Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • BPIP realisasikan anggaran TA 2024 sebesar Rp320,63 miliar

    BPIP realisasikan anggaran TA 2024 sebesar Rp320,63 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mencatat realisasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2024 mencapai sebesar Rp320,63 miliar atau 98,59 persen dari pagu Rp325,23 miliar.

    Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebutkan realisasi anggaran tersebut meliputi senilai Rp186,73 miliar atau 98,66 persen dari pagu Rp189,26 miliar program dukungan manajemen serta sebanyak Rp133,89 miliar atau 98,48 persen dari pagu Rp135,96 miliar program pembinaan ideologi Pancasila.

    “Dengan demikian terdapat sisa pagu sebesar Rp4,59 miliar,” ungkap Yudian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

    Sepanjang tahun 2024, ia menyebutkan terdapat beberapa capaian penilaian kinerja tata kelola BPIP, yang terdiri atas Indeks Kualitas Perencanaan 99,08 dengan predikat Sangat Baik, Indeks Keterbukaan Informasi Publik 91,40 dengan kategori Informatif, Nilai Pengawasan Kearsipan 81,32 dengan kategori Memuaskan atau A, serta Nilai Sistem Merit 333 dengan predikat Sangat Baik dan termasuk dalam kementerian/lembaga (k/l) penerima penghargaan Sangat Baik dari 128 k/l penerima penghargaan.

    Kemudian, Nilai Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 4,07 dengan predikat Sangat Baik, Indeks Reformasi Hukum 98,56 dengan predikat Istimewa atau AA, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPIP meraih nilai 95 dengan kategori Eka Acalapati, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan BPIP mendapatkan Wajib Tanpa Pengecualian (WTP).

    Pada tahun lalu, Yudian mengungkapkan BPIP mendukung Prioritas Revolusi Mental dan Kebudayaan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan capaian strategis antara lain sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi (monev) serta sosialisasi Buku Teks Utama (BTU) Pancasila melalui penguatan jaringan pendidik Pancasila.

    Lalu, BPIP juga melaksanakan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam rangka evaluasi dan kebijakan regulasi, seri diskusi forum terarah (FGD) bertajuk Memperkokoh Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, arah kebijakan PIP melalui Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2024, verifikasi fan penilaian akreditasi penyelenggara pendidikan dan latihan (diklat) PIP dan sertifikasi penceramah dan pengajar diklat PIP.

    Dia melanjutkan, terdapat pula diklat bagi pengajar PIP berbasis BTU Pendidikan Pancasila, Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, penetapan standardisasi dan kurikulum Diklat BPIP, rekrutmen paskibraka dan PIP pada Purnapaskibraka Duta Pancasila, pengukuhan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, serta Pancasila Saka Adisiswa bertajuk Pancasila Tiang Penyangga Siswa yang Unggul.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LPMPP Universitas Pertahanan gagas transformasi kualitas dosen

    LPMPP Universitas Pertahanan gagas transformasi kualitas dosen

    “Oleh sebab itu, kami menggagas satu tema atau inovasi transformasi kualitas dosen, yaitu SIMDosen ini, Sistem Informasi Mutu Dosen,”

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Pertahanan (LPMPP Unhan) menggagas transformasi kualitas dosen guna menuju world class defence university.

    Menurut Sekretaris LPMPP Unhan Toro Djulianto, transformasi tersebut diperlukan karena dosen merupakan ujung tombak mewujudkan perguruan tinggi bidang pertahanan berbasis riset yang berdaya saing dan berstandar kelas dunia.

    “Oleh sebab itu, kami menggagas satu tema atau inovasi transformasi kualitas dosen, yaitu SIMDosen ini, Sistem Informasi Mutu Dosen,” ujar Toro di Gedung Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemenhan, Jakarta, Kamis.

    Selain itu, Toro mengatakan bahwa peningkatan kualitas dosen dilakukan dengan menerapkan kurikulum berbasis outcome-based education (OBE).

    “Kurikulum OBE memungkinkan proses pembelajaran dirancang berdasarkan capaian kompetensi nyata, dan relevan dengan kebutuhan industri pertahanan,” ujarnya.

    Terakhir, dia mengatakan bahwa transformasi kualitas dosen tetap memerlukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Adapun jumlah dosen Unhan dari berbagai jenjang berjumlah sekitar 578 orang.

    “Transformasi ini bukan hanya berdampak pada dosen secara individu, melainkan juga pada ekosistem akademik secara keseluruhan,” katanya.

    Ia melanjutkan, “Pembelajaran menjadi lebih kontekstual, kolaborasi global terbuka luas, dan riset strategis dalam bidang pertahanan semakin berkembang.”

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa gagasan tersebut akan diteruskan kepada Rektor Unhan, dan diharapkan dapat diterapkan pada Agustus 2025 sesuai dengan peraturan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    Adapun gagasan tersebut merupakan proyek hasil dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II angkatan II tahun anggaran 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Badiklat Kemenhan gagas sistem peningkatan kualitas SDM pertahanan

    Badiklat Kemenhan gagas sistem peningkatan kualitas SDM pertahanan

    “Gabungan proyek Corporate University Kemenhan: Game Changer SDM Pertahanan (GESPER) Unggul, dan proyek AKURAT: Akselerasi Kompetensi Unggul melalui Revitalisasi dan Adaptasi Teknologi Pertahanan,”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan (Badiklat Kemenhan) menggagas sistem peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pertahanan di tanah air.

    Kepala Bidang Evaluasi Peningkatan (Kabid Evkat) Mutu Diklat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan (Pusdiklat Jemenhan) Badiklat Kemenhan Riska Riskawati menjelaskan peningkatan kualitas tersebut merupakan gabungan dari dua proyek.

    “Gabungan proyek Corporate University Kemenhan: Game Changer SDM Pertahanan (GESPER) Unggul, dan proyek AKURAT: Akselerasi Kompetensi Unggul melalui Revitalisasi dan Adaptasi Teknologi Pertahanan,” ujar Riska di Gedung Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemenhan, Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut Riska menjelaskan bahwa proyek GESPER Unggul yang digagas olehnya dilatarbelakangi kebutuhan terhadap sistem pembelajaran yang lebih terstruktur di lingkungan SDM pertahanan.

    Oleh sebab itu, kata dia, proyek yang digagas olehnya akan mengintegrasi teknologi pembelajaran berbasis digital serta pendekatan berbasis kompetensi, sehingga diharapkan dapat menciptakan budaya belajar sepanjang hayat di lingkungan Kemenhan.

    Pada kesempatan yang sama, penggagas AKURAT, Kepala Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan (Kapusdiklat Tekfunghan) Badiklat Kemenhan Syamsu Rizal menjelaskan proyeknya akan melengkapi GESPER Unggul.

    Rizal menjelaskan proyeknya merupakan sistem yang mengintegrasi teknologi pembelajaran untuk peningkatan kualitas SDM Kemenhan yang dirancang dalam GESPER Unggul.

    “AKURAT akan menghadirkan sistem pelatihan berbasis teknologi cerdas, seperti e-learning (pembelajaran elektronik) interaktif, realitas virtual (VR), augmented reality atau AR (realitas berimbuh), dan simulasi berbasis kecerdasan buatan,” jelasnya.

    Sementara itu, baik Rizal maupun Riska menjelaskan gagasan peningkatan kualitas SDM tersebut diharapkan dapat diwujudkan menjadi sebuah sistem yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan pada 2026.

    Adapun kedua proyek tersebut merupakan hasil dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II angkatan II tahun anggaran 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirjen Adwil sebut Redkar garda terdepan kesiapsiagaan kebakaran

    Dirjen Adwil sebut Redkar garda terdepan kesiapsiagaan kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Zakaria Ali menyebut Relawan Pemadam Kebakaran atau Redkar sebagai garda terdepan saat terjadi kebakaran di daerah yang belum memiliki layanan pemadam kebakaran memadai.

    Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri juga berkomitmen untuk memperkuat peran Redkar.

    Seiring dengan meningkatnya jumlah relawan di berbagai daerah, kata Safrizal di Jakarta, Kamis, Kemendagri mendorong penguatan kapasitas Redkar secara menyeluruh, mulai dari sisi pelatihan, dukungan peralatan, hingga peningkatan kerja sama.

    “Pembinaan Redkar menjadi tanggung jawab bersama. Kami di Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah untuk memberi perhatian serius dalam hal pelatihan, pembekalan, dan penyediaan sarana bagi para relawan. Redkar bukan hanya cadangan, mereka adalah ujung tombak di garis depan saat kebakaran terjadi,” kata Safrizal.

    Safrizal menerangkan sejak awal Redkar dibentuk sebagai respons atas terbatasnya petugas dan fasilitas damkar di wilayah perdesaan dan daerah terpencil.

    Redkar hadir sebagai jawaban atas kebutuhan penanganan kebakaran, mengisi kekosongan peran damkar di banyak daerah. Adapun Redkar mulai hadir di Indonesia pada tahun 2000-an sebagai bentuk kepedulian warga dalam mencegah dan menangani kebakaran.

    “Kami sedang merancang pendekatan pembinaan yang lebih terstruktur, termasuk modul pelatihan nasional, integrasi data Redkar dalam sistem penanggulangan bencana daerah, serta peningkatan advokasi agar dukungan anggaran menjadi prioritas di APBD,” jelas Safrizal.

    Berdasarkan data Kemendagri, pada tahun 2025, Redkar tercatat memiliki 38.175 relawan.

    Menurut ia, berdasarkan jumlah penduduk dan daerah rawan kebakaran, idealnya jumlah anggota Redkar sekitar 50.000 hingga 100.000 orang yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

    Sebagai informasi, masyarakat yang ingin menjadi anggota Redkar dapat melakukan registrasi secara daring melalui situs web damkar.layanan.go.id atau mengunduh aplikasi mobile Redkar melalui ponsel pintar masing-masing.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri minta kepala daerah optimalkan PAD lewat BUMD

    Mendagri minta kepala daerah optimalkan PAD lewat BUMD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah mencari instrumen yang tepat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “BUMD kemarin kita bahas sudah di DPR, bagaimana untuk memperkuat, salah satunya nanti saya mengusulkan dirjen di Kementerian Dalam Negeri untuk menangani masalah BUMD,” kata Tito di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Mendagri usai mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025–2030.

    Tito mengatakan agar PAD meningkat, kepala daerah perlu mempermudah perizinan berusaha dan mendorong peran swasta. Jika ekosistem bisnis sektor swasta hidup maka akan ada peningkatan pendapatan ke daerah hingga ke tingkat nasional.

    Mendagri mewanti-wanti para kepala daerah agar menghindari praktik-praktik korupsi.

    Tito menekankan bahwa berbagai modus tindakan tercela tersebut sudah dipahami dengan baik oleh aparat penegak hukum.

    Ia memahami bahwa para kepala daerah menghadapi beragam persoalan yang perlu dikomunikasikan dengan pihak terkait.

    Untuk itu, Mendagri menyarankan agar jajaran pengurus APKASI membentuk forum internal dengan melibatkan instansi terkait. Dalam forum tersebut, para bupati dapat menginventarisasi daftar permasalahan yang perlu diselesaikan.

    “Case-case seperti inilah yang perlu mungkin diinventarisasi oleh asosiasi bupati supaya bisa menjadi solusi. Karena enggak mungkin, bukan tidak mungkin, aturan-aturan di tingkat provinsi, aturan di tingkat pusat juga mungkin mengunci (ruang gerak kewenangan daerah),” katanya.

    Mendagri menyatakan siap hadir dalam forum tersebut bersama jajarannya di Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, diharapkan aspirasi para bupati terkait permasalahan daerah dapat tertangani secara konkret.

    “Saya siap hadir untuk acara itu dengan dirjen-dirjen saya. Saya siap hadir ya, siap untuk membantu. Kita mencari solusi-solusi bersama yang ada. Win-win-lah antara pemerintah kabupaten, provinsi,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Habib Ja’far: Islam dan Pancasila jadi pegangan umat muslim Indonesia

    Habib Ja’far: Islam dan Pancasila jadi pegangan umat muslim Indonesia

    “Karena nilai luhur kebangsaan dan ajaran agama sama-sama menentang ketidakadilan dan kezaliman,”

    Jakarta (ANTARA) – Influencer sekaligus ustaz muda, Habib Husein Ja’far Al Hadar mengatakan Islam dan Pancasila harus menjadi pegangan hidup umat muslim di Indonesia.

    Pernyataan ini diungkapkan Ja’far merespon banyak pemuka agama kerap membenturkan ideologi Islam dengan Pancasila yang berpotensi menimbulkan konflik.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Kamis, dijelaskan bahwa baik Islam dan Pancasila memiliki nilai-nilai yang sama dalam konteks berbeda.

    “Karena nilai luhur kebangsaan dan ajaran agama sama-sama menentang ketidakadilan dan kezaliman,” kata Habib Ja’far dalam siaran pers tersebut.

    Kesamaan prinsip ini, kata Ja’far, terjadi lantaran sejak awal Pancasila dibuat, banyak para ulama dan Nahdlatul Ulama dari Muhammadiyah yang terlibat dalam proses perundingannya.

    Kesamaan prinsip ini lah yang dinilai Ja’far harus digaungkan agar masyarakat tidak tersesat dalam narasi benturan antara Islam dan Pancasila.

    Ja’far melanjutkan, masyarakat juga harus jeli dan kritis dalam mengkonsumsi informasi dari ragam konten dakwah agar tidak tersesat dalam narasi tertentu.

    Dia menjalankan dakwah yang benar bersifat aspirasi, inspirasi, dan rasional. Sebaliknya, dakwah yang keliru cenderung menggunakan narasi provokasi, intimidasi dan emosi.

    “Kalau nilai-nilai dakwah itu disampaikan dengan provokasi, maka itu sudah jelas bertentangan dengan nilai Islam. Tapi kalau disampaikan sebagai edukasi, maka itu sesuai dengan nilai-nilai Islam,” pungkasnya.

    Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ideologi Islam dan Pancasila, Ja’far yakin perpecahan tidak akan terjadi dan seluruh umat muslim dapat hidup rukun dengan tetap memegang Pancasila.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PCO: Kemitraan dengan Uni Eropa buka peluang ekspor RI naik 50 persen

    PCO: Kemitraan dengan Uni Eropa buka peluang ekspor RI naik 50 persen

    “Hal ini dimungkinkan, karena sekitar 80% produk unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit berkelanjutan, tekstil, alas kaki, hasil perikanan, makanan olahan, dan produk pertanian akan mendapat bebas tarif atau preferensi tarif di pasar Eropa,”

    Jakarta (ANTARA) – Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal menyatakan bahwa Indonesia memperoleh peluang peningkatan ekspor hingga 50% melalui kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa.

    “Hal ini dimungkinkan, karena sekitar 80 persen produk unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit berkelanjutan, tekstil, alas kaki, hasil perikanan, makanan olahan, dan produk pertanian akan mendapat bebas tarif atau preferensi tarif di pasar Eropa,” katanya di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan keuntungan dari kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan diraih Indonesia dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

    Dampak turunannya, kata Fithra, adalah penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor seperti industri manufaktur, pertanian dan perikanan, serta jasa profesional dan logistik.

    “Potensi penyerapannya bisa mencapai satu juta tenaga kerja,” katanya.

    Ia mengatakan, keuntungan lainnya adalah dukungan terhadap pengembangan ekonomi hijau. IEU-CEPA diharapkan mempercepat investasi dan pertumbuhan di sektor energi terbarukan, industri hijau, serta pertanian berkelanjutan.

    Dikatakan Fithra, kerja sama sektor energi baru merupakan langkah penting dalam transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon.

    “Kita bisa leverage kapasitas institusional untuk memenuhi standar Uni Eropa, baik dalam hal lingkungan, kelembagaan, maupun tata kelola,” katanya.

    “Hal ini akan memperkuat governance dan mempercepat transformasi menuju ekonomi berkelanjutan,” katanya.

    Kemitraan ini juga diyakini Fithra akan meningkatkan daya saing industri nasional. Standar IEU-CEPA yang tinggi membuka peluang alih teknologi dan peningkatan standar produksi di dalam negeri.

    “Ini menciptakan sinyal positif dan bandwagon effect, tidak hanya untuk investasi dari Uni Eropa tapi juga dari negara-negara lain yang melihat Indonesia sebagai mitra dagang yang memenuhi standar internasional tertinggi,” ujarnya.

    Selain memperkuat pasar utama, perjanjian kerja sama IEU-CEPA juga membuka peluang untuk ekspansi ke pasar-pasar baru yang selama ini belum tergarap secara optimal.

    Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat ke-33 sebagai mitra dagang Uni Eropa, sementara Uni Eropa merupakan mitra dagang kelima terbesar bagi Indonesia.

    “Jadi, dengan perluasan pasar yang sifatnya belum optimal itu bisa meningkatkan peluang ekspor kita juga ke luar negeri. Jadi tidak tergantung atau terkonsentrasi ke satu negara saja,” katanya.

    Ia mengatakan, penandatanganan exchange letter yang menjadi pedoman akselerasi perjanjian IEU-CEPA dilakukan pada Minggu (13/7) usai pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Kantor Pusat Uni Eropa, Berlaymont Building, Brussel.

    Dokumen ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan European Union Commissioner for Trade and Economic Security, Maroš Šefčovič.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • APKASI: Swasembada kunci hadapi gejolak geopolitik

    APKASI: Swasembada kunci hadapi gejolak geopolitik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi mengatakan swasembada adalah kunci ketahanan nasional untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik global, termasuk untuk menghadapi kebijakan tarif 19 persen terhadap produk Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat.

    “Sebetulnya kami ingin mengantisipasi seluruh gejolak internasional itu melalui kekuatan sendiri, yaitu swasembada. Kalau kita sudah swasembada, beras kita cukup, kita tidak perlu lagi tergantung dengan luar negeri,” kata Bursah di Jakarta, Kamis.

    Bupati Lahat, Sumatera Selatan, ​itu mengatakan dengan tercapainya swasembada pangan dan energi, Indonesia bisa meredam dampak gejolak geopolitik terhadap situasi dalam negeri.

    Oleh karena itu, dia menegaskan APKASI akan memberikan upaya maksimal untuk mendongkrak kapasitas produksi domestik demi secepatnya mencapai swasembada baik pangan maupun energi.

    Hal tersebut juga sejalan dengan poin ke-3 Astacita Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    “Karena itu, fluktuasi luar negeri, naik turunnya suhu luar negeri itu tidak tergantung, karena kita ada kemampuan diri, termasuk energi, termasuk air. Jadi, kita belum bergantung. Jadi, apa pun yang terjadi, perang di sebelah sana, insyaallah kita kuat, swasembada intinya,” ujarnya.

    Tidak hanya itu, Bursah juga menegaskan komitmen segenap anggota APKASI untuk mendukung seluruh program prioritas nasional yang berada di daerah, mengingat 60 persen program nasional berlokasi di daerah.

    “Karena 60 persen kegiatan nasional ada di daerah maka APKASI punya kewajiban mengawal, mendukung, memberikan tempat seluruh kebijakan prioritas Presiden Prabowo,” tuturnya.

    Komitmen APKASI tersebut juga sejalan dengan poin ke-2 Astacita, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Bupati Lahat Bursah Zarnubi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025–2030 beserta jajaran pengurusnya, di Jakarta, Kamis.

    Pengurus APKASI yang turut dilantik, yakni Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai Ketua Harian, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama sebagai Bendahara Umum, dan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda sebagai Sekretaris Jenderal.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jumat besok, Prabowo dijadwalkan luncurkan logo dan tema HUT Ke-80 RI

    Jumat besok, Prabowo dijadwalkan luncurkan logo dan tema HUT Ke-80 RI

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan secara resmi logo dan tema peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/7).

    Agenda tersebut telah dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro yang dijumpai di Gedung Kemensesneg, Jakarta, Kamis malam.

    “Iya, insyaallah besok tanggal 18 Juli hari Jumat Bapak Presiden berkenan untuk me-launching tema dan logo HUT RI Ke-80. Seperti apa temanya dan bagaimana logonya? Besok kita tunggu karena Bapak Presiden akan me-launching langsung,” katanya.

    Acara peluncuran tersebut rencananya dihadiri sejumlah menteri terkait, para desainer yang terlibat dalam pembuatan logo, serta pihak-pihak lain yang dianggap relevan dengan perayaan kemerdekaan tahun ini.

    Setelah diluncurkan secara resmi oleh Presiden, kata Juri, tema dan logo HUT RI ke-80 ini diharapkan dapat digunakan secara serentak oleh seluruh lapisan masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

    Juri Ardiantoro menambahkan bahwa tujuan peluncuran ini adalah agar masyarakat dapat turut serta memeriahkan kemerdekaan dengan memasang logo dan tema tersebut dalam berbagai bentuk alat peraga, baik di media luar ruang maupun di tempat-tempat strategis lainnya.

    “Setelah di-launching oleh Bapak Presiden, maka masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu semua akan sama-sama memeriahkan atau memasang logo-logo itu dalam berbagai bentuk alat peraga di media luar ruang dan tempat-tempat strategis,” katanya.

    Juri juga mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan kemeriahan kemerdekaan dengan memasang logo dan tema.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wagub Sumut Surya sampaikan sembilan target sasaran hingga 2029

    Wagub Sumut Surya sampaikan sembilan target sasaran hingga 2029

    “Pertumbuhan ekonomi dari 5,03 persen menjadi 7,6 persen,”

    Medan (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyampaikan sembilan target sasaran utama dan sekaligus menjadi indikator makro pembangunan dimulai tahun ini hingga 2029.

    “Pertumbuhan ekonomi dari 5,03 persen menjadi 7,6 persen,” ucap Surya ketika menyampaikan nota jawaban gubernur Sumut atas ranperda rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumut 2025 – 2029 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Sumut, Kamis.

    Kemudian, lanjut dia, produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita dari Rp73,57 juta menjadi Rp115,3 juta, dan kontribusi PDRB provinsi dari 5,21 persen menjadi 5,30 persen.

    Lalu, penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60 persen menjadi 5,2 persen sampai 4,74 persen, dan penurunan kemiskinan dari 7,19 persen menjadi 2,82 persen.

    Peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 poin menjadi 0,57 poin, penurunan indeks gini dari 0,306 poin menjadi 0,287 poin sampai 0,291 poin.

    “Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari satu persen menjadi 16,88 persen,” ujar Surya.

    Wagub menegaskan, mendukung arah pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2025–2029.

    Pemprov Sumut telah menetapkan strategi pengembangan wilayah berfokus kepada lima kawasan prioritas, yaitu kawasan pertumbuhan.

    Kemudian, kawasan komoditas unggulan, kawasan swasembada pangan, air dan energi, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi atau rawan bencana.

    “Sejalan dengan komitmen itu, Pemprov Sumut mengusung visi pembangunan jangka menengah. Yaitu Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumut Unggul, Maju, dan Berkelanjutan dijabarkan lima misi utama sebagai pilar pembangunan daerah,” jelas Surya.

    Adapun kelima pilar pembangunan daerah itu, yakni pertama peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kedua menjaga stabilitas makro ekonomi daerah.

    Ketiga peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, keempat pembangunan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, serta kelima penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

    “Dari sinilah kita arahkan prioritas pembangunan kepada empat fokus utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur,” paparnya.

    Arah prioritas ini ditambah satu intervensi kawasan yang mencakup sektor afirmasi, pariwisata, ekonomi, industri, dan potensi unggulan daerah lainnya,” kata Surya.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.