Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Menhan jalin kerja sama bidang pertahanan dengan militer Singapura

    Menhan jalin kerja sama bidang pertahanan dengan militer Singapura

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyepakati kerja sama bidang pertahanan dengan Singapura saat bertemu dengan Panglima Militer Singapura atau Chief of Defence Singapore Armed Forces Vice Admiral Aaron Beng di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Selasa.

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang mengatakan kerja sama itu dilakukan guna memperkuat pertahanan militer dan mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura.

    Frega melanjutkan beberapa jenis kerja sama pun dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya latihan militer antara matra darat, laut dan udara.

    Selain menggelar latihan perang, Frega juga mengatakan Kemenhan RI berupaya menjajaki kerja sama di bidang pertahanan siber dengan Singapura.

    “Dibahas juga peluang untuk menjajaki kerjasama siber karena Singapura dalam beberapa tahun terakhir ini baru saja membentuk Digital Intelligence Service yang memang fokusnya adalah pada ranah siber,” kata Frega.

    Namun demikian, Frega tidak menjelaskan dengan detail skema kerja sama pertahanan siber tersebut.

    Frega berharap kerja sama ini dapat memperkuat kekuatan militer ke dua belah pihak sehingga mampu menjaga situasi kondusif di kawasan.

    Frega juga berharap kerja sama ini dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dorong RUU Ketenagalistrikan perkuat ekosistem EBT

    Anggota DPR dorong RUU Ketenagalistrikan perkuat ekosistem EBT

    RUU ini harus jadi pijakan baru untuk mempercepat bauran energi bersih sekaligus memperluas akses listrik yang andal dan terjangkau, terutama di daerah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagalistrikan yang sedang dibahas di DPR RI mampu menjawab tantangan penguatan ekosistem energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.

    Menurutnya, RUU Ketenagalistrikan harus hadir sebagai regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis kelistrikan. Untuk itu, perlu ada peraturan yang secara tegas mendorong fleksibilitas PLN dalam menerima pasokan listrik dari pembangkit EBT milik swasta maupun BUMN.

    “RUU ini harus jadi pijakan baru untuk mempercepat bauran energi bersih sekaligus memperluas akses listrik yang andal dan terjangkau, terutama di daerah,” kata Dewi di Jakarta, Selasa.

    Dia menilai keterlibatan swasta dalam transisi energi harus difasilitasi secara progresif. Salah satunya, kata dia, dengan membuka opsi kerjasama pembelian listrik (power purchase) yang lebih responsif terhadap dinamika pasar dan lokalitas sumber energi.

    Selain itu, menurut dia, pengaturan formula harga listrik EBT yang adil dan berkelanjutan merupakan hal yang harus ditekankan, karena kebijakan tarif harus menjamin keterjangkauan bagi konsumen rumah tangga, dengan tetap menarik bagi pelaku usaha agar proyek EBT tetap bankable dan berdaya saing.

    Dia pun berharap RUU Ketenagalistrikan dapat menjadi titik tolak pembaruan sistem kelistrikan nasional yang lebih terbuka, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan. Hal itu, kata dua, perlu mencakup kejelasan skema investasi, kepastian harga, serta reformasi tata kelola pengadaan energi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • F-Gerindra: Kopdes Merah Putih wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila

    F-Gerindra: Kopdes Merah Putih wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menyatakan dukungan terhadap lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (21/7), sebagai wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila.

    “Program ini merupakan wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila, sekaligus refleksi dari visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dengan membangun perekonomian dari desa. Mulai dari pembukaan akses terhadap pasar, pembiayaan, hingga pemenuhan kebutuhan pokok dan infrastruktur dasar,” kata Budisatrio dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, inisiatif ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat ekonomi desa dengan memastikan masyarakat desa memiliki akses langsung terhadap pasar, pembiayaan, serta infrastruktur logistik dan kebutuhan dasar.

    “Koperasi merupakan jawaban atas masalah ketimpangan struktural yang selama ini menghambat kemajuan desa. Warga desa dapat berhimpun untuk menerapkan sistem perekonomian dengan asas gotong royong dan kekeluargaan yang hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota koperasi,” ujarnya.

    Dia juga menilai koperasi bisa menjadi solusi atas masalah perekonomian struktural di desa yang disebabkan oleh rantai pasok yang tidak efisien, harga komoditas yang mahal, serta ketergantungan pada tengkulak dan pinjaman ilegal karena akses ke lembaga keuangan formal masih terbatas.

    “Selama ini, petani, nelayan, dan pelaku usaha di desa sering dirugikan karena sistem rantai pasok yang tidak berpihak pada produsen kecil. Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk menyerap dan mengakomodir komoditas dari setiap pedesaan, serta menyediakan akses mendasar untuk menopang dan mendorong aktivitas perekonomian di desa tersebut,” ujarnya.

    Dia menuturkan model Kopdes/Kopkel Merah Putih terdiri atas tujuh unit usaha inti, yaitu toko sembako, klinik desa, apotek, cold storage, layanan simpan pinjam, unit logistik, dan kantor koperasi.

    “Semua unit tersebut terhubung langsung dengan BUMN strategis, seperti BULOG, Pertamina, Biofarma, dan Pupuk Indonesia,” ujarnya.

    Dengan sistem tersebut, menurut dia, warga desa diharapkan tidak lagi bergantung pada perantara yang seringkali merugikan, tetapi dapat mengakses kebutuhan pokok serta menjual hasil panen dengan harga yang baik.

    “Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar unit usaha, tetapi merupakan wadah utama untuk membuat desa kita naik kelas, sejahtera, dan makmur. Ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memperbaiki ketimpangan,” katanya.

    Dia pun menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Gerindra untuk turut mengawal dan menyukseskan program tersebut.

    “Saya juga telah menginstruksikan kepada seluruh anggota Fraksi Gerindra DPR RI untuk turut mengawal dan menyukseskan program ini agar berjalan tepat sasaran dalam menggerakkan ekonomi desa sesuai visi Presiden,” kata dia.

    Sebelumnya, Senin (21/7), Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi yang panjang.

    Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, dan nelayan.

    Koperasi-koperasi itu nantinya memiliki berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, LPG, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

    Selain bisnis usaha tersebut, koperasi tersebut juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing.

    Pemerintah meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa.

    Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya.

    Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemhan berhasil pulangkan Arnold Putra yang sempat ditahan di Myanmar

    Kemhan berhasil pulangkan Arnold Putra yang sempat ditahan di Myanmar

    “Kementerian Pertahanan RI mendapatkan informasi terkait status penahanan Arnold pada 4 Juli 2025. Merespons hal tersebut, Kemhan segera mengambil langkah proaktif melalui pendekatan diplomasi pertahanan untuk bantuan kemanusiaan,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan berhasil menyelamatkan seorang warga negara Indonesia (WNI) Arnold Putra yang sebelumnya sempat ditahan oleh otoritas Myanmar.

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigadir Jenderal TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang kepada Antara mengatakan, Kemhan menempuh upaya diplomasi pertahanan dengan pemerintah Myanmar dalam membebaskan Arnold Putra.

    “Kementerian Pertahanan RI mendapatkan informasi terkait status penahanan Arnold pada 4 Juli 2025. Merespons hal tersebut, Kemhan segera mengambil langkah proaktif melalui pendekatan diplomasi pertahanan untuk bantuan kemanusiaan,” kata Frega di Jakarta, Selasa.

    Frega mengatakan, Kemhan juga menggandeng beberapa pihak dalam membebaskan Arnold. Salah satunya yakni Hashim Djojohadikusumo dan Sasakawa Peace Foundation (SPF).

    “Kemhan dan seluruh pihak secara intensif membangun komunikasi dengan pemerintah Myanmar sehingga dapat dibebaskan dan dipulangkan ke tanah air yang disambut pihak,” kata Frega.

    Karenanya, Frega mewakili Kemhan berterima kasih dan mengapresiasi seluruh bantuan yang diberikan Hasim dan SPF.

    Kepada Arnold dan seluruh WNI yang ada di luar negeri Frega mengimbau untuk tetap berhati-hati dalam bertindak, khususnya di negara yang sedang berkonflik.

    Kini, lanjut Frega, Arnold Putra sudah sampai di Indonesia sejak Senin (21/7) sore.

    Untuk diketahui, Arnold Putra yang dikenal sebagai selebgram, telah ditahan oleh otoritas Myanmar sejak 20 Desember 2024.

    Arnold dituduh memasuki wilayah Myanmar secara ilegal melalui perbatasan Thailand dan melakukan interaksi dengan kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah militer Myanmar, seperti People’s Defense Force (PDF) dan Karen National Liberation Army (KNLA).

    Atas tuduhan tersebut, Arnold sempat dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang Imigrasi 1947, Undang-Undang Anti-Terorisme, serta Undang-Undang Perkumpulan Terlarang Pasal 17(2), dan divonis tujuh tahun penjara di Insein Prison, Yangon.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AU dukung pengembangan industri pertahanan dalam negeri

    TNI AU dukung pengembangan industri pertahanan dalam negeri

    Jakarta (ANTARA) – TNI berupaya mendukung pengembangan industri pertahanan dalam negeri dengan mengirimkan pilotnya untuk membantu kegiatan operasional PT Dirgantara Indonesia (PT DI)

    Dukungan ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara TNI dengan PT DI di Gedung Paripurna PT DI, Bandung, Senin (21/7).

    Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, dijelaskan bahwa nantinya pilot TNI AU akan bertugas untuk menguji coba beberapa produk pesawat buatan PT DI.

    “Keterlibatan TNI AU dalam pengoperasian produk PTDI seperti CN-235, N-212, NAS-332, serta pengembangan N-219, KFX-IFX dan UAV MALE merupakan bentuk kontribusi nyata dalam penguatan industri strategis,” kata Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsda TNI Suliono dalam siaran pers tersebut.

    Suliono melanjutkan, perjanjian kerja sama ini juga akan menjadi payung hukum TNI AU dalam mengirimkan montir ataupun teknisi untuk membantu PT DI dalam mengembangkan produk pesawat.

    Dalam siaran pers yang sama, Direktur Produksi PT DI Dena Hendriana mengapresiasi dukungan TNI AU terhadap kelancaran proses produksi dan pengujian pesawat.

    Dia berharap ini dapat mendukung pencapaian target strategis industri pertahanan ke depan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Target investasi Rp1.600 triliun sinyal kepercayaan dunia

    Anggota DPR: Target investasi Rp1.600 triliun sinyal kepercayaan dunia

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mengatakan target investasi sebesar Rp1.600 triliun untuk proyek hilirisasi nasional adalah sinyal kuatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan ekonomi Indonesia.

    Ia mengatakan target tersebut juga mencerminkan skala ambisi pemerintah dalam membangun industri berbasis nilai tambah.

    “Ini bukan sekadar angka, tetapi sinyal kuat bahwa arah hilirisasi yang dijalankan pemerintah mulai mendapat legitimasi pasar. Pemerintah telah mengirimkan pesan bahwa Indonesia siap naik kelas sebagai pusat industri berbasis sumber daya alam yang terintegrasi,” kata Mukhtarudin di Jakarta, Selasa.

    Mukhtarudin menilai, kejelasan komitmen investasi ini merupakan capaian strategis dari upaya konsolidasi kebijakan hilirisasi nasional yang terus digaungkan Presiden Prabowo.

    Ia menambahkan, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter semata, melainkan harus diperluas ke sektor manufaktur, logistik energi, dan penguatan kapasitas industri nasional.

    “Kita sedang membangun ekosistem industri baru. Investasi yang akan masuk harus diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan hasil tambang, penguatan manufaktur berbasis SDA, dan infrastruktur energi di luar Jawa. Ini krusial untuk menciptakan pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing nasional,” tegas legislator asal Kalimantan Tengah itu.

    Mukhtarudin juga menekankan pentingnya kesiapan tata kelola agar investasi tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berjalan dalam kerangka keberlanjutan dan keterlibatan daerah.

    Ia mendorong agar peta jalan hilirisasi disusun secara detail, melibatkan BUMN strategis, pelaku usaha nasional, serta UMKM daerah sebagai bagian dari rantai pasok.

    “DPR melalui Komisi XII tentu akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan ini tepat sasaran, transparan, dan tidak menyisakan ketimpangan. Kami mendukung penuh langkah Menteri ESDM, dan berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki sense of urgency yang sama dalam menyambut gelombang investasi ini,” lanjutnya.

    Lebih jauh, ia menyebut bahwa keberhasilan hilirisasi akan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan transformasi ekonomi Indonesia di masa pemerintahan baru. Ia berharap target investasi ini dapat dikunci melalui kerja sama antarkementerian, dunia usaha, dan penguatan kerangka regulasi.

    “Hilirisasi adalah fondasi menuju kemandirian industri dan pengurangan ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Komitmen Menteri ESDM ini perlu didukung secara serius sebagai bagian dari agenda besar reformasi struktural ekonomi nasional,” kata Mukhtarudin.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo 3 kali perintahkan Kapolri, Jaksa Agung tindak pengoplos beras

    Prabowo 3 kali perintahkan Kapolri, Jaksa Agung tindak pengoplos beras

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat acara peluncuran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih tiga kali menyebut Kapolri dan Jaksa Agung dan memerintahkan mereka segera menindak pengoplos beras, yang telah menjual beras biasa dengan label beras premium.

    Dalam sambutannya saat acara peluncuran di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin, Presiden Prabowo menyebut dirinya mendapatkan laporan ada pengusaha yang membeli gabah kering panen (GKP) dari petani Rp6.500 per kilogram, yang merupakan harga pembelian minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi kemudian dijual dengan label premium, yang harganya di atas harga eceran tertinggi (HET).

    “Saudara-saudara, ini kan penipuan, ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung (ST Burhanuddin) dan Kapolri (Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo) usut dan tindak ini pidana, dan saya dapat laporan, kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian (yang dialami) oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun (akibat beras premium oplos),” kata Presiden Prabowo.

    Presiden kemudian mengungkap rasa geramnya yang berusaha setengah mati meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, sementara di sisi lain ada empat sampai dengan lima pengusaha yang setiap tahunnya menikmati keuntungan dari menipu rakyat hingga seratusan triliun rupiah per tahunnya.

    “Saudara-saudara ini saya sampaikan di acara yang penting ini, karena di sini banyak bupati, banyak gubernur, yang hadir ribuan kepala desa, saya anggap (pengoplos beras, red.) ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima!” kata Presiden.

    Prabowo kemudian kembali memerintahkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengusut tuntas kasus beras premium oplosan tersebut.

    “Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak! Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu, oke, kalau tidak kita sita itu penggilingan-penggilingan padi yang brengsek itu,” ujar Presiden menunjukkan rasa geramnya.

    Terakhir, untuk ketiga kalinya dalam sambutan yang sama, Presiden Prabowo kembali memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menindak pengusaha-pengusaha pengoplos beras yang serakah, dan mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat.

    “Jaksa Agung dan Kapolri saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia. Usut! Tindak! Kita tidak tahu berapa lama kita masih di bumi ini, bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha Kuasa, lebih baik sebelum dipanggil, kita membela kebenaran dan keadilan, kita bela rakyat kita,” kata Presiden Prabowo kepada Kapolri dan Jaksa Agung.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo singgung reshuffle jika menteri tak bisa realisasikan program

    Prabowo singgung reshuffle jika menteri tak bisa realisasikan program

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menyinggung perombakan kabinet (reshuffle) saat meresmikan program 80 ribu koperasi desa merah putih. Kepala Negara mengatakan reshuffle bisa terjadi jika para menteri tidak bisa bisa bertindak cepat dalam mengambil keputusan besar, termasuk membentuk koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. (Pradanna Putra Tampi/Fahrul Marwansyah/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL tegaskan Satria Arya Kumbara bukan lagi anggota TNI

    TNI AL tegaskan Satria Arya Kumbara bukan lagi anggota TNI

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan eks anggota Marinir yang menjadi tentara relawan Rusia, Satria Arta Kumbara bukan lagi bagian dari TNI.

    TNI AL pun, kata Tunggul, tidak akan mau merespon permintaan Satria yang ingin kembali menjadi warga negara Indonesia.

    “Lebih tepat bisa ditanyakan ke Kementerian Luar Negeri RI, atau juga Kementerian Hukum RI terkait dengan status kewarganegaraan yang bersangkutan. Yang jelas saat ini sudah tidak ada lagi keterkaitan dengan TNI AL,” kata Tunggul saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Menurut Tunggul, TNI AL akan tetap memegang putusan pengadilan Militer II-08 Jakarta, tanggal 6 April 2023 yang menyatakan Satria Arta Kumbara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Desersi dalam waktu damai’ terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 hingga saat ini.

    Tidak hanya itu, berdasarkan Putusan Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023, Satria Arta Kumbara juga dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dan dipecat dari TNI.

    “Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (AMKHT) ditetapkan pada 17 April 2023, menandakan bahwa keputusan tersebut sah dan tidak dapat diganggu gugat,” tegas Tunggul.

    Berdasarkan putusan tersebut, Tunggul memastikan TNI AL akan tetap berpegang teguh tidak bisa menerima kembali Satria sebagai anggota TNI.

    Sebelumnya, beredar video Satria Arta Kumbara yang ingin kembali menjadi warga WNI. Dalam video yang viral itu, dia mengaku tidak tahu bahwa perbuatannya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan status kewarganegaraannya dicabut.

    Dalam video itu juga dia meminta kepada Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menerimanya sebagai WNI.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar sebut lembaga penyiaran dan platform digital dua spesies berbeda

    Pakar sebut lembaga penyiaran dan platform digital dua spesies berbeda

    Jakarta (ANTARA) – Pakar hukum Universitas Padjadjaran Prof. Ahmad M. Ramli mengatakan bahwa lembaga penyiaran dan platform digital merupakan dua spesies berbeda sehingga tidak mungkin mengeneralisasikan dalam sebuah definisi materi muatan regulasi yang sama.

    “Berdasar anatomi digitalnya, lembaga penyiaran dan platform digital adalah dua spesies yang berbeda, sehingga tidak mungkin mengeneralisasikannya dalam sebuah definisi materi muatan regulasi. Berbeda dengan lembaga penyiaran, platform digital beroperasi di luar persyaratan Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pers,” kata Ahmad Ramli.

    Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran) Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Untuk itu, dia menyebut apabila akan menggabungkan lembaga penyiaran dan platform digital ke dalam satu pengaturan di bawah undang-undang yang sama maka harus secara proporsionalitas membedakan mana-mana yang akan menjadi hak dan kewajiban dari kedua lembaga tersebut.

    Dia pun menyebut dari sisi statusnya, platform digital tidak dapat disamakan dengan lembaga penyiaran karena memiliki karakter dan fungsi yang berbeda secara fundamental.

    Dia menjelaskan lembaga penyiaran bersifat kuratif, mengelola dan mengontrol isi siaran berdasarkan prinsip jurnalistik dan etika profesi, serta bertanggung jawab atas isi kontennya.

    Sedangkan, platform digital berbasis user-generated content (UGC), seperti YouTube, Instagram, TikTok juga membuka peluang bagi siapa saja menjadi kreator konten hanya dengan bermodal perangkat dan koneksi internet.

    Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa menyamakan platform digital dengan lembaga penyiaran tidak produktif bagi industri penyiaran itu sendiri, industri pers, ataupun untuk publik yang mengkonsumsi informasi.

    Dia juga mengingatkan pentingnya prinsip equal playing field dalam mengatur regulasi antara platform digital dan lembaga penyiaran.

    “Regulasi berbasis prinsip equal playing field bisa mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama, regulasi proporsional berbasis karakteristik teknologi yang membedakan lembaga penyiaran dan platform digital,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Kedua, menegaskan bahwa lembaga penyiaran dapat menggunakan model platform, model multiplatform dalam memenuhi saluran konten berkualitas dan terpercayanya kepada audiens”.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.