Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Anggota DPR: CCS dan CCUS harus diatur jelas dalam RUU Migas

    Anggota DPR: CCS dan CCUS harus diatur jelas dalam RUU Migas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra mengatakan Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) harus diatur jelas Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas (RUU Migas) demi mendorong pembentukan regulasi energi nasional yang adaptif dan progresif.

    *RUU Migas perlu memberikan kepastian hukum terhadap implementasi teknologi CCS dan CCUS, termasuk skema fiskal, izin operasional, dan mekanisme perhitungan karbon kredit. Ini adalah instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan energi nasional di era transisi,” kata Cek Endra di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, Indonesia memiliki potensi geologi yang besar untuk menjadi hub penyimpanan karbon di kawasan Asia Tenggara, terutama di wilayah bekas ladang minyak dan gas yang sudah tidak produktif.

    Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang jelas, terintegrasi, dan pro-investasi akan menjadi kunci agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

    Dia juga menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan infrastruktur CCS/CCUS, mulai dari lembaga pemerintah, BUMN energi, hingga pelaku usaha dan mitra internasional.

    Menurut dia, penerapan CCS/CCUS bukan hanya langkah teknologis, melainkan juga mencerminkan arah kebijakan energi yang berbasis keberlanjutan dan nilai tambah jangka panjang.

    Untuk itu, dia mendorong agar pembahasan RUU Migas tidak hanya bersifat administratif dan sektoral, tapi juga mampu merespons dinamika global, termasuk tuntutan dekarbonisasi dan peluang investasi hijau.

    “CCS dan CCUS adalah bagian dari arsitektur energi masa depan, dan harus ditempatkan sebagai prioritas dalam desain kebijakan nasional,” kata dia.

    Dengan dukungan regulasi yang kuat, dia berharap teknologi CCS/CCUS menjadi pengungkit strategis dalam upaya Indonesia mencapai target Net Zero Emission 2060, sekaligus mempertahankan daya saing sektor energi di tengah tren transisi global yang semakin kompetitif.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Awali program TMMD, Kodim 0623 Cilegon bangun jalan penghubung 1 Km

    Awali program TMMD, Kodim 0623 Cilegon bangun jalan penghubung 1 Km

    ANTARA – Guna memudahkan akses jalan dan distribusi hasil pertanian masyarakat, Kodim 0623 Cilegon, membangun jalan penghubung antar lingkungan sepanjang 1 kilometer di wilayah Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Selain pembangunan jalan, Kodim 0623 Cilegon juga akan melaksanakan program tambahan unggulan KASAD, yakni jambanisasi dan pembangunan rumah tidak layak huni, melalui program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-125. (Susmiatun Hayati/Sandy Arizona/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU siapkan materi pembahasan RUU Pemilu dengan DPR

    KPU siapkan materi pembahasan RUU Pemilu dengan DPR

    definisi pemilih antara Pilkada dan Pemilu berbeda, kemudian penamaannya juga berbeda. Menurutnya hal tersebut berpotensi membingungkan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya kini sedang menyusun materi soal revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk dibahas dengan DPR RI.

    “Dari sisi internal KPU, kami sedang menyusun brief policy terkait dengan dari sisi penyelenggara. Kira-kira apa yang menjadi pengalaman untuk dapat kita sampaikan menjadi perbaikan,” katanya di Jakarta, Rabu.

    Betty. selaku komisioner KPU yang membidangi data dan informasi, mengatakan dirinya sedang menyusun draf soal data pemilih untuk dibahas dengan DPR.

    Dia menerangkan dalam revisi tersebut definisi pemilih antara Pilkada dan Pemilu berbeda, kemudian penamaannya juga berbeda. Menurutnya hal tersebut berpotensi membingungkan masyarakat.

    “Jadi menurut saya itu akan membingungkan masyarakat. Dari satu sisi kita baru pemilu sistemnya DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dan DPK (Daftar Pemilih Khusus), tapi di sini pemilih pindahan dan pemilih tambahan. Jadi dua hal yang berbeda dari sisi pendataan pemilih,” ujarnya.

    Hal lainnya yang juga akan dibahas dengan DPR adalah soal penggunaan sistem informasi dalam berbagai aspek kepemiluan.

    “Sistem informasi yang kita gunakan ini dipakemkan, apakah jadi alat bantu atau dia jadi alat utama. Alat utama dalam penentu hasil Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) atau Silon (Sistem Informasi Pencalonan), Sipol (Sistem Informasi Partai Politik),” kata Betty.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Pemerintah sudah mulai menyusun draf RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disebut akan menjadi paket UU Politik.

    Saat ini, kata dia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga sudah memiliki kajian tersendiri mengenai RUU tersebut. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga perlu berkoordinasi lintas kementerian, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, hingga Kementerian Hukum.

    Terpisah, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa Pemerintah akan mengirimkan perwakilannya untuk membahas RUU tersebut. Biasanya perwakilan pemerintah yang akan dikirim untuk membahas RUU tersebut di DPR RI adalah Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri hingga Menteri Sekretaris Negara.

    “Kalau misalnya nanti kesepakatannya dibahas di Pansus DPR, ya berarti nanti Pansus bersama dengan wakil pemerintah,” kata Doli.

    Ia menilai penyusunan draf revisi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu, yang juga dilakukan oleh Pemerintah, akan memperkaya pembahasan RUU tersebut.

    Doli Kurnia menjelaskan bahwa sebuah RUU tidak hanya akan dibahas oleh DPR, tetapi juga melibatkan Pemerintah. Jika Pemerintah sudah menyusun draf, artinya keduanya sudah siap untuk membahas RUU Pemilu jika nantinya sudah digulirkan.

    “Bagus-bagus saja. Jadi, artinya nanti begitu semua sepakat mulai membahas, ya semuanya sudah punya bahan,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Logo HUT Ke-80 RI diluncurkan oleh Presiden, ini wujud dan maknanya

    Logo HUT Ke-80 RI diluncurkan oleh Presiden, ini wujud dan maknanya

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan logo HUT Ke-80 RI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, setelah melewati seleksi dan sayembara yang digelar oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI) pada 23 Mei sampai dengan 1 Juni.

    Logo HUT Ke-80 RI, pilihan Presiden Prabowo itu, tampil dengan desain sederhana yang menampilkan dengan jelas angka “80” berwarna merah putih sebagai tanda HUT Ke-80 Republik Indonesia.

    Desain logo terdiri atas dua bidang berbentuk silinder yang kontras dengan outline luar angka 8 dan 0 yang jika dilepaskan dari garis luarnya memiliki makna “dua inti yang kuat”, yaitu “bersatu” dan “berdaulat”.

    Kemudian, garis luar angka 8 dan 0 yang tegas dengan warna merah terang dimaknai sebagai “garis manifestasi rakyat sejahtera”. Angka 8 dan 0 kerap menjadi simbol infinity, karena punya garis yang tersambung ujung dan pangkalnya dan tak terputus.

    Dua angka 8 dan 0, saat disandingkan bersamaan, kemudian diartikan sebagai “bentuk utuh Indonesia Maju”. Indonesia Maju merupakan visi yang ingin dicapai oleh Indonesia terutama saat Republik nantinya berusia 100 tahun pada 2045.

    Dalam tampilan utuhnya, logo HUT Ke-80 RI yang berupa angka 80 disandingkan dengan tema HUT Ke-80 RI yang merupakan harapan Republik Indonesia pada usianya yang ke-80 tahun, yaitu “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Tiga semboyan itu sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang dalam banyak kesempatan, menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat, rakyatnya makmur dan sejahtera, serta mampu menjadi negara maju.

    Logo resmi HUT Ke-80 RI yang diluncurkan hari ini itu merupakan pemenang dari sayembara yang diikuti total 245 submisi desain dari desainer-desainer Asosiasi Desain Grafis Indonesia.

    Kurasi terhadap karya-karya yang masuk berlangsung cukup ketat hingga akhirnya ada lima karya yang masuk shortlist, hingga kemudian terpilih satu pemenang. Beberapa pertimbangan dewan juri dalam memilih pemenang itu, di antaranya orisinalitas karya, dan kekuatan narasi visual yang ditampilkan oleh para finalis.

    “Satu hal yang menjadi perhatian kami adalah menghindari kemiripan dengan desain-desain sebelumnya. Kami mencari sesuatu yang benar-benar baru dan berbeda. Dari cerita para finalis, karya-karya yang masuk luar biasa bagus. Tiap karya punya cerita yang unik dan memberikan kekuatan tersendiri. Terima kasih karena telah membuat proses penilaian jadi menantang. Selamat, karena bagi kami, Anda semua adalah pemenang,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif sekaligus penilai desain logo, Yovie Widiyanto.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAD minta perwira lulusan Akmil siapkan diri jadi pemimpin tangguh

    KSAD minta perwira lulusan Akmil siapkan diri jadi pemimpin tangguh

    Ingat, Anda bukan hanya pemimpin di atas kertas, tetapi pemimpin lapangan yang dituntut menjadi solusi di tengah kesulitan satuan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh perwira remaja akademi militer yang baru saja lulus Akademi Militer (Akmil) mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang tangguh.

    “Jadilah pemimpin yang memotivasi bukan sekedar memberi perintah. Pemimpin sejati adalah mereka yang memimpin dengan hati, hadir di tengah-tengah anak buahnya, dan memberikan teladan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata,” kata Maruli dalam upacara penerimaan 827 perwira baru di lapangan Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu.

    Menurut Maruli, para perwira remaja TNI AD akan mengemban tanggung jawab besar yakni menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

    Dalam menjalankan tugas itu, kata Maruli, para perwira harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

    Mereka juga harus menjadi teladan untuk para prajurit lain agar dianggap layak sebagai seorang pemimpin yang baik.

    “Ingat, Anda bukan hanya pemimpin di atas kertas, tetapi pemimpin lapangan yang dituntut menjadi solusi di tengah kesulitan satuan,” kata Maruli.

    Tidak lupa Maruli juga mengingatkan kepada para perwira remaja untuk memperkuat kekompakan dan kebersamaan demi keberhasilan menjalankan tugas.

    “Tidak ada keberhasilan besar yang dicapai hanya seorang diri. Di manapun kalian bertugas bentuk tim yang solid saling percaya dan saling mendukung,” kata Maruli.

    Maruli berharap para perwira remaja ini dapat mempersembahkan kinerja terbaiknya untuk negara di mana pun mereka ditempatkan.

    “Selamat datang di medan pengabdian negara dan bangsa menantikan Dharma Baktimu. Sekian dan terima kasih,” tutup Maruli.

    Untuk diketahui, para perwira remaja ini terbagi menjadi dua angkatan yakni yang masuk pada 2021 dan 2022. Untuk angkatan 2021 menjalani pendidikan selama tiga tahun sedangkan 2022 menjalani pendidikan selama empat tahun.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran dampingi Prabowo di pelantikan perwira TNI-Polri

    Gibran dampingi Prabowo di pelantikan perwira TNI-Polri

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming menghadiri pelantikan perwira remaja TNI dan Polri Upacara Prasetya Perwira (Praspa) tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Halaman Depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu.

    Wapres Gibran duduk berdampingan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani di barisan depan bersama para pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin yang ada di sebelah kanannya.

    Sebanyak 2.000 calon perwira remaja resmi dilantik dalam upacara tersebut, terdiri atas 827 lulusan Akademi Militer (Akmil), 433 lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL), 293 lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU), dan 447 lulusan Akademi Kepolisian (Akpol).

    Mengawali rangkaian upacara, Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara menerima laporan dari Perwira Upacara Brigjen TNI Arynovian, sebelum menuju mimbar upacara untuk memimpin seluruh rangkaian upacara.

    Usai penghormatan kebesaran dan laporan dari Komandan Upacara Kolonel Laut (P) Andike Sry Mutia, prosesi pelantikan dimulai dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Kosasih, yakni Keputusan Presiden Nomor 56/TNI Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 57/Polri Tahun 2025.

    Sebagai simbol penghargaan atas prestasi akademik dan kepemimpinan, Presiden Prabowo menyematkan tanda pangkat perwira kepada delapan perwira remaja penerima Adhi Makayasa dari tiap matra.

    Mereka adalah Letda Arhanud Alim Bimo Pratowo (Akmil TK IV), Letda Inf Muh. Afridzal Muchlis (Akmil TK III), Letda Laut Pelaut Menanda Putra Duta (AAL TK IV), Letda Laut Teknik Aryya Handaru (AAL TK III), Letda Teknik Evan Basith Reswara (AAU TK IV), Letda Elektronika Axel Fahreza Aditama (AAU TK III), Ipda Muh. Malik Aditya K. (Akpol TK IV), dan Ipda Fathan Putra Rifito (Akpol TK III).

    Upacara pelantikan ini menandai berakhirnya pendidikan bagi para taruna di keempat akademi, yakni Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), dan Akademi Kepolisian (Akpol).

    Para taruna/taruni secara resmi disumpah menjadi perwira remaja dan diangkat menjadi Letnan Dua atau Inspektur Polisi Dua, sesuai dengan kebutuhan dan penempatan institusi masing-masing.

    Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyampaikan selamat atas pelantikan para perwira remaja TNI-Polri.

    Kepala Negara mengingatkan besarnya tanggung jawab yang kini dipikul oleh para perwira remaja dan mengingatkan bahwa mereka bukan sekadar lulusan akademi, melainkan sosok yang menjadi tumpuan harapan seluruh rakyat Indonesia.

    “Saudara harapan seluruh rakyat. Berbaktilah dengan sebaik-baiknya. Selamat bertugas perwira remaja TNI Polri 2025. Rakyat negara dan bangsa menanti dharma baktimu,” ujar Presiden Prabowo.

    Upacara ditutup dengan laporan akhir Komandan Upacara, penghormatan kebesaran, serta salam kebangsaan yang menggetarkan semangat nasionalisme seluruh peserta dan undangan yang hadir.

    Selain Wapres, tampak hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, para menteri kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan MPR temui Prabowo konsultasi persiapan sidang tahunan

    Pimpinan MPR temui Prabowo konsultasi persiapan sidang tahunan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu siang, untuk menemui Presiden RI Prabowo Subianto untuk berkonsultasi mengenai persiapan sidang tahunan yang digelar 15 Agustus.

    Sejumlah pimpinan MPR yang hadir yakni Ketua MPR Ahmad Muzani beserta sejumlah Wakil Ketua MPR, yakni Lestari Moerdijat, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Eddy Soeparno, dan Kahar Muzakir.

    “Agendanya konsultasi persiapan sidang tahunan DPR yang dilaksanakan 1-2 hari sebelum HUT RI,” ujar Eddy Soeparno.

    Hal senada juga disampaikan Hidayat Nur Wahid. Dia mengatakan agenda pertemuan para pimpinan MPR dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi terkait penyelenggaraan pidato kenegaraan pada 15 Agustus, serta persiapan peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus.

    “Ya nanti akan kita bahas, tapi itu agendanya,” ucap Hidayat.

    Para pimpinan MPR tersebut mulai tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.50 WIB dan hingga berita ini dibuat pertemuan tersebut masih berlangsung.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II DPR jadwalkan panggil OIKN bahas kesiapan pemindahan ibu kota

    Komisi II DPR jadwalkan panggil OIKN bahas kesiapan pemindahan ibu kota

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya menjadwalkan untuk memanggil Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk membahas ihwal kesiapan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur.

    Dia mengatakan Komisi II DPR RI akan menggelar rapat bersama OIKN selepas masa reses DPR RI yang dimulai pada 25 Juli hingga 15 Agustus 2025.

    “Kami akan panggil OIKN setelah masa reses nanti dan kami ingin IKN sekali lagi menegaskan kesiapannya untuk menjadi ibu kota negara yang aktif,” kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut disampaikan Rifqinizamy merespons berbagai usulan terkait pemanfaatan IKN untuk ditempati oleh kantor-kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila belum bisa ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara pengganti Jakarta, sebagaimana yang diusulkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima.

    “IKN ini kan sudah memakan anggaran lebih kurang Rp130-an triliun dari APBN. Kemudian kontraktual investasi itu nilainya lebih kurang Rp59 triliun. Kesiapan IKN untuk menjadi Ibu Kota,” tuturnya.

    Dia pun memandang baik usulan tersebut sebab pembangunan yang diwacanakan untuk menggantikan Ibu Kota Negara pengganti Jakarta itu telah menghabiskan dana hingga ratusan triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Negara sekarang itu bisa menampung lebih kurang 15 ribu aparatur sipil negara, dengan konsep semuanya difasilitasi rumah atau rusunnya secara gratis oleh negara, kantor-kantornya sudah siap,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Karena itu pilihan Presiden, pemerintah, untuk mengaktifkan sejumlah kementerian/lembaga (di IKN) termasuk BUMN, sebagaimana usul dari beberapa fraksi. Saya kira itu positif.”

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kisah Letda Haryo, anak buruh pabrik yang berhasil wujudkan mimpi ayah

    Kisah Letda Haryo, anak buruh pabrik yang berhasil wujudkan mimpi ayah

    Sejak kecil, kami sudah ingin (punya) cita-cita menjadi tentara

    Jakarta (ANTARA) – Pasangan Sujadiyono dan Robianti, yang sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik, berbahagia melihat putra sulung mereka, Letnan Dua Moch. Haryo, telah mewujudkan mimpi sang ayah menjadi anak pertama di keluarga yang berhasil menjadi perwira TNI.

    Di pelataran Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, selepas upacara pelantikan Perwira Remaja TNI-Polri Tahun 2025, sang ayah, Sujadiyono, dan ibu, Robianti, tak kuasa menahan haru saat menghampiri putra sulung mereka, Moch. Haryo, yang dilantik sebagai perwira TNI Angkatan Laut oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Tentunya kami sangat bangga, terlebih karena menaikkan derajat kedua orang. Maka itu, kami juga siap untuk ditugaskan di mana saja sesuai dengan apa yang sudah kami ucapkan,” kata Letda Haryo saat ditemui bersama keluarganya di pelataran Istana Merdeka selepas upacara pelantikan.

    Bagi Haryo, perjuangannya menjadi seorang perwira TNI bak jalanan yang terjal dan penuh liku karena dia sempat gagal menjadi taruna Akademi Angkatan Laut saat pertama kali mendaftar, tepat setelah lulus dari bangku SMA.

    Namun, kegagalan itu tidak menyurutkan langkah Haryo. Dia kembali mendaftar untuk percobaan kedua dengan persiapan yang lebih matang dan hasil pun tak mengkhianati usahanya karena dia akhirnya diterima sebagai taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) di Surabaya, Jawa Timur.

    Haryo, yang lahir di Tangerang, Banten, dan menetap di Bekasi, Jawa Barat, pun merantau ke Surabaya untuk digembleng di kawah candradimuka calon-calon perwira TNI AL.

    “Sejak kecil, kami sudah ingin (punya) cita-cita menjadi tentara dan kami alhamdulillah akhirnya menjadi perwira,” ujarnya.

    Haryo pun mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya karena doa dan dukungan mereka yang mengantarkan dirinya menjadi perwira remaja TNI AL.

    “Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih karena selama ini selalu mendukung kami, men-support kami di saat, dalam kondisi apa pun,” kata Haryo saat ditemui bersama ayah dan ibunya.

    Dalam momen penuh haru itu, Sujadiyono pun mengungkapkan Haryo telah mewujudkan mimpinya menjadi seorang prajurit TNI.

    Sujadiyono mengaku dia mencoba mendaftar tiga kali sebagai prajurit TNI, tetapi gagal juga untuk ketiga kalinya. “Cita-cita saya ingin anak saya yang meneruskan cita-cita saya,” kata Sujadiyono.

    Oleh karena itu, bagi Sujadiyono, pencapaian yang diraih Haryo bukan hanya prestasi untuk anaknya, tetapi menjadi momen berakhirnya penantian sang ayah yang sempat punya mimpi sebagai tentara.

    “Pesan saya kepada Haryo, saya harapkan anak saya teguh, jujur, terus semangat juang, pantang menyerah sampai mencapai pangkat yang tertinggi supaya mengemban tugas negara,” kata Sujadiyono ke anaknya, Letda Haryo.

    Sementara itu, Robianti, ibunda Haryo, juga mendoakan anaknya itu selalu diberi semangat dan kesehatan. “Rajin shalatnya, ingat orang tua, untuk tugas negara dan bangsa,” kata Robianti.

    Dia pun mengaku telah merelakan Haryo untuk mengabdikan dirinya dan berkorban jiwa raga untuk negara, meskipun rasa was-was dan cemas kerap menghampiri dirinya manakala mengetahui tugas berat yang menanti anaknya itu.

    “Kalau seorang ibu itu pasti khawatir, tetapi itu, harus (rela) melepas seorang anak untuk negara,” kata Robianti.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerhati ingatkan peran sekolah-ortu cegah intoleransi anak pada HAN

    Pemerhati ingatkan peran sekolah-ortu cegah intoleransi anak pada HAN

    lembaga pendidikan cenderung menjadi incaran kelompok intoleran karena dirasa lebih efektif untuk menanamkan pemahaman tertentu sejak usia dini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerhati anak dan keluarga Maharani Ardi Putri mengingatkan peran penting sekolah dan orang tua (ortu) dalam mencegah anak terpapar virus intoleransi dan radikalisme pada momentum peringatan Hari Anak Nasional 2025.

    “Apabila anak kita mendapati materi pembelajaran dari sekolahnya yang sekilas terlihat agamis, tetapi sebenarnya mendiskreditkan pihak ataupun golongan tertentu, orang tua perlu hadir sebagai teman dialog bagi anak,” kata Maharani dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Ia menyampaikan hal itu karena lembaga pendidikan cenderung menjadi incaran kelompok intoleran karena dirasa lebih efektif untuk menanamkan pemahaman tertentu sejak usia dini.

    “Kondisi ini memperlihatkan bahwa jika tidak diawasi, guru atau aktivitas ekstrakurikuler dapat berpotensi menyebarkan paham diskriminatif. Oleh karena itu, sistem pengawasan internal dan evaluasi kurikulum secara berkala harus diterapkan,” tuturnya.

    Ia menjelaskan sekolah umum maupun sekolah berbasis agama merupakan pilihan yang sah bagi orang tua. Kurikulum di sekolah agama dirancang menyesuaikan ajaran kepercayaan, sementara sekolah umum tidak berpusat pada agama tertentu.

    “Namun, perlu diingat bahwa yang krusial bukan label agama pada nama lembaga pendidikannya, melainkan kompetensi pendidik dan cara penyampaian materi yang mampu menanamkan nilai toleransi,” pesan Maharani.

    Menurut dia, pemahaman guru terhadap ajaran agama harus diuji secara kritis sebelum mereka mengajar. Perlu direkrut guru yang memiliki latar belakang moderasi jika sekolah berbasis agama hendak menanamkan nilai toleransi.

    Ketika suatu lembaga pendidikan merekrut guru atau tenaga pengajar, kecakapan metodologis harus diutamakan. Cara pengajaran yang bebas dari bias ekstrem dinilai akan membuat materi agama bisa disampaikan dalam kerangka inklusif dan antiradikal.

    Selain sekolah, Maharani menekankan pendidikan utama anak justru dimulai dari lingkungan keluarga. Dalam hal ini, orang tua diminta untuk aktif memantau dan memvalidasi apa yang dipelajari anak di sekolah.

    Ia pun menyarankan agar orang tua mengajak anak berdialog tentang materi pelajaran, bukan sekadar menerima begitu saja pembelajaran dari sekolah.

    Sekolah memang merupakan mitra bagi orang tua, tetapi tanggung jawab utama pembentukan anak tetap di tangan orang tua. Bila ditemukan materi yang meragukan, orang tua diwajibkan berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah untuk klarifikasi.

    Maharani juga menekankan pentingnya pembentukan kemampuan berpikir kritis pada anak sebagai benteng melawan hoaks dan pemahaman ekstrem.

    “Sebagai orang tua yang bertanggung jawab bagi anaknya, dialog yang sehat akan lebih efektif dalam membentengi anak dari pemikiran intoleransi, ketimbang orang tua hanya melarang secara sepihak saja,” kata dia.

    Maharani menyebut ekosistem pendidikan, sekolah, dan keluarga, harus bersinergi untuk menghadapi tantangan ini.

    Sekolah menyediakan kerangka nilai dan literasi kritis, sedangkan keluarga memberikan teladan nyata dalam kehidupan sehari‑hari. Dengan demikian, kata dia, anak mendapatkan dua lapis perlindungan, yaitu materi pembelajaran yang moderat serta suasana rumah yang menghargai keberagaman.

    Dia mengingatkan bahwa intoleransi, radikalisme, dan terorisme tumbuh subur jika ruang dialog dan pengawasan bersama terhadap anak lemah.

    “Melalui seleksi guru yang bertanggung jawab, pengawasan kurikulum, pendampingan orang tua, dan pembiasaan berpikir kritis, paham-paham berbahaya dapat dicegah sejak dini. Pendidikan, baik formal maupun informal, harus direvitalisasi sebagai pilar persatuan yang kokoh di tengah pluralitas Indonesia,” kata Maharani.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.