Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Muzani sebut pemberian abolisi-amnesti telah lewat pertimbangan matang

    Muzani sebut pemberian abolisi-amnesti telah lewat pertimbangan matang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan keputusan pemberian abolisi kepada terpidana kasus importasi gula Tom Lembong dan pemberian amnesti kepada terpidana kasus suap Hasto Kristiyanto oleh Presiden RI Prabowo Subianto, telah melalui pertimbangan matang.

    “Saya kira Presiden telah melalui pertimbangan yang matang tentang hal itu,” kata dia saat ditemui di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu.

    Muzani mengatakan, pemberian abolisi dan amnesti merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945.

    Dirinya pun menyambut baik adanya keputusan pemberian abolisi dan amnesti sebagai upaya untuk menjaga kerukunan dan persatuan.

    “Saya kira kita sambut baik sebagai bagian dari upaya untuk meneguhkan persatuan, kebersamaan, dan kegotongroyongan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kamis (31/7), DPR RI memberikan persetujuan permohonan pemberian abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

    DPR RI juga memberikan persetujuan permohonan pemberian amnesti terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai terpidana kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

    Tom Lembong divonis empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi importasi gula, sedangkan Hasto Kristiyanto divonis tiga tahun dan enam bulan karena terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait dengan penggantian antar-waktu Harun Masiku.

    Pada Jumat (1/8) malam, Tom Lembong resmi dibebaskan dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Sementara itu, Hasto Kristiyanto resmi dibebaskan dari Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Marsma TNI Fajar Adriyanto gugur dalam kecelakaan pesawat di Bogor

    Marsma TNI Fajar Adriyanto gugur dalam kecelakaan pesawat di Bogor

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – TNI AU menyatakan duka cita atas gugurnya Marsma TNI Fajar Adriyanto dalam kecelakaan pesawat latih sipil Quicksilver GT500 di Desa Benteng Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI I Nyoman Suadnyana menyampaikan bahwa pesawat dengan nomor registrasi PK-S126 milik Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) itu lepas landas dari Lanud Atang Sendjaja pukul 09.08 WIB.

    “Latihan ini bagian dari pembinaan dan pemeliharaan kemampuan personel FASI yang berada di bawah binaan TNI AU,” kata Suadnyana dalam keterangannya diterima di Bogor, Minggu.

    Sekitar pukul 09.19 WIB, pesawat kehilangan kontak dan ditemukan jatuh di sekitar TPU Astana, Ciampea. Marsma TNI Fajar bertindak sebagai pilot, sementara Sdr. Roni sebagai co-pilot.

    Kedua awak langsung dievakuasi ke RSAU dr. M. Hassan Toto. Namun, Marsma TNI Fajar dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. Pesawat disebut dalam kondisi laik terbang dan mengantongi izin terbang resmi.

    “Penerbangan telah dilengkapi dengan SIT nomor SIT/1484/VIII/2025 dan merupakan sortie kedua hari itu,” kata Suadnyana.

    TNI AU bersama aparat terkait telah mengevakuasi korban dan mengamankan lokasi kejadian. Jenazah saat ini berada di RSAU Lanud Atang Sendjaja untuk prosesi lebih lanjut.

    Marsma TNI Fajar merupakan lulusan AAU 1992 dan penerbang tempur F-16 dengan call sign “Red Wolf”. Ia pernah menjabat Danlanud Manuhua, Kadispenau, Kapuspotdirga, hingga Kapoksahli Kodiklatau.

    “Atas nama keluarga besar TNI AU, kami menyampaikan rasa duka cita yang mendalam. Semangat dan pengabdian beliau akan jadi inspirasi bagi generasi penerus,” ujar Suadnyana.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pesawat FASI jatuh, TNI AU benarkan Marsma Fajar meninggal dunia

    Pesawat FASI jatuh, TNI AU benarkan Marsma Fajar meninggal dunia

    Jakarta (ANTARA) – TNI Angkatan Udara membenarkan salah satu putra terbaiknya, Marsekal Pertama (Marsma) TNI Fajar Adriyanto, meninggal dunia dalam insiden jatuhnya pesawat latih sipil milik Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) dengan nomor registrasi PK-S126 di Ciampea, Kabupaten Bogor, Minggu.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI I Nyoman Suadnyana saat dihubungi di Jakarta, Minggu, menjelaskan jenazah almarhum Marsma Fajar saat ini berada di RSAU Lanud Atang Sendjaja untuk prosesi pemulasaran, sementara untuk lokasi jatuhnya pesawat telah diamankan dengan garis pengaman oleh aparat.

    “TNI Angkatan Udara berduka atas eksiden kecelakaan pesawat latih sipil Microlight Fixedwing Quicksilver GT500 dengan register PK-S126 milik Federasi Aero Sport Indonesia (FASI),” kata Kadispenau.

    Marsma Nyoman mengatakan pesawat yang diterbangkan oleh almarhum Marsma Fajar lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Atang Sendjaja, Bogor, pada Minggu pukul 09.08 WIB.

    Marsma Fajar menerbangkan pesawat latih FASI itu dalam rangka misi latihan profiesiensi penerbangan olahraga dirgantara, yang merupakan bagian dari pembinaan dan pemeliharaan kemampuan.

    “Sekitar pukul 09.19 WIB, pesawat mengalami hilang kontak, dan ditemukan jatuh di sekitar TPU Astana. Kedua awak langsung dievakuasi ke RSAU dr. M. Hassan Toto, tetapi Marsma TNI Fajar dinyatakan meninggal setibanya di rumah sakit,” kata Kadispenau Marsma Nyoman, yang datang langsung ke rumah sakit.

    Kadispenau kemudian menyampaikan latihan profisiensi terbang itu merupakan latihan rutin pembinaan kemampuan personel FASI, yang merupakan induk bagi olahraga dirgantara nasional binaan TNI Angkatan Udara.

    “Latihan tersebut dilaksanakan dalam kapasitas Marsma TNI Fajar sebagai pilot, dan Sdr. Roni sebagai co-pilot. Penerbangan telah dilengkapi Surat Izin Terbang (SIT) Nomor SIT/1484/VIII/2025 yang diterbitkan Lanud Atang Sendjaja. Pesawat dinyatakan laik terbang, dan merupakan sortie kedua pada hari itu,” kata Marsma Nyoman.

    Marsma TNI Fajar Adriyanto merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1992 dan penerbang tempur F-16 dengan call sign “Red Wolf”. Sepanjang kariernya, Marsma Fajar pernah mengemban berbagai jabatan strategis, antara lain Komandan Skadron Udara 3, Danlanud Manuhua, Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Kapuspotdirga, Aspotdirga Kaskoopsudnas, dan terakhir Kapoksahli Kodiklatau.

    Almarhum Marsma Fajar dikenal sebagai sosok berdedikasi tinggi dan menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah TNI AU, termasuk keterlibatannya dalam misi mencegat pesawat F/A-18 Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat di langit Bawean, Jawa Timur, pada tahun 2003. Misi penerbangan yang menyandang call sign Falcon Flight itu juga melibatkan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, yang pada saat itu berpangkat kapten.

    “TNI AU menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa ini. Semangat, keteladanan, dan pengabdian beliau akan senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam menjaga langit Indonesia,” kata Kadispenau Marsma Nyoman.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua MPR: Masyarakat pasti hatinya “merah putih”

    Ketua MPR: Masyarakat pasti hatinya “merah putih”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani meyakini bahwa masyarakat Indonesia memiliki hati yang “merah putih” atau berjiwa nasionalisme dan cinta tanah air.

    Hal itu disampaikan Muzani untuk merespons adanya fenomena pengibaran bendera bajak laut dari manga One Piece menjelang HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.

    “Saya kira itu ekspresi kreativitas, ekspresi, dan inovasi. Pasti hatinya adalah ‘merah putih’, semangatnya ‘merah putih’,” kata dia saat ditemui di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu.

    Muzani mengatakan HUT Ke-80 RI merupakan hari yang sangat penting dalam perjalanan sebuah bangsa.

    Dirinya meyakini bahwa masyarakat Indonesia memiliki semangat nasionalisme untuk mengibarkan bendera Merah Putih dalam rangka menunjukkan rasa syukur atas usia baru tanah air.

    “Kami percaya bahwa seluruh rakyat Indonesia mencintai negeri ini, mencintai bangsa ini, dan mensyukuri atas kemerdekaan itu,” katanya.

    Ketua MPR RI itu pun mengajak masyarakat untuk merenungi kembali perjuangan bapak pendiri bangsa dengan mengibarkan bendera Merah Putih.

    “Saya kira kecintaan rakyat Indonesia kepada Merah Putih tidak akan tertukar dengan apa pun. Saya meyakini itu,” ujarnya menegaskan.

    Belakangan ini diramaikan dengan pemberitaan dari berbagai daerah yang mengibarkan bendera One Piece menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI.

    Adapun One Piece merupakan sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Seri manga yang menceritakan petualangan Monkey D. Luffy menjadi raja bajak laut itu terbit sejak 22 Juli 1997 sampai sekarang.

    Setahun kemudian, manga itu lantas diadaptasi menjadi serial animasi video dan tayang sampai sekarang. Kisah One Piece tidak hanya tentang pencarian harta karun, tetapi juga tentang impian dan kebebasan.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pesawat ringan FASI PK S216 jatuh di Kabupaten Bogor, pilot meninggal

    Pesawat ringan FASI PK S216 jatuh di Kabupaten Bogor, pilot meninggal

    Jakarta (ANTARA) – Satu pesawat ringan S216 dilaporkan jatuh di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hari ini sehingga menyebabkan pilotnya meninggal dunia.

    ANTARA yang menelusuri kebenaran berita itu di Bogor, Minggu mendapati bahwa terdapat dua pengawak pesawat terbang ringan itu, yaitu Marsekal Pertama TNI Fajar “Red Wolf” Adriyanto dan Roni Ahmad sebagai peserta penerbangan.

    Sampai berita ini diturunkan, TNI AU belum memberikan keterangan resmi soal meninggalnya sang pilot, kecuali membenarkan bahwa terjadi kecelakaan penerbangan pesawat ringan FASI itu.

    Saat dikonfirmasi lewat telefon, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana menyatakan, “Informasinya sementara demikian, pesawat itu penerbangan training, biasa training latihan dan masih diselidiki. Peristiwanya sekitar jam 10.00 WIB,” katanya.

    Pewarta: Ade P. Marboen
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menata ulang visi maritim dan peran Indonesia dalam IOC

    Menata ulang visi maritim dan peran Indonesia dalam IOC

    Diplomasi maritim tidak boleh berhenti pada militer dan deklarasi multilateral saja; ia harus merangkul masyarakat sipil, pendidikan, dan kolaborasi lintas sektor.

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia baru-baru ini terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO (Intergovermental Oceanographic Commission atau IOC ) untuk periode 2025–2027.

    Indonesia bersama China, Australia, Jepang, India, Pakistan Palau, Korea dan Thailand, mewakili grup Asia Pasifik akan mengemban beban tanggung jawab besar untuk menata dan mengelola koordinasi antarpemerintah mengenai kemaritiman dunia.

    Ini bukan sekadar penunjukan simbolik, melainkan sebuah pintu masuk strategis untuk memengaruhi tata kelola laut global, kebijakan data, ilmu kelautan, dan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka UN Ocean Decade. Sebuah peluang besar terbuka di depan mata dan selayaknya menjadi titik balik penting bagi diplomasi maritim Indonesia.

    Indonesia telah lama mendeklarasikan diri sebagai negara maritim, tapi hingga kini belum ada program nasional unggulan yang secara serius menangani pendidikan kelautan, tantangan maritim kawasan, maupun tata kelola laut dalam negeri. Identitas maritim yang dulu begitu digaungkan dalam periode pertama Presiden Joko Widodo lewat agenda Poros Maritim Dunia,l, kini memudar, tergerus oleh kebijakan dan agenda lain.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pertanyaannya kini: akankah narasi maritim ini kembali hidup?

    Agenda maritim nasional tidak cukup berhenti pada pembangunan pelabuhan atau perluasan kekuatan angkatan laut. Ia harus menyentuh ruang-ruang sekolah, mengisi benak generasi muda, dan menyatu dalam kesadaran masyarakat pesisir. Sayangnya, harus diakui, Indonesia belum memiliki perencanaan dan kebijakan sistemik atas tantangan paling dasar, yakni mendidik rakyatnya tentang laut dan kemaritiman.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik sepekan, Prabowo terima PM Anwar hingga soal bendera One Piece

    Politik sepekan, Prabowo terima PM Anwar hingga soal bendera One Piece

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA selama sepekan. Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Presiden Prabowo terima PM Anwar di Istana untuk Konsultasi Tahunan

    Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, untuk menghadiri acara Konsultasi Tahunan ke-13 Indonesia dan Malaysia.

    Presiden Prabowo menyambut langsung PM Anwar Ibrahim. Setelah bersalaman dan menyapa awak media yang tengah meliput, kedua pemimpin berjalan bersama memasuki Istana Merdeka.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Prabowo tetapkan 18 Agustus 2025 sebagai libur tambahan

    Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional tambahan, agar masyarakat memperoleh waktu luang untuk menyemarakkan HUT Ke-80 RI.

    “Banyak hadiah di bulan kemerdekaan, pemerintah akan menjadikan 18 Agustus 2025, satu hari setelah upacara peringatan dan pesta rakyat karnaval kemerdekaan, hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari yang diliburkan.” ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Prabowo tunjuk Sugiono gantikan Muzani sebagai Sekjen Gerindra

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjuk Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra periode 2025-2030 untuk menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Ahmad Muzani di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    “Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat keputusan penunjukkan @sugiono_56 sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra,” tulis Muzani melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @ahmadmuzani2.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Megawati kembali dikukuhkan jadi Ketum PDIP dalam kongres di Bali

    Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres Ke-6 PDIP.

    “Karena memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan saja. Forum Rakernas tidak untuk memilih ketua umum,” kata Ketua Steering Comittee Kongres Ke-6 PDIP, Komarudin Watubun.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Menko Polkam respon narasi pengibaran bendera bajak laut “One Piece”

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan merespon soal beredarnya narasi pengibaran bendera bajak laut dari manga One Piece jelang HUT Ke-80 RI.

    Menurut Budi Gunawan, gerakan tersebut merupakan bentuk provokasi yang dapat menurunkan kewibawaan dan derajat bendera merah putih.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hadiri Haul Ponpes Buntet, Kapolri: Polri dan ulama saling melengkapi

    Hadiri Haul Ponpes Buntet, Kapolri: Polri dan ulama saling melengkapi

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut Polri dan ulama saling melengkapi dan Haul Al-Marhumin Sesepuh dan Warga Pondok Pesantren (Ponpes) Buntet di Cirebon, Jawa Barat, semakin memperkokoh sinergitas antara ulama dan umaro.

    “Polri dan ulama memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI,” kata Kapolri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Kapolri yang menghadiri Haul Ponpes Buntet mengatakan kegiatan tersebut sebagai sarana memperkokoh nilai-nilai keislaman, kebudayaan pesantren, dan semangat kebersamaan dalam mempererat sinergisitas antara ulama dan umaro guna mewujudkan bangsa Indonesia yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghofur.

    Haul digelar di Ponpes Buntet dipimpin oleh KH Adib Rofi’uddin Izza. Turut hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Wamennaker Immanuel Ebenezer Gerungan, Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, para kiai, sesepuh dan warga Pondok Buntet.

    Sementara itu, pejabat utama Mabes Polri yang hadir yakni Irwasum Komjen Dedi Prasetyo, Kabaintelkam Komjen Syahardiantono, Kadivpropam Irjen Abdul Karim, Kadivhumas Irjen Sandi Nugroho, Kapusdokkes Irjen Asep Hendradiana, serta Wakabareskrim Irjen Asep Edi Suheri.

    “Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk penghormatan, doa, dan rasa syukur atas jasa para sesepuh dan warga Buntet Pesantren yang telah wafat, ” kata Kapolri.

    Acara haul diisi dengan pembacaan ayat suci Al Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Syubbanul Wathon, selain ada sambutan para kiai, hingga pimpinan lembaga dan organisasi. Kapolri menilai ada peran yang sama antara Polri dan ulama.

    Kapolri memohon doa dan mengajak seluruh kiai, ustaz, ulama, santri dan santriwati untuk mendukung setiap langkah dan upaya Polri dalam menyukseskan program pemerintah demi mewujudkan visi ‘Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

    Pewarta: Asep Firmansyah
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati buka pidato di Kongres PDIP singgung ancaman Selat Hormuz

    Megawati buka pidato di Kongres PDIP singgung ancaman Selat Hormuz

    Jakarta (ANTARA) – ​​​​​Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membuka pidato politik dalam Kongres Ke-6 PDIP dengan menyinggung ancaman wacana penutupan Selat Hormuz, Timur Tengah.

    Dia mengatakan bahwa para kader PDIP mesti pintar dan tidak berpikiran pendek terkait masalah global. Karena, kata dia, masalah di wilayah lain juga bisa berdampak pada Indonesia.

    “Karena kalau Selat Hormuz ditutup, itu kita kena dampaknya, harga minyak bisa naik,” kata Megawati di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali. Sabtu.

    Menurut dia, kondisi di Timur Tengah masih mengkhawatirkan, setelah dia mengamati adanya gempuran oleh Israel terhadap Iran.

    Dia mengatakan bahwa kader PDIP perlu memahami cara berpolitik Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno, di mana sosok tersebut keluar masuk penjara, hingga seolah-olah dibuang karena politik.

    Menurut dia, Bung Karno berpolitik karena memiliki ide dan idealisme agar Bangsa Indonesia bisa menjadi negara merdeka dan berdaulat.

    Adapun Megawati mengisi pidato politik di hadapan sekitar 3.200 kader PDIP yang terdiri dari pimpinan DPC, DPD, hingga DPP PDIP. Dia berpidato setelah didampingi naik ke atas panggung oleh putranya, yakni Prananda Prabowo.

    Megawati pun tiba di lokasi sekitar pukul 13.25 WITA, bersama Prananda dan Puan Maharani. Pidato politik Megawati itu pun akan menjadi penutupan agenda kongres yang telah digelar sejak Jumat (2/8).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri: Pemerintah belum berencana buka moratorium daerah otonomi

    Wamendagri: Pemerintah belum berencana buka moratorium daerah otonomi

    kebijakan pemerintah pusat saat ini masih mengarah kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

    Mataram (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah pusat belum ada rencana untuk membuka kebijakan moratorium bagi pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

    “Moratorium belum ada rencana dibuka sama sekali,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu.

    Mantan Wali Kota Bogor itu mengatakan kebijakan pemerintah pusat saat ini masih mengarah kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

    “Sekarang keuangan negara diprioritaskan dulu untuk sektor-sektor yang langsung berkaitan dengan kebutuhan rakyat yang paling mendasar,” ucap Bima Arya.

    Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mencatat sampai dengan April 2025 setidaknya ada 341 usulan daerah untuk dimekarkan, baik itu mencakup provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

    Jumlah itu terdiri dari 42 usulan pembentukan provinsi, 252 usulan pembentukan kabupaten, 36 usulan pembentukan kota, dan enam usulan daerah istimewa, dan lima daerah otonomi khusus.

    Permintaan masyarakat kian meningkat setelah pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Papua dengan dasar Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, serta penyesuaian atas Undang-Undang pembentukan Provinsi, Kabupaten dan Kota.

    Pembentukan provinsi baru di Papua tersebut dibahas dalam tiga tahun yang diinisiasi oleh pemerintah dan DPR dengan pertimbangan DPD RI, sesuai kewenangannya.

    “Belum ada rencana untuk membuka moratorium daerah otonomi baru. DOB belum ada,” pungkas Bima Arya.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.