Category: Antaranews.com Politik

  • Mendagri ingatkan jajarannya susun program berdampak nyata

    Mendagri ingatkan jajarannya susun program berdampak nyata

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar menyusun program yang benar-benar berdampak nyata.

    “Saya minta rekan-rekan pimpinan komponen, betul-betul rapatkan internal dan tolong diplototin betul angka itu kira-kira masuk akal enggak. Jangan diada-adain, apalagi buat program yang enggak ada outputnya, outputnya enggak nendang. Istilahnya enggak berdampak,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan usai menyoroti sejumlah paparan program yang disampaikan oleh masing-masing pimpinan komponen atau Unit Kerja Eselon (UKE) I Kemendagri dan BNPP.

    Ia menegaskan pentingnya memahami esensi dari setiap program yang diajukan. Setiap anggaran, kata dia, harus benar-benar menghasilkan output yang berdampak.

    Lebih lanjut, Mendagri mengatakan program yang disusun tidak hanya bersifat reguler yang menyangkut tugas dan fungsi Kemendagri, tetapi juga perlu menyusun program yang spesifik mendukung program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Nah, ini yang saya lihat itu, di program-program itu, harus betul-betul rekan-rekan kuasai,” jelasnya.

    Di lain sisi, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas kerja keras yang telah dilakukan.

    Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada ketelitian dan kesungguhan sejak tahap perencanaan.

    “Karena perencanaan yang baik itu menyumbang 70 persen keberhasilan, kalau perencanaannya asal-asalan ya [sudah] gagal 70 persen,” ujarnya.

    Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, serta pejabat eselon I Kemendagri dan BNPP lainnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Opster Lantamal XIV Sorong sasar pembangunan di Pulau Raam

    Opster Lantamal XIV Sorong sasar pembangunan di Pulau Raam

    Sorong (ANTARA) – Operasi teritorial (Opster) TNI dari Komando Armada (Koarmada) III melalui Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XIV Sorong menyasar pembangunan fisik dan non fisik di Pulau Raam, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

    Panglima Koarmada III Laksamana Muda TNI Hersan, di Sorong, Rabu, menjelaskan Satgas Opster ini merupakan bagian dari program pembinaan teritorial TNI yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran TNI dalam membantu pembangunan nasional, khususnya di wilayah pesisir dan tertinggal.

    “Opster TNI AL merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata) serta mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat,” kata Pangkoarmada III saat membuka kegiatan Satgas Opster di Lantamal Sorong.

    Pangkoarmada menjelaskan program Opster TNI AL tahun ini menyasar dua bentuk kegiatan, yaitu fisik dan nonfisik, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat di wilayah kepulauan dengan melibatkan 80 personel.

    Dia menyebut kegiatan fisik meliputi renovasi satu unit rumah tidak layak huni, renovasi satu unit dermaga, renovasi bangunan sekolah, renovasi tempat ibadah (gereja), pembuatan keramba jaring apung untuk nelayan lokal

    Sedangkan kegiatan nonfisik mencakup penyuluhan kesehatan dan penanggulangan stunting, edukasi wawasan kebangsaan dan bela negara, pembagian alat tulis untuk siswa sekolah, pemberian bahan kontak kepada masyarakat pesisir.

    “Kegiatan ini sangat dibutuhkan, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia terutama Papua Barat Daya yang merupakan daerah kepulauan dan pedesaan, masih memerlukan peningkatan infrastruktur dan edukasi masyarakat,” ujar Pangkoarmada.

    Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), menurut dia, Papua Barat Daya mendapat perhatian khusus dalam program ini.​​​​​​.

    Oleh karena itu, kata Hersan, Lantamal XIV Sorong turut berperan aktif dalam mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir.

    “Keterlibatan TNI AL di Papua Barat Daya adalah bentuk sinergi nyata antara TNI dan pemerintah daerah. Ini juga menjadi sarana memperkuat ketahanan nasional dari level terbawah, yakni masyarakat,” ujarnya.

    Pangkoarmada berharap seluruh rangkaian kegiatan ini dapat berjalan baik dan tepat waktu, sekaligus mendorong tumbuhnya kembali semangat gotong royong, kebersamaan, serta budaya saling bantu di tengah masyarakat.

    “Melalui Opster TNI ini, kita ingin masyarakat tidak hanya melihat TNI sebagai institusi pertahanan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan. Ini wujud komitmen TNI untuk terus hadir bersama rakyat,” kata Pangkoarmada III.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terpopuler, bendera “One Piece” hingga Wakapolri baru

    Terpopuler, bendera “One Piece” hingga Wakapolri baru

    Jakarta (ANTARA) – ANTARA telah memilah beragam berita unggulan dalam 24 jam terakhir yang menarik untuk disimak pada Rabu pagi. Mulai dari Menhan nyatakan Bendera “One Piece” tak layak dikibarkan saat momentum HUT RI sampai Kapolri tunjuk Komjen Dedi Prasetyo jadi Wakapolri baru. Berikut daftar beritanya:

    1.⁠ ⁠Menhan: Bendera “One Piece” tak layak dikibarkan saat momentum HUT RI

    Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menilai bendera tengkorak bertopi jerami “Jelly Roger” dari anime “One Piece” tidak pantas berkibar di bawah bendera Indonesia saat momentum HUT ke-80 RI. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Polisi selidiki kasus Nikita Mirzani terkait pencemaran nama baik

    Polisi masih menyelidiki kasus dugaan pencemaran nama baik Nikita Mirzani oleh pemengaruh (influencer) Fitri Salhuteru dengan nomor laporan polisi LP 508/II/2025. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Dewan Pers akan tertibkan media gunakan nama lembaga negara

    Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Muhammad Jazuli mengatakan Dewan Pers akan menertibkan media yang menggunakan nama lembaga negara atau mirip dengan nama lembaga negara. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠MenPPPA tekankan orang tua awasi maraknya anak mainkan Roblox

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Arifatul Choiri Fauzi menekankan pentingnya pengawasan orang tua terkait maraknya anak-anak yang memainkan permainan Roblox. Baca selengkapnya di sini

    5. Kapolri tunjuk Komjen Dedi Prasetyo jadi Wakapolri baru

    Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menunjuk Komjen Pol. Dedi Prasetyo menjadi Wakil Kapolri (Wakapolri) baru untuk menggantikan Komjen Pol. Ahmad Dofiri yang memasuki masa pensiun pada Juni lalu. Adapun Dedi sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi/Fatihani
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemungutan suara ulang Pilkada Provinsi Papua digelar hari ini

    Pemungutan suara ulang Pilkada Provinsi Papua digelar hari ini

    Rabu, 6 Agustus 2025 09:22 WIB

    Warga menunjukkan jarinya yang telah dicelupkan tinta usai menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang Pilkada Provinsi Papua di TPS 013 Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (6/8/2025). Pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua itu berlangsung di 2.023 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 9 Kabupaten dan Kota. ANTARA FOTO/Sakti Karuru/bar

    Warga melihat daftar pemilih tetap saat pemungutan suara ulang Pilkada Provinsi Papua di TPS 013 Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (6/8/2025). Pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua itu berlangsung di 2.023 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 9 Kabupaten dan Kota. ANTARA FOTO/Sakti Karuru/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemerdekaan Indonesia dan toleransi

    Kemerdekaan Indonesia dan toleransi

    Bondowoso (ANTARA) – Perjuangan mewujudkan kemerdekaan Indonesia oleh para pejuang di masa lalu, bukan sekadar upaya untuk membebaskan bangsa ini dari ketertindasan karena tindakan kaum penjajah.

    Kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan para pahlawan dengan darah dan nyawa itu menyangkut banyak hal, di dalamnya, termasuk kebebasan menjalani ibadah, sesuai perintah agama masing-masing.

    Karena itu, momentum Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2025 ini bisa kita jadikan sarana pengingat diri untuk memeragakan sikap toleran dan menebarkan rasa damai terhadap lingkungan masing-masing.

    Kita menikmati status dan keadaan kemerdekaan Indonesia, saat ini, bukan dari hasil perjuangan kelompok tertentu, katakanlah kaum mayoritas. Tokoh-tokoh dan pejuang di masa kolonial itu juga berasal dari kaum minoritas.

    Pada masa perjuangan itu, mereka tidak ribut dengan perbedaan keimanan. Sebaliknya, mereka justru bahu membahu dalam upaya komunal untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari tekanan kaum penjajah.

    Karena itu, kalau saat ini masih ada sekelompok orang yang memaksakan kehendak terhadap golongan lain, seperti membubarkan sekelompok orang yang sedang beribadah, tidak mereka sadari bahwa hal itu merupakan wujud pengkhianatan nyata terhadap jerih payah para pejuang di masa lalu yang tidak hanya berasal dari satu golongan.

    Kalau di masa lalu, para tokoh, termasuk tokoh agama, berjuang agar bangsa ini terbebas dari rasa tidak aman karena tekanan kaum penjajah, sudah seharusnya kita juga tetap berupaya menghadirkan rasa aman dan damai terhadap kelompok lain yang berbeda iman.

    Bukan sebaliknya, kita, dengan mengatasnamakan kaum mayoritas, justru menghadirkan suasana batin tidak nyaman, bahkan menimbulkan ketakutan, akibat tindakan yang tidak bersikap toleran pada penganut agama yang tidak sama dengan kita.

    Dengan memilih melakukan tindakan penghakiman sendiri atas ritual yang dijalani oleh sekelompok orang yang berbeda keyakinan, kita sejatinya bertindak seperti kaum penjajah di masa lalu. Kita telah mengingkari perjuangan para leluhur bangsa ini, yang di masa itu tidak memandang perbedaan iman sebagai ajang permusuhan.

    Perbedaan keyakinan justru harus menjadikan kita memupuk sikap saling menerima. Kita harus menjadi bagian dari upaya yang telah dipandu oleh ideologi bangsa, yakni Pancasila. Pancasila yang digali oleh tokoh lintas agama dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia mengajarkan kita untuk hidup bersama dalam suasana aman dan damai.

    Ajaran dasar dari agama itu sendiri, pada hakikatnya adalah saling mencintai dan menyayangi. Di Islam, misalnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang juga dikenal sebagai ulama terkemuka, mengemukakan bahwa intisari dari Al Qur’an adalah Surat Al Fatihah. Sementara intisari dari Surat Al Fatihah itu ada di ayat “Bismillahirrahmaanirrahiim” yang artinya “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan penyayang”.

    Dalam Islam, Allah bahkan menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Hal itu juga dipertegas dalam Surat An-Nahl, Ayat 93, yakni “Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja)….”

    Di agama Kristen juga mengajarkan sikap cinta kasih kepada sesama, bahkan termasuk terhadap orang yang menyakiti. Kristen menegaskan ajaran kasih sayang, dengan arahan, “Jika engkau ditampar di pipi kanan, maka serahkan juga pipi kirimu”.

    Sementara di dalam Budha mengajarkan tentang “metta”, yaitu mengedepankan cinta kasih, yakni kasih yang tanpa pamrih, tanpa ada batasan, dan tidak ada diskriminasi terhadap seluruh makhluk hidup.

    Hindu mengajarkan tentang “tri hita karana”, yaitu menyangkut hubungan yang harmonis manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan yang harmonis lingkungan atau semua makhluk hidup.

    Kita dihadirkan Tuhan ke alam semesta dan berhadapan dengan segala macam perbedaan, seharusnya menjadi sarana memeragakan sifat-sifat Tuhan untuk mengasihi segala sesuatu, tanpa syarat apapun.

    Tuhan memeragakan sifat kasih sayangnya, salah satunya lewat aliran napas. Tuhan mengalirkan napas, tanpa memandang, apakah orang itu beragama tertentu atau tidak, bahkan tidak beragama, sekalipun. Napas tidak lagi diberikan oleh Tuhan kepada kita yang “kontraknya” sudah selesai, alias harus kembali kepada-NYA.

    Menghadapi momen peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, kita bisa menyaksikan kegiatan bersama masyarakat di setiap perkampungan atau lingkungan tempat tinggal, tanpa memandang perbedaan latar belakang. Kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan ini hendaknya menjadi pelajaran yang tidak mengenal waktu untuk hidup bersama, dengan segala perbedaan, termasuk di luar bulan Agustus.

    Demikian juga dengan kemeriahan peringatan Kemerdekaan RI di jalan raya dalam kegiatan karnaval yang di dalamnya menampilkan perbedaan, tetapi tetap dalam satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Kalau karnaval menampilkan berbagai pakaian adat yang menjadi kekayaan budaya bangsa Indonesia, semestinya semangat itu juga terus menjadi jiwa toleran kita dalam keseharian.

    Kemerdekaan Indonesia kita jadikan ajang untuk bersama-sama membangun bangsa ini menjadi maju dan semua yang ada di dalamnya mengalami ketentraman dan kemerdekaan hidup.

    Kemerdekaan dan sikap toleran merupakan satu napas yang terus menerus perlu kita peragakan dalam meramaikan perjalanan bangsa ini menuju bangsa yang maju.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana: 22 nama diusulkan terima tanda kehormatan saat HUT Ke-80 RI

    Istana: 22 nama diusulkan terima tanda kehormatan saat HUT Ke-80 RI

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang saat ini bertugas sebagai Ketua Panitia Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, menyebutkan ada 22 nama yang diusulkan untuk menerima tanda kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini.

    “(Nama-nama penerima, red.) tanda kehormatan sedang difinalisasi untuk diputuskan. Jadi, dari tim sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden nama-nama yang diusulkan untuk tahun ini mendapatkan penghargaan atau tanda kehormatan dari negara,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (5/8), sebagaimana dikutip dari rekaman wawancara yang diterima, Rabu.

    Dari 22 nama yang diusulkan menerima tanda kehormatan itu, Prasetyo menyebut beberapa di antaranya ada budayawan, politikus, kemudian ada pula aktivis lingkungan, jurnalis, kemudian penggerak masyarakat di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan tanda kehormatan kepada individu, kelompok, ataupun institusi di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada 13 Agustus 2025. Penganugerahan tanda kehormatan oleh Presiden RI itu merupakan acara yang rutin digelar dalam rangkaian HUT Kemerdekaan RI.

    Pada kesempatan terpisah, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan nama-nama yang diusulkan untuk menerima tanda kehormatan pada tahun ini digodok oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang hasilnya nanti diserahkan kepada Presiden Prabowo.

    Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

    Dalam kepengurusannya, posisi Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan RI saat ini diisi Menteri Kebudayaan Fadli Zon, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 3/TK/2025.

    Rangkaian acara HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar oleh Istana mulai pada tanggal 1 Agustus sampai 24 Agustus 2025. Acara pertama yang digelar untuk mengawali rangkaian Bulan Kemerdekaan ialah Doa Kebangsaan pada 1 Agustus 2025 di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

    Kemudian, acara dilanjutkan dengan upacara pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada 13 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan RI, yang dilanjutkan dengan penganugerahan tanda kehormatan kepada sejumlah individu, kelompok, dan institusi di Istana Negara pada hari yang sama.

    Selepas itu, rangkaian HUT Ke-80 RI dilanjutkan dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI sebagai Kepala Negara dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Senayan, Jakarta, pada 15 Agustus 2025.

    Pada hari yang sama siangnya, Presiden Prabowo lanjut menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026.

    Rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI kemudian dilanjutkan dengan Ziarah Nasional dan Renungan Suci pada tanggal 16 Agustus 2025 tepat pukul 00.00 WIB di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata di Jakarta Selatan.

    Puncak peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung pada 17 Agustus 2025 terpusat di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara peringatan detik-detik proklamasi pada tahun ini dipimpin untuk pertama kalinya oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas upacara peringatan HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Presiden Prabowo membuka pintu Istana Kepresidenan RI untuk Pesta Rakyat pada 17 Agustus 2025. Aneka makanan dan minuman disajikan gratis oleh masyarakat peserta upacara saat Pesta Rakyat tersebut, yang merupakan kali pertama digelar saat HUT RI di Istana Kepresidenan RI.

    Bagi masyarakat yang bukan peserta upacara, Pesta Rakyat juga digelar di kawasan Monumen Nasional pada 17 Agustus 2025 mulai pagi hari sampai dengan malam hari.

    Kemudian, ada pula Karnaval Kemerdekaan yang juga digelar pada 17 Agustus 2025 malam hari dengan rute dari kawasan Monas sampai dengan Simpang Semanggi. Dalam acara itu, kementerian/lembaga, kemudian TNI dan Polri, akan pawai menggunakan mobil hias untuk menampilkan program-program unggulan masing-masing.

    Agenda terakhir yang digelar dalam rangkaian HUT Ke-80 Kemerdekaan RI ialah acara balap lari Merdeka Run 8.0 pada 24 Agustus 2025.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hoaks! Artikel narasikan Kejaksaan dan Polisi akan panggil yang hadir di reuni UGM

    Hoaks! Artikel narasikan Kejaksaan dan Polisi akan panggil yang hadir di reuni UGM

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan tangkapan layar yang diklaim berasal dari artikel media.

    Dalam tangkapan layar tersebut, tertulis bahwa Kejaksaan dan Kepolisian akan memanggil semua orang yang hadir dalam acara reuni Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Disebutkan pula bahwa jika para peserta reuni tersebut bukan alumni UGM, maka mereka dapat dikenai hukuman pidana lebih dari delapan tahun penjara.

    Berikut narasi dalam tangkapan layar tersebut:

    “Kejaksaan dan Polisi akan panggil semua yangg hadir di reuni UGM dgn Jokowi. Jika semua yang hadir bukan alumni UGM bisa dipidana di atas hukuman 8 tahun penjara.”

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “KEJAKSAAN DAN POLISI AKAN PANGGIL SEMUA YANG HADIR DI REUNI UGM DENGAN JOKOWI”

    Namun, benarkah Artikel narasikan Kejaksaan dan Polisi akan panggil yang hadir di reuni UGM tersebut?

    Unggahan artikel yang menarasikan Kejaksaan dan Polisi akan panggil yang hadir di reuni UGM. Faktanya, artikel dalam tangkapan layar unggahan tersebut merupakan suntingan. (Facebook)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel dengan judul sebagaimana yang tercantum dalam tangkapan layar tersebut.

    Foto yang digunakan pun tidak pernah dimuat oleh CNN Indonesia. Foto tersebut justru identik dengan unggahan Presiden Jokowi di akun Instagram resminya.

    Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari pihak Kejaksaan maupun Kepolisian yang menyebut bahwa akan ada pemanggilan terhadap peserta reuni Fakultas Kehutanan UGM pada 26 Juli 2025.

    Tidak pula ditemukan informasi bahwa kehadiran peserta non-alumni UGM dapat dikenai sanksi pidana delapan tahun penjara.

    Klaim: Artikel narasikan Kejaksaan dan Polisi akan panggil yang hadir di reuni UGM

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana sebut tunjangan dokter dari Presiden untuk tambah nakes di DTPK

    Istana sebut tunjangan dokter dari Presiden untuk tambah nakes di DTPK

    “Memang hari ini kita mendapatkan fakta dan data bahwa masih banyak daerah-daerah 3T itu yang bahkan kita tidak memiliki dokter. Maka sekarang ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sedang bekerja keras. Pertama adalah untuk menambah secep

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan tunjangan khusus bagi dokter spesialis, dokter subspesialis dari Presiden Prabowo Subianto bertujuan menambah tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

    Pemberian tunjangan itu telah diatur melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

    “Memang hari ini kita mendapatkan fakta dan data bahwa masih banyak daerah-daerah 3T itu yang bahkan kita tidak memiliki dokter. Maka sekarang ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sedang bekerja keras. Pertama adalah untuk menambah secepatnya bagaimana kita bisa menambah jumlah dokter yang harus kita miliki,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat memberi perhatian terhadap kesejahteraan dokter.

    Apalagi, jumlah dokter yang bertugas terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) masih minim.

    Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berupaya menambah jumlah ketersediaan dokter.

    Selain itu, Prasetyo mengungkapkan bahwa tunjangan khusus dokter diberikan sebagai bentuk perhatian Presiden terhadap dokter yang ditugaskan di DTPK.

    “Bahwa saudara-saudara kita yang bertugas sebagai dokter di 3T ini membutuhkan perhatian, di situ Bapak Presiden berkenan untuk memberikan tunjangan khusus,” kata Prasetyo.

    Adapun untuk pencairan tunjangan untuk dokter, Prasetyo menargetkan Kementerian Keuangan akan merealisasikan pada bulan depan.

    “Mengenai realisasinya, mungkin Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan yang lebih paham. Tapi biasanya itu tidak lama setelah diambil keputusan, mungkin bisa jadi di bulan depan juga sudah terealisasi,” tambah Prasetyo.

    Adapun berdasarkan keterangan situs resmi Kementerian Kesehatan, pada tahap pertama tunjangan khusus sebesar Rp30.012.000 per bulan diberikan kepada 1.100 dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis di DTPK, khususnya mereka yang praktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan tunjangan khusus untuk para dokter spesialis dan dokter subspesialis di daerah-daerah DTPK merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas.

    Pemerintah, kata Menkes, menyadari pemerataan tenaga medis di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar sehingga mereka yang saat ini bertugas di daerah-daerah terpencil perlu menerima insentif yang adil, layak dan berkelanjutan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi VII DPR RI komitmen lestarikan budaya Sidoarjo

    Anggota Komisi VII DPR RI komitmen lestarikan budaya Sidoarjo

    “Kebetulan saya ada di Komisi VII mempunyai kewajiban untuk mendukung pengembangan budaya. Jadi tujuannya itu dengan pariwisata untuk membesarkan menghebatkan pariwisata Indonesia yang di mana masyarakat mancanegara lebih suka pariwisata budaya darip

    Sidoarjo (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono berkomitmen untuk terus melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Sidoarjo, salah satunya adalah kesenian tradisional Ludruk.

    “Kebetulan saya ada di Komisi VII mempunyai kewajiban untuk mendukung pengembangan budaya. Jadi tujuannya itu dengan pariwisata untuk membesarkan menghebatkan pariwisata Indonesia yang di mana masyarakat mancanegara lebih suka pariwisata budaya daripada pariwisata alam. Ini yang perlu dikembangkan,” katanya di sela mengunjungi Rumah Budaya di Anggaswangi, Sidoarjo, Selasa.

    Ia mengatakan, di rumah budaya tersebut tempat berkumpul semua seniman-seniman yang masih eksis termasuk di dalamnya adalah seniman Ludruk yang saat ini di Sidoarjo tinggal empat grup.

    “Sidoarjo merupakan kabupaten tempat cikal bakal Kerajaan Majapahit, cikal bakal Kerajaan Jenggolo dan sebagainya. Dan dan di sini begitu banyak tokoh-tokoh kerajaan-kerajaan yang zaman dulu adalah yang terhebat, terbaik dan termasyhur di seluruh Nusantara ini. Jadi ini yang patut kita dukung,” ucapnya.

    Dia juga menyampaikan tadi ee ada progra Pak Prabowo yaitu UMKM maupun E-Kraf dimana bisa menggunakan apa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk jaminan pinjaman sampai Rp100 juta.

    “Itu bisa dimanfaatkan untuk seniman-seniman ini yang juga perajin. Jadi ini kita harapkan dengan adanya fasilitas yang diberikan sama Pak Prabowo ini bisa dimanfaatkan,” katanya.

    Salah satu seniman Ludruk Surono mengaku senang dengan kedatangan Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono karena memberi wawasan, memberi pencerahan.

    “Beliau juga memfasilitasi dan untuk menghidupkan lagi untuk seni Ludruk. Saya sangat berterima kasih,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan Singapura tegaskan komitmen kolaborasi strategis dengan RI

    Menhan Singapura tegaskan komitmen kolaborasi strategis dengan RI

    “Meskipun banyak tantangan dan adanya beberapa perbedaan antara Indonesia dan Singapura, seperti wilayah dan populasi, kata dia, namun RI dan Singapura juga memiliki banyak peluang untuk bekerja sama, saling melengkapi, dan bersama mendiversifikasi r

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Menteri Koordinator Layanan Publik Singapura Chan Chun Sing menegaskan komitmen kolaborasi straregis kawasan dengan Indonesia, saat memberikan kuliah umum kepada peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan 25 Lemhannas RI di Jakarta, Selasa.

    Ia menuturkan Indonesia dan Singapura tidak sedang bersaing lantaran persaingan sesungguhnya adalah dengan ketidakpastian global.

    “Meskipun banyak tantangan dan adanya beberapa perbedaan antara Indonesia dan Singapura, seperti wilayah dan populasi, kata dia, namun RI dan Singapura juga memiliki banyak peluang untuk bekerja sama, saling melengkapi, dan bersama mendiversifikasi resiko,” tutur Chan.

    Dengan demikian, dirinya menilai tantangan yang dihadapi saat ini tidak bisa diatasi secara sektoral maupun oleh satu negara saja.

    Namun untuk mewujudkan semua hal baik, menurut Chan, baik Indonesia dan Singapura, perlu terus menanamkan benih kepercayaan dan semangat kerja sama di dalam diri generasi muda.

    “Jika kita sukses, ini bukan hanya baik bagi Indonesia dan Singapura, namun baik juga bagi dunia,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia pun menceritakan kepada peserta P3N bahwa selama kurang lebih 20 tahun yang lalu, dirinya merupakan Atase Angkatan Darat Singapura bagi Indonesia.

    Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily mengapresiasi kehadiran Menhan Singapura ke Lemhannas RI.

    “Kunjungan Menteri Chan merupakan kehormatan besar bagi kami, mengingat pak Menteri adalah
    extraordinary person,” ujar Ace dalam kesempatan yang sama.

    Gubernur Lemhannas RI menyampaikan selama ini telah terjalin kerja sama antara Lemhannas RI dengan Kementerian Pertahanan Singapura, antara lain pengiriman lulusan terbaik Program Pendidikan Lemhannas RI dalam kegiatan Distinguished Graduans Visit ke Singapura setiap tahun.

    Kemenhan Singapura dikatakan juga tidak pernah absen dalam mengirimkan perwakilannya untuk
    mengikuti program pendidikan di Lemhannas RI.

    Peserta P3N penerima kuliah umum berjumlah 103 peserta, yang terdiri atas perwakilan berbagai unsur pimpinan, antara lain pimpinan TNI/Polri, pimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN), perguruan tinggi, kementerian dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

    Kuliah umum tersebut dihadiri pula oleh Duta Besar Republik Singapura untuk RI Kwok Fook Seng, Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksamana Muda TNI Edwin, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komisaris Jenderal Polisi Panca Putra, serta para deputi dan jajaran pejabat di Lingkungan Lemhannas RI.

    Kegiatan itu menjadi bagian dari misi strategis Lemhannas RI untuk membentuk pemimpin bangsa yang berpikir holistik, komprehensif, dan integratif, sekaligus memperkuat kerja sama kawasan dalam menghadapi berbagai isu global yang semakin kompleks.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.