Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Seskab: Prabowo telepon Trump 17 menit, sepakati tarif impor 19 persen

    Seskab: Prabowo telepon Trump 17 menit, sepakati tarif impor 19 persen

    Kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi kali ini merupakan kabar baik, yang datang setelah tercapainya kesepakatan tarif dagang nol persen antara Indonesia dengan Uni Eropa

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama 17 menit untuk mencapai kesepakatan penurunan tarif impor dari 32 persen menjadi 19 persen.

    “Dalam percakapan yang sangat serius, namun dalam suasana penuh kehangatan dan keakraban selama hampir 17 menit, kedua pemimpin membahas sejumlah isu, terutama mengenai kebijakan tarif Amerika Serikat,” ujar Teddy dikutip dari unggahan akun Sekretariat Kabinet, Rabu.

    Teddy menuturkan, Presiden Prabowo menerima sambungan telepon dari Trump, pada Selasa (15/7) malam saat Kepala Negara masih berada di Eropa.

    Komunikasi tersebut terjalin setelah Indonesia melakukan berbagai upaya negosiasi dengan pihak Amerika Serikat terkait kebijakan tarif impor.

    Dalam pembicaraan tersebut, kedua pemimpin negara membahas sejumlah isu, dengan fokus utama pada kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap produk-produk Indonesia.

    “Presiden Prabowo sendiri secara langsung melakukan negosiasi penurunan tarif dengan Presiden Donald Trump yang adalah seorang negosiator tangguh,” ucap dia.

    Kepala Negara pun terus berunding hingga tercapai titik temu untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia.

    Setelah melalui proses negosiasi yang alot dan dengan memahami kepentingan masing-masing negara, akhirnya dicapai kesepakatan penurunan tarif impor dari 32 persen menjadi 19 persen pada produk-produk Indonesia.

    Seskab mengatakan, dengan penurunan yang sangat signifikan ini, tarif dagang yang dikenakan Amerika ke Indonesia menjadi salah satu yang terendah di Asia.

    “Kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi kali ini merupakan kabar baik, yang datang setelah tercapainya kesepakatan tarif dagang nol persen antara Indonesia dengan Uni Eropa,” kata dia.

    Seskab Teddy menambahkan bahwa detail hasil kesepakatan tarif dagang Amerika Serikat terhadap Indonesia ini akan ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Diketahui, Presiden AS Donald Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden Prabowo.

    “Indonesia akan membayar tarif 19 persen kepada Amerika Serikat untuk semua barang impor dari mereka ke negara kita,” ucap Trump.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Pengawasan terbaik Polri adalah pengawasan internal

    Mendagri: Pengawasan terbaik Polri adalah pengawasan internal

    tantangan pengelolaan keamanan di Indonesia berbeda dibanding negara lain, karena bentuk geografisnya. Jika negara-negara berpenduduk besar seperti Tiongkok, India, dan Amerika Serikat merupakan land mass atau negara daratan, maka Indonesia adalah ne

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya memperkuat pengawasan internal terhadap institusi Polri dan menekankan pengawasan terbaik adalah pengawasan internal.

    “Sebetulnya pengawasan yang terbaik adalah pengawasan internal, yang terbaik. Karena kalau pengawasan internalnya bagus, maka otomatis kepercayaan publik akan tinggi. Karena dianggap satu lembaga bisa mengawasi diri sendiri,” Tito saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bersama Polri Tahun 2025 di Jakarta, Rabu.

    Tito yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Kompolnas mendorong penguatan sistem pengawasan internal di tubuh Polri. Menurutnya, jika hal tersebut berjalan dengan baik, maka kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan meningkat.

    Mantan Kapolri itu juga menjelaskan bahwa tantangan pengelolaan keamanan di Indonesia berbeda dibanding negara lain, karena bentuk geografisnya.

    Jika negara-negara berpenduduk besar seperti Tiongkok, India, dan Amerika Serikat merupakan land mass atau negara daratan, maka Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.

    Kondisi ini membuat mobilisasi, koordinasi, dan pelaksanaan fungsi kepolisian menjadi jauh lebih kompleks dibanding negara daratan yang memiliki infrastruktur darat sehingga memudahkan mobilitas untuk melaksanakan tugas kepolisian.

    “Kita sadari bahwa memang tugas yang tidak mudah untuk mengawasi Polri. Kenapa? Karena Polri ini adalah lembaga kepolisian nasional nomor dua terbesar didunia dan menjalankan fungsi kepolisian di negara demokrasi nomor 3 didunia setelah India dan Amerika Serikat” ujarnya.

    Mendagri menggarisbawahi bahwa pengawasan bukan sekadar responsif menunggu laporan dan keluhan masyarakat, tetapi harus dilakukan secara proaktif dan sistematis.

    Ia mencontohkan pentingnya respons cepat terhadap keluhan publik, sebagaimana diterapkan dalam dunia pelayanan jasa. Menurutnya, pendekatan tersebut relevan dalam konteks mewujudkan kepolisian yang profesional dan humanis.

    “Penting untuk melakukan respons cepat supaya permasalahan tidak berlarut-larut, namun juga lebih dari itu perlu langkah-langkah proaktif untuk mencegah pelanggaran anggota dan meningkatkan pelayanan kepada publik lebih baik” tambahnya.

    Tito juga menilai pentingnya kunjungan lapangan Kompolnas ke satuan kerja (satker) untuk mencocokkan paparan program dengan kenyataan di lapangan, termasuk dalam menilai pelayanan publik Polri kepada masyarakat dalam aspek penegakan hukum, pemeliharaan kamtibmas, dan pelindungan masyarakat.

    “Dengan koordinasi kepada Pimpinan Polri, sebaiknya satker-satker yang ada di Mabes Polri dan Polda-Polda diundang dan didatangi untuk diskusi dan dialog. Mereka memaparkan tentang strategi kebijakan mereka dalam melakukan tugas di Satker itu atau di Polda itu. Dan apa KPI-nya, key performance index, ukuran keberhasilannya apa yang mau ditarget, misalnya angka kejahatan akan turun, angka [kecelakaan] lalu lintas akan turun. Dialog tersebut akan membuat satker dan polda akan meminimalkan pelanggaran satuannya yang pada gilirannya akan membuat anggotanya juga menghindari pelanggaran atau misuse of power,” ungkapnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua Baleg harap BPIP tak jadi polisi Pancasila

    Wakil Ketua Baleg harap BPIP tak jadi polisi Pancasila

    “Jadi bukan kami harapkan BPIP ini tinggi-tinggi, menjadi bahkan mengawasi kebijakan-kebijakan negara ini, ini namanya polisi Pancasila. Kita enggak perlu polisi Pancasila. Kita perlu membentuk karakter bangsa kita sejak lahirnya sehingga dia rutin m

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung berharap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak menjadi polisi Pancasila, tetapi menjadi lembaga yang berperan untuk membentuk karakter bangsa yang Pancasilais.

    “Jadi bukan kami harapkan BPIP ini tinggi-tinggi, menjadi bahkan mengawasi kebijakan-kebijakan negara ini, ini namanya polisi Pancasila. Kita enggak perlu polisi Pancasila. Kita perlu membentuk karakter bangsa kita sejak lahirnya sehingga dia rutin menjadi manusia Pancasila,” kata Martin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan sejumlah narasumber tentang penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPIP.

    Menurut dia, BPIP berperan untuk membantu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila secara rutin dalam kehidupan berbangsa masyarakat Indonesia sejak usia dini guna menciptakan ekosistem Pancasila di tanah air.

    “Enggak bisa dicekoki, dia harus lahir sebagai manusia Pancasila. Bagaimana lahir sebagai manusia Pancasila? Berarti dia lahir dalam kalau di ekonomi punya ekosistem; satu, ekosistem Pancasila. Nah, ini yang harus kita ciptakan,” ucapnya.

    Untuk itu, dia menyebut tidak bermimpi agar BPIP menjadi lembaga yang berkedudukan tinggi serta dibebani dengan berbagai peran dan tugas, melainkan berfokus untuk mengupayakan agar nilai-nilai Pancasila betul-betul terinternalisasi secara organis di tengah masyarakat Indonesia.

    “Saya sebetulnya tidak memimpikan BPIP ini sebagai satu lembaga yang ngomongin macam-macam gitu, enggak, karena menurut saya itu juga tidak akan efektif, dia tidak akan berkonsentrasi,” ujarnya.

    Dia lantas melanjutkan, “Untuk menginternalisasikan Pancasila saya hanya bermimpi BPIP ini dia punya modul, dia punya strategi bagaimana manusia begitu lahir di bumi Indonesia ini, dia lahir dalam ekosistem Pancasila.”

    Dia pun menolak untuk menumpukan semua beban dan peran dalam menjaga nilai-nilai Pancasila kepada BPIP sebab hal tersebut sedianya merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa.

    “Saya pikir terlalu berlebihan kalau kita letakkan mimpinya kepada BPIP. BPIP ini kalau menurut saya tidak punya tanggung jawab mempancasilakan kita semua. Mempancasilakan kita semua, tanggung jawab kita semua, baik pemimpin-pemimpin yang ada di lembaga formal, elit-elit bangsa ini, maupun juga pemimpin-pemimpin yang non-formal,” tuturnya.

    Dia lantas melanjutkan, “Yang informal juga bertanggung jawab apakah misalnya itu lembaga-lembaga keagamaan, juga lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya kealpaan kita semua kalau itu diletakkan tanggung jawabnya kepada BPIP.”

    RDPU tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber dan pakar yaitu, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Wahyudi, Guru besar filsafat moral Franz Magnis Suseno, Wakil Ketua Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Dossy Iskandar Prasetyo, hingga Mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Aster Kasad) Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Penguatan BUMD optimalkan potensi ekonomi daerah

    Mendagri: Penguatan BUMD optimalkan potensi ekonomi daerah

    “(BUMD) ini sebenarnya salah satu mesin untuk banyak hal. Meningkatkan kesejahteraan baik dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga mengurangi ketergantungan pada pusat, membuka lapangan kerja, dan kemudian juga terjadi sirkulasi ekon

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah.

    “(BUMD) ini sebenarnya salah satu mesin untuk banyak hal. Meningkatkan kesejahteraan baik dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga mengurangi ketergantungan pada pusat, membuka lapangan kerja, dan kemudian juga terjadi sirkulasi ekonomi,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Tito menilai bahwa penguatan BUMD menjadi langkah krusial dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemanfaatan potensi lokal, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Dalam konteks pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah (Pemda), Kemendagri turut memainkan peran penting dalam memperkuat eksistensi BUMD.

    “Tujuan akhir BUMD adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan, serta kontribusi terhadap ekosistem perekonomian dan laba daerah,” imbuhnya.

    Dalam rapat tersebut, Tito juga menjelaskan bahwa terdapat tiga indikator utama yang mencerminkan BUMD sehat. Pertama, kondisi keuangan yang kuat. Kedua, arah operasional yang jelas. Ketiga, administrasi yang tertib dan akuntabel.

    Sebaliknya, BUMD yang tidak sehat umumnya ditandai oleh permasalahan seperti kekurangan modal, kerugian, biaya operasional yang tidak efisien, buruknya pelayanan dan tata kelola, serta lemahnya akuntabilitas.

    “Untuk menangani BUMD yang tidak sehat, kami menekankan pentingnya melakukan pemetaan masalah, analisis investasi, dan pemilihan opsi penanganan seperti restrukturisasi, privatisasi atau pembubaran, serta asesmen SDM guna memastikan BUMD dapat kembali pada jalur yang sehat dan berdaya saing,” tuturnya.

    Salah satu tantangan yang dihadapi Kemendagri saat ini lebih bersifat struktural kelembagaan, yakni unit kerja yang menangani BUMD masih setingkat eselon III.

    Salah satu langkah konkret yang tengah diupayakan adalah peningkatan status kelembagaan yang menangani BUMD menjadi setingkat Direktorat Jenderal (Ditjen) atau eselon i. Dukungan kebijakan lebih lanjut dibutuhkan agar institusi ini mampu memastikan BUMD beroperasi secara efisien dan efektif.

    Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda juga mendukung rencana Kemendagri membentuk direktorat jenderal baru yakni Direktorat Jenderal BUMD dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh BUMD di Indonesia.

    “Komisi Il DPR RI mendorong percepatan pembentukan Direktorat Jenderal BUMD di bawah Menteri Dalam Negeri yang memiliki kewenangan teknis, kelembagaan, sistem pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD secara nasional,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II dukung penerbitan Permendagri Pembinaan BUMD

    Komisi II dukung penerbitan Permendagri Pembinaan BUMD

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Mendorong Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah dalam urusan pembinaan, pengawasan, pengangkatan, pemberhentian, pembentukan hingga persetujuan pembubaran BUMD agar berjalan lebih efektif, efisien, terarah, dan akuntabel, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya,” kata Rifqinizamy dalam kesimpulan rapat kerja dengan Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Selain itu Komisi II DPR juga mendukung Kemendagri untuk mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BUMD untuk mengintegrasikan berbagai regulasi terkait BUMD yang saat ini masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral.

    Rifqinizamy juga meminta Kemendagri untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) menyusun grand design pengembangan BUMD berbasis good corporate governance.

    Desain tersebut juga harus sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Komisi II DPR juga mendukung rencana Kemendagri membentuk direktorat jenderal baru yakni Direktorat Jenderal BUMD dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh BUMD di Indonesia.

    “Komisi Il DPR RI mendorong percepatan pembentukan Direktorat Jenderal BUMD di bawah Menteri Dalam Negeri yang memiliki kewenangan teknis, kelembagaan, sistem pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD secara nasional,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Komisi II DPR RI untuk mendukung percepatan pengesahan pembentukan direktorat jenderal baru di bawah Kemendagri untuk membidangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Dimohon kepada Komisi II DPR RI diharapkan dapat mendukung percepatan pembentukan lembaga Pembina BUMD setingkat Eselon I di bawah menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri,” kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Tito mengatakan usulan soal pembentukan direktorat jenderal baru tersebut datang dari berbagai pihak, karena saat ini urusan BUMD ditangani oleh pejabat di level Kepala Sub Direktorat (Kasubdit).

    “Usulan ini masuk dari mana-mana, saat ini BUMD ditangani oleh seorang kasubdit di bawah Dirjen Keuangan Daerah, kami berharap dan sudah menyampaikan juga ke KemenPANRB dan BKN, agar eselonnya dinaikkan setara eselon i atau Dirjen BUMD,” ujarnya.

    Tito menegaskan Kemendagri berkomitmen melakukan penyehatan BUMD untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menndorong BUMD untuk inovatif dan profesional.

    BUMD juga diminta untuk terus berjalan dengan profesional meski kepala daerah silih berganti, karena BUMD pada esensinya turut menjalankan berbagai program pemerintah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ombudsman pantau Sekolah Rakyat pastikan pendidikan kelompok rentan

    Ombudsman pantau Sekolah Rakyat pastikan pendidikan kelompok rentan

    kehadiran Ombudsman sangat penting karena bisa mendeteksi detail setiap layanan yang berjalan. Masukan-masukan ini akan kami integrasikan ke dalam indikator capaian sebagai upaya perbaikan berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Ombudsman Johanes Widijantoro memantau langsung pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Rabu, untuk memastikan program berjalan sesuai standar pelayanan publik sekaligus mendukung perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan.

    “Program ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama kelompok rentan, agar lebih berdaya dan memiliki akses yang setara terhadap pelayanan publik,” ujar Johanes.

    Selain memastikan mutu pelaksanaan, Ombudsman juga mengidentifikasi potensi malaadministrasi yang dapat muncul dalam penyelenggaraan program sosial itu.

    Dia menegaskan bahwa setiap program sosial harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, berjalan transparan, dan bebas dari malaadministrasi.

    Johanes pun mengapresiasi upaya Pusdiklatbangprof dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang belum terwadahi dalam sistem pendidikan formal.

    Ia berharap Sekolah Rakyat mampu menjadi solusi kesenjangan pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan, sehingga para peserta didik dapat meraih kesuksesan dan berkontribusi bagi bangsa.

    “Semoga Sekolah Rakyat bisa menjadi jawaban bagi kesenjangan pendidikan dan membantu memutus rantai kemiskinan. Harapan saya, anak-anak yang belajar di sini kelak bisa sukses dan berbakti untuk bangsa,” ucap dia.

    Dalam kunjungannya, Johanes berdialog dengan Kepala Pusdiklatbangprof Kemensos Hasim beserta jajarannya. Dia meninjau kualitas materi, metode pembelajaran, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.

    Hasim pun menyambut baik kehadiran Ombudsman dalam proses pemantauan. Ia menilai keterlibatan Ombudsman bukan hanya sebagai bentuk pengawasan, melainkan juga sebagai kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara menyeluruh.

    Menurutnya, masukan dari Ombudsman akan menjadi acuan dalam penyusunan indikator capaian program ke depannya.

    Bagi dirinya, kehadiran Ombudsman sangat penting karena bisa mendeteksi detail setiap layanan yang berjalan.

    “Masukan-masukan ini akan kami integrasikan ke dalam indikator capaian sebagai upaya perbaikan berkelanjutan,” ujar Hasim dalam kesempatan yang sama.

    Melanjutkan penjelasannya, dia mengungkapkan bahwa saat ini Sekolah Rakyat baru diikuti sekitar 100 siswa, namun pihaknya menargetkan peningkatan signifikan pada tahun depan, dengan jumlah peserta mencapai 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA.

    Dia optimistis target tersebut dapat tercapai melalui peningkatan kualitas program dan kerja sama lintas lembaga.

    “Kami yakin dengan dukungan berbagai pihak, target ini dapat tercapai,” tuturnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • K3 MPR usul Hari Berperilaku Pancasila ditetapkan BPIP

    K3 MPR usul Hari Berperilaku Pancasila ditetapkan BPIP

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Dossy Iskandar Prasetyo mengusulkan adanya Hari Berperilaku Pancasila yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

    “Kekhususan yang perlu menurut saya adalah, saya tidak tahu bagaimana memformulasikan, kira-kira perlu Hari Berperilaku Pancasila. Maksudnya hari bukan peringatan ya. Bukan. Ada satu hari, ada praktek ber-Pancasila,” kata Dossy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan sejumlah narasumber tentang penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPIP.

    Dia pun menyerahkan kepada BPIP untuk memformulasikan praktik Hari Berperilaku Pancasila guna diterapkan oleh masyarakat.

    Dossy menyampaikan usulan tersebut ketika memaparkan sifat epistemik yang harus digelorakan oleh BPIP dalam memformulasikan model pembinaan Pancasila kepada masyarakat.

    “Yang terserap di satuan pendidikan, di organisasi pemasyarakatan, atau bahkan sebelum pemerintah mengambil kebijakan, itu ada sifat epistemik yang dihadirkan, digelorakan oleh BPIB. Apa itu? Pengetahuan dalam tindakan,” tuturnya.

    Dia lantas melanjutkan, “Jadi sebelum bertindak, sudah memperoleh pengetahuan yang utuh ketika akan memutuskan mengambil tindakan.”

    RDPU tersebut turut dihadiri pula oleh sejumlah narasumber di antaranya, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Wahyudi, Guru besar filsafat moral Franz Magnis Suseno, hingga Mantan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Aster Kasad) Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi.

    Sebelumnya, Rabu (25/6), Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya sepakat memasukkan RUU BPIP untuk disusun di masa sidang ini.

    Dia mengatakan bahwa saat ini alas hukum pembentukan BPIP belum cukup kuat karena hanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres), padahal keberadaan lembaga yang mengurus ideologi Pancasila harus diperkuat.

    “Dulu kan proses pembentukannya mulai dari UKP (Unit Kerja Presiden) berdasarkan Perpres gitu ya, nah terus kemudian ada Keppres, kemudian dibentuk lah badan,” kata Doli di kompleks parlemen, Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I DPR apresiasi diplomasi Prabowo hasilkan tarif impor AS turun

    Komisi I DPR apresiasi diplomasi Prabowo hasilkan tarif impor AS turun

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto dalam melobi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, sehingga menghasilkan penurunan tarif impor AS terhadap Indonesia dari menjadi 19 persen.

    Dia menilai keberhasilan penurunan tarif tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki daya tawar yang kuat di level global.

    “Dalam konteks geopolitik dan perdagangan internasional, penurunan tarif ini bukan hanya kemenangan diplomasi, tapi juga kemenangan ekonomi bagi Indonesia,” kata Dave di Jakarta, Rabu.

    Dia menekankan bahwa langkah strategis Presiden Prabowo tersebut, menciptakan fondasi baru menuju kemitraan strategis dan berkelanjutan antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

    “Kesepakatan ini adalah bukti bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tidak sekedar mengikuti arus, tetapi berani menavigasi arah baru demi kepentingan nasional,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Indonesia akan membayar tarif 19 persen kepada Amerika Serikat untuk semua barang impor dari mereka ke negara kita,” ucap Trump terkait kesepakatan yang dicapai dengan RI dalam hal tarif impor, seperti dipantau dari media sosial Truth Social di Jakarta, Rabu.

    Nilai baru tersebut menunjukkan telah tercapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impor AS untuk produk Indonesia dari angka 32 persen yang diumumkan pertama kali oleh Trump pada April lalu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo tiba di Tanah Air usai lawatan ke enam negara

    Presiden Prabowo tiba di Tanah Air usai lawatan ke enam negara

    “Alhamdulillah, saya tiba kembali di Tanah Air, setelah lumayan lama, kalau tidak salah 15 hari. Saya pergi cukup lama, tapi alhamdulillah apa yang kita hasilkan cukup bagus,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu sore, usai menyelesaikan lawatan ke enam negara sejak 1 Juli 2025.

    “Alhamdulillah, saya tiba kembali di Tanah Air, setelah lumayan lama, kalau tidak salah 15 hari. Saya pergi cukup lama, tapi alhamdulillah apa yang kita hasilkan cukup bagus,” kata Presiden Prabowo memberi keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan pantauan, pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma pada pukul 14.55 WIB, usai melakukan kunjungan ke enam negara, yakni Arab Saudi, Brazil, Inggris, Belgia, Prancis dan Belarusia.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo, bersama pejabat lain yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

    Presiden Prabowo yang mengenakan kemeja safari cokelat dan peci hitam langsung menyalami para pejabat yang menyambutnya usai menuruni tangga pesawat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut mendampingi Presiden dalam perjalanan menuju Jakarta.

    Adapun Presiden Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri mulai dari Arab Saudi, Brazil, Inggris, Belgia, Prancis dan Belarus selama 15 hari.

    Di Arab Saudi, Prabowo membahas penyelenggaraan haji, dilanjutkan dengan lawatan ke Brazil untuk menghadiri KTT BRICS dan pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva.

    Usai di Brazil, Presiden melakukan pertemuan informal dengan para pejabat guna membahas situasi di Gaza dan di Ukraina.

    Lawatan Presiden berlanjut ke Brussels, Belgia melakukan pertemuan ekonomi dan bertemu dengan Raja Belgia Philippe.

    Kemudian, lawatan kenegaraan Presiden dilanjutkan ke Paris, Prancis, sebagai tamu kehormatan dalam parade Hari Revolusi Prancis atau Bastille Day 2025 di mana kontingen Indonesia berpartisipasi dalam parade tersebut.

    Tak lupa, Presiden juga memenuhi undangan jamuan makan malam bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Dalam perjalanan dari Prancis menuju Jakarta, Presiden juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke kediaman Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana: Hari Kebudayaan 17 Oktober masukan budayawan, bukan cocoklogi

    Istana: Hari Kebudayaan 17 Oktober masukan budayawan, bukan cocoklogi

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan ditetapkannya tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan berdasarkan masukan dari para budayawan, seniman, dan pelaku tradisi, bukan karena “cocoklogi”.

    Hasan, dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa masukan tersebut menekankan pentingnya sebuah momentum untuk mengapresiasi peran kebudayaan dalam pembangunan bangsa.

    “Hasil komunikasi kita dengan Kementerian Kebudayaan, bahwa ini merupakan masukan dari para budayawan, para pekerja seni, tradisi, yang merasa penting untuk ditetapkan sebuah tanggal sebagai hari kebudayaan untuk mengapresiasi para budayawan, tradisi, pelaku seni tradisi supaya juga tidak hanya sekedar diingat, tapi juga mendapatkan tempat dalam keberlanjutan pembangunan bangsa kita,” ucap dia.

    Hasan mengatakan keputusan tersebut juga tidak lepas dari kajian historis yang menempatkan tanggal 17 Oktober sebagai momen penting dalam pengakuan keberagaman budaya Indonesia.

    Dia menjelaskan bahwa tanggal tersebut merujuk pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, yang menetapkan lambang negara Garuda Pancasila sekaligus mengukuhkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai bagian tidak terpisahkan dari lambang tersebut.

    Pemerintah menilai momen tersebut sebagai puncak pengakuan terhadap kemajemukan budaya Indonesia.

    “Menurut kajian yang disampaikan ke Kementerian Kebudayaan, inilah puncak pengakuan terhadap keberagaman kita sebagai bangsa yang plural, termasuk juga keberagaman budaya kita, dan ini yang dijadikan alasan,” kata dia.

    Dalam proses penetapan Hari Kebudayaan, terdapat beberapa tanggal lain yang sempat diusulkan seperti 2 Mei dan 20 Mei, namun dipilihlah 17 Oktober karena belum beririsan dengan peringatan nasional lainnya dan memiliki dasar historis yang kuat.

    Hasan menegaskan bahwa pemilihan tanggal tersebut tidak berdasarkan “cocoklogi”, melainkan hasil pertimbangan hukum, sejarah, dan masukan masyarakat kebudayaan.

    “Orang yang memperingati 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan, boleh. Orang yang memperingati 17 Oktober sebagai hari lahirnya seseorang juga, juga boleh. Jadi kita mulai belajar lah menghindar dari ‘cocoklogi’ dan ‘otak-atik ghatuk’,” pungkas Hasan.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.