Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Terpopuler, penghargaan Prabowo hingga Ridwan Kamil tes DNA

    Terpopuler, penghargaan Prabowo hingga Ridwan Kamil tes DNA

    Jakarta (ANTARA) – ANTARA telah memilah beragam berita unggulan dalam 24 jam terakhir yang menarik untuk disimak pada Selasa pagi. Mulai dari Prabowo terima medali kehormatan dari Komando Operasi Khusus AS sampai Ridwan Kamil akan jalani tes DNA di Bareskrim Polri pada Kamis. Berikut daftar beritanya:

    1.⁠ ⁠Ridwan Kamil akan jalani tes DNA di Bareskrim Polri pada Kamis

    Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menjalani tes DNA di Bareskrim Polri pada Kamis (7/8) terkait laporan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Lisa Mariana. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Prabowo terima medali kehormatan dari Komando Operasi Khusus AS

    Presiden RI Prabowo Subianto menerima medali kehormatan dari Komando Operasi Khusus Amerika Serikat atau US Special Operations Command (USSOCOM) atas peran dan kepemimpinan Prabowo dalam meningkatkan hubungan kedua negara. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠APPBI minta aturan putar musik dievaluasi ikuti perkembangan zaman

    Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan terkait pemutaran musik di ruang publik dan disesuaikan mengikuti perkembangan zaman. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Rupiah menguat seiring data NFP AS jauh di bawah ekspektasi pasar

    Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar (kurs) rupiah menguat seiring data pekerjaan Nonfarm Payrolls (NFP) Amerika Serikat (AS) sangat melemah. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Peneliti temukan rahasia kokohnya situs Gunung Padang

    Tim ahli penelitian dan pemugaran lanjutan Situs Megalitikum Gunung Padang di Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menemukan adonan perekat atau semen purba yang memperkokoh struktur pundan berundak di situs prasejarah itu.Tim ahli penelitian dan pemugaran lanjutan Situs Megalitikum Gunung Padang di Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menemukan adonan perekat atau semen purba yang memperkokoh struktur pundan berundak di situs prasejarah itu. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, Prabowo terima medali hingga Megawati melayat

    Politik kemarin, Prabowo terima medali hingga Megawati melayat

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik telah diberitakan pada Senin (4/8), dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari Presiden Prabowo Subianto terima medali kehormatan hingga mantan Presiden Megawati Soekarnoputri melayat di Bali.

    1. Prabowo terima medali kehormatan dari Komando Operasi Khusus AS

    Presiden RI Prabowo Subianto menerima medali kehormatan dari Komando Operasi Khusus Amerika Serikat atau US Special Operations Command (USSOCOM) atas peran dan kepemimpinan Prabowo dalam meningkatkan hubungan kedua negara.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Megawati didampingi Prananda dan Hasto melayat di Bali usai kongres

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Prananda Prabowo beserta istri dan Hasto Kristiyanto melayat ke kediaman ibunda mantan Menteri PPPA Bintang Puspayoga dan Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara, Ni Jero Samiarsa.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. PCO: CKG sekolah jangkau seluruh Indonesia hingga Desember 2025

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dengan proses pemeriksaan berlangsung secara bertahap hingga Desember 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Presiden terbitkan Perpres Tunjangan Khusus Dokter Spesialis di DTPK

    Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Dasco: Pertemuan dengan Megawati sampaikan pesan selamat Kongres PDIP

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan selamat dari Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra atas perhelatan Kongres Ke-6 PDIP.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden terbitkan Perpres Tunjangan Khusus Dokter Spesialis di DTPK

    Presiden terbitkan Perpres Tunjangan Khusus Dokter Spesialis di DTPK

    ini bentuk apresiasi dan kehadiran negara terhadap dokter yang memberikan pengabdian tulus di daerah dengan akses terbatas

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

    Untuk tahap pertama, tunjangan khusus sebesar Rp30.012.000 per bulan diberikan kepada 1.100 dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis di DTPK, khususnya mereka yang praktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

    “Kebijakan ini adalah bentuk apresiasi dan kehadiran negara terhadap dokter yang memberikan pengabdian tulus di daerah dengan akses terbatas,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dihubungi di Jakarta, Senin malam.

    Dalam kesempatan yang sama, Hasan melanjutkan penetapan wilayah penerima diprioritaskan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu daerah dengan keterbatasan akses, daerah yang kekurangan tenaga medis, serta lokasi yang memerlukan intervensi afirmatif atau dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat.

    Tidak hanya tunjangan khusus, dokter-dokter spesialis dan subspesialis, serta dokter gigi spesialis dan subspesialis juga akan mendapatkan kesempatan pelatihan berjenjang dan pembinaan karier.

    “Jangan sampai tenaga kesehatan yang kita tempatkan di pelosok justru terabaikan pengembangannya. Mereka harus tetap mendapat akses pelatihan dan pendidikan agar profesionalisme tetap terjaga,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada bulan lalu (28/7).

    Menkes menjelaskan tunjangan khusus untuk para dokter spesialis dan dokter subspesialis di daerah-daerah DTPK merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas.

    Pemerintah, lanjut Menkes, menyadari pemerataan tenaga medis di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar sehingga mereka yang saat ini bertugas di daerah-daerah terpencil perlu menerima insentif yang adil, layak dan berkelanjutan.

    “Tunjangan khusus ini adalah bentuk apresiasi negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan. Kita ingin mereka merasa dihargai dan tetap termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, di mana pun mereka bertugas,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2025, tunjangan khusus yang diberikan kepada para dokter per bulan itu di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlalu sesuai ketentuan kepegawaian.

    Pemerintah pun mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan tersebut, terutama terkait alokasi anggaran, penyediaan logistik, dan fasilitas penunjang seperti tempat tinggal, transportasi, dan pengamanan bagi tenaga medis.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hoaks! Artikel sebut Jokowi akui bebaskan Hasto dan Tom Lembong

    Hoaks! Artikel sebut Jokowi akui bebaskan Hasto dan Tom Lembong

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook pada 1 Agustus menampilkan tangkapan layar yang menyerupai artikel berita, disertai foto Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Dalam narasi unggahan tersebut, seolah-olah Jokowi mengatakan bahwa Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong harus berterima kasih kepadanya karena mereka dibebaskan atas perintah dirinya.

    Unggahan ini mendapat respons dari warganet, dengan 461 tanda suka dan 159 komentar.

    Berikut judul dalam unggahan tersebut:

    “Jokowi Ke Hasto Dan Tom Lembong Jokowi: Banyak Berterima Kasih Dengan Saya Kalian Bebas Itu Perintah Saya”

    Namun, benarkah artikel sebut Jokowi akui bebaskan Hasto dan Tom Lembong?

    Unggahan tangkapan layar artikel yang menarasikan Jokowi akui bebaskan Hasto dan Tom Lembong. Faktanya, artikel dalam tangkapan layar tersebut merupakan suntingan. (Facebook)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel resmi dengan judul sebagaimana tertulis dalam tangkapan layar tersebut.

    Meskipun nama media, tanggal publikasi, dan foto yang digunakan tampak serupa, konten aslinya berbeda. Artikel yang dimaksud berasal dari laman Gelora dengan judul “Reuni Angkatan 80 UGM Dituding Settingan, Jokowi: Kalau Tidak Datang Tentu Ramai”.

    Dengan demikian, judul dalam tangkapan layar yang menyebut Jokowi memerintahkan pembebasan Hasto dan Tom Lembong merupakan hasil suntingan.

    Klaim: Artikel sebut Jokowi akui bebaskan Hasto dan Tom Lembong

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PSU tinggal menghitung hari, Bawaslu Papua minta hindari politik uang

    PSU tinggal menghitung hari, Bawaslu Papua minta hindari politik uang

    ANTARA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua  mengingatkan peserta Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua agar tidak melakukan politik uang.  Di saat pelaksanaan PSU yang tinggal menghitung hari ini, Bawaslu Papua juga mengingatkan hal serupa kepada masyarakat yang akan mencoblos di tanggal 6 Agustus mendatang. ​​​​​​(Laksa Mahendra/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Bogor ajak masyarakat kobarkan semangat kemerdekaan

    Bupati Bogor ajak masyarakat kobarkan semangat kemerdekaan

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Bupati Bogor Rudy Susmanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengobarkan semangat kemerdekaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia.

    Ajakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 200.1.2.3/1023-Bakesbangpol sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.40.1.1/3823/SJ tentang Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2025.

    “Gerakan ini bukan sekadar seremonial, tapi bagian dari upaya kita bersama untuk menumbuhkan kembali semangat kebangsaan, nasionalisme, dan rasa cinta tanah air di tengah masyarakat,” kata Rudy Susmanto di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

    Dalam edaran itu, Rudy menginstruksikan seluruh perangkat daerah, kecamatan, desa, hingga masyarakat umum untuk melaksanakan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih secara masif dan terkoordinasi mulai tanggal 1 hingga 17 Agustus 2025.

    Masyarakat juga diajak menghias rumah, tempat usaha, ruang kerja, dan fasilitas publik dengan nuansa merah putih sebagai bentuk partisipasi aktif menyambut hari kemerdekaan.

    “Semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, komunitas, hingga keluarga di rumah, diharapkan ikut mengobarkan semangat merah putih. Kita ciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan penuh semangat nasionalisme,” ujar Rudy.

    Gerakan dilakukan dengan pendekatan edukatif, yakni mendorong masyarakat memasang bendera sejak tanggal 1 hingga 31 Agustus 2025, terutama bagi yang belum memiliki bendera.

    Ia juga meminta para camat mengawali kegiatan pembagian bendera dengan pencanangan bersama unsur forkopimcam, pemerintah desa atau kelurahan, serta melibatkan tokoh masyarakat, agama, pemuda, perempuan, dan pelaku usaha.

    “Camat, kepala desa, RW dan RT juga perlu turun langsung ke lapangan, memantau, sekaligus memberikan edukasi kepada warga dengan pendekatan yang persuasif,” kata Rudy.

    Perangkat daerah, RSUD, dan BUMD juga diminta turut serta dengan membagikan sedikitnya 200 bendera Merah Putih berukuran 90×60 cm dan memasang bendera di seluruh kendaraan dinas jabatan maupun operasional.

    Beberapa organisasi perangkat daerah, seperti Disdagin, Dinkop UMKM, Disdik, Diskominfo, Disbudpar, Disnaker, dan Dinkes juga diimbau menggandeng mitra binaan, seperti pelaku UMKM, dunia usaha, lembaga pendidikan, media, dan fasilitas kesehatan.

    “Kita ingin seluruh penjuru wilayah Kabupaten Bogor semarak dengan suasana kemerdekaan. Ini sekaligus momentum menumbuhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia,” ujar Bupati Bogor.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panitia Kongres PWI 2025 sepakati mekanisme pemilihan ketua umum baru

    Panitia Kongres PWI 2025 sepakati mekanisme pemilihan ketua umum baru

    Jakarta (ANTARA) – Steering Committee atau Panitia Pengarah Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 2025 menetapkan mekanisme pencalonan ketua umum yang akan bertarung pada kongres mendatang.

    Untuk dapat mendaftar, bakal calon ketua umum wajib mendapat dukungan minimal dari 20 persen PWI provinsi atau sekitar delapan provinsi dan proses pendaftaran bagi para calon ketum dibuka secara gratis atau tanpa dipungut biaya.

    “Kita ingin memastikan bahwa proses pencalonan benar-benar terbuka dan adil untuk semua kader PWI dari seluruh Indonesia,” ujar Ketua SC Zulkifli Gani Ottoh selepas rapat di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin, dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Sebagai bagian dari proses tersebut, dibentuk pula Tim Penjaringan Calon Ketua Umum yang terdiri atas tujuh anggota SC dan tiga anggota dari Organizing Committee (OC) atau Panitia Pelaksana, yakni Ketua OC Marthen Selamet Susanto, Wakil Ketua Raja Parlindungan Pane, dan Sekretaris OC TB. Adhi.

    Wakil Ketua OC Raja Parlindungan Pane menyatakan dukungannya atas keputusan tersebut. “Ini keputusan yang solid dan terbuka, kami menyambutnya dengan baik demi kelancaran kongres,” katanya.

    Rapat SC tersebut dihadiri lengkap oleh tujuh anggotanya, termasuk dua anggota baru pengganti Atal S. Depari yang mengundurkan diri dan almarhum Wina Armada Sukardi.

    Tujuh anggota SC tersebut, yakni Zilkifli Gani Ottoh, Totok Suryanto, Dwikora Putra, Zacky Anthony, Lutfil Hakim, Marah Sakti Siregar, dan Diapari Sibatangkayu.

    Rapat SC juga menyelesaikan isu penting terkait keikutsertaan PWI Provinsi Banten pada kongres.

    SC menyepakati bahwa dua kubu PWI Banten, yakni hasil konferensi provinsi dan hasil konferensi luar biasa dinyatakan sah sebagai peserta Kongres PWI 2025.

    Jalan tengah lainnya, yakni Banten yang memiliki tiga suara, dinyatakan hanya berhak atas dua suara sehingga masing-masing akan diberi satu suara.

    Khusus untuk Banten, SC juga secara khusus akan mengundang kedua belah pihak pada pekan ini.

    “Ini adalah keputusan yang mengedepankan semangat persatuan. Kedua kubu PWI Banten kita anggap sah dan diundang untuk diberikan hak suara secara proporsional,” kata Raja Parlindungan Pane.

    Sementara itu, untuk daftar pemilih tetap (DPT), SC memutuskan akan menggunakan daftar yang sama seperti pada Kongres PWI sebelumnya di Bandung pada September 2023.

    Zulkifli menambahkan bahwa keputusan itu juga merupakan aspirasi dan kesepakatan dari dua Ketua Umum PWI.

    Dalam rapat itu pula, SC dan OC menyepakati masa bakti kepengurusan hasil Kongres PWI 2025 akan berlaku selama lima tahun penuh, yakni periode 2025–2030.

    Hal itu dilakukan untuk mengembalikan normalitas organisasi setelah kepengurusan hasil Kongres Bandung 2023 dinilai tidak berjalan semestinya.

    “Baru berjalan satu tahun sudah terjadi dualisme kepengurusan, artinya kepengurusan sebelumnya tidak berjalan normal. Maka penting bagi kami menetapkan masa bakti kepengurusan mendatang selama lima tahun penuh,” ujar Zulkifli.

    Pada kesempatan sama, OC menyampaikan persiapan teknis penyelenggaraan kongres telah mencapai 70 persen.

    Rangkaian Kongres PWI 2025 dijadwalkan akan digelar pada 29–30 Agustus 2025 di BPPTIK Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    “Kita akan menyampaikan undangan untuk seluruh peserta besok,” kata Zulkifli.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PANRB cek layanan Sekolah Rakyat saat kunjungi SRMP 17 Tabanan

    Menteri PANRB cek layanan Sekolah Rakyat saat kunjungi SRMP 17 Tabanan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, untuk memastikan tata kelola kelembagaan Sekolah Rakyat berjalan secara efektif dan efisien, termasuk menyiapkan perencanaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.

    “Hari ini saya berkesempatan meninjau langsung kegiatan belajar-mengajar Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari Program Prioritas Presiden Prabowo dalam memperluas akses pendidikan bermutu, setara, dan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan rentan,” kata Rini usai mengunjungi SRMP 17 Tabanan, Bali, Senin dikutip dari keterangan tertulis diterima di Jakarta.

    Rini mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, memutus rantai kemiskinan, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.

    Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara yang tidak hanya memberi pendidikan gratis, tetapi juga gizi, kesehatan, dan pembinaan karakter, sama halnya dengan program prioritas lain seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Perumahan Rakyat.

    Seluruh program tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

    Menteri PANRB menyaksikan langsung bagaimana anak-anak yang sebelumnya bahkan sulit memenuhi kebutuhan dasar kini bisa tinggal di asrama, belajar dengan layak, dan bermimpi besar tentang masa depan mereka.

    Kunjungan Menteri PANRB menjadi sarana untuk memahami dinamika di lapangan, berinteraksi langsung dengan guru, tenaga kependidikan, dan para siswa.

    “Jadi, ini merupakan program Bapak Presiden terhadap bagaimana mendekatkan negara kepada masyarakat. Jadi, semakin kecil jarak antara instansi pemerintah dengan rakyat. Jadi, Masyarakat betul-betul lebih disejahterakan,” ujarnya.

    Menurut Rini, program Sekolah Rakyat merupakan salah satu manifestasi dari reformasi birokrasi yang sedang dijalankan, dengan semua institusi pemerintah bahu-membahu untuk membangun Sekolah Rakyat yang bertujuan mencerdaskan masyarakat kurang mampu secara lebih setara.

    Hadirnya Sekolah Rakyat menjadi suatu cerminan dari reformasi birokrasi, bukan hanya sekedar masalah prestasi reformasi birokrasi itu sendiri, tetapi juga mencerminkan bahwa negara itu hadir pada semua titik layanan dasar.

    Dalam kesempatan tersebut, disampaikan Sekolah Rakyat mencerminkan pendekatan shared outcome yang menjadi prinsip dalam reformasi birokrasi, bahwa keberhasilan birokrasi terletak pada dampak nyatanya bagi rakyat, bukan pada banyaknya aturan yang dibuat.

    Rini berharap semangat yang ada di SRMP 17 Tabanan ini dapat menjadi contoh baik dan menginspirasi daerah lain dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 karena reformasi birokrasi sejati bukan soal administrasi, tetapi tentang komitmen negara untuk hadir di titik-titik paling mendasar dari kehidupan rakyatnya.

    Sekolah Rakyat mengintegrasikan pendidikan akademik dan empat pilar karakter, yakni kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan keagamaan. Sistem boarding 24 jam dilengkapi dengan jaminan gizi, kesehatan, dukungan keluarga, serta pembinaan komunitas sekitar.

    Setiap siswa juga menggunakan kartu digital yang terhubung dengan sistem absensi, makan, keuangan, dan ibadah.

    Sekolah Rakyat diharapkan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan partisipasi sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mendorong mobilitas sosial generasi muda.

    Kehadiran sekolah ini juga menggerakkan ekonomi lokal melalui lapangan kerja baru, belanja sekolah, dan penguatan kohesi sosial.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg ingatkan soal bendera One Piece tak ganggu kesakralan HUT RI

    Mensesneg ingatkan soal bendera One Piece tak ganggu kesakralan HUT RI

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan agar fenomena pengibaran bendera bajak laut dari seri manga Jepang, One Piece menjelang 17 Agustus 2025 tidak mengganggu kesakralan peringatan HUT Ke-80 RI.

    “Kami berharap di bulan Agustus ini, jangan lah ternodai dengan hal-hal yang sakral. Ini hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80,” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia mengaku tak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kebebasan berekspresi, namun yang menjadi masalah ketika ditunggangi pihak-pihak tertentu untuk suatu kepentingan, misalnya mendorong pengibaran bendera selain Merah Putih pada peringatan HUT Ke-80 RI.

    “Sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah, yang jadi masalah itu kan adalah misalnya ada pihak-pihak yang kemudian dalam ‘memanfaatkan’ kreativitas tersebut untuk hal-hal yang menurut pendapat kami itu juga sebaiknya jangan sampai terjadi,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Misalnya, kemudian memanfaatkan kreativitas tersebut untuk mengimbau supaya mengibarkan bendera-bendera selain bendera Merah Putih, kan itu yang tidak benar.”

    Menurut dia, pengibaran bendera selain Merah Putih pada peringatan HUT Ke-80 RI sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah semestinya tidak dilakukan dengan cara yang mengurangi nilai-nilai sakral kemerdekaan.

    “Saya pun sebagai pribadi mengimbau mari kita bersama-sama, kita cintai Republik kita ini apa adanya, dalam kondisi apapun, semangatnya harus positif, ekspresi. Tadi misalnya ada kecewaan, tidak harus ditunjukkan dengan cara seperti itu. Tidak harus,” katanya.

    Sebab, kata dia, Pemerintah saat ini tengah bekerja keras melanjutkan pembangunan demi mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa di tengah dinamika global yang penuh dengan tantangan.

    “Kalaupun hari ini ada kondisi di bangsa kita yang mohon maaf masih belum sesuai yang diharapkan, ya kami, kita semua, mari kita bekerja keras mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, mewujudkan cita-cita pendiri bangsa,” katanya.

    Menanggapi anggapan bahwa reaksi pemerintah terlalu berlebihan terhadap fenomena pengibaran bendera One Piece, Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk fokus menyemarakkan HUT Ke-80 RI dengan semangat positif.

    “Jangan dibesar-besarkan, kita Merah Putih, kibarkan bendera Merah Putih setinggi-tingginya. Di laut kibarkan para penyelam. Di udara, kibarkan. Semangatnya itu yang positif gitu loh untuk bangsa dan negara,” ucapnya.

    Dia mengimbau pula segenap elemen bangsa untuk bersatu dan menghargai pengorbanan yang telah dilakukan para pahlawan bangsa terdahulu untuk meraih kemerdekaan Indonesia dengan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu kesakralan kemerdekaan RI.

    “Kita harus optimis sebagai anak-anak bangsa. Ada masalah, ya mari kita hadapi. Memang dunia sedang tidak baik-baik saja. Kami pun pemerintah juga terbuka berhadap semua masukan, semua kritik,” kata dia.

    Belakangan ini publik diramaikan dengan fenomena pengibaran bendera bajak laut dari seri manga Jepang, One Piece, menjelang HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.

    Bendera fiktif tersebut memiliki latar hitam dan tengkorak, serta dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak berwarna putih dengan ekspresi tersenyum itu berhiaskan topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy.

    Hingga Sabtu (2/8), beberapa bendera fiktif itu tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah pengguna mengganti foto profilnya dengan logo bendera anime itu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU: Sejumlah kabupaten kirim logistik PSU Pilkada Papua ke kampung

    KPU: Sejumlah kabupaten kirim logistik PSU Pilkada Papua ke kampung

    Jayapura (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menyebutkan sejumlah KPU kabupaten mulai mengirim logistik pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan gubernur dan wakil gubernur ke kampung-kampung.

    “Dari laporan yang diterima sejumlah KPU di kabupaten mulai mengirimkan logistiknya terutama ke wilayah atau kampung yang jauh dan susah dijangkau,” Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Diana Simbiak, di Jayapura, Minggu.

    Adapun KPU kabupaten yang sudah terkirim logistik PSU pilkada itu, kata dia, yakni KPU Kabupaten Jayapura, Keerom,Mamberamo Raya, Sarmi dan Kepulauan Yapen.

    Menurut dia, sebelum mengirim logistik tersebut, KPU senantiasa memonitor perkembangan cuaca melalui BMKG yang selalu update, sehingga pengiriman logistik dapat berjalan sesuai jadwal.

    “Mudah-mudahan pengiriman logistik ini dapat dilakukan sesuai jadwal dan tidak mengalami hambatan yang berarti, sehingga pelaksanaan PSU dapat berjalan sesuai jadwal,” ujar Diana.

    Dia mengatakan dalam pendistribusian logistik itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan TNI-Polri terkait bantuan pengiriman logistik, jika ada kendala.

    “Namun beberapa daerah sudah menyiapkan sarana angkutan seperti helikopter untuk mengangkut logistik, seperti yang disiapkan KPU Mamberamo Raya,” ujarnya.

    Pelaksanaan PSU pilkda yang akan digelar 6 Agustus 2025 dikuti diikuti dua pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yakni paslon nomor urut satu Benhur Tommy Mano -Constan Karma dan paslon nomor urut dua Mathius Fakhiri-Aryoko Rumaropen.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.