Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • PSP UGM beberkan rekomendasi substansial untuk diatur dalam RUU BPIP

    PSP UGM beberkan rekomendasi substansial untuk diatur dalam RUU BPIP

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Wahyudi membeberkan sejumlah rekomendasi substansial yang perlu diatur dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

    “Rekomendasi substansial terhadap RUU BPIP; pertama, kita perlu memikirkan transformasi peran BPIP. Jadi perubahan arah orientasi,” kata Agus dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan sejumlah narasumber tentang penyusunan RUU BPIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, BPIP perlu atau harus diposisikan sebagai fasilitator dialog ideologi nasional, bukan sekedar agen negara untuk pengawasan moral.

    “BPIP seharusnya mengembangkan forum ideologi publik, melibatkan warga dalam produksi makna Pancasila secara deliberatif,” ucapnya.

    Dia juga merekomendasikan RUU BPIP penting untuk mencantumkan prinsip dekolonialisasi pengetahuan dengan mengakui keberadaan beragam pengetahuan lokal, adat, dan tafsir minoritas terhadap nilai-nilai kebangsaan.

    “Pancasila bukan milik negara semata, dalam arti ini pemerintah, melainkan milik kolektif yang tumbuh dari sejarah dan pengalaman bersama,” ujarnya.

    Selain itu, dia menyebut dalam RUU BPIP perlu dipikirkan soal indikator keberhasilan pembinaan ideologi Pancasila yang mencakup dimensi kebebasan berpikir, inklusi sosial, solidaritas lintas identitas, perlawanan terhadap penindasan.

    Lalu, kata dia, RUU BPIP perlu memberikan perluasan ruang ekspresi kritik terhadap Pancasila dan menjamin bahwa kebebasan berpikir merupakan bagian dari cinta ideologi, sebagaimana pasal 28E UUD 1945 dan prinsip demokrasi konstitusional.

    “Kritik terhadap Pancasila atau praktik pembinaannya tidak boleh dikriminalisasi,” tuturnya.

    Terakhir, dia menyebut RUU BPIP perlu dan harus menyertakan pasal tentang penguatan PanPancasila dalam diplomasi global sebagai dasar bagi solidaritas transnasional, keadilan iklim, perdamaian dunia, dan kritik atas kapitalisme predatoris.

    “Pancasila harus diangkat sebagai kontribusi Indonesia terhadap etika global,” kata dia.

    RDPU tersebut turut dihadiri pula oleh sejumlah narasumber di antaranya, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, Mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Aster Kasad) Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, Guru besar filsafat moral Franz Magnis Suseno, hingga Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Dossy Iskandar Prasetyo.

    Adapun, RUU BPIP telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I DPR nilai kesepakatan Prabowo dengan Trump buat RI naik kelas

    Komisi I DPR nilai kesepakatan Prabowo dengan Trump buat RI naik kelas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai kesepakatan penurunan tarif impor Amerika Serikat (AS) menjadi 19 persen yang dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto membuat Indonesia sedikit demi sedikit naik kelas dalam geliat ekonomi global.

    Meski di atas kertas kesepakatan tarif Trump tersebut dinilai merugikan Indonesia, menurut dia, posisi Indonesia semakin diperhitungkan oleh AS secara geoekonomi. Terlebih lagi, dia mengatakan PDB per kapita Indonesia menunjukkan tren positif dalam 1 dekade terakhir.

    “Meski Indonesia belum bisa dikategorikan ke dalam negara maju, tapi kita optimis dengan tren yang positif, kita on the track ke arah sana,” kata Sukamta di Jakarta, Rabu.

    Dengan kondisi tersebut, dia harapkan daya tawar Indonesia meningkat dalam percaturan global, yang bukan hanya soal ekonomi dan perdagangan, melainkan juga politik global. Salah satunya, kata dia, soal upaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah dan kemerdekaan Palestina secara penuh.

    Di sisi lain, dia menilai bahwa kesepakatan tarif impor itu menjadi tantangan bagi Indonesia karena neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat diprediksi bisa menurun bahkan malah jadi defisit. Padahal, kata dia, neraca perdagangan sejak 2020 sampai tahun ini selalu surplus.

    “Pemerintah pastinya sudah berhitung untung rugi untuk Indonesia, sebelum adanya kesepakatan dengan Trump,” katanya.

    Selain itu, menurut dia, Indonesia juga diprediksi akan dibanjiri produk-produk murah dari asing. Pasalnya, produk AS akan memiliki harga yang lebih murah karena bisa masuk tanpa tarif, yang membuat produk-produk dari negara lain pun akan “banting harga” agar kompetitif dengan AS.

    “Yang berpotensi terancam adalah produk-produk lokal. Bagaimana produk-produk lokal bisa bersaing dengan produk-produk luar tersebut,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Indonesia akan membayar tarif 19 persen kepada Amerika Serikat untuk semua barang impor dari mereka ke negara kita,” ucap Trump terkait kesepakatan yang dicapai dengan RI dalam hal tarif impor, seperti dipantau dari media sosial Truth Social di Jakarta, Rabu.

    Nilai baru tersebut menunjukkan telah tercapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impor AS untuk produk Indonesia dari angka 32 persen yang diumumkan pertama kali oleh Trump pada April lalu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Israel serang istana presiden dan markas angkatan darat Suriah

    Israel serang istana presiden dan markas angkatan darat Suriah

    ANTARA – Serangan udara Israel menghantam kawasan Istana Kepresidenan Suriah. Selain itu menghancurkan sebagian Markas Komando Umum Angkatan Darat Suriah di ibu kota Damaskus pada Rabu (16/7), menurut media lokal dan saksi mata. (XINHUA/Gracia Simanjuntak/Soni Namura/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab: Kecakapan negosiasi Prabowo tunjukkan kepiawaian pemimpin

    Seskab: Kecakapan negosiasi Prabowo tunjukkan kepiawaian pemimpin

    Pengurangan tarif impor dengan Amerika Serikat menjadi 19 persen ini menjadi salah satu yang terendah di Asia

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa kemampuan Presiden RI Prabowo Subianto dalam bernegosiasi menunjukkan kepiawaian seorang pemimpin.

    “Kecakapan bernegosiasi menunjukkan kepiawaian seorang pemimpin,” ujar Teddy melalui unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Rabu.

    Pernyataan ini disampaikan menyusul keberhasilan Presiden Prabowo dalam menjalin komunikasi langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang berujung pada kesepakatan penurunan tarif impor produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.

    Dalam unggahan itu, disebutkan bahwa Presiden Trump jarang melakukan negosiasi langsung dengan kepala negara, namun dengan Presiden Prabowo merupakan suatu keharusan.

    Menurut Teddy, Presiden Prabowo secara konsisten mengedepankan pendekatan diplomasi langsung dalam berbagai forum internasional, termasuk dengan para pemimpin tertinggi negara maupun organisasi dunia.

    “Dengan pengalamannya, Presiden Prabowo mengutamakan upaya negosiasi secara langsung dengan pemimpin tertinggi negara atau organisasi dunia,” kata dia.

    Seskab Teddy menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, Indonesia telah mencatat dua capaian penting, yakni kesepakatan tarif 0 persen dengan Uni Eropa serta kesepakatan pengurangan tarif secara signifikan dari 32 persen menjadi 19 persen dengan Amerika Serikat

    Pengurangan tarif impor dengan Amerika Serikat menjadi 19 persen ini menjadi salah satu yang terendah di Asia.

    Diketahui, Indonesia dan Uni Eropa berhasil merampungkan negosiasi I-EU CEPA setelah keduanya berunding selama 10 tahun. Dokumen implementasi I-EU CEPA ditargetkan ditandatangani oleh dua belah pihak pada September 2025.

    Selain itu, Presiden Trump juga mengumumkan bahwa tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden Prabowo.

    “Indonesia akan membayar tarif 19 persen kepada Amerika Serikat untuk semua barang impor dari mereka ke negara kita,” ucap Trump.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pigai: Penyerapan anggaran Kementerian HAM 2024 capai 97,08 persen

    Pigai: Penyerapan anggaran Kementerian HAM 2024 capai 97,08 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa Kementerian HAM mampu menyerap anggaran sebesar Rp77.684.419.910 atau mencakup 97,08 persen dari total anggaran Rp80.021.258.000 pada tahun 2024.

    Pigai saat rapat bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, mengatakan anggaran dipakai untuk pembentukan lembaga baru Kementerian HAM, seperti penyusunan struktur kelembagaan, kebutuhan sarana dan prasarana, dan penyusunan kajian pembentukan instansi di wilayah.

    “Selain itu, kami juga telah menggunakan anggaran tersebut tepat sasaran, yaitu menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pihak eksternal, menerima audiensi dengan stakeholder, terlaksananya penguatan kapasitas HAM, penyusunan instrumen kajian prinsip-prinsip HAM, dan sosialisasi penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM,” katanya sebagai keterangan tertulisnya.

    Penyusunan struktur kelembagaan Kementerian HAM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri HAM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian HAM. Pigai telah melantik 13 pejabat eselon II, 23 pejabat eselon III, serta 20 pejabat eselon IV.

    Di sisi lain, dengan anggaran tersebut, Kementerian HAM telah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dari 188 pegawai, serta menyusun bahan kajian pembentukan instansi vertikal Kementerian HAM di wilayah.

    Dalam rapat tersebut, Menteri Pigai juga mengatakan bahwa realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM.

    Pigai menyebut pihaknya mengalami kenaikan pagu alokasi anggaran yang semula Rp63 miliar menjadi Rp80 miliar pada masa transisi dimaksud.

    “Kenaikan ini mengalami tiga tahapan, yaitu tahap pertama penambahan belanja pegawai, tahap dua penambahan belanja modal dan barang, dan tahap tiga penambahan belanja barang untuk tugas dan fungsi serta operasional kementerian,” tuturnya.

    Sementara itu, Komisi XIII DPR RI mengapresiasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024 Kementerian HAM.

    “Kami apresiasi jajaran Kementerian HAM yang telah menyusun laporan keuangan ini dengan teliti, dengan angka penyerapan yang maksimal dan bisa dipertanggungjawabkan,” ucap Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Parera selaku pimpinan rapat.

    Dia juga menyambut baik capaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih Kementerian HAM.

    “Komisi XIII mengapresiasi langkah cepat dan responsif Kementerian HAM dalam menindaklanjuti temuan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, termasuk penyelesaian atas kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Baleg tepis RUU BPIP digulirkan karena alasan politis

    Ketua Baleg tepis RUU BPIP digulirkan karena alasan politis

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menepis pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) digulirkan di parlemen karena dilatarbelakangi alasan politis.

    “Enggak ada (politis), kita BPIP itu adalah kumpulan daripada negarawan, tidak ada ketika BPIP disusun kemudian ada kebijakan-kebijakan yang menjadi goal itu enggak ada,” kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Terkait urgenitas pembahasan, dia beralasan RUU BPIP digulirkan pihaknya sebab telah ditetapkan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.

    Selain itu, dia memandang penguatan ideologi Pancasila yang mengandung semangat persatuan perlu digalang agar setiap kebijakan di tanah air dapat terlaksana dan kondusif.

    “Tentunya ini semuanya harus disusun bottom up, dari bawah ke atas. Jadi untuk itulah pembinaan ideologi Pancasila itu penting. Urgenitasnya itu,” ujarnya.

    Dia pun menepis pimpinan yang akan dilantik Presiden untuk menduduki jabatan strategis di BPIP terkait dengan motif politis, begitu pula kaitan penguatan kelembagaan BPIP melalui penyusunan RUU BPIP terkait upaya mengakomodasi partai politik (parpol) tertentu untuk merapat ke pemerintahan.

    Sebaliknya, Bob menegaskan bahwa nantinya struktur kepemimpinan BPIP yang ada saat ini akan dilakukan perombakan sebagaimana sejumlah perombakan esensial yang dilakukan dalam penyusunan RUU BPIP.

    “Besok diganti semuanya, besok harus dirubah kembali, itu tujuannya. Enggak ada tendensi kepada salah satu parpol, tendensi kepada keinginan politik apa gitu, tidak ada,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Ini mau merombak, semuanya merombak. Ini merombak semua, esensi dari BPIP, dan segala macam.”

    Dia membeberkan salah satu perombakan esensial yang dilakukan dalam RUU BPIP ialah akan membuat garis pembeda jelas dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sebelumnya telah dikeluarkannya dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.

    “Bedanya sudah jelas, itu kan Haluan Ideologi Pancasila, itu kan tentang doktrinasi. Kalau ini kan lembaga yang disuruh kerja, kerjanya apa, dibawa ke presiden,” tuturnya.

    Ketika ditanyakan apakah penguatan dasar hukum kelembagaan BPIP menjadi undang-undang dari yang sebelumnya berupa Peraturan Presiden (Perpres) akan mampu menguatkan pula internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, Bob menyebut hal tersebut bergantung pada mekanisme pengaturan yang masih akan diatur lebih lanjut.

    Sebab, lanjut dia, saat ini pihaknya masih terus menampung aspirasi dan masukan dari berbagai pihak terhadap penyusunan RUU BPIP.

    “Itu nanti tergantung regulasinya. Lembaga ini kan harus dibuat regulasinya, bagaimana sistematis pekerjaannya, aktivitasnya, giatnya. Tadi kan (dalam rapat) sudah disampaikan juga ada ide-ide dan gagasan, ada konsepsi pembinaannya, ada hal-hal yang di luar pada hal itu tentang menjaga konstitusi kita, atau menjaga Pancasila,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Imipas minta karya warga binaan dapat diekspor hingga Eropa

    Menteri Imipas minta karya warga binaan dapat diekspor hingga Eropa

    Tidak hanya tirai serabut kelapa, coba nanti kita cari lagi potensi apa saja yang bisa kita ekspor, mungkin kopi atau apa yang khas dari sini

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meminta jajarannya agar produk-produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan dapat diekspor ke berbagai negara di dunia, termasuk hingga ke negara-negara di benua Eropa.

    Pernyataan itu disampaikan Agus saat meninjau ruangan kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Garut, Jawa Barat, Rabu. Dalam kesempatan itu, ia menyaksikan langsung produk-produk unggulan karya warga binaan.

    “Bagus juga ini sampai diekspor ke Eropa, ya. Tolong optimalkan karya-karya warga binaan untuk diekspor. Tidak hanya tirai serabut kelapa, coba nanti kita cari lagi potensi apa saja yang bisa kita ekspor, mungkin kopi atau apa yang khas dari sini,” ucap Agus dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.

    Menteri Agus memuji kreativitas dan hasil karya warga binaan yang telah berhasil menembus pasar internasional. Dia berpesan agar produksi terus digalakkan di seluruh lapas dan rumah tahanan di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

    “Produk ini bahan-bahannya dari Lapas Ciamis, Cirebon, dan Sumedang, jadi saya minta untuk terus ditingkatkan dan diintegrasikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan hingga ke luar lapas dan rutan,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Garut Rusdedy mengatakan bahwa sejumlah produk warga binaan telah diekspor ke Prancis dan Korea Selatan. Dari ekspor itu, pihaknya bisa memberikan penghasilan bagi warga binaan yang berkontribusi dalam produksi.

    Di sisi lain, lapas menggandeng pihak ketiga untuk penyedia bahan mentah dan penyalur hasil produksinya.

    “Jadi selama ada di dalam lapas mereka produktif, ada penghasilan yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari di lapas, tidak membebani keluarga, bahkan bisa membekali keluarga bila ada yang datang berkunjung dan bisa menabung,” kata Rusdedy.

    Program tersebut tidak hanya membantu warga binaan meningkatkan keterampilan dan penghasilan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi negara.

    Menurut dia, kegiatan produksi berdampak positif bagi lapas sebagai institusi pembina. Tugas pembinaan kemandirian berjalan optimal dengan pemberian upah bagi warga binaan.

    “Selain itu, dari hasil karya warga binaan ini kami juga bisa menyumbangkan pendapatan negara bukan pajak,” tutur Rusdedy.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan bahwa kegiatan produktif warga binaan selama menjalani masa pemidanaan memiliki tujuan jangka panjang, yakni agar mereka memiliki modal yang cukup untuk kembali kepada masyarakat sehingga tidak berakhir menjadi residivis.

    “Jangan sampai nanti dia keluar, kembali lagi,” tutur Mashudi saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/7).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Hilirisasi pertambangan harus efisien dan bernilai tambah

    Anggota DPR: Hilirisasi pertambangan harus efisien dan bernilai tambah

    Agenda hilirisasi ini menjadi agenda utama Presiden yang dikomandani Menteri ESDM. Mind ID dan semua anak perusahaan harus menjalankannya secara serius sehingga terlaksana seperti yang dicita-citakan di Asta Cita

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman menegaskan bahwa pelaksanaan hilirisasi pertambangan harus dilakukan secara efisien, berbasis perencanaan matang, dan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, termasuk pengelolaan lingkungan pascatambang yang terukur.

    Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama MIND ID dan entitas anak usahanya seperti PT Antam, PT Timah, PT Bukit Asam, dan PT Inalum.

    “Hilirisasi jangan hanya sekadar jargon . Hilirisasi harus efisien dan menghasilkan diverifikasi produk bernilai tambah. Ini penting agar kita tidak terjebak pada proyek tanpa manfaat konkret,” kata Yulisman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut Yulisman, hilirisasi harus menjadi strategi pembangunan industri nasional yang tidak hanya bersifat simbolik atau sekedar jargon yang memenuhi target fisik semata. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap proyek hilirisasi mampu mendorong nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi negara dan daerah penghasil.

    Yulisman juga meminta keseriusan penuh dari MIND ID dan seluruh stakeholder industri tambang untuk menjalankan agenda hilirisasi secara menyeluruh dan terintegrasi, sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan arahan strategis Menteri ESDM.

    Ia menekankan bahwa agenda hilirisasi nasional saat ini bukan sekadar program sektoral, tetapi merupakan kebijakan prioritas pemerintahan ke depan.

    “Agenda hilirisasi ini menjadi agenda utama Presiden yang dikomandani Menteri ESDM. Mind ID dan semua anak perusahaan harus menjalankannya secara serius sehingga terlaksana seperti yang dicita-citakan di Asta Cita,” ujarnya.

    Selain menyoroti aspek efisiensi industri, Yulisman juga menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan pascatambang. Ia meminta agar MIND ID dan seluruh anak perusahaannya menyusun biaya pemulihan lingkungan (environmental recovery) yang wajar, terukur, efisien dan berbasis kajian ilmiah.

    “Biaya recovery lingkungan perlu disiapkan secara wajar dan efisien. Harus dihitung secara masuk akal dan dijalankan dengan sungguh-sungguh agar fungsi ekologis kawasan tambang bisa pulih seperti sedia kala,” tambah legislator asal daerah pemilihan Riau II itu.

    Yulisman menutup dengan pesan bahwa keberhasilan hilirisasi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan, agar manfaat ekonomi dari industri tambang tidak meninggalkan beban ekologis dan sosial bagi generasi mendatang.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ombudsman: Lapas Sukamiskin jadi model pembinaan WBP bagi lapas lain

    Ombudsman: Lapas Sukamiskin jadi model pembinaan WBP bagi lapas lain

    terdapat berbagai program pembinaan yang dijalankan Lapas Sukamiskin, khususnya di bidang budidaya pertanian dan pangan serta program inovatif berupa pembuatan perahu nelayan, dengan capaian hingga 12 unit perahu yang telah selesai dibuat

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman melihat bahwa keberhasilan Lapas Sukamiskin dalam membina warga binaan pemasyarakatan (WBP) melalui berbagai program produktif dapat menjadi model bagi lembaga pemasyarakatan lainnya di Indonesia.

    Dalam kunjungan ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (14/7), Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan terdapat berbagai program pembinaan yang dijalankan Lapas Sukamiskin, khususnya di bidang budidaya pertanian dan pangan serta program inovatif berupa pembuatan perahu nelayan, dengan capaian hingga 12 unit perahu yang telah selesai dibuat.

    “Pembinaan yang dilakukan Lapas Sukamiskin ini tidak hanya berfokus pada rehabilitasi individu, tetapi juga memiliki potensi nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Yeka saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Dengan demikian, ia menuturkan bahwa hal tersebut merupakan praktik baik yang patut mendapat perhatian dan dukungan lintas sektor.

    Adapun dalam pembinaan di bidang budidaya pertanian dan pangan, Yeka menyampaikan bahwa berbagai komoditas yang dibudidayakan meliputi melon, cabai, ikan lele, bebek, ayam petelor, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program MBG yang berada di Lapas Sukamiskin, ia tidak menemukan kendala dalam pencairan anggaran dari pemerintah pusat.

    Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, dia menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang layak kepada seluruh warga negara, termasuk WBP.

    Oleh karenanya dikatakan bahwa lapas, sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan, memainkan peran strategis dalam memberikan pembinaan dan bimbingan yang berdampak positif bagi proses reintegrasi sosial para warga binaan.

    “Untuk itu, keberlanjutan program ini memerlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, baik melalui pendampingan, pembiayaan, hingga penyelarasan kebijakan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” tuturnya.

    Yeka mengungkapkan bahwa hasil dari kunjungan tersebut akan menjadi masukan strategis Ombudsman dalam menyusun saran kebijakan kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Presiden RI terkait penguatan layanan publik di sektor pemasyarakatan yang mendukung ketahanan pangan nasional.

    Kunjungan Ombudsman ke Lapas Sukamiskin Bandung sebagai bagian dari penguatan fungsi pelayanan publik, khususnya terhadap program pembinaan bagi WBP.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diundang Prabowo, Presiden Belarus siap berkunjung ke Indonesia

    Diundang Prabowo, Presiden Belarus siap berkunjung ke Indonesia

    Saya menantikan kembali berkunjung ke Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko menyatakan kesiapannya untuk berkunjung ke Indonesia setelah Presiden RI Prabowo Subianto mengundangnya berkunjung saat keduanya bertemu di Belarus (15/7).

    Dalam perjalanan kembali ke Tanah Air setelah kunjungan di Prancis, Presiden Prabowo singgah sejenak di kediaman Presiden Lukashenko, Ozyorny, yang terletak di luar ibu kota Minsk.

    “Bapak Presiden, setelah restorasi rumah ini (dulunya rumah militer), sebelum Anda, hanya Presiden Putin yang mengunjungi rumah ini. Dulu kala, bahkan sebelum restorasinya, (Presiden China) Xi Jinping berkunjung ke sini bersama keluarganya,” kata Presiden Lukashenko saat menyambut kedatangan Presiden Prabowo, seperti dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Presiden Prabowo merupakan presiden kedua setelah Presiden Rusia Vladimir Putin yang datang ke kediaman Presiden Lukashenko setelah direstorasi.

    Dalam pertemuan yang santai nan bersahabat selama 3 jam tersebut, Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko membahas sejumlah isu strategis, termasuk peluang kerja sama di berbagai bidang antara kedua negara.

    “Saya senang menyambut Anda di rumah ini dan siap membahas semua isu yang mungkin menjadi agenda hubungan kita,” tambah Presiden Lukashenko.

    Sementara itu, Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi telah diterima di kediaman Lukashenko, dan mengundangnya untuk melakukan kunjungan balasan ke Indonesia.

    “Terima kasih sekali lagi, Yang Mulia, terima kasih. Kehormatan besar saya diterima di rumah. Saya juga berharap Yang Mulia nanti tidak lama juga akan berkunjung ke Indonesia,” kata Presiden Prabowo.

    Menanggapi undangan tersebut, Presiden Lukashenko pun menyatakan kesiapannya untuk kembali berkunjung ke Indonesia setelah kunjungan terakhir pada 2013.

    “Saya menantikan kembali berkunjung ke Indonesia,” kata Presiden Lukashenko dengan senyum hangat.

    Setibanya di Tanah Air, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kunjungan singkat ke Belarus juga membuahkan pembahasan yang penting terkait kebutuhan strategis masing-masing negara.

    Salah satu kerja samanya adalah potensi peningkatan kerja sama dalam sektor perdagangan komoditas dan pemenuhan kebutuhan pupuk.

    “Belarus butuh banyak komoditas dari kita dan kita juga membahas sama mereka karena kita butuh untuk pupuk, potasium dan sebagainya,” kata Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.