Category: Antaranews.com Politik

  • Puan sebut Kongres PDIP dibahas usai bimtek

    Puan sebut Kongres PDIP dibahas usai bimtek

    Denpasar (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan Kongres PDI Perjuangan baru akan dibahas usai bimbingan teknis fraksi dewan oleh Kementerian Dalam Negeri.

    Hal ini disampaikan Puan di Denpasar, Rabu, menyikapi kabar soal bimtek yang akan dilanjutkan dengan kongres partai di Bali.

    “Insyaallah bimtek akan ditutup nanti malam, (kongres) belum tahu lihat nanti, lihat arahan selanjutnya dari ketua partai,” kata dia.

    “Tapi secepatnya Insyaallah, (tetap di bulan Agustus) Insyaallah, nanti setelah bimtek kita baru akan menentukan tanggalnya,” sambung Puan Maharani.

    Saat disinggung perihal potensi kongres dilakukan di Pulau Dewata, putri Megawati Soekarnoputri itu membuka peluang tersebut, namun tidak memberi kepastian soal waktu penyelenggaraan.

    Saat ini ia mengatakan ribuan kader PDI Perjuangan berkumpul untuk mengikuti bimbingan teknis yang umum dilakukan fraksi-fraksi di DPR RI dan DPRD.

    Tujuan bimtek ini untuk menyatukan soliditas partai dan berbagi pemahaman mengenai program dan tugas di legislatif seperti pengawasan terhadap program pemerintah agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat.

    “Ya bagaimana soliditas partai di internal bisa tetap terjaga dan mengawasi anggaran dari program pemerintah, nantinya memang tetap untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Puan Maharani.

    Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan HAM Yasonna Laoly membenarkan bahwa belum mengetahui rencana kongres.

    Namun, ia memastikan kehadiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Bali, dengan agenda bimtek sore nanti.

    “Kita lihat aja tunggu saja, wait and see saja tunggu sore katanya untuk pengarahan bimtek,” ucap Yasonna.

    Mantan Menteri Hukum dan HAM itu enggan membahas kongres lebih jauh dan mengatakan saat ini mereka fokus dengan bimtek.

    “Mana saya tahu kan ini bimtek, yang pertama sekarang kita kerjakan bimtek menguatkan DPRD termasuk DPR RI itu yang penting,” kata dia.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Transfer data ke AS landasan hukum perlindungan data WNI

    Anggota DPR: Transfer data ke AS landasan hukum perlindungan data WNI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor menjadi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia.

    Menurut dia, kesepakatan tersebut bukanlah bentuk penyerahan data pribadi WNI secara bebas, melainkan merupakan upaya membangun tata kelola data lintas negara yang sah, aman, dan akuntabel.

    “Kesepakatan ini justru menjadi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan data pribadi WNI, khususnya saat menggunakan layanan digital dari perusahaan berbasis di Amerika Serikat, seperti media sosial, mesin pencari, layanan cloud, dan e-commerce,” kata Nurul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Nurul memandang prinsip utama dalam kerja sama tersebut adalah menjaga tata kelola data yang baik, melindungi hak individu, serta menjunjung tinggi kedaulatan hukum nasional.

    Nurul juga menekankan bahwa pemindahan data pribadi lintas negara hanya diizinkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan memiliki dasar hukum yang jelas.

    Dia menuturkan pengawasan transfer data tersebut tetap berada di tangan otoritas Indonesia dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

    Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

    Dia menyampaikan bahwa langkah tersebut menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara anggota G7 yang telah lebih dulu menerapkan mekanisme transfer data lintas batas secara aman, seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, dan Britania Raya.

    “Saya yakin pemerintah telah melakukan kesepakatan ini dengan penuh kehati-hatian. Tidak ada yang dirugikan dalam hal ini karena merujuk pada undang-undang dan prinsip menghargai kedua negara,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat tetap patuh terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

    Nezar di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Senin (28/7), menjelaskan perpindahan data dari Indonesia ke luar negeri telah diatur pada UU PDP pasal 56.

    Menurutnya, Indonesia memegang prinsip perpindahan data secara adekuat dan apabila hal tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah diatur, maka dalam prosesnya harus mendapatkan persetujuan pemilik data terlebih dahulu.

    “Jangan ada salah paham, itu bukan berarti Indonesia bisa mentransfer semua data pribadi secara bebas ke Amerika Serikat. Kita tetap ada protokol seperti yang sudah diatur oleh Undang-Undang PDP yang disahkan di sini,” katanya.

    Menurutnya, transfer data yang dimaksud sebagai bagian dari kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) hanya mencakup data komersial seperti penggunaan mesin pencari dan transaksi komersial melalui platform yang berbasis di Amerika Serikat.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan poin penting dalam kesepakatan tarif impor yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia, salah satu di antaranya menyebut soal pemindahan data pribadi.

    “Indonesia juga akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan bahwa Amerika Serikat merupakan negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia,” tulis pernyataan tersebut.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dukung pilkada tak langsung, Imin: Kami ingin demokrasi lebih murah

    Dukung pilkada tak langsung, Imin: Kami ingin demokrasi lebih murah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan partainya mendukung perubahan metode pemilihan kepala daerah (pilkada) dari langsung dipilih rakyat menjadi tidak langsung karena ingin ongkos pesta demokrasi menjadi lebih murah.

    “PKB mendukung itu karena banyak pilkada yang high cost (mahal), banyak pilkada yang menyisakan beban politik. Kita ingin demokrasi kita lebih murah,” kata Cak Imin, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Mengenai formula pilkada tidak langsung itu, Cak Imin menyerahkannya kepada DPR.

    “Kita serahkan DPR, diskusi; dan sekarang ini sedang inventarisasi masalah, supaya seluruh paket undang-undang politik betul-betul menjamin percepatan pembangunan,” tuturnya.

    Cak Imin pun menepis anggapan bahwa usulan pilkada tidak langsung itu hanya untuk menyenangkan pihak tertentu, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, PKB sudah sejak lama mengusulkan ide tersebut.

    “PKB ini sudah lama, kan, ngusulin. Hanya saya mengulang saja. Dulu keputusan PBNU, Muktamar NU memutuskan evaluasi total pemilihan kepala daerah langsung. Itu kira-kira enam tahun yang lalu, ya. Terus disusul berbagai musyawarah alim ulama, kemudian kita pengalaman lapangan yang begitu tidak kondusif,” katanya.

    “Pak Prabowo malah enggak setuju kalau pemilihannya tidak melalui demokrasi, DPRD minimal, tapi, ya, kita lihat nanti,” sambung dia.

    Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dapat ditunjuk pusat atau dipilih DPRD.

    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD di seluruh tanah air,” ujar Cak Imin dalam acara Harlah Ke-27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7) malam.

    Cak Imin mengusulkan hal tersebut sebagai salah satu langkah dari penyempurnaan tata kelola politik nasional.

    Dia juga menjelaskan usulan tersebut didasarkan pada pengalaman sejumlah kepala daerah yang mengatakan harus mengalami konsolidasi yang cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bimtek PDIP di Bali, Puan ingatkan kader tak boleh beda haluan

    Bimtek PDIP di Bali, Puan ingatkan kader tak boleh beda haluan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani mengingatkan para kader atau legislator dari partai berlambang kepala banteng itu tidak boleh berbeda haluan, saat membuka agenda Bimbingan Teknis bagi Para Legislator PDIP di Denpasar, Bali, Rabu.

    Menurut Puan, para kader memiliki latar belakang yang berbeda dan cara yang berbeda-beda saat menghadapi kondisi di daerahnya masing-masing.

    Namun, para legislator harus memiliki tujuan yang sama dalam satu barisan yang dipimpin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Semangat kerja partai kita adalah berjiwa gotong royong; dan gotong royong hanya bisa hidup jika kita percaya, bersatu, dan tidak saling menegasikan satu sama lain. Kita harus memperkuat jiwa gotong royong ini,” kata Puan.

    Dia mengatakan kekuatan PDIP bukan hanya terletak pada jumlah kursi legislatif atau jabatan eksekutif, melainkan pada soliditas internal yang kokoh.

    Menurut dia, keberagaman latar belakang kader justru menjadi kekuatan jika semua berada dalam satu garis perjuangan.

    Selain itu, Puan juga mengingatkan bahwa konsolidasi internal yang kuat akan memudahkan partai untuk menghadapi dinamika politik nasional dan menjawab tuntutan rakyat.

    “Dengan soliditas yang kuat, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan politik dan tetap fokus mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata Ketua DPR RI tersebut.

    Dia pun mengajak seluruh kader untuk terus menggelorakan kerja politik dengan semangat gotong royong.

    Gotong royong, kata Puan, adalah kunci agar partai tetap dekat dengan rakyat dan mampu memperjuangkan keadilan sosial.

    “Kerja politik kita harus nyata dan berpihak pada rakyat. Dengan semangat gotong royong, kita bisa mewujudkan cita-cita partai sekaligus menjawab harapan rakyat,” katanya.

    Bimtek PDIP itu dihadiri ribuan anggota dewan mulai dari anggota DPR RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Fraksi PDIP dari seluruh daerah di Indonesia. Bimtek tersebut direncanakan berlangsung hingga Jumat (1/8).

    Selain membahas politik, Bimtek tersebut juga membahas materi strategis terkait penguatan fraksi, evaluasi RKPD dan APBD 2025, serta strategi komunikasi politik di daerah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR minta pengelolaan sumur minyak oleh UMKM dan BUMD jadi prioritas

    DPR minta pengelolaan sumur minyak oleh UMKM dan BUMD jadi prioritas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin, mengatakan pengelolaan 30 ribu sumur minyak rakyat melalui UMKM, koperasi, dan BUMD harus menjadi prioritas strategis.

    Dia menilai skema ini dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    Mukhtarudin dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu. mengatakan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengonfirmasi terdapat sekitar 30.000 sumur minyak rakyat di Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Tengah, dan beberapa wilayah lain.

    Dia menjelaskan data SKK Migas menunjukkan bahwa potensi tambahan lifting dari pengelolaan sumur-sumur tersebut bisa mencapai 90.000–100.000 barel per hari (bph).

    Tambahan ini, kata Muhktarudin sangat krusial mengingat realisasi lifting minyak Indonesia pada bulan Juni-Juli 2025 sudah mencapai 602 ribu bph, sedikit di bawah target APBN sebesar 605 ribu bph seperti yang disampaikan Menteri ESDM ke Presiden.

    “Optimalisasi sumur rakyat adalah langkah konkret mengurangi ketergantungan impor minyak mentah yang saat ini masih di kisaran 600–700 ribu bph. Jika skema ini berjalan, Indonesia bisa menghemat devisa sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan,” kata Mukhtarudin.

    Mukhtarudin melanjutkan, pemberdayaan UMKM dan koperasi akan menciptakan multiplier effect bagi ekonomi daerah.

    Berdasarkan kajian awal, setiap 1.000 sumur yang dioperasikan oleh UMKM dan BUMD berpotensi menciptakan 1.500–2.000 lapangan kerja langsung serta memacu industri pendukung seperti jasa perawatan sumur, transportasi, dan keuangan mikro.

    Sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin menegaskan peran pihaknya melalui DPR harus memantau program ini agar berjalan dengan transparan dan akuntabel.

    “Komisi XII DPR RI akan memastikan tata kelola program ini berjalan baik, perizinan dipermudah, akses pembiayaan dijamin, serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Energi harus menjadi motor ekonomi rakyat, bukan hanya korporasi besar,” tegas Mukhtarudin.

    Dia juga mengingatkan pemerintah agar program ini mengadopsi teknologi guna supaya pengelolaan sumur rakyat tidak menimbulkan dampak lingkungan.

    “Dengan tata kelola yang benar, kita bisa wujudkan ketahanan energi sekaligus pemerataan ekonomi,” tutup dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan buka bimtek PDIP di Bali, ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Puan buka bimtek PDIP di Bali, ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani membuka agenda bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh legislator PDIP di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Bali, Rabu, dan mengingatkan para kader memperkuat kerja bagi rakyat kecil atau “wong cilik”.

    Dia menilai kerja politik yang hanya mengandalkan simbol-simbol atau retorika tidak lagi cukup. Kerja politik, kata dia, harus dilakukan di setiap tingkatan dan komunitas, dengan cara-cara yang sesuai dengan zaman, lingkungan, dan budaya.

    “PDI Perjuangan selalu identik dengan partai wong cilik dan partai anak muda; bagaimana ke depan? Kita harus dapat melakukan kerja-kerja politik yang nyata untuk tetap eksis sebagai partainya rakyat kecil dan anak muda,” kata Puan.

    Dalam agenda itu, sekitar 3.200 peserta terdiri dari anggota DPR RI, DPRD fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir, yang menjadikan acara itu sebagai salah satu konsolidasi internal terbesar partai

    Puan juga menekankan bahwa kekuatan PDIP bukan hanya dari jumlah kursi legislatif dan jabatan eksekutif, melainkan dari soliditas internal partai.

    “Solid dalam visi, struktur, dan kerja politik bersama rakyat, kita harus punya arah perjuangan yang jelas dan organisasi yang kuat. Itulah kekuatan kita,” kata Ketua DPR RI itu.

    Ia pun mengingatkan seluruh kader untuk berani melakukan otokritik ke dalam sebelum mengkritik pihak luar. Hal ini penting agar partai tetap kuat menghadapi berbagai tantangan politik nasional, mulai dari pragmatisme pemilih, program populis yang mempengaruhi konstituen, hingga pencitraan masif di media sosial dan serangan buzzer menjelang pemilu.

    Adapun bimtek yang diinisiasi oleh DPP PDIP ini akan berlangsung hingga Jumat (1/8), dengan materi-materi strategis seperti penguatan fraksi, analisis penyusunan RPJMD, evaluasi RKPD dan APBD 2025, serta strategi komunikasi politik di daerah.

    Pada pembukaan agenda itu, sejumlah petinggi partai berlambang kepala banteng itu sudah hadir. Selain Puan, ada Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Pembentukan Kader Djarot Saiful Hidayat, hingga Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Timur Emilia Julia Nomleni.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Polkam: Diplomat Indonesia bertugas berdasarkan Astacita

    Kemenko Polkam: Diplomat Indonesia bertugas berdasarkan Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus meminta para diplomat bertugas sesuai dengan Astacita yang menjadi pedoman Presiden Prabowo Subianto.

    Pedoman Astacita itu harus menjadi pedoman para calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI) untuk meningkatkan eksistensi NKRI di negara lain.

    Lodewijk dalam siaran pers resmi Kemenko Polkam yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan salah satu program Astacita yang harus dijalankan para diplomat, yakni meningkatkan perekonomian negara.

    “Para duta besar dapat lebih berperan aktif melakukan diplomasi ekonomi guna mendukung target pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen,” katanya.

    Hal tersebut, kata Lodewijk, dapat dilakukan dengan membangun hubungan diplomatis dengan negara sahabat.

    Selain itu, pendekatan ekonomi pun dapat dilakukan para diplomat agar dapat membuahkan kesempatan investasi ataupun sistem dagang yang menguntungkan Indonesia.

    Selain itu, Lodewijk juga berharap para diplomat mampu berperan untuk mewujudkan target Presiden Prabowo dalam meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh dunia sesuai Global Power Index ke peringkat 29 pada tahun 2029.

    “Kemenko Polkam sebagai salah satu unsur pemerintah pusat sangat mengharapkan bapak/ibu calon Dubes LBBP RI dapat menjadi perwakilan terbaik yang dapat mencerminkan jati diri dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia di tataran dunia internasional,” tutup Lodewijk.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres minta guru Sekolah Rakyat di Sumbar bekerja dengan tulus

    Wapres minta guru Sekolah Rakyat di Sumbar bekerja dengan tulus

    Padang (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka meminta agar setiap guru Sekolah Rakyat yang ada di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bekerja dengan tulus dalam melayani setiap kebutuhan peserta didik terutama pendidikannya.

    “Beliau (Wapres) tadi berpesan bahwa pekerjaan ini mulia dan semua orang harus bekerja dengan hati,” kata Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kementerian Sosial, Nuryadi di Kota Padang, Rabu.

    Hal tersebut disampaikan Nuryadi usai menerima kunjungan kerja Wapres RI ke BBPPKS untuk melihat proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang yang dipusatkan di balai milik Kementerian Sosial tersebut.

    Dalam kunjungannya, Wapres juga menekankan agar program atau gagasan Sekolah Rakyat dilakukan sebaik mungkin, serta harus didukung penuh oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga ke daerah. Pada kesempatan itu, Gibran juga memberikan masing-masing sepatu lengkap dengan kaos kaki kepada peserta didik.

    Wapres juga berpesan agar pemangku kepentingan terutama kepala daerah untuk aktif melihat apa saja kekurangan di setiap sekolah rakyat yang ada. Hal yang sama juga ditekankan kepada pengurus BBPPKS Kementerian Sosial.

    “Yang pasti BBPPKS bersama pemerintah provinsi dan kota selalu bergandengan tangan menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Nuryadi mengatakan dalam waktu dekat pemerintah pusat juga akan mengirimkan beberapa kebutuhan yang masih kurang di setiap Sekolah Rakyat yang ada di Ranah Minang. Seluruh kebutuhan itu diberikan secara gratis kepada anak didik tanpa dipungut biaya apapun.

    Ia menambahkan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Indonesia merupakan gagasan besar dalam mencapai tujuan Indonesia Emas pada 2045. Oleh karena itu, implementasinya harus mendapatkan dukungan dari semua pihak terutama orang tua dan masyarakat secara umum.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin lari pagi bareng aktivis, ajak pemuda aktif olahraga

    Cak Imin lari pagi bareng aktivis, ajak pemuda aktif olahraga

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin lari pagi bersama aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus sekaligus mengajak para pemuda Indonesia untuk aktif berolahraga.

    “Kita bersyukur semangat olahraga anak muda mulai semakin tinggi dibanding generasi saya dan satu-satunya cara agar kita tidak terbebani biaya kesehatan kita adalah olahraga,” kata Cak Imin saat ditemui di Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu.

    Seraya berseloroh, Cak Imin mengaku terlambat menyadari pentingnya olahraga. Kendati begitu, dia meyakini tidak ada kata terlambat untuk semangat berolahraga.

    “Makanya semangat olahraga di para aktivis ini harus didorong karena zaman saya jadi aktivis, malasnya olahraga minta ampun. Nah, sekarang baru sadar, sadar terlambat, tapi insyaallah masih tidak ada kata terlambat,” ujarnya.

    Sejumlah aktivis yang ikut pada lari pagi tersebut, yaitu para ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GKMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

    “Ini mereka aktivis-aktivis yang hari ini terus melakukan kerja-kerja pengkaderan di bawah, seluruh mahasiswa, yang bagi saya mereka ini adalah teman-teman yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan masa depan,” kata Cak Imin.

    Bagi Cak Imin, lari pagi bersama aktivis seperti bernostalgia ke masa-masa menjadi mahasiswa. Cak Imin muda juga merupakan Ketua Umum PMII ketika berkuliah di Yogyakarta.

    Di sisi lain, Cak Imin merasa bersemangat karena mengingat pentingnya peran pemuda dalam menghadapi tantangan global yang semakin sulit.

    Menurut dia, pemuda perlu merapatkan barisan untuk mencapai kemandirian dan keberdayaan.

    “Jadi, kita berharap kita terus bersinergi untuk seluruh mahasiswa agar lulus S-1 itu menjadi orang yang berdaya, yang mandiri. Mandiri itu bisa kualitas skill-nya, mandiri itu bisa juga kemampuan entrepreneur-nya, dan semua itu kuncinya kepemimpinan,” katanya.

    Menurut Cak Imin, aktivis mahasiswa telah memiliki modal kepemimpinan karena bergerak di level kepemimpinan mahasiswa, sosial, umat, hingga keagamaan.

    Oleh karenanya, dia berharap mereka dapat senantiasa menjaga semangat itu. “Semua ini benar-benar kita harapkan menjaga terus seluruh estafet tantangan yang harus diatasi dengan baik,” ucapnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, pertemuan Prabowo-Anwar hingga konflik Thailand-Kamboja

    Kemarin, pertemuan Prabowo-Anwar hingga konflik Thailand-Kamboja

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Selasa (29/7). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Presiden Prabowo puji PM Anwar bantu Thailand-Kamboja gencatan senjata

    Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa, memuji Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim karena dia sebagai penengah berhasil membujuk Thailand dan Kamboja gencatan senjata setelah keduanya baku tembak di perbatasan sejak minggu lalu (24/7).

    Selengkapnya di sini

    2. Prabowo-Anwar bentuk pusat pendidikan untuk anak di Sarawak-Sabah

    Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membentuk pusat pendidikan atau Community Learning Center di Semenanjung Malaysia, di Sarawak dan Sabah untuk anak-anak, termasuk dari pekerja migran Indonesia.

    Selengkapnya di sini

    3. Presiden Prabowo terima PM Anwar di Istana untuk Konsultasi Tahunan

    Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, untuk menghadiri acara Konsultasi Tahunan ke-13 Indonesia dan Malaysia.

    Selengkapnya di sini

    4. Tito: Sekolah Rakyat bantu daerah sulap aset telantar jadi produktif

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera bersekolah, tetapi juga membantu pemerintah daerah menyulap aset-aset mereka yang telantar menjadi kembali produktif.

    Selengkapnya di sini

    5. Lemhannas RI yakin konflik Thailand-Kamboja tidak akan meluas

    Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI meyakini konflik antara Thailand dan Kamboja tidak akan meluas, mengingat kedua negara tersebut merupakan bagian dari ASEAN yang berkomitmen menjaga perdamaian di kawasan.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.