Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Presiden Prabowo Subianto luncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Merah Putih

    Presiden Prabowo Subianto luncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Merah Putih

    Senin, 21 Juli 2025 13:54 WIB

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Presiden Prabowo Subianto meresmikan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipusatkan di Klaten. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Presiden Prabowo Subianto meresmikan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipusatkan di Klaten. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco sebut pemerintah sudah punya target atas IKN

    Dasco sebut pemerintah sudah punya target atas IKN

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah sudah mempunyai target-target terkait pembangunan dan kesiapan perpindahan ibukota ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Menurut dia, pembangunan IKN sudah berdasarkan undang-undang yang ada dan perencanaan yang telah diputuskan berdasarkan anggarannya.

    “Setelah kita lihat-lihat juga di sana, kan jalannya pembangunan itu sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan bahwa masalah perpindahan atau percepatan pembangunan IKN perlu melihat kesiapan anggaran saat ini.

    Sejauh ini, dia pun belum mengetahui kondisi anggaran yang akan dialokasikan negara untuk IKN.

    “Saya belum tahu yang 2026 ini apakah anggarannya nambah atau nggak, tapi ada target-target dari pemerintah kapan kesiapan pindahnya juga itu ada targetnya. Kita ikuti aja,” kata.

    Sebelumnya, Partai NasDem berpandangan bahwa pemindahan ibukota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu dimulai dari Wakil Presiden (Wapres) dengan berkantor dan menempati gedung yang sudah terbangun di Kalimantan Timur tersebut.

    Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan bahwa pemerintah perlu segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan ibukota ke IKN.

    Pasalnya, kata dia, pembangunan IKN sudah menghabiskan anggaran negara ratusan triliun rupiah.

    “Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun,” kata Saan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (18/7).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Momen Prabowo dan Jokowi makan Bakmi Jawa di Solo

    Momen Prabowo dan Jokowi makan Bakmi Jawa di Solo

    ANTARA – Di sela-sela kunjungan kerjanya ke Solo, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan mampir ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Usai menghadiri kongres PSI, keduanya bertemu lagi untuk makan bersama di warung bakmi Jawa pada Minggu malam (20/7). (Denik Apriyani/Agha Yuninda Maulana/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akademisi: Undang-undang platform digital berbeda dengan penyiaran

    Akademisi: Undang-undang platform digital berbeda dengan penyiaran

    Jakarta (ANTARA) – Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara Ignatius Haryanto Djoewanto meminta undang-undang yang mengatur platform digital dibedakan dengan undang-undang yang mengatur tentang penyiaran.

    “Menurut saya pengaturan soal platform digital membutuhkan undang-undang tersendiri yang berbeda dengan undang-undang penyiaran,” kata Ignatius.

    Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran) Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Sebab, kata dia, ranah dunia penyiaran dan ranah dunia platform digital adalah dua hal yang berbeda, baik keberadaannya secara teknologi ataupun juga nanti dalam hal pengaturannya.

    Dia lantas menjelaskan bahwa pada umumnya pengaturan terkait dengan platform digital dilakukan atas dua hal, yakni terkait dengan perusahaan platform digital yang menyediakan jasa streaming online ataupun jasa platform media sosial, serta terkait dengan konten dalam platform digital yang harus mencerminkan konten bertanggung jawab.

    Dia menuturkan pengaturan platform digital yang terkait dengan jasa streaming online dan platform media sosial mensyaratkan adanya pembagian dari pendapatan mereka untuk kepentingan nasional, misalnya untuk produksi audio visual yang mencerminkan budaya setempat.

    “Agar konten-konten dalam platform mereka tidak didominasi oleh konten-konten dari luar semata, tapi juga memberikan ruang untuk identitas budaya di mana mereka hadir di sana,” tuturnya.

    Untuk itu, dia menggarisbawahi pengaturan tersebut hendak mengatur keseimbangan antara regulasi dan juga inovasi.

    “Pengaturan terkait dengan masalah konten juga dikembalikan pada perusahaan platform agar mengatur mereka-mereka yang menggunakan platform agar patuh pada etika, regulasi, dan kepantasan yang ada,” ujarnya.

    Dia mengingatkan pula bahwa pembahasan RUU Penyiaran tidak boleh melupakan entitas lembaga penyiaran publik maupun komunitas.

    “Saya kira kita tidak hanya membicarakan terkait lembaga penyiaran swasta atau berlangganan tetapi saya kira juga semua perlu diberikan kesempatan untuk didengarkan juga oleh para anggota dewan,” ucapnya.

    Dia lantas meluruskan bahwa media digital tak sepenuhnya berada pada wilayah yang tanpa hukum sebab perusahaan platform digital memiliki community guidelines yang menyepakati aturan-aturan tertentu, dan perusahaan platform memiliki mekanisme untuk mencopot atau menurunkan konten yang dianggap tidak sesuai dengan community guidelines tersebut.

    “Ini sering dikeluhkan oleh para pelaku industri penyiaran bahwa media penyiaran berjalan dengan penuh aturan, mulai dari undang-undang penyiaran, kode etik jurnalistik, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran. Sementara media digital seolah ranah yang tanpa hukum. Sebenarnya bagian ini tidak sepenuhnya benar,” katanya.

    Selain itu, dia menyebut konten dalam platform digital juga sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan sejumlah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo).

    Terakhir, dia mengemukakan pula bahwa perlu ada upaya pemerintah dan DPR dalam merespons tumbuhnya industri penyiaran dan industri pers yang sehat dalam merespons gempuran disrupsi digital saat ini.

    “Kita mendengar banyak keluhan dari mereka yang bekerja dalam industri penyiaran ketika iklan makin merosot, sementara iklan digital berkembang dengan pesat. Ada pola konsumsi masyarakat yang berubah, dari penggunaan media analog menjadi media digital,” paparnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR minta program Serbuan Maritim digelar di seluruh wilayah pesisir

    DPR minta program Serbuan Maritim digelar di seluruh wilayah pesisir

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta program Serbuan Maritim oleh Komando Armada (Koarmada) RI bisa digelar di seluruh wilayah pesisir Indonesia.

    “Kita berharap kegiatan-kegiatan semacam ini tentunya tidak hanya dilakukan di Muara Angke tetapi di seluruh kawasan pesisir-pesisir nusantara,” kata Oleh Soleh saat menghadiri kegiatan Serbuan Maritim yang digelar di Muara Angke, Jakarta Utara, Senin.

    Menurut Soleh, program Serbuan Maritim banyak membawa dampak baik bagi nelayan maupun kualitas laut Indonesia.

    Dia pun menyoroti beberapa program yang dilakukan dalam Serbuan Maritim ini seperti kerja bakti membersihkan laut, penguatan program bioflok hingga bakti sosial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Saya dapat menangkap bahwa tujuan Pak Pangkoarmada ini adalah ingin wilayah pesisir pantai bersih, yang kedua keluarga nelayan sejahtera syukur-syukur sampai level mandiri kemudian yang ketiga, menginginkan adanya keberlanjutan. Ini adalah sebuah visi-visi yang cukup bagus,” kata Oleh Soleh.

    Soleh berharap kegiatan ini tidak ini tidak hanya dilakukan dalam momentum tertentu saja tapi dapat bergulir terus hingga membuahkan hasil baik.

    “Insyaallah DPR akan mendukung 100 persen atas kegiatan-kegiatan semacam ini,” jelas Oleh Soleh.

    Di saat yang sama, Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata yang diwakili Kepala Staf Koarmada RI Laksda TNI Eko Wahjono menjelaskan kegiatan Serbuan Maritim itu memiliki empat tujuan utama.

    Tujuan pertama, yakni menciptakan lingkungan laut yang bersih. Hal tersebut diwujudkan dengan menggelar kegiatan kerja bakti membersihkan laut yang telah digelar Koarmada pada Minggu (20/7).

    “Kita lihat kemarin Bapak Panglima Koarmada RI dan para pejabat semuanya itu melaksanakan bersih pantai di sini. Ini tujuannya untuk menjaga kebersihan karena pantai itu sangat penting sekali untuk fondasi kehidupan kita, terutama nelayan,” kata Eko saat ditemui awak media di kawasan Muara Angke.

    Kedua, lanjut Eko, Pangkoarmada berupaya mendorong para nelayan untuk membudidayakan ikan di kolam khusus dengan konsep bioflok. Konsep ini dapat menolong nelayan mendapatkan ikan jika tidak bisa melaut karena kendala cuaca atau kapal yang rusak.

    Ketiga, Eko mengatakan Pangkoarmada ingin mendorong kalangan anak muda untuk terjun ke lapangan membenahi kondisi laut sehingga dalam kegiatan ini Koarmada RI melibatkan unsur mahasiswa yang ditugaskan sebagai pelayan masyarakat.

    “Karena suatu saat mahasiswa juga akan menjadi pemimpin, jadi mereka harus tahu kondisi di lapangan nya seperti ini, khususnya di lingkungan masyarakat nelayan,” kata Eko.

    Terakhir, Eko mengatakan Pangkoarmada ingin kegiatan Serbuan Maritim ini dapat menyejahterakan masyarakat ragam kegiatan seperti donor darah, pemeriksaan kesehatan dan pembagian sembako.

    Beberapa program bakti sosial yang digelar dalam acara ini, di antaranya khitanan massal untuk 50 orang, donor darah diikuti 300 orang, pengobatan gratis untuk 250 orang, dan pemeriksaan mata untuk 200 orang.

    Seluruh peserta yang mengikuti program bakti sosial tersebut pun mendapatkan paket sembako dari Koarmada RI.

    Eko berharap kegiatan Serbuan Maritim tahun ini dapat memberikan dampak positif bagi para nelayan dan kondisi laut Indonesia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo luncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Prabowo luncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya Prabowo Subianto presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih,” ujar Prabowo dipantau dalam siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

    Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa koperasi merupakan alat bagi masyarakat dan bangsa yang memiliki kondisi ekonomi lemah untuk membangun kekuatan bersama.

    Presiden mengibaratkan koperasi seperti seikat lidi, di mana satu batang lidi yang lemah tidak memiliki arti, tetapi ketika disatukan dalam jumlah banyak dapat menjadi alat yang bermanfaat dan kuat.

    Konsep ini disebut sebagai cerminan dari semangat gotong royong dalam koperasi. Presiden menegaskan bahwa koperasi merupakan mekanisme untuk mengonsolidasikan kekuatan dari berbagai elemen ekonomi kecil agar dapat membentuk kekuatan ekonomi yang lebih besar dan solid.

    “Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong,” ujar Prabowo.

    Presiden mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan untuk masyarakat.

    Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, maupun nelayan.

    “Yang desa nelayan punya pendingin lebih besar untuk bikin es dan menjaga ikan. Kemudian sebelahnya gudang akan ada gerai-gerai untuk sembako, ada gerai untuk simpan pinjam,” kata Presiden.

    Kepala Negara pun mengingatkan kepada seluruh pengurus koperasi untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

    Peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025.

    Peluncuran tersebut diikuti secara serentak oleh seluruh daerah di Indonesia melalui sambungan daring, mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum.

    Program ini ditujukan untuk membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan guna menciptakan pemerataan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, bersama dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa.

    Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya. Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.

    Kopdes Merah Putih dirancang dengan pendekatan inklusif, modern, dan berbasis gotong-royong. Diharapkan, koperasi ini dapat memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal, tengkulak, dan praktik rentenir.

    Selain itu, Kopdes Merah Putih dinilai berpotensi mendorong pengembangan usaha lokal, memperpendek rantai distribusi, serta memudahkan akses masyarakat desa terhadap sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.

    Program ini juga mengedepankan peningkatan kesejahteraan petani dengan menyediakan sarana untuk menampung hasil produksi pertanian secara langsung tanpa melewati rantai pasok yang panjang. Dengan rantai pasok yang lebih singkat, peran tengkulak dapat ditekan dan konsumen dapat memperoleh harga produk yang lebih terjangkau.

    Pengembangan Kopdes Merah Putih dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu membentuk koperasi baru, mengembangkan koperasi yang telah ada, serta merevitalisasi koperasi yang belum optimal.

    Secara kelembagaan, Kopdes Merah Putih terdiri dari berbagai fasilitas seperti kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, serta layanan distribusi logistik. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat desa dalam mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

    Turut hadir dalam peluncuran tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Menteri UMKM maman Abdurahman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Jaksa Agung ST Burhanuddin, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, dan pengusaha Chairul Tanjung.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri dukung rencana eliminasi kanker leher rahim di Indonesia

    Kemendagri dukung rencana eliminasi kanker leher rahim di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengatakan Kemendagri berkomitmen mendukung Rencana Aksi Nasional (RAN) Eliminasi Kanker Leher Rahim di Indonesia periode 2023–2030.

    “Kami siap mendukung upaya eliminasi kanker leher rahim ini lewat melahirkan strategi kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tentunya dengan input dari organisasi profesi untuk menjadi muatan kebijakan strategis bagi pemerintah daerah,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Senin

    Ia menegaskan, upaya ini merupakan bagian dari langkah strategis lintas sektor yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga serta seluruh pemerintah daerah (Pemda).

    Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara mewakili Menteri Dalam Negeri pada acara Focus Group Discussion (FGD) Lokakarya Nasional Penanggulangan Kanker Leher Rahim di Indonesia yang berlangsung secara virtual pada Sabtu (19/7). Diskusi tersebut digelar oleh Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI).

    Yusharto mengatakan, target eliminasi kanker leher rahim di Indonesia mengacu pada standar global. Standar itu yakni 90 persen anak perempuan dan laki-laki mendapatkan imunisasi di usia 15 tahun, 75 persen perempuan usia 30-69 tahun menjalani skrining kanker leher rahim melalui metode HPV DNA, dan 90 persen perempuan yang terdiagnosis lesi prakanker dan kanker invasif mendapatkan tatalaksana yang tepat.

    Dia menjelaskan, Kemendagri berperan dalam memastikan seluruh agenda tersebut diintegrasikan dalam kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah.

    Yusharto juga menekankan pentingnya pilar-pilar utama dalam RAN, mulai dari imunisasi, skrining, penatalaksanaan, edukasi, penguatan tenaga kesehatan, hingga kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi mitra penting dalam edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

    “Lewat organisasi pemerintahan yang dikelola oleh Kemendagri yaitu pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan berikut organisasi kemasyarakatan di dalamnya, terutama PKK dan posyandu, ini bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menyadarkan masyarakat,” ujarnya.

    Kemendagri juga akan memastikan eliminasi kanker leher rahim menjadi bagian dalam perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Dia berharap, target-target yang telah ditetapkan atau disepakati bersama lembaga internasional dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dapat tersampaikan dengan jelas dan dipahami secara menyeluruh oleh seluruh Pemda.

    “Terutama daerah-daerah yang akan menjadi lokus untuk piloting program ini,” katanya.

    Menutup paparannya, Yusharto menyebut bahwa BSKDN mencatat lebih dari 31 ribu inovasi di bidang kesehatan telah dilahirkan Pemda. Dari jumlah itu, 15 inovasi di antaranya berkaitan langsung dengan upaya eliminasi kanker leher rahim.

    “Kami berharap replikasi dari 15 inovasi yang sudah ada ini bisa kita lakukan percepatan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bertemu Jokowi 40 menit, Prabowo cerita soal lawatan kenegaraan

    Bertemu Jokowi 40 menit, Prabowo cerita soal lawatan kenegaraan

    Solo, Jawa Tengah (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, selama sekitar 40 menit dan bercerita soal lawatan kenegaraan selama dua pekan pada 1-15 Juli lalu.

    Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu petang sekitar pukul 18.00 WIB, langsung disambut Presiden Jokowi dan Iriana di gerbang depan rumahnya.

    “Pak, apa kabar Pak?” tanya Presiden Prabowo kepada Jokowi sambil mengatupkan tangannya seraya memberi hormat.

    “Selamat sore. Jauh-jauh, ” kata Jokowi membalas Prabowo.

    “Baru sempat mampir, Pak. Baru keliling, Pak dua minggu,” cerita Prabowo ke Jokowi.

    “Saya ngelihat saja udah…,” kata Jokowi sembari menggeleng-gelengkan kepalanya.

    Gestur Jokowi tersebut menandakan seperti tidak bisa berkata-kata, sekaligus takjub dengan Prabowo yang melakukan kunjungan kenegaraan selama dua pekan.

    Jokowi pun kemudian mempersilakan masuk Prabowo. Namun saat hendak memasuki kediaman Jokowi, Prabowo sempat bersalaman dengan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

    Selama pertemuan selama kurang lebih 40 menit itu, terdengar suara tertawa dari luar kediaman.

    Dalam keterangan persnya kepada awak media, Prabowo menceritakan kepada Jokowi tentang sejumlah kesepakatan dari hasil lawatan kenegaraannya, salah satunya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (I-EU CEPA) yang berhasil disepakati setelah 10 tahun perundingan.

    “Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya. Saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa. 10 tahun perundingan akhirnya tembus,” kata Prabowo.

    Prabowo juga menceritakan kehadirannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brazil, serta pertemuan dengan Presiden Brazil Lula da Silva.
    Tak hanya itu, Prabowo memaparkan sejumlah pertemuan bilateral di London, Belgia, Prancis dan Belarus.

    Dalam pertemuan dengan Jokowi yang hangat itu, Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo bercerita alasannya banyak ke luar negeri kepada Jokowi

    Prabowo bercerita alasannya banyak ke luar negeri kepada Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menceritakan alasannya banyak melawat ke luar negeri kepada pendahulunya, Presiden Ke-7 Joko Widodo, saat keduanya bertemu selama kurang lebih satu jam di kediaman pribadi Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu.

    Prabowo menjelaskan dirinya sengaja mendatangi langsung pimpinan negara-negara sahabat Indonesia itu, karena dirinya ingin membangun kepercayaan (trust) mereka kepada Indonesia, yang saat ini dipimpin oleh pemerintahan yang baru.

    “Kadang-kadang memang capek kita banyak keliling di luar negeri, tetapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin sehingga mereka juga paham, dan mereka ada trust, ada kepercayaan, akhirnya lancar,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan di pelataran kediaman Jokowi, selepas keduanya bertemu.

    Presiden Prabowo juga menyampaikan kepada pendahulunya itu dirinya melanjutkan tradisi non-blok yang merupakan kebijakan politik luar negeri Indonesia sejak Republik sebagaimana amanat dari konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

    “Saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok mana pun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita, tetapi kita ikut juga, kita daftar OECD, yang itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin oleh Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP juga (yang) dipimpin Jepang, dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, yang dipimpin juga oleh negara-negara Barat,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam pertemuannya dengan Jokowi, Presiden Prabowo kemudian menyampaikan Indonesia sangat diterima oleh banyak negara mitra. Bahkan, Indonesia pun sering diminta untuk berperan lebih banyak untuk andil dalam beberapa permasalahan dunia.

    “Jadi, kita benar-benar diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia netral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara. Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara mana pun, dan ini kita diterima. Ya, capeknya diundang-undang dan diminta,” sambung Presiden Prabowo.

    Sejak resmi menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo telah melawat ke sejumlah negara untuk bertemu langsung dengan pemimpin negara dan melaksanakan kunjungan kenegaraan, ataupun untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) dari organisasi tingkat dunia yang diikuti oleh Indonesia.

    Beberapa negara yang telah dikunjungi Presiden Prabowo dalam periode selama kurang lebih 9 bulan, di antaranya Belarusia, Prancis, Belgia, Brazil, Arab Saudi, Rusia, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Jordania, Turki, Qatar, Uni Emirat Arab, Mesir, India, Inggris, Peru, Amerika Serikat, dan China.

    Presiden Prabowo bersilaturahmi menyambangi kediaman Jokowi sekitar pukul 18.00 WIB, dan keduanya bertemu selama kurang lebih satu jam. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Jokowi dan Iriana, istrinya Jokowi, tepat di depan rumah. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan ada pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Di kediaman Jokowi, ada juga jajaran Kabinet Merah Putih yang mendampingi Presiden Prabowo, yaitu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto.

    Selepas bersilaturahmi bertemu Jokowi di kediamannya, Presiden Prabowo lanjut menghadiri penutupan Kongres PSI di Surakarta.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo temui Jokowi, bahas hasil lawatannya ke luar negeri

    Prabowo temui Jokowi, bahas hasil lawatannya ke luar negeri

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (20/7). Pertemuan yang berlangsung selama 30 menit tersebut membahas berbagai hasil dari lawatan Kepala Negara ke luar negeri beberapa waktu lalu. (Pradanna Putra Tampi/Arif Prada/Farah Khadija)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.