Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Prabowo: Pengusaha ikut “Serakahnomics” tak perlu diperlakukan baik

    Prabowo: Pengusaha ikut “Serakahnomics” tak perlu diperlakukan baik

    Rakyat kita masih banyak yang susah, ada yang mau cari keuntungan-keuntungannya di atas penderitaan rakyat. Itu namanya menghisap darah rakyat. Itu adalah, menurut saya, parasit, penghisap darah vampir, vampir ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali mengkritik kelompok pengusaha serakah pengikut mazhab “Serakahnomics”, dan Presiden menegaskan negara tidak perlu memperlakukan kelompok pengusaha serakah itu dengan baik, karena mereka mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat.

    Menurut Presiden, cara-cara yang digunakan oleh kelompok pengusaha serakah itu tidak lagi masuk dalam mazhab-mazhab ekonomi normatif, yang diajarkan di kampus-kampus, misalnya seperti mazhab ekonomi neoliberal, atau mazhab ekonomi sosialis.

    “Ini sudah bukan pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis, ini bukan entrepreneurship. Ini adalah keserakahan, ini adalah serakah. Jadi, ini bukan mazhab ekonomi lagi, ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando, dan sebagainya. Ini bukan, ini lain, ini saya beri nama Serakahnomics. Ini adalah Serakahnomics, ini nggak perlu kita kasih perlakuan baik,” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam acara peluncuran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin.

    Presiden kemudian menyesalkan kelompok pengusaha itu tidak kunjung berubah, padahal telah cukup sering diperingatkan.

    “Saya sudah kasih warning berkali-kali, sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang,” sambung Presiden Prabowo.

    Presiden kemudian mengibaratkan kelompok pengusaha serakah itu seperti parasit dan vampir, yang menghisap darah rakyat.

    “Rakyat kita masih banyak yang susah, ada yang mau cari keuntungan-keuntungannya di atas penderitaan rakyat. Itu namanya menghisap darah rakyat. Itu adalah, menurut saya, parasit, penghisap darah vampir, vampir ekonomi,” ujar Presiden.

    Presiden menyebut jika pengusaha-pengusaha serakah itu ikut aturan, maka Indonesia dapat mendapat pemasukan hingga Rp100 triliun per tahunnya. Berbekal uang itu, Presiden menyebut pemerintah dapat memperbaiki lebih banyak sekolah tiap tahunnya.

    “Kita perbaiki sekolah, kita hanya mampu memperbaiki 11.000 sekolah tahun ini, anggarannya Rp19 triliun, Rp19 triliun. Kalau saya punya Rp100 triliun tiap tahun, berarti kita bisa perbaiki 100.000 sekolah. Kita (saat ini) punya 330.000 sekolah, dalam 3,5 tahun kita akan perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia. Bayangkan saudara-saudara. Ini yang kita anggap sabotase ekonomi Indonesia, menikam rakyat dari belakang, dan ini harus kita hentikan!” ujar Presiden.

    Presiden pun langsung memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha serakah yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

    “Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia. Usut! Tindak! Kita tidak tahu berapa lama kita masih di bumi ini, bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha Kuasa. Lebih baik sebelum dipanggil, kita membela kebenaran dan keadilan. Kita bela rakyat kita,” kata Presiden Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II DPR dukung peringatan HUT RI di Jakarta demi efisiensi

    Komisi II DPR dukung peringatan HUT RI di Jakarta demi efisiensi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mendukung peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di Jakarta demi efisiensi.

    “Saya melihat dari sudut pandang efisiensi, lebih baik di Jakarta,” kata Dede Yusuf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Menurutnya, saat ini pelaksanaan peringatan HUT RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai belum efisien karena mengharuskan ribuan orang terbang ke IKN.

    “Kita bayangkan efisiensi, ribuan orang harus diterbangkan ke sana di tengah anggaran yang saat ini kita lagi tahu kondisinya. Menurut saya itu tidak akan efisien, tapi kalau dilakukan di sini (Jakarta) itu akan efisien,” tuturnya.

    Dede kemudian meminta pemerintah untuk menerbitkan aturan baru soal pelaksanaan peringatan HUT kemerdekaan di Jakarta, lantaran menurut undang-undang peringatan HUT kemerdekaan harus dilaksanakan di Ibu Kota.

    “Menurut saya itu butuh Perpres baru, karena bagaimanapun di dalam undang-undang peringatan 17 Agustus harus dilakukan di ibukota negara, kecuali tadi ada keputusan presiden, Perpres atau Kepres yang mengatakan untuk tahun ini dilakukan di Jakarta,” tuturnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menjelaskan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 dilaksanakan di Jakarta karena Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dalam proses penyelesaian pembangunan.

    “Di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan, jadi kami konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu,” kata Juri ditemui setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7).

    Meski demikian, dia mengatakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) nantinya akan tetap ada upacara peringatan HUT Ke-80 RI yang diikuti oleh Otorita IKN.

    “Upacara di titik-titik proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta,” katanya.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi juga menyebut bahwa tim kepanitiaan untuk perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan PCO juga menjadi bagian di dalamnya.

    Sementara itu, logo dan tema resmi peringatan HUT Ke-80 RI akan yang semula dijadwalkan pada Jumat (18/7) ini, diundur hingga Minggu (20/7).

    Sosialisasi akan dilakukan dengan membagikan cenderamata atau atribut bernuansa logo dan tema resmi peringatan HUT Ke-80 pada kegiatan “car free day” (hari bebas kendaraan bermotor) di sepanjang ruas jalan M. H. Thamrin-Sudirman, Jakarta, Minggu (20/7).

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR harap Kopdes Merah Putih tumbuhkan ekonomi daerah untuk nasional

    DPR harap Kopdes Merah Putih tumbuhkan ekonomi daerah untuk nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berharap peluncuran Koperasi Desa Merah Putih hari ini dapat menumbuhkan ekonomi di daerah guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Kami berharap Koperasi Merah Putih ini bisa menumbuhkembangkan ekonomi di bawah yang sebetulnya kan growth nasional itu ditopang pengungkitnya adalah dari pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah,” kata Cucun, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Sebab, kata dia, untuk membangun Indonesia maka negara juga harus memulainya dengan membangun desa agar berdaya.

    “Kalau memang membangun Indonesia dari desa, membangun Indonesia dari pinggiran ya desanya harus dikasih empowering, daerahnya harus dikasih empowering,” ucapnya.

    Dia berharap kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dapat benar-benar bermanfaat untuk berbagai hal, seperti menyerap hasil bumi dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di masyarakat.

    Meski demikian, dia mengingatkan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak serta merta mematikan bisnis lokal di daerah yang sudah beroperasi sebelum kehadiran koperasi tersebut digagas Presiden Prabowo Subianto.

    “Tapi tidak sesimpel itu nanti akan berhadapan dengan yang existing. Kalau kita mau ngambil hasil bumi kita, apakah yang selama ini mengambil mereka juga akan mati perusahaannya, nah ini kan harus duduk bareng ya dengan yang sudah berjalan seperti sekarang,” kata dia.

    Dia lantas menutup dengan harap, “Semoga Koperasi Merah Putih yang di-launching ini membawa dampak bagus, manfaat untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.”

    Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin.

    Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi yang panjang.

    Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, maupun nelayan.

    Koperasi-koperasi itu nantinya akan memiliki berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, LPG, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

    Selain bisnis usaha tersebut, koperasi ini juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing.

    Pemerintah meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa.

    Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya.

    Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan sebut Kopdeskel Merah Putih wujud negara hadir untuk rakyat

    Puan sebut Kopdeskel Merah Putih wujud negara hadir untuk rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih adalah wujud nyata negara hadir untuk rakyat dan membangun ekonomi rakyat mulai dari desa demi menciptakan pemerataan.

    “Koperasi Desa Merah Putih menjadi langkah pemerintah yang mempraktikkan bahwa negara hadir untuk rakyat. Sehingga rakyat merasakan kehadiran pemerintah,” kata Puan dalam acara peluncuran kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Senin.

    Peluncuran Kopdeskel Merah Putih ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    Puan tiba di lokasi didampingi Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto yang akrab disapa Bambang Pacu. Puan pun sempat menyapa Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Wakil Bupati Klaten Beny Indra Ardhianto. Kemudian, ia memasuki ruang transit.

    Kemudian, Puan memasuki arena acara dan langsung menempati kursi di barisan depan bersama para pejabat tinggi negara. Prabowo yang juga hadir dalam acara peluncuran tersebut tampak menyapa dan menyalami Puan sebelum acara dimulai.

    Dalam acara ini, Puan juga didampingi oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana, Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP, dan anggota DPR RI Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia.

    Peluncuran program Kopdes Merah Putih juga dihadiri sejumlah jajaran kabinet pemerintahan seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfhi.

    Saat membuka pidato sambutannya, Prabowo secara khusus menyapa dan berjabat tangan dengan Puan.

    Terkait peluncuran Koperasi Merah Putih ini, Puan pun menegaskan pentingnya pemerintahan yang memenuhi kebutuhan rakyat dengan memberikan kemudahan layanan dan fasilitas seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, pupuk, hingga pemasaran hasil pertanian.

    Mantan Menko PMK ini menilai, Koperasi Merah Putih menjadi salah satu upaya pemerintah yang menujukkan keberpihakan kepada rakyat.

    “Keberpihakan ini ditunjukkan dengan memberikan pelayanan yang membantu rakyat, memprioritaskan program yang dapat memperkuat ekonomi rakyat,” lanjutnya.

    Puan menyatakan, orientasi pemerintah sejatinya memang harus memudahkan hidup rakyat. Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri dilaksanakan berdasarkan pada Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    “Koperasi merupakan sarana dalam mewujudkan perubahan sosial dan ekonomi untuk menuju masyarakat yang berdikari dalam ekonomi,” sebut Puan.

    Adapun program Koperasi Merah Putih menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa/Kelurahan Merah Putih dengan bentuk koperasi yang didirikan baru, koperasi dari pengembangan, atau revitalisasi koperasi yang sudah ada.

    Sumber pendanaan program Kopdes ini berasal dari APBN, APBD, APBDes, dan sumber lainnya. Sampai dengan 8 Mei 2025, telah terbentuk 9.835 koperasi dan pemerintah mentargetkan pada tanggal 28 Oktober 2025, Koperasi Desa Merah Putih sudah diluncurkan.

    Untuk menyukseskan program Koperasi Merah Putih, Puan menekankan pentingnya SDM mumpuni dan pengawasan internal yang dilakukan secara berkala.

    “Membangun koperasi yang baik membutuhkan SDM yang mumpuni, ekosistem usaha, dan pengawasan internal. Oleh karena itu maka dalam menjalankan praktik koperasi, kita harus memiliki kesiapan-kesiapan yang perlu dilakukan,” urai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Labih lanjut, Puan juga mengatakan kepala daerah harus berperan aktif agar manfaat Koperasi Merah Putih dirasakan oleh masyarakat.

    Dengan kehadiran seluruh lapisan pemerintahan dari pusat hingga desa, Puan berharap hadirnya Koperasi Merah Putih menjadi katalis bagi penguatan ekonomi rakyat dan ketahanan pangan di masa depan.

    “Harus menjadi perhatian bagi Kepala Daerah dalam menjalankan Program Koperasi Desa Merah Putih, jangan sampai ada permasalahan hukum di kemudian hari,” sebut Puan.

    Sementara itu Presiden Prabowo dalam pidatonya saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih mengutip semboyan Presiden pertama RI Sukarno tentang niat menyejahterakan bangsa.

    Sembari mencolek Puan yang merupakan cucu Sukarno, Prabowo menyebut Bung Karno merupakan milik seluruh bangsa Indonesia.

    “Saya percaya bahwa niat kita semua adalah ingin Indonesia lebih baik, ingin Indonesia sejahtera, ingin Indonesia sungguh-sungguh merdeka, ingin Indonesia bangkit berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu semboyan proklamator kita, pendiri bangsa kita, Bung Karno, yang saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

    “Nyuwun sewu (maaf), Mbak Puan, Bung Karno bapak saya juga,” imbuh Prabowo.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo: Penggilingan padi dapat disita jika tak mau tertib

    Presiden Prabowo: Penggilingan padi dapat disita jika tak mau tertib

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan negara dapat menyita penggilingan padi yang tidak tertib karena penggilingan padi merupakan bagian dari produksi pangan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga tata kelolanya harus mengikuti ketentuan dan aturan perundang-undangan.

    Prabowo melanjutkan aturan yang menjadi acuan negara untuk menyita penggilingan padi-penggilingan padi yang tak ikut ketentuan itu ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).

    “Waktu saya dapat laporan ada penggiling-penggiling padi yang nakal-nakal, yang aneh penggilingan padi yang besar yang paling nakal. Oh begitu, lu mentang-mentang besar lu kira Pemerintah Indonesia nggak punya gigi? Aku buka Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” kata Presiden Prabowo saat acara peluncuran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin.

    Presiden menyebut dirinya pun telah berkonsultasi langsung dengan Ketua Mahkamah Agung Sunarto mengenai penafsiran Pasal 33 UUD 1945. Hasil konsultasi itu, Prabowo menyebut tak ada yang perlu ditafsirkan, karena isinya jelas mengatur cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

    “Berarti, penggiling padi adalah cabang produksi penting bagi negara, dan yang menguasai hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, ya saya gunakan sumber hukum ini,” ujar Presiden.

    Jika nantinya ditemukan ada yang melanggar dan tidak mau ikut aturan, Presiden pun menegaskan negara tak ragu menyita penggilingan padi itu dan menyerahkan operasionalnya kepada koperasi.

    “Saya tidak salah, saya benar, karena mereka (penggilingan padi yang nakal, red.) mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggiling padi untung setiap panen Rp2 triliun per bulan, Rp1 triliun (sampai dengan) Rp2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu kita keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi, mereka langsung bali Rp6.500. Oke, berhasil,” kata Presiden Prabowo.

    Pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram, yang artinya pelaku usaha penggilingan padi wajib membeli gabah kering panen dari petani minimal sebesar Rp6.500/kg.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Koperasi harus bersih dari praktik “Ketua Untung Duluan”

    Prabowo: Koperasi harus bersih dari praktik “Ketua Untung Duluan”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyindir praktik lama yang merusak citra koperasi, termasuk plesetan lama dari era Orde Baru terkait Koperasi Unit Desa (KUD), yang disebut “Ketua Untung Duluan”.

    Kepala Negara saat meluncurkan kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin, mengingatkan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.

    “Dulu ada plesetan, waktu Orde Baru juga dibentuk KUD, tapi akhirnya diplesetin, KUD singkatan ketua untung duluan, dan ini tidak boleh terjadi,” katanya diikuti dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta.

    Pesan itu dititipkan Presiden kepada jajaran kementerian dan lembaga terkait serta para kepala desa dan kelurahan, terutama dalam program nasional pendirian 80 ribu unit Koperasi Desa (Kopdes) dan Kelurahan (Kopkel) Merah Putih.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa model koperasi yang hanya menguntungkan segelintir pihak, tidak boleh terulang di era sekarang.

    “Saya ingatkan semua pengurus melaksanakan tugas dengan baik. Buktikan propaganda bahwa koperasi tidak mungkin berhasil, itu salah,” ujarnya.

    Prabowo juga menyinggung pengalamannya dalam membentuk koperasi di lingkungan militer.

    Menurut dia, pernah ada fenomena di mana ketua koperasi justru menikmati keuntungan pribadi, seperti memiliki mobil mewah hingga tiga unit, sementara kesejahteraan anggota terabaikan.

    Namun, Prabowo optimistis kondisi seperti itu kini sudah tidak ada lagi, khususnya di lingkungan TNI, di bawah komando Panglima TNI Agus Subianto.

    “Sekarang yakin, di bawah Panglima TNI sudah nggak seperti itu ya Pak Subianto? Sudah nggak ada kan di TNI? Sudah enggak ada? Bagus. Kalau saya cek ada, bagaimana?” ucap Prabowo sambil bergurau yang disambut tawa para hadirin.

    Presiden pun berharap koperasi-koperasi yang dibentuk ke depan menjadi lembaga ekonomi rakyat yang transparan, jujur, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo: Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi

    Presiden Prabowo: Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi, demikian disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peluncuran kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Senin.

    “Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Kita punya semua bentuk (lembaga) kenegaraan. DPR, MPR, DPD, gubernur, menteri, kita punya semua, tapi rakyat kita masih ada yang lapar. Kita belum merdeka. Rakyat kita masih sangat miskin, kita belum merdeka,” kata Presiden.

    Prabowo mengatakan negara yang merdeka adalah negara yang bisa memberi makan, menjamin, dan memberi kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya.

    Karena itulah, menurut Prabowo, Kopdes Merah Putih dibentuk untuk membangun ekonomi dari desa dan menciptakan pemerataan. Tujuan utamanya adalah memerdekakan masyarakat dari kemiskinan.

    “Koperasi adalah alat bagi yang lemah untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan, menjadi sarana untuk berdaulat dan sarana untuk kemerdekaan yang sejati,” ujar Presiden.

    Menurut Prabowo, gerakan ini juga sudah sejak dahulu dilakukan oleh para pendiri bangsa dengan serikat-serikat dagang yang dibentuk.

    Presiden berharap Kopdes Merah Putih dapat menjadi senjata ekonomi untuk melawan ketimpangan global, mampu memotong rantai pasok yang panjang menjadi sederhana. Petani dan masyarakat desa pun terbebas dari rentenir dan tengkulak.

    Presiden Prabowo meluncurkan kelembagaan sebanyak 80 ribu Kopdes Merah Putih.

    Peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025.

    Peluncuran tersebut diikuti secara serentak oleh seluruh daerah di Indonesia melalui sambungan daring, mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota.

    Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum.

    Program ini ditujukan untuk membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan guna menciptakan pemerataan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan.

    Sebanyak 13 kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, bersama dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa.

    Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya.

    Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR gelar rapat dengan sejumlah organisasi advokat bahas revisi KUHAP

    DPR gelar rapat dengan sejumlah organisasi advokat bahas revisi KUHAP

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan sejumlah organisasi advokat guna membahas dan mendengar aspirasi terkait revisi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana alias KUHAP.

    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan pihaknya merasa bahwa masukan-masukan yang membangun terkait revisi itu merupakan hal penting, termasuk masukan yang berdasarkan pengalaman dan evaluasi dari para advokat.

    “Profesi advokat ini adalah profesi yang mulia di mana rekan-rekan advokat ini bekerja untuk warga negara yang bermasalah dengan hukum,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, mayoritas advokat itu pasti sudah pernah mendampingi masyarakat bawah yang tidak mampu. Biasanya, kata dia, para advokat itu membantu masyarakat tersebut di tahun-tahun pertama ketika berprofesi.

    “Kami berkomitmen memperkuat profesi advokat. Kenapa hal tersebut dilakukan? Itu demi terciptanya hukum yang adil dengan KUHAP ini,” kata dia.

    Adapun sejumlah organisasi advokat yang hadir untuk memberi masukan, di antaranya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Ikaran Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), hingga Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari).

    Menurut dia, tokoh-tokoh organisasi advokat yang hadir itu merupakan high profile, tetapi mereka merupakan pejuang-pejuang yang membangun karirnya sejak dari tingkat bawah.

    Dia menilai keberadaan mereka selama ini sudah berkontribusi untuk masyarakat yang berhadapan dengan hukum.

    Nemun, kata dia, selama ini advokat tidak bisa banyak berperan ketika mendampingi kliennya karena keterbatasan kewenangan berdasarkan KUHAP yang lama. Untuk itu, dia mengatakan bahwa revisi KUHAP yang saat ini sedang dilakukan, akan memperbaiki kondisi tersebut.

    “Komitmen kita tidak mengganggu kewenangan tidak mengurangi kewenangan tidak menggeser kewenangan aparat penegak hukum lainnya,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR RI kunjungan kerja spesifik ke PTKI Medan

    Komisi VII DPR RI kunjungan kerja spesifik ke PTKI Medan

    Medan (ANTARA) – Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan, Sumatera Utara, sebagai upaya mencari masukan terkait pengembangan sumber daya manusia di bidang industri.

    Ketua tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII, Chusnunia Chalim di Medan, Senin, mengatakan, kunjungan kali ini khusus melihat peran Kementerian Perindustrian dalam hal penyediaan sumber daya manusia dalam bidang industri, dan khususnya kali ini melakukan dialog dengan jajaran PTKI Medan.

    PTKI Medan memang merupakan salah satu perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Perindustrian yang konsen dalam menciptakan lulusan handal pada bidang industri dan kimia.

    PTKI ke depan diharapkan bisa lebih berkembang, termasuk menjawab berbagai tantangan terkini dalam pengembangan bidang industri. Karena memang pastinya tak bisa kalau hanya menerapkan metode lama, sementara industrinya terus bergerak maju seiring perkembangan zaman.

    Ia mengatakan, ada beberapa poin penting yang ingin dibahas dalam pertemuan dengan pihak PTKI Medan yang secara umum demi menjawab tantangan dan situasi terkini dalam hal kebutuhan SDM di dunia industri dengan berbagai perkembangannya.

    Poin penting lain yang ingin diketahui adalah apa yang menjadi target dan program PTKI Medan dalam pengembangan dan kampus demi menghasilkan lulusan lulusan yang siap memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang industri.

    “Kalau ada usulan-usulan yang selama ini belum terakomodir, bisa disampaikan dalam forum ini sehingga bisa kita diskusikan dengan harapan bisa diwujudkan di tahun tahun mendatang. Yang jelas dunia industri kita butuh SDM yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan dunia industri. Nah ini menjadi tantangan kita semua,” katanya.

    Direktur PTIK Medan, Poltak Evencus Hutajulu, mengatakan PTKI Medan memiliki tiga program studi yakni teknik kimia, teknik mekanika dan agrobisnis kelapa sawit dengan jumlah mahasiswa aktif saat ini sebanyak 1.078 orang.

    Para mahasiswa tersebut berasal dari Sumatera Utara 807, Riau 111, Sumatera Barat 13, Aceh 11, Jambi 11, Kalimantan Barat 7, Sumatera Selatan 6, Jawa Barat 6, Kepulauan Riau 5, Bengkulu 5, Jakarta 3, Sulawesi barat 2, Lampung 2, Kaltim 2, Kalteng 2, Babel 2, Papua 1, Kalimantan Utara 1, Jawa Timur 1 dan Banten 1.

    Sejumlah mahasiswa juga mendapat beasiswa dari berbagai oerusahaan melalui kerja sama yang dilakukan yakni dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, PT.Ecogreen oleochemical, PTPN IV, PT Inalum, PT Unilever Oleochemical Indonesia, PT Toba Pulp Lestari, Pemkot Dumai dan RAPP.

    Untuk pengembangan PTKI Medan ke depannya, pihaknya telah menyusun sejumlah program, di antaranya pembukaan program studi baru berstandar global,kerja sama strategis dengan institusi luar negeri, magang internasional di industri global dan peningkatan kompetensi dosen.

    “Tentunya untuk rencana pengembangan tersebut, kami sangat membutuhkan dukungan semua pihak. Jumlah alumni PTKI Medan per 2024 tercatat sebanyak 9.113 orang yang saat ini sudah bekerja di sejumlah perusahaan ternama baik di Indonesia maupun internasional,” katanya.

    Pewarta: Juraidi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco minta Komisi V DPR cek masalah kecelakaan kapal ke Kemenhub

    Dasco minta Komisi V DPR cek masalah kecelakaan kapal ke Kemenhub

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi V DPR untuk mengecek sejumlah permasalahan kecelakaan kapal laut yang timbul akhir-akhir ini dengan berkomunikasi bersama Kementerian Perhubungan.

    Dasco mengaku belum bisa mendorong pemberian sanksi atau hal lainnya terkait timbulnya sejumlah kecelakaan kapal laut tersebut.

    “Jadi, sebelum kemudian kita meminta sanksi atau apapun, sebagai Pimpinan DPR, kami sudah minta komisi terkait untuk mengecek dulu,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pembicaraan dengan Kemenhub diperlukan bagi DPR RI untuk bisa mengetahui faktor atau penyebab hingga timbulnya sejumlah kasus kecelakaan kapal laut.

    “Sehingga kita bisa tahu duduk masalah kenapa hal itu sampai terjadi,” katanya.

    Sebelumnya, Kapal Motor (KM) Barcelona 5 yang berlayar dari Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Talaud menuju Pelabuhan Manado terbakar di sekitar perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Minggu (20/7).

    Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan seluruh penumpang kapal yang mengalami insiden kebakaran tersebut telah ditemukan, baik yang selamat maupun meninggal dunia.

    Kantor SAR Manado menyebutkan sebanyak 568 penumpang selamat dari peristiwa kebakaran tersebut, sedangkan tiga orang lainnya meninggal dunia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.