaan lagi,” katanya.

    Sementara itu, anggota DPR RI Junico Siahaan menilai pentingnya meredefinisi terlebih dahulu soal pemaknaan penyiaran itu dalam RUU Penyiaran, apakah sebatas pada penyiaran gelombang radio frekuensi atau mencakup pula platform digital.

    “Karena kalau dibilang siaran, definisinya kan sebuah one-to-many. Sementara hari ini platform tidak merasa bahwa mereka menyiarkan. Jadi, ini kita harus re-definisi sampai ketemu betul-betul,” kata Nico Siahaan, sapaan karibnya, dalam rapat tersebut.

    Sebab terlepas dari medium penyiarannya apakah melalui gelombang radio frekuensi atau platform digital, dia memandang secara substansi yang ingin diatur dan dilindungi dalam RUU Penyiaran adalah sama-sama terkait dengan konten yang disiarkannya.

    “Sementara ke depan tantangannya akan ada AI, ada Starlink, kita enggak tahu nyebutnya apa nanti karena tidak pakai frekuensi. Entah apalagi nanti teknologi ke depan, tapi bentuknya adalah sebenarnya konten itu yang mau kita kawal sama-sama,” tutur dia.

    Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, hingga Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA dalam rangka panitia kerja membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3).

    Adapun RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas yang diusulkan Komisi I DPR RI.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Aturan tak boleh rangkap jabatan prinsipnya sama untuk wamen

    Pengamat: Aturan tak boleh rangkap jabatan prinsipnya sama untuk wamen

    “Wakil menteri bukan jabatan yang independen. Ia bukan pejabat politik otonom yang punya garis komando sendiri, dia perpanjangan tangan menteri,”

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat hukum dan pembangunan dari Universitas Airlangga Hardjuno Wiwoho berpendapat bahwa aturan untuk tidak boleh merangkap jabatan pada prinsipnya sama antara menteri dan wakil menteri (wamen).

    Sebab, kata dia, menteri dan wamen merupakan satu paket kekuasaan eksekutif, sehingga jika seorang menteri dilarang merangkap sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka larangan itu secara prinsip juga harus berlaku bagi wakil menterinya.

    “Wakil menteri bukan jabatan yang independen. Ia bukan pejabat politik otonom yang punya garis komando sendiri, dia perpanjangan tangan menteri,” kata Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Hardjuno mengingatkan bahwa larangan rangkap jabatan bagi pejabat eksekutif negara sebenarnya sudah diatur secara tegas dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

    Ia merujuk antara lain pada Pasal 23 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan bahwa menteri dilarang merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara maupun swasta.

    “Pasal ini terang benderang, tidak multitafsir. Karena jabatan wakil menteri adalah bagian dari struktur kementerian dan pembantu presiden, maka semestinya terikat pula pada semangat dan norma dalam undang-undang ini,” ujarnya.

    Selain itu, dirinya juga menyoroti Pasal 17 huruf a UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang melarang pelaksana pelayanan publik dari instansi pemerintah merangkap jabatan di organisasi usaha.

    Sementara itu, lanjut dia, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara khusus menekankan larangan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan berbagai tugas pemerintahan.

    Lebih jauh, ia juga mengingatkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang mempertegas larangan menteri merangkap jabatan.

    “Putusan MK ini menunjukkan bahwa semangat konstitusi kita tidak pernah membenarkan penumpukan kekuasaan administratif dan korporatif dalam satu tangan,” kata Hardjuno menambahkan.

    Hardjuno pun membandingkan situasi di Indonesia dengan negara-negara yang lebih maju dalam hal tata kelola pemerintahan.

    Ia mencontohkan di Prancis, di mana sejak 2014 telah diberlakukan pembatasan tegas atas praktik cumul des mandats atau rangkap jabatan oleh pejabat publik.

    Di sana, dikatakan bahwa pejabat yang duduk di parlemen tidak lagi boleh merangkap jabatan di pemerintahan daerah atau institusi eksekutif lainnya karena dinilai merusak profesionalitas dan membuka ruang konflik kepentingan.

    Sementara di kawasan Asia Tenggara, lanjut dia, Vietnam dan Malaysia justru menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk memperbaiki sistem.

    Dijelaskan bahwa Vietnam memperketat pemisahan jabatan publik dan jabatan di perusahaan milik negara sejak terjadinya sejumlah skandal korupsi.

    Begitu pula dengan Malaysia yang belajar dari krisis 1MDB dan sejak 2023 mulai melarang menteri merangkap sebagai ketua perusahaan BUMN.

    Lebih dari sekadar regulasi, dia menilai persoalan rangkap jabatan menyentuh inti dari integritas pemerintahan. Ia menegaskan bahwa jabatan publik merupakan amanah, bukan ruang akumulasi posisi dan fasilitas.

    “Negara tidak kekurangan orang cakap. Tapi kalau jabatan publik dijadikan alat bagi segelintir elite untuk menumpuk kekuasaan, maka republik ini sedang menyimpang dari arah semestinya,” tuturnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Boni Hargens resmi daftar caketum ILUNI UI periode 2025-2028

    Boni Hargens resmi daftar caketum ILUNI UI periode 2025-2028

    “Jika terpilih menjadi ketum, saya berkomitmen menjadikan ILUNI UI sebagai wadah berkumpulnya talenta-talenta berkualitas yang menjadi laboratorium gagasan untuk memperkuat demokrasi dan pembangunan,”

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) sekaligus pengamat politik Bonifasius Hargens resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025-2028 di Jakarta, Senin.

    Boni menyerahkan secara langsung berbagai dokumen pendaftaran dan telah diterima oleh panitia pemilihan caketum UI.

    “Jika terpilih menjadi ketum, saya berkomitmen menjadikan ILUNI UI sebagai wadah berkumpulnya talenta-talenta berkualitas yang menjadi laboratorium gagasan untuk memperkuat demokrasi dan pembangunan,” ujar Boni usai penyerahan dokumen, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

    Dia berpendapat bahwa kelompok masyarakat sipil seperti ILUNI UI merupakan basis penting dalam demokrasi, sehingga dirinya melihat peran besar ILUNI UI untuk menjadi katalis perubahan Indonesia.

    Kepada internal ILUNI UI, Boni mengaku akan menyatukan semua kekuatan dan talenta hebat alumni UI untuk saling memberdayakan dan memperkuat satu sama lain.

    Jika internal ILUNI UI kuat, maka dia optimistis, ikatan tersebut akan memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa dan negara.

    “Harapannya, ILUNI jadi contoh masyarakat sipil yang menopang demokrasi demi kemajuan bangsa. Ini jadi dasar visi misi saya,” ungkap dia.

    Apabila terpilih, dia mengungkapkan bahwa salah satu programnya berupa pembangunan pusat kajian, di mana ILUNI menjadi laboratorium gagasan yang bisa digunakan pemerintah untuk konteks pembangunan.

    Selama kariernya, Boni tidak hanya dikenal sebagai akademisi dan pengamat politik, tetapi juga sebagai tokoh publik yang aktif dalam pembangunan demokrasi dan media.

    Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) ANTARA. Pengalaman praktis dan akademiknya menjadikannya sosok yang memahami dengan baik dinamika kebijakan publik, komunikasi politik, serta pentingnya jejaring alumni dalam pengembangan sumber daya bangsa.

    Antusiasme pemilihan Ketua ILUNI UI tahun ini mencapai rekor baru, dengan lebih dari 15 alumni mendaftarkan diri hanya dalam waktu seminggu sejak masa pendaftaran dibuka.

    Dalam konteks tersebut, keikutsertaan berbagai tokoh seperti Boni menandai bahwa ILUNI UI bukan sekadar wadah nostalgia, melainkan arena strategis bagi kontribusi alumni UI terhadap masa depan bangsa.

    Dikenal luas di kalangan akademisi nasional maupun internasional serta aktif dalam isu demokrasi lokal hingga reformasi intelijen negara, Boni mengaku hadir menawarkan kepemimpinan yang berbasis pemikiran ilmiah, rekam jejak pengabdian, serta dedikasi untuk memajukan UI dan Indonesia.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapal Perang Spanyol singgahi Ternate

    Kapal Perang Spanyol singgahi Ternate

    Selain open ship untuk masyarakat, kunjungan ini juga diharapkan mempererat hubungan bilateral Indonesia-Spanyol serta meningkatkan kepercayaan dan interoperabilitas kedua negara.

    Ternate (ANTARA) – Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut), H Sarbin Sehe, melakukan kunjungan kehormatan sekaligus ramah tamah di atas Kapal Perang AL Spanyol F-104 Mendez Nunez dan disambut Dubes Spanyol dan Kapten Kapal saat menyinggahi Pelabuhan Ternate, Senin.

    “Kunjungan kami ini sekaligus mendengarkan penjelasan secara langsung dari komandan kapal mengenai spesifikasi dan kemampuan tempur F-104 Kapal Mendez Nunez, termasuk teknologi persenjataan, serta peran kapal tersebut dalam berbagai operasi maritim internasional. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh rasa hormat,” kata Wagub Malut, Sarbin Sehe di Ternate.

    Wagub mengatakan, kunjungan ini menjadi momentum penguatan kerja sama antara angkatan laut kedua negara. Selain open ship untuk masyarakat, kunjungan ini juga diharapkan mempererat hubungan bilateral Indonesia-Spanyol serta meningkatkan kepercayaan dan interoperabilitas kedua negara.

    Dalam kunjungan tersebut Wakil Gubernur turut didampingi Forkopimda Maluku Utara, Walikota Ternate, Bupati Kepulauan Sula, Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Sekda Kota Tidore, serta rombongan lainnya.

    Tour terpadu Wakil Gubernur bersama rombongan di Kapal AL Mendez Nunez milik Spanyol diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama.

    Seperti diketahui, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Komando Armada III kembali menunjukkan perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia, khususnya di wilayah perairan timur.

    Dua unsur kapal perang, KRI Kapak-625 dan KRI Hampala-880, serta satu Pesawat Udara CN235-220 MPA/P-8306 melaksanakan tugas pengawasan dan pengamanan (Waspam) serta shadowing terhadap kapal perang Angkatan Laut Spanyol, ESPS Méndez Núñez (F-104), yang sedang melintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III-C dari Darwin, Australia menuju Guam pada 13 hingga 14 Juli 2025.

    Bahkan, dalam pelaksanaan tugas ini merupakan bagian dari Operasi Cendrawasih Jaya-25 Tahap 3 yang digelar Koarmada III guna memastikan setiap aktivitas lintas laut di perairan yurisdiksi Indonesia berjalan sesuai ketentuan hukum internasional dan tetap dalam koridor kedaulatan negara.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo presiden RI pertama jadi tamu kehormatan di Bastille Day

    Prabowo presiden RI pertama jadi tamu kehormatan di Bastille Day

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mencatatkan sejarah sebagai Presiden Republik Indonesia pertama yang menjadi tamu kehormatan dalam upacara peringatan Hari Nasional Prancis atau Bastille Day, di Paris, Prancis, Senin.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Senin, undangan resmi dari Presiden Prancis Emmanuel Macron ini menempatkan Indonesia dalam deretan negara-negara mitra strategis yang pernah mendapat kehormatan serupa dalam sejarah panjang Bastille Day.

    Hal ini juga merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia di panggung diplomasi internasional.

    Sejak pertama kali digelar secara resmi pada tahun 1880, Bastille Day bukan hanya perayaan Revolusi Prancis dan simbol semangat kebebasan, tetapi juga menjadi ajang diplomasi internasional.

    Tradisi mengundang pemimpin dunia sebagai tamu kehormatan dalam parade Bastille Day dimulai secara simbolik pada akhir abad ke-20.

    Tamu kehormatan biasanya diberikan tempat di podium utama bersama Presiden Prancis dan tokoh penting negara tuan rumah, serta dapat menyertakan partisipasi simbolis militer dari negara tamu.

    Kehadiran Presiden Prabowo mengikuti jejak para pemimpin dunia yang pernah menjadi tamu kehormatan di Bastille Day.

    Sebelumnya, Bastille Day telah menjadi panggung kehormatan bagi sejumlah tokoh besar dunia, seperti Presiden Nelson Mandela (1996), Presiden Luiz Inacio Lula da Silva (2005), dan Presiden Donald Trump (2017).

    Selain itu, Perdana Menteri Lee Hsien Loong (2018) hingga Narendra Modi (2023) pernah menjadi tamu kehormatan pada acara besar tersebut.

    Undangan kepada Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan Bastille Day menjadi momen puncak dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Prancis dan Indonesia, sekaligus memberikan warna serta harapan baru bagi kerja sama strategis kedua negara ke depan.

    Dalam penyelenggaraan Bastille Day tahun ini, Indonesia mengirimkan kontingen yang diberi nama “Patriot Indonesia II”. Kontingen ini terdiri atas sekitar 500 personel gabungan dari TNI, Polri, serta taruna dari akademi TNI dan Polri.

    Lagu kebangsaan “Indonesia Raya” juga turut berkumandang pada perayaan tersebut. kontingen Indonesia mendapat kehormatan menempati barisan paling depan. Barisan tersebut dipimpin oleh Letkol Inf Bistok Simarmata.

    Selain Presiden Prabowo, sejumlah pejabat tinggi Indonesia turut mendampingi dalam acara tersebut.

    Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, putra semata wayang Presiden Prabowo Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo, yang akrab disapa Didiet, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Partisipasi Indonesia di Bastille Day 2025 diharapkan bisa memperkuat hubungan diplomasi pertahanan Indonesia dengan Prancis sekaligus juga memperkenalkan kekayaan budaya bangsa di tingkat Internasional.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab: Presiden Prabowo dan Raja Belgia bahas isu strategis RI-Belgia

    Seskab: Presiden Prabowo dan Raja Belgia bahas isu strategis RI-Belgia

    keduanya melangsungkan tête-à-tête atau pertemuan empat mata di ruang kerja pribadi Raja untuk bertukar pandangan mengenai penguatan hubungan bilateral Indonesia–Belgia, serta isu-isu strategis yang menjadi perhatian bersama

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan Presiden Prabowo Subianto dan Raja Belgia Philippe Léopold Louis Marie berdiskusi membahas isu-isu strategis antara Indonesia dan Belgia dalam pertemuan empat mata (tête-à-tête) di Istana Laeken, Brussels, Belgia (13/7).

    Kunjungan ke Istana Laeken merupakan agenda terakhir Presiden RI dalam lawatan luar negerinya di Brussels.

    “Di Istana Laeken, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Raja Philippe di halaman istana. Selanjutnya, keduanya melangsungkan tête-à-tête atau pertemuan empat mata di ruang kerja pribadi Raja untuk bertukar pandangan mengenai penguatan hubungan bilateral Indonesia–Belgia, serta isu-isu strategis yang menjadi perhatian bersama,” kata Seskab Teddy dalam keterangan resmi dari Sekretariat Kabinet di Jakarta, Senin.

    Teddy melanjutkan Presiden Prabowo dan Raja Philippe sama-sama memiliki latar belakang pendidikan militer.

    “Pada usia 18 tahun, Raja Philippe memulai studi universitasnya di Akademi Militer Kerajaan. Dengan ketertarikannya pada dunia kedirgantaraan sejak kecil, ia kemudian memilih untuk bergabung dengan Angkatan Udara dan berhasil memenuhi syarat sebagai pilot tempur. Ia menyelesaikan pelatihan militernya dengan sertifikasi sebagai penerjun payung dan seorang komando,” kata Seskab Teddy menceritakan latar militer Raja Belgia.

    Di Istana Laeken, Presiden Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia Andri Hadi.

    Di Brussels, Presiden Prabowo melawat sejak Sabtu (12/7) dan melanjutkan perjalanan ke Paris, Prancis pada Minggu sore. Tidak hanya bertemu Raja Belgia, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa António Costa di markas Uni Eropa, Gedung Berlaymont, Minggu.

    Dalam pertemuan dengan Presiden von der Leyen, Presiden Prabowo mengumumkan perundingan perjanjian ekonomi komprehensif (CEPA) Indonesia dan Uni Eropa rampung saat jumpa pers di Kantor Komisi Eropa, Gedung Berlaymont, Brussels. Indonesia dan Uni Eropa telah bernegosiasi membahas poin-poin kerja sama CEPA selama kurang lebih 10 tahun.

    Keberhasilan itu pun disambut positif oleh Presiden von der Leyen dan Presiden Costa.

    Presiden Dewan Eropa António Costa menyatakan Uni Eropa (EU) siap mendukung agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto, termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka banyak lapangan kerja, dan program-program prioritas bidang ketahanan pangan dan energi.

    Presiden Costa menyatakan dukungannya itu langsung kepada Presiden Prabowo saat keduanya bertemu di Kantor Dewan Eropa, Gedung Berlaymont, Brussels, Minggu (13/7). Presiden Costa juga menyebut Uni Eropa pun siap mendukung agenda-agenda pembangunan Presiden Prabowo.

    “Kami siap mendukung Anda mewujudkan agenda-agenda ambisius Anda untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka peluang-peluang untuk anak-anak muda di Indonesia, meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Mari jadikan kunjungan ini lebih dari sekadar niat baik, dan mari jadikan ini sebagai wujud keinginan bersama untuk bekerja sama,” kata Presiden Costa kepada Presiden Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU gandeng LSM perkuat pengawasan dan pendidikan seputar pemilu

    KPU gandeng LSM perkuat pengawasan dan pendidikan seputar pemilu

    “Alhamdulillah pada sore hari ini KPU baru saja menandatangani nota kesepahaman dengan teman-teman dari LSM yaitu dari JPPR, kemudian dari SPD, dari APD, dari PDB yang semuanya adalah LSM yang selama ini memang dengan atau tanpa MoU sudah melakukan k

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) pegiat pemilu dalam rangka memperkuat pendidikan pemilu terhadap masyarakat, serta penguatan pengawasan dan kontrol terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

    Empat LSM tersebut yakni Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Perisai Demokrasi Bangsa (PDB), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), dan Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD).

    “Alhamdulillah pada sore hari ini KPU baru saja menandatangani nota kesepahaman dengan teman-teman dari LSM yaitu dari JPPR, kemudian dari SPD, dari APD, dari PDB yang semuanya adalah LSM yang selama ini memang dengan atau tanpa MoU sudah melakukan kerja-kerja kepemilihan. Apakah sifatnya melakukan pendidikan pemilih maupun juga melakukan kontrol, kritik terhadap penyelenggara pemilih terlangsung KPU, Bawasu, dan semuanya,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di kantor KPU RI, Jakarta, Senin.

    Afifuddin juga menyampaikan penandatanganan MoU tersebut juga dalam rangka mengawal tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah/

    Ia mengatakan sudah ada ratusan lembaga yang menandatangani MoU dengan KPU terkait berbagai aspek seputar pemilu. Meski demikian KPU tetap terbuka dengan semua pihak yang ingin menjalin kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu di Tanah Air.

    “Pada intinya, teman-teman ini adalah mitra kami semua, dan kami memang sangat terbuka dengan siapapun untuk melakukan kerja-kerja bersama, yang pada pokoknya ingin meningkatkan kualitas pemilih kita,” ujarnya.

    Lebih lanjut Afifuddin mengatakan meski tahapan pemungutan suara pemilu telah usai, masih banyak tugas seputar pemilu yang harus dikerjakan antara lain soal pendidikan pemilu dan pembahasan soal UU Pemilu.

    “Meski pemilihannya sudah selesai tetapi kan pendidikan pemilih dan juga katakanlah tahapan-tahapan post-election, revisi undang-undang dan sebagainya kan butuh pengawalan dan lain-lain. pasti teman-teman juga akan fokus di isu tersebut,” tutur Afifuddin.

    Afifuddin berharap MoU dengan berbagai LSM tersebut akan melahirkan berbagai program untuk penguatan jajaran penyelenggara pemilu dan merumuskan bagaimana menganalisis partisipasi pemilu dan pilkada.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan MPR minta pelaku pemerkosaan di Cianjur dijatuhi pidana berat

    Pimpinan MPR minta pelaku pemerkosaan di Cianjur dijatuhi pidana berat

    “Pelaku pemerkosaan ini harus dihukum seberat-beratnya. Semuanya tanpa kecuali. Berikan pesan bahwa tidak ada toleransi dalam bentuk apapun terhadap pelaku kejahatan seksual seperti ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta agar aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, dan hakim untuk menjatuhkan pidana seberat-beratnya kepada 12 pelaku pemerkosaan terhadap anak perempuan di bawah umur berusia 16 tahun di Cianjur, Jawa Barat.

    Dia pun agar aparat penegak hukum mengusut kasus pemerkosaan tersebut hingga tuntas.

    “Pelaku pemerkosaan ini harus dihukum seberat-beratnya. Semuanya tanpa kecuali. Berikan pesan bahwa tidak ada toleransi dalam bentuk apapun terhadap pelaku kejahatan seksual seperti ini,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Cianjur itu juga meminta pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan kementerian terkait untuk turun langsung membantu proses pemulihan bagi korban yang mengalami trauma berat.

    “Korban juga membutuhkan bantuan pemulihan dan rehabilitasi yang pasti membutuhkan waktu. Pemprov, Pemda, atau bahkan kementerian terkait harus segera mendampingi korban di masa pemulihannya,” ujarnya.

    Ke depan, dia mendorong upaya serius berbagai pihak untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kejahatan seksual seperti pelecehan dan pemerkosaan.

    Terlebih, lanjut dia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah disahkan saat ini yang bertujuan untuk menindak segala bentuk kejahatan seksual.

    “Di legislatif kami akan terus perjuangkan perlindungan untuk perempuan ini lebih baik lagi dengan fokus pada pencegahan terjadinya pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya. Kasus ini harus jadi yang terakhir,” kata dia.

    Sebelumnya, Jumat (11/7), Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, menangkap 10 orang terduga pelaku pemerkosaan anak perempuan di bawah umur warga Kecamatan Sukaresmi dan masih memburu dua orang pelaku lainnya yang masuk daftar pencarian orang atau buron.

    Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cianjur Ajun Komisaris Polisi Tono Listianto di Cianjur, Jumat, mengatakan para pelaku melakukan tindak perkosaan secara bergiliran di sejumlah lokasi berbeda selama empat hari berturut-turut hingga akhirnya korban pulang ke rumah dan melapor ke polisi.

    “Selama empat hari korban diperkosa secara bergiliran oleh 12 orang pelaku di tempat yang berbeda, di mana awalnya korban diajak empat orang pemuda yang masih satu kampung dengannya ke wilayah Puncak,” katanya.

    Sebut saja korban berinisial Mawar (16), kata Tono, pertama kali diperkosa empat orang pemuda di salah satu rumah di kawasan Puncak pada tanggal 19 Juni 2025 dan pada 20 Juni 2025 korban diserahkan kepada dua orang pelaku lain yang melakukan hal sama.

    Sedangkan dua pelaku ini kemudian menyerahkan korban kepada enam pelaku lainnya pada 21–22 Juni 2025, di mana korban dibawa ke sebuah vila di kawasan Cipanas. Di tempat ini, korban kembali diperkosa secara bergiliran oleh enam orang pelaku.

    “Selama empat hari korban digilir oleh 12 orang pelaku hingga akhirnya korban pulang ke rumah pada tanggal 23 Juni dan melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya. Selanjutnya orang tua korban melapor ke Polres Cianjur,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo duduk di samping Macron saat hadiri Bastille Day di Paris

    Prabowo duduk di samping Macron saat hadiri Bastille Day di Paris

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mendapat kehormatan duduk di samping Presiden Prancis Emmanuel Macron saat menghadiri perayaan parade Bastille Day di Paris, Prancis, Senin, waktu setempat.

    Sebagaimana dipantau dalam tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, Presiden Prabowo hadir dengan mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dasi merah, dan kopiah. Kepala Negara tiba di lokasi parade di kawasan Champs-Élysées, menjelang dimulainya parade.

    Sebelum memasuki tribun kehormatan, Presiden Macron terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pasukan. Setelah itu, Macron bergabung dengan para tamu negara di dalam Royal Box.

    Macron kemudian menyapa Presiden Prabowo. Keduanya terlihat berjabat tangan dan berpelukan, lalu berbincang hangat sebelum duduk berdampingan menyaksikan jalannya parade.

    Presiden Prabowo, yang hadir sebagai tamu kehormatan, tampak duduk di sisi kanan Macron, sementara di sisi kiri Presiden Macron duduk sang istri Brigitte Macron.

    Ketiganya tampak menyaksikan dengan seksama jalannya parade pasukan infanteri yang melintasi langit utama Champs-Élysées.

    Diketahui, dalam Bastille Day ini, Indonesia untuk pertama kalinya mengirimkan kontingen yang diberi nama “Patriot Indonesia II”. Kontingen ini terdiri atas sekitar 500 personel gabungan dari TNI, Polri, serta taruna dari akademi TNI dan Polri.

    Hari Bastille merupakan perayaan nasional Prancis untuk mengenang kebangkitan revolusi Prancis. Parade militer tahunan yang menjadi pusat perayaan berlangsung di Champs-Élysées, Paris.

    Dalam gelaran tahun ini, kontingen Indonesia mendapat kehormatan menempati barisan paling depan. Barisan tersebut dipimpin oleh Letkol Inf Bistok Simarmata.

    Selain Presiden Prabowo, sejumlah pejabat tinggi Indonesia turut mendampingi dalam acara tersebut.

    Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, putra semata wayang Presiden Prabowo Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo, yang akrab disapa Didiet, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Partisipasi Indonesia di Bastille Day 2025 diharapkan bisa memperkuat hubungan diplomasi pertahanan Indonesia dengan Prancis sekaligus juga memperkenalkan kekayaan budaya bangsa di tingkat Internasional.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi III DPR minta koalisi sipil masuk ke DPR jika ingin bahas KUHAP

    Komisi III DPR minta koalisi sipil masuk ke DPR jika ingin bahas KUHAP

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI meminta kepada sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk masuk ke Gedung DPR, Senayan, Jakarta, guna menyampaikan aspirasinya terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), daripada menggelar aksi di luar gedung.

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan siang ini ada sejumlah aktivis yang menggelar aksi terkait KUHAP di depan Gedung DPR. Menurut dia, aspirasi itu lebih baik disampaikan di rapat karena Gedung DPR merupakan rumah rakyat.

    “Kita mau tanya seperti apa? Karena kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan di sini, sahabat-sahabat kami ini,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, koalisi tersebut meminta agar dirinya mendatangi mereka di depan Gedung DPR. Namun, kata dia, aspirasi yang disampaikan tidak akan optimal bila hanya didengar oleh dirinya sendiri, karena aspirasi harus disampaikan ke semua fraksi partai di forum Komisi III DPR.

    “Saya cuma sendiri nggak mungkin dong. Ini kan pembahasan undang-undang ini kan oleh komisi, percuma ngomong dengan Habiburokhman sendiri. Lebih baik datang ke sini ngomong ke semua partai, insya Allah hadir,” kata dia.

    Selain itu, dia pun menilai bahwa aspirasi yang disampaikan di dalam ruang rapat akan lebih nyaman daripada di luar gedung ketika cuaca panas.

    Di sisi lain, dia pun mempersilakan kepada koalisi tersebut jika ingin memantau proses revisi KUHAP. Menurut dia, Komisi III DPR pun akan menyediakan konsumsi bagi masyarakat yang memantau revisi tersebut.

    “Jadi itu kami berikhtiar semaksimal mungkin. Ini terbuka dan bisa diikuti. Lalu dan kami membuka diri kalau ada yang ingin memberikan masukan,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.