Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Pidato Anwar Ibrahim di Sekretariat ASEAN

    Pidato Anwar Ibrahim di Sekretariat ASEAN

    Rabu, 30 Juli 2025 00:54 WIB

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan pidato di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Dalam kunjungannya ke Indonesia, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memberikan pidato kebijakan tentang ASEAN dalam konteks Keketuaan Malaysia di ASEAN pada tahun 2025. ANTARA FOTO/Pandu BN/wpa.

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (kiri) disaksikan Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn menyampaikan pidato di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Dalam kunjungannya ke Indonesia, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memberikan pidato kebijakan tentang ASEAN dalam konteks Keketuaan Malaysia di ASEAN pada tahun 2025. ANTARA FOTO/Pandu BN/wpa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensos hentikan bansos untuk 200 ribu penerima karena bermain judol

    Mensos hentikan bansos untuk 200 ribu penerima karena bermain judol

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya telah menghentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada 200 ribu lebih penerima manfaat karena diduga menggunakan dana tersebut untuk bermain judi online (judol).

    Keputusan tersebut berdasarkan hasil pemadanan data antara 30 juta NIK serta rekening penerima bansos dengan data 9 juta NIK pemain judol yang ditelusuri oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), berdasarkan izin Presiden Prabowo Subianto.

    “Ketemulah lebih dari 600 ribu yang ditengarai penerima bansos ini juga ikut bermain judol. Dari 600 ribu itu, sudah 200 ribu lebih (penerima) yang kita tidak beri bansos lagi,” kata Mensos saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Pria yang kerap disapa Gus Ipul itu menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pencocokan data NIK penerima bansos dan NIK pemain judol, ditemukan lebih dari 600 ribu penerima bansos yang diduga kuat juga bermain judol. Sedangkan, 300 ribu lebih penerima lainnya masih dilakukan pendalaman.

    “Kalau nanti terbukti, maka yang 300 ribu lebih (penerima) juga tidak akan kita kirim bansos lagi di triwulan ketiga,” katanya.

    Mensos menegaskan bahwa bansos tersebut tidak akan dihilangkan sehingga berkurang kuotanya, namun dialihkan kepada penerima yang lebih berhak dan berada pada desil 1, 2, 3, dan 4.

    “Jadi tidak dihilangkan, tapi dialihkan kepada mereka yang lebih berhak,” ujar Gus Ipul.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Mensos menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelusuran PPATK, nilai transaksi bansos yang digunakan untuk judi online (judol) mencapai Rp957 miliar.

    Kementerian Sosial (Kemensos) dan PPATK terus menganalisis dan memadankan data seluruh rekening bansos yang disalurkan melalui Kemensos.

    Pada pertengahan tahun 2025 ini, dilakukan analisis pada 28,4 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos dengan 9,7 juta NIK pemain judol tahun 2024, dan ditemukan ada sebanyak 571.410 NIK yang sama.

    “Sebanyak dua persen orang penerima bansos merupakan pemain judol tahun 2024 dan terdapat 7,5 juta transaksi dengan nilai Rp957 miliar,” ujar Mensos.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo minta MIND ID tingkatkan produktivitas dan tata kelola

    Prabowo minta MIND ID tingkatkan produktivitas dan tata kelola

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto meminta MIND ID untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat tata kelola dalam pengelolaan tambang.

    Hal tersebut disampaikan Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    “Tadi cuma diminta untuk tingkatkan produktivitasnya MIND ID dan semua anggota holding-nya. Kita juga diminta supaya tata kelola yang baik,” ujar Maroef.

    Dia menyampaikan bahwa peningkatan tata kelola penting mengingat sektor mineral merupakan salah satu kekayaan alam utama yang harus dijaga sebagai aset negara.

    “Tata kelola yang baik termasuk mineral ini kan harus kita jaga, aset negara, harus kita jaga, itu paling penting,” ucap dia.

    Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah petinggi MIND ID di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Selain, Maroef, hadir pula Komisaris Utama MIND ID Fuad Bawazier.

    MIND ID sendiri mencatat laba tahun 2024 sebesar Rp40,2 triliun atau naik 46 persen dibandingkan 2023 yang tercatat Rp27,5 triliun.

    Dalam laporan keuangan tahun buku 2024 yang telah diaudit, MIND ID membukukan pendapatan sebesar Rp145,2 triliun, tumbuh 34,56 persen dari tahun sebelumnya.

    Aset perusahaan tercatat meningkat menjadi Rp292,1 triliun dari Rp259,2 triliun. Beban pokok pendapatan naik dari Rp90 triliun menjadi Rp124,6 triliun, mengikuti ekspansi produksi dan hilirisasi di seluruh entitas anak.

    Maroef mengatakan bahwa penerapan Good Mining Practice juga telah menjadi motor utama penguatan kinerja perusahaan. Menurutnya, keberlanjutan bukan sekadar kepatuhan, melainkan strategi jangka panjang.

    “Kami berupaya memastikan jalannya operasional sesuai dengan tata kelola pertambangan yang baik, sehingga nilai tambah dari program hilirisasi mampu dirasakan oleh semua pihak, termasuk sosial dan lingkungan,” kata Maroef pada pertengahan Juni lalu.

    Sepanjang 2024, MIND ID menyelesaikan sejumlah proyek strategis seperti Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I di Mempawah, Smelter Tembaga dan Precious Metal Refinery, serta uji coba konversi batu bara menjadi artificial graphite dan anodized sheet.

    Pada 2025, MIND ID memprioritaskan pembangunan SGAR Fase II di Mempawah, fasilitas RKEF & HPAL di Halmahera Timur, optimalisasi Precious Metal Refinery, pembangunan PLTG di Gresik, serta peningkatan angkutan batu bara Tanjung Enim-Keramasan.

    Perusahaan juga mengembangkan tiga proyek nikel strategis di Sulawesi, yakni Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa, IGP Morowali, dan HPAL Sorowako, untuk memperkuat fondasi ekosistem kendaraan listrik nasional.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensos tindak lanjuti usulan Seskab Teddy jadi Duta Sekolah Rakyat

    Mensos tindak lanjuti usulan Seskab Teddy jadi Duta Sekolah Rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti usulan dari dua kepala Sekolah Rakyat yang menginginkan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menjadi Duta Sekolah Rakyat.

    Pernyataan itu disampaikan Mensos berkaitan dengan kunjungan Seskab Teddy ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (27/7) lalu.

    “Memang kemarin waktu di Cibinong, ada dua kepala sekolah yang mengusulkan Pak Teddy bisa jadi Duta Sekolah Rakyat. Karena memang dari awal Pak Teddy dianggap mengikuti secara sungguh-sungguh dan memberikan perhatian yang serius,” kata Mensos saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Mensos menjelaskan bahwa Seskab Teddy dinilai mengikuti secara sungguh-sungguh Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo.

    Seskab Teddy dinilai memberikan perhatian yang serius, terutama sejak program Sekolah Rakyat dicanangkan hingga akhirnya diluncurkan pada 14 Juli 2025, dan kini telah berjalan lebih dari dua pekan.

    Kemensos pun menyambut baik usulan tersebut dan siap menindaklanjuti. Meski demikian, Seskab Teddy belum memberikan tanggapan terhadap usulan itu.

    “Tentu ini kami sambut baik dan akan kita tindak lanjuti. Sementara Pak Teddy sendiri juga belum memberikan jawaban,” kata Mensos.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Seskab Teddy mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Cibinong yang berada di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Cibinong, pada Minggu (27/7) malam.

    “Senang berjumpa dengan adik-adik, para siswa siswi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Cibinong di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Cibinong,” kata Seskab Teddy.

    Dalam kunjungannya yang dilakukan atas undangan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf itu, Teddy meninjau langsung fasilitas-fasilitas modern yang dimiliki sekolah tersebut, seperti ruang kelas, asrama, masjid, laboratorium, perpustakaan, ruang konseling, ruang komputer, hingga lapangan futsal.

    Teddy juga mengaku senang bisa berinteraksi langsung dengan para siswa-siswi SRMP 10 Cibinong seraya menyebut sambutan mereka sangat meriah dan menyenangkan.

    Seskab berharap keberadaan sekolah ini dapat membuka jalan bagi para siswa untuk meraih masa depan yang lebih baik bagi diri mereka, keluarga, masyarakat, dan bangsa.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensos: Pengadaan perlengkapan sekolah rakyat rampung akhir Agustus

    Mensos: Pengadaan perlengkapan sekolah rakyat rampung akhir Agustus

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pengadaan berbagai perlengkapan pendukung untuk sekolah rakyat seperti seragam, laptop, dan kebutuhan lainnya ditargetkan rampung pada akhir Agustus atau awal September 2025.

    “Sampai sekarang kita masih proses pengadaan untuk seragam, untuk laptop dan untuk keperluan-keperluan lain, yang insya Allah itu baru bisa dibagikan pada akhir Agustus atau awal September,” ujar Saifullah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Perlengkapan tersebut akan digunakan untuk mendukung tahapan pembelajaran formal yang dimulai setelah masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) dan masa matrikulasi.

    Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menuturkan pelaksanaan pembelajaran formal di sekolah rakyat akan dimulai setelah masa matrikulasi usai, menyusul tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) yang berlangsung selama dua minggu terakhir.

    “Insya Allah pembelajarannya secara formal akan dimulai setelah masa matrikulasi selesai. Jadi setelah MPLS nanti kemudian ada masa matrikulasi, masa sosialisasi, dan adaptasi pembelajaran,” ucapnya.

    Gus Ipul mengatakan selama dua minggu pertama, kegiatan sekolah rakyat masih berfokus pada proses pengenalan antara siswa, guru, dan tenaga kependidikan.

    Kementerian Sosial, kata dia, juga menyiapkan dukungan pembelajaran digital sebagai bagian dari proses adaptasi setelah masa matrikulasi.

    “Tetapi kurikulum dengan perangkat pembelajarannya sudah disiapkan oleh kita semua, oleh Satgas,” kata dia.

    Sebanyak 63 dari 100 lokasi Sekolah Rakyat rintisan tahap pertama secara nasional sudah resmi memulai kegiatannya, pada Senin (14/7).

    Total ada 6.130 orang siswa yang sudah menempati di asrama sekolahnya masing-masing, dan mereka saat ini sedang melangsungkan kegiatan orientasi/MPLS selama 14-20 Juli.

    Kementerian Sosial menargetkan hingga akhir Juli 2025 terdapat 100 Sekolah Rakyat yang sudah operasional secara nasional.

    Sekolah Rakyat digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, mengacu pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah dengan konsep berasrama ini bersifat gratis, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

    Seluruh siswa akan mengikuti pelajaran formal di siang hari, dan mendapat penguatan pendidikan karakter pada malam hari. Nilai-nilai agama, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup menjadi bagian penting dari kurikulum.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNSP respons penyesuaian okupasi sektor konstruksi

    BNSP respons penyesuaian okupasi sektor konstruksi

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) merespons penyesuaian okupasi jabatan kerja sektor konstruksi dari semula 522 menjadi 471 okupasi dengan mengadakan asesmen lapangan penyesuaian ruang lingkup (PRL) terhadap sejumlah lembaga sertifikasi profesi (LSP).

    Adapun penyesuaian okupasi tersebut diatur dalam Keputusan Dirjen Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024, dan Surat Edaran Ketua LPJK Nomor 03/SE/LPJK/2025.

    Ketua BNSP Syamsi Hari dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, memandang asesmen lapangan PRL terhadap sejumlah LSP itu menjadi bukti nyata respons cepat dunia sertifikasi terhadap dinamika sektor konstruksi nasional.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan BNSP mengapresiasi sejumlah LSP yang cepat menindaklanjuti penyesuaian okupasi tersebut dengan mengikuti asesmen lapangan PRL.

    “Kami harap LSP lain yang memiliki skema sektor konstruksi segera mengikuti langkah serupa,” katanya.

    Sementara itu, dia menekankan BNSP tidak akan ragu dalam mengambil langkah tegas untuk menjamin kredibilitas sertifikasi tenaga kerja.

    “Kami harus menjaga kualitas sertifikasi agar manfaatnya benar-benar dapat bermanfaat tidak hanya bagi pemegangnya (tenaga kerja, red), tetapi juga bagi perusahaan tempat bekerjanya agar lebih produktif dan berdaya saing,” ujarnya.

    Per 28 Juni 2025, jumlah tenaga kerja konstruksi tersertifikasi mencapai 439.987 orang dengan 650.416 sertifikat kompetensi kerja (SKK).

    “Mari terus berkonstribusi untuk memastikan SDM produktif dan berdaya siang, yaitu SDM yang tersertifikasi,” katanya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensos: 50 ribu guru siap gantikan guru sekolah rakyat yang mundur

    Mensos: 50 ribu guru siap gantikan guru sekolah rakyat yang mundur

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa lebih dari 50 ribu guru siap menggantikan guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri setelah proses seleksi dan penempatan.

    “Sudah banyak yang siap untuk menggantikannya karena ada 50.000 lebih guru yang telah mengikuti proses pendidikan profesi guru yang belum mendapatkan penempatan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Gus Ipul menyampaikan bahwa berdasarkan data terakhir yang diterimanya, sebanyak 140 guru sekolah rakyat tercatat mengundurkan diri setelah melalui proses seleksi dan penempatan di berbagai titik.

    “Memang dalam perjalanannya, ini saya mohon ditulis lebih utuh, ada sekitar 140 data terakhir yang mengundurkan diri setelah mereka seleksi itu, dari berbagai titik sekolah,” ujar dia.

    Gus Ipul menjelaskan dari total lebih dari 1.500 guru yang telah ditempatkan di sekolah rakyat, sebanyak 140 di antaranya memilih mengundurkan diri dengan alasan utama jarak lokasi tugas yang terlalu jauh dari domisili.

    Gus Ipul mengatakan pihaknya telah menyiapkan pengganti dari kalangan guru yang belum mendapatkan penempatan.

    “Sehingga insyaallah nanti yang mengundurkan diri itu kita hormati karena sebagian besar alasannya terlalu jauh dari domisili,” ucap dia.

    Sebelumnya, Gus Ipul menyampaikan Kementerian Sosial tengah menyiapkan pengganti 160 guru yang mundur dari Sekolah Rakyat dengan mengambil dari tenaga pendidikan profesi guru.

    “Kita sudah proses dan insyaallah penggantinya sudah ada, jadi itu karena sistem yang menempatkan mereka itu, sehingga kadang-kadang membuat mereka mundur karena penempatannya terlalu jauh,” kata Mensos Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (28/7).

    Mensos menegaskan Kemensos tetap menghargai keputusan para guru yang mengundurkan diri dan membuka kesempatan bagi para tenaga pendidik yang lain untuk berkontribusi memberikan masa depan lebih layak bagi anak-anak miskin dan miskin ekstrem.

    Mensos menekankan pemerintah terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di Sekolah Rakyat yang baru berjalan selama dua minggu. Saat ini pemerintah terus bersinergi untuk membangun penambahan titik baru untuk Sekolah Rakyat rintisan pada akhir Juli 2025.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri: Revisi Undang-Undang Pemilu harus serap semua masukan

    Wamendagri: Revisi Undang-Undang Pemilu harus serap semua masukan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan proses revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) perlu menyerap berbagai masukan.

    Ia mengatakan semua masukan tersebut dibutuhkan untuk memperkaya perspektif, mengingat keputusan ini merupakan fase krusial bagi bangsa Indonesia.

    “Kita ingin tentunya menuju Indonesia Emas, demokrasi bisa bersanding dengan kesejahteraan,” kata Bima di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

    Bima mengingatkan keputusan terkait sistem Pemilu perlu diambil secara hati-hati, dan keputusan tersebut dibuat tidak tergesa-gesa.

    Oleh karena itu, menurut Bima. penting untuk menghitung dampak yang ditimbulkan, baik dari segi ekonomi, politik, maupun aspek lainnya.

    “Jadi poin saya adalah kita harus hati-hati. Apakah serentak atau memisah itu semua harus dihitung,” ujarnya.

    Kehati-hatian ini dinilai penting agar sistem Pemilu yang ditetapkan nantinya tidak kembali mengalami perubahan di masa mendatang.

    Ia berharap sistem yang diputuskan dapat bersifat ajek dan berkelanjutan. “Jangan sampai berubah lagi, berubah lagi. Kita mau ke mana? Harus ajek sistem ini, itu poinnya. Sistemnya harus ajek,” jelasnya.

    Bima mengatakan pihaknya masih mengkaji berbagai masukan terkait sistem Pemilu. Ia juga membuka ruang diskusi, termasuk dengan civitas akademika, dalam rangka mendukung proses revisi tersebut.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo-PKS bahas peran Indonesia di OKI hingga isu Palestina

    Presiden Prabowo-PKS bahas peran Indonesia di OKI hingga isu Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membahas peran Indonesia di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang perlu ditingkatkan hingga kemerdekaan Palestina dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

    Dalam pertemuan selama 2,5 jam dengan Presiden Prabowo, Presiden PKS Al Muzammil Yusuf didampingi sejumlah elite partai, antara lain Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid membahas sejumlah isu strategis, termasuk kondisi geopolitik dan diplomasi internasional.

    “Kami bicara tentang Indonesia sebagai (negara) muslim terbesar dunia, kasus Palestina yang belum berakhir sampai saat ini dan peran kita di OKI yang akan kita tingkatkan,” kata Al Muzammil saat memberi keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Al Muzammil menilai bahwa sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sudah seharusnya memegang kepengurusan OKI, baik sebagai ketua organisasi, hingga sekretaris jenderal.

    Muzammil menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap situasi negara Islam saat ini yang sangat membutuhkan peran Indonesia karena dikenal dengan Islam Moderat, sehingga dapat diterima oleh banyak pihak.

    Khusus terhadap situasi di dalam negeri, Presiden Prabowo dan pimpinan PKS membahas kualitas demokrasi di Indonesia yang tidak seharusnya berbiaya tinggi, serta demokrasi melahirkan pemimpin yang diharapkan masyarakat.

    “Juga ikhtiar kita bagaimana meminimkan, mengurangi korupsi ‘money politics’ yang ada dan korupsi secara umumnya di negara kita,” katanya.

    Pertemuan juga membahas soal amanat konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekayaan alam dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

    Menurut Muzammil, pasal tersebut menjadi landasan sistem perekonomian Indonesia di mana sumber daya alam diharapkan bisa memberi kemakmuran untuk rakyat.

    Pimpinan PKS pun tak luput memperkenalkan kepengurusan DPP yang baru. Sebelumnya, DPP PKS telah menetapkan susunan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) se-Indonesia untuk masa bakti 2025–2030 pada Kamis (24/7).

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ATR sebut sertifikat tanah elektronik mudahkan masyarakat

    Menteri ATR sebut sertifikat tanah elektronik mudahkan masyarakat

    Bandarlampung   (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebutkan bahwa sertifikat tanah elektronik seyogyanya dapat memudahkan masyarakat.

    “Sertifikat tanah elektronik ini untuk mudahkan masyarakat, supaya barang itu tidak cepat hilang dan tidak dimaling orang,” katanya di Provinsi Lampung, Selasa.

    Ia pun menegaskan pemerintah akan berusaha melindungi dokumen berharga masyarakat termasuk sertifikat tanah elektronik. Sehingga mereka tak perlu takut dijebol orang ataupun terkena hacker.

    “Maka kami imbau masyarakat agar tetap yakin. kenapa KTP sudah elektronik, rekening sudah elektronik, bayar listrik sudah elektronik semua sudah elektronik, Intinya kan ini khawatir takut dijebol di-hacker. Insyaallah pemerintah akan melindungi itu semua,” kata dia.

    Dia pun mengatakan bahwa dalam melakukan pengamanan sertifikat tanah elektronik, Kementerian ATR/BPN membackup datanya menjadi empat lapis dan fisiknya juga tersimpan dengan aman.

    “Kalau masih ragu, datanya ini dibackup empat lapis. Selain bukti elektronik bukti fisiknya juga disimpan di dalam kantor. Kemudian elektronik ini maling orang tidak mungkin kecuali yang bersangkutan lalai membagikan kata sandinya suka-suka kepada orang lain,” kata dia.

    Nusron juga menyampaikan, pembaruan layanan pertanahan menjadi elektronik saat ini terus mengalami perkembangan dengan capaian 28 persen yang telah melakukan migrasi.

    “Program migrasi sertifikat tanah dari fisik ke elektronik telah mencapai 28 persen dalam setahun ini. Semuanya tetap on progres,” kata dia.

    Pewarta: Dian Hadiyatna
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.