Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Anggota DPR kritik pemda yang naikkan pajak untuk tingkatkan PAD

    Anggota DPR kritik pemda yang naikkan pajak untuk tingkatkan PAD

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengkritik sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang memilih menaikkan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagai strategi cepat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

    Menurut Deddy, pola seperti ini cenderung menimbulkan masalah baru bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

    “Saya kira itu yang akan menimbulkan persoalan di banyak daerah, bukan hanya di Pati, banyak daerah lain yang juga mencoba mendongkrak pendapatan asli daerahnya dengan menaikkan pajak,” kata Deddy dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Deddy, kenaikan pajak harus berdasarkan kemampuan perekonomian masyarakat. Jika kemampuan ekonomi masyarakat melemah, kenaikan pajak justru akan membebani masyarakat dan PAD pun tidak meningkat.

    Deddy melanjutkan, keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.

    Dalam kondisi ini, Deddy menilai yang harus dilakukan pemerintah daerah yakni menerapkan efisiensi belanja daerah.

    “Mau tidak mau, belanja yang bersifat tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan operasional itu harus dipangkas. Gunakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, bukan hanya mengandalkan pajak,” tegasnya.

    Pemerintah daerah, lanjut dia, juga harus berupaya meningkatkan kekuatan ekonomi daerah terlebih dahulu. Dengan meningkatnya perekonomian daerah, pemerintah daerah pun berhak menetapkan nilai pajak yang sesuai.

    Karenanya, Deddy berharap pemerintah daerah dapat mencari jalan tengah dalam meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani rakyat.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan sebut Hasto belum mendapat tugas khusus dari Megawati

    Puan sebut Hasto belum mendapat tugas khusus dari Megawati

    “Belum, ya, ini baru pertama kali rapat, belum ada tugas khusus ataupun bagaimana,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan Hasto Kristiyanto belum mendapat tugas khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai yang bersangkutan ditunjuk kembali menjadi sekretaris jenderal.

    “Belum, ya, ini baru pertama kali rapat, belum ada tugas khusus ataupun bagaimana,” kata Puan saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Menurut Puan, penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk ketiga kalinya merupakan hak prerogatif Megawati. Ia menyebut hal itu sudah menjadi pertimbangan pascakongres partai di Bali pada awal Agustus lalu.

    Kendati demikian, Puan enggan membeberkan pertimbangan Megawati kembali menunjuk Hasto. “Ya, rahasialah,” ujarnya.

    Dengan penunjukan Hasto tersebut, PDIP berharap akan menjadi semakin solid dan dapat memperbaiki kesalahan sebelumnya.

    “Yang kami harapkan adalah partai ke depan, PDI Perjuangan, tentu akan menjadi lebih baik, semakin solid, kemudian bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin mungkin menjadi satu hal yang kami lakukan terhadap rakyat, autokritik ke dalam, evaluasi ke dalam sehingga partai ke depan memang kemudian bisa dipercaya kembali oleh rakyat,” katanya.

    Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali menjadi Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030 setelah partai itu melaksanakan kongres pada awal Agustus 2025.

    Dia kembali ditunjuk melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8) siang. Setelah resmi ditunjuk, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

    Setelah Kongres ke-6 PDIP di Bali, Megawati sejatinya telah menetapkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP. Namun, saat itu Megawati masih merangkap sebagai Sekjen PDIP.

    Hasto diketahui sempat mendekam di tahanan karena terjerat kasus rasuah.

    Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan, tetapi terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait pengganti antarwaktu (PAW) Harun Masiku.

    Oleh sebab itu, Hasto divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.

    Namun, Hasto termasuk salah satu terpidana yang menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto sehingga ia dibebaskan dari segala hukuman.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo tugaskan Danantara untuk benahi BUMN strategis

    Presiden Prabowo tugaskan Danantara untuk benahi BUMN strategis

    ANTARA – Presiden Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/7), menugaskan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk membenahi lima BUMN strategis. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. (Putri Hanifa/Soni Namura/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov: Pengibaran bendera Merah Putih wujudkan nasionalisme di Papua

    Pemprov: Pengibaran bendera Merah Putih wujudkan nasionalisme di Papua

    Jayapura (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua menyatakan bahwa pengibaran bendera Merah Putih selama rangkaian peringatan HUT Ke-80 RI menjadi momentum penting untuk menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat di seluruh wilayah Bumi Cenderawasih itu.

    Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Setyo Wahyudi di Jayapura, Jumat, mengatakan pemasangan bendera di rumah, kantor, dan fasilitas umum menjadi simbol kecintaan terhadap bangsa sekaligus wujud penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan RI

    “Sehingga pemasangan bendera di rumah masing-masing selama bulan Agustus ini penting sekali karena hal itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada bangsa dan negara,” katanya.

    Menurut Setyo, peringatan kemerdekaan tahun 2025 akan menjadi momen kebersamaan seluruh elemen masyarakat Papua.

    “Untuk itu upacara HUT Ke-80 RI tingkat provinsi akan digelar pada Minggu, 17 Agustus 2025, di Stadion Mandala, Kota Jayapura, dengan formasi pasukan upacara, penampilan seni, dan pengibaran bendera Merah Putih,” ujarnya.

    Sehubungan pelaksanaan upacara peringatan HUT Ke-80 RI bertepatan dengan hari ibadah umat Kristiani, kata Selvo, pemerintah daerah setempat akan mengeluarkan surat edaran gubernur untuk menyesuaikan jadwal ibadah demi kelancaran upacara hari kemerdekaan RI.

    “Kami minta ibadah Minggu bisa dimajukan atau diundur, hal ini semata-mata untuk memastikan rangkaian upacara HUT RI berjalan lancar,” katanya lagi.

    Dia mengatakan hingga kini persiapan panitia HUT RI sudah optimal, termasuk gladi bersih yang telah digelar. Pemerintah juga mendorong setiap instansi pemerintah, sekolah, hingga komunitas masyarakat untuk menggelar upacara secara mandiri di wilayah masing-masing.

    “Langkah ini penting untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di semua lini. Menjelang hari puncak, pasti ada kegiatan lomba-lomba di berbagai wilayah. Kami berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan,” ujarnya.

    Dia menjelaskan selain upacara dan lomba, peringatan hari kemerdekaan RI di Papua tahun ini juga diwarnai dengan kegiatan sosial, bakti lingkungan, dan pawai budaya yang menampilkan keberagaman suku serta kekayaan seni daerah.

    “Kami pemerintah berharap seluruh rangkaian acara ini dapat mempererat persatuan, meningkatkan semangat gotong royong, dan menumbuhkan kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua DPR sebut lagu kebangsaan tak usah dikenakan royalti

    Wakil Ketua DPR sebut lagu kebangsaan tak usah dikenakan royalti

    “Ya, menurut saya sih untuk menumbuhkan rasa kebangsaan itu enggak usah lah (kena royalti),”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai pemutaran lagu-lagu kebangsaan, seperti Indonesia Raya, sebaiknya tidak perlu dikenakan biaya royalti atau izin khusus.

    “Ya, menurut saya sih untuk menumbuhkan rasa kebangsaan itu enggak usah lah (kena royalti),” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya usai mendengar pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026.

    Sebab, kata dia, lagu-lagu kebangsaan tersebut sedianya diputarkan justru untuk menumbuhkembangkan rasa nasionalisme kepada para anak bangsa.

    “Masa kita justru mau menumbuhkembangkan rasa nasionalisme harus bayar royalti?” ucapnya.

    Dia pun menengarai pembayaran royalti lagu Indonesia Raya sudah menjadi bagian dari kontrak suatu acara pertandingan, sebagiamana yang kerap diputarkan sebelum timnas Indonesia berlaga dalam pertandingan sepakbola.

    “Bagian daripada kontrak yang ada di stadionnya sendiri,” ucapnya.

    Untuk itu, Cucun menegaskan pihaknya DPR RI akan membahas lebih lanjut terkait polemik pembayaran royalti terhadap pemutaran lagu, termasuk terhadap lagu kebangsaan, yang menyeruak di publik beberapa waktu belakangan.

    “Pasti DPR akan bersuara, akan berbicara,” kata dia.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menegaskan lagu kebangsaan yang kerap dinyanyikan saat timnas berlaga, tidak seharusnya dikenakan biaya royalti atau izin khusus.

    “Lagu-lagu kebangsaan ini menjadi perekat dan pembangkit nasionalisme, sekaligus memicu rasa patriotisme bagi anak bangsa ketika menyanyikannya. Di Stadion GBK, dengan puluhan ribu suporter menyanyi bersama, ada yang merinding bahkan sampai menangis. Itulah nilai-nilai yang terkandung,” kata Yunus dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (14/8).

    Menurut dia, para pencipta lagu tersebut mencurahkan karya mereka di tengah perjuangan bangsa memerdekakan diri dari penjajahan, tanpa pernah memikirkan keuntungan materi.

    Polemik mengenai royalti lagu-lagu kebangsaan muncul setelah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menyebut bahwa lagu Indonesia Raya dalam konteks pertunjukan komersial harus tetap membayar royalti kepada LMKN.

    Meski demikian, beberapa waktu kemudian Komisioner LMKN bidang kolektif dan lisensi, Yessi Kurniawan, meralat pernyataan tersebut. Dalam pernyataannya, Yessi mengatakan bahwa lagu Indonesia Raya sudah berstatus milik publik (public domain), sehingga tidak terdapat perlindungan hak cipta atas lagu tersebut.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah alokasikan Rp178,7 triliun untuk kesejahteraan guru

    Pemerintah alokasikan Rp178,7 triliun untuk kesejahteraan guru

    ANTARA – Pemerintah mengalokasikan Rp178,7 triliun untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen. Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8), menyebut sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda juga diperkuat untuk memberi kesempatan pendidikan terbaik. (Putri Hanifa/Soni Namura/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Hasto terpilih lagi jadi Sekjen PDIP bukan hal mengejutkan

    Pengamat: Hasto terpilih lagi jadi Sekjen PDIP bukan hal mengejutkan

    Jakarta (ANTARA) – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengatakan penunjukan kembali Hasto Kristiyanto menjadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan periode 2025-2030 tidaklah mengejutkan.

    Hensa menilai penunjukan kembali Hasto menjadi sekjen partai berlogo banteng bermoncong putih tersebut sudah bisa diprediksi bahwa sejak awal Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memang tak akan mengganti Hasto.

    “Dari awal kita sudah bisa menebak ya saat ibu Megawati merangkum ketum sekaligus sekjen itu tanda bahwa dari awal sudah ada yang dipersiapkan dan itu dipersiapkan untuk Hasto,” kata Hensa dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, sinyal-sinyal tersebut telah terlihat, di mana Megawati secara konsisten menunjukkan kepercayaan penuh terhadap loyalisnya, termasuk dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti kasus hukum yang sempat menimpa Hasto.

    Hensa menilai saat ini Megawati belum terlihat ingin mengganti Hasto dengan orang lain. Hal ini didasari oleh rekam jejak Hasto yang hingga saat ini tegak lurus dan loyal terhadap Megawati.

    Loyalitas ini, menurut Hensa, menjadi kunci utama dalam dinamika internal PDI Perjuangan, di mana kestabilan kepemimpinan dianggap penting untuk menghadapi agenda politik mendatang, seperti persiapan Pemilu 2029 dan pengawalan program-program pro-rakyat.

    “Jika tidak ada kasus hukum yang menjerat Hasto kemarin, ia pasti akan tetap menjadi Sekjen PDI Perjuangan, dan dia kan dikenal sebagai orang yang tegak lurus dan loyal ke bu Mega, pagi sampai sore ketemunya bu Mega kok,” ujarnya.

    Ia juga menyebut Megawati saat ini masih nyaman menahkodai PDI Perjuangan dengan didampingi Hasto.

    Oleh karena itu, merupakan hal wajar jika Hasto terpilih lagi menjadi Sekjen PDI Perjuangan dalam periode 2025-2030.

    “Kenyamanan itu masih ada di Hasto, jadi selama kenyamanan itu masih ada, saya rasa tidak akan posisi sekjen itu diberikan ke orang lain,” tutur Hensa.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPD dukung komitmen Presiden Prabowo dari pidato kenegaraan

    Ketua DPD dukung komitmen Presiden Prabowo dari pidato kenegaraan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyampaikan dukungan penuh terhadap pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan prioritas kedaulatan pangan, penertiban lahan dan mineral, pemberantasan korupsi, penguatan hilirisasi, serta percepatan layanan pendidikan dan kesehatan di daerah.

    “DPD RI menyambut baik langkah-langkah pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat desa dan daerah sebagai prioritas,” kata Sultan di sela-sela Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan bahwa amanat Presiden sejalan dengan tugas konstitusional DPD RI untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Menurut dia, pidato Presiden Prabowo juga konsisten dalam program Astacita untuk Indonesia Emas 2045.

    Terkait kedaulatan pangan, dia menegaskan DPD RI akan memperkuat pengawasan pelaksanaan program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian di daerah. Surplus beras dan kebijakan harga beli gabah adalah kemajuan yang harus dijaga.

    “DPD RI akan memfasilitasi verifikasi data produksi di tingkat provinsi dan kabupaten agar manfaat langsung dirasakan petani,” kata dia.

    Menanggapi penertiban perkebunan kelapa sawit dan penguasaan kembali lahan bermasalah, dia meminta agar proses penertiban dijalankan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta petani kecil.

    “Penertiban harus disertai verifikasi lapangan independen dan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak,” katanya.

    Soal tambang ilegal, dia menyambut komitmen pemerintah untuk menindak tambang-tambang yang melanggar aturan.

    Menurutnya, DPD RI akan mendorong pemetaan bersama dan percepatan legalisasi atau pengaturan bagi penambang rakyat yang memenuhi syarat, serta memastikan pemulihan lingkungan pasca-penertiban.

    “Kerugian negara akibat tambang ilegal harus dihentikan, daerah berhak atas pemulihan dan manfaat ekonomi yang adil,” kata dia

    Terkait pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran, termasuk upaya penyelamatan belanja negara, menurut dia, DPD mendukung langkah-langkah transparansi dan penguatan tata kelola BUMD.

    “DPD RI akan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan APBD dan kinerja BUMD agar program-program pro-rakyat berjalan efektif dan akuntabel,” katanya.

    Dia juga menyampaikan dukungan DPD terhadap strategi pengelolaan investasi nasional dan program hilirisasi yang akan membuka lapangan kerja di daerah melalui inisiatif seperti Danantara.

    “Setiap proyek hilirisasi harus menjamin penyerapan tenaga kerja lokal, nilai tambah di daerah, dan pembagian manfaat yang adil bagi daerah penghasil bahan baku,” ujarnya.

    Selain itu, Sultan memuji program sekolah rakyat, pengembangan sekolah unggul, distribusi layar pintar untuk pembelajaran jarak jauh, serta program cek kesehatan gratis dan peningkatan kelas rumah sakit di sejumlah kabupaten.

    DPD RI, kata dia, akan mengawal agar renovasi sekolah, distribusi perangkat pembelajaran, dan peningkatan layanan kesehatan sampai ke daerah terpencil, sehingga kesenjangan akses benar-benar terpangkas.

    Untuk itu, dia menegaskan bahwa DPD RI siap bekerja sama dengan pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah untuk menerjemahkan visi pidato kenegaraan menjadi kebijakan dan program nyata di daerah.

    “Kedaulatan pangan, tata kelola sumber daya alam, dan layanan dasar yang adil adalah isu-isu daerah. DPD akan berada di garda terdepan untuk memastikan janji-janji itu terwujud di lapangan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan senada dengan Presiden soal hapus tantiem komisaris BUMN

    Puan senada dengan Presiden soal hapus tantiem komisaris BUMN

    Ya, kan, yang menjadi masalah adalah satu perusahaan kalau kemudian tidak untung atau keuntungannya hanya sedikit, namun hasil keuntungannya itu kemudian harus diberikan kepada komisaris atau direksi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan respons yang senada dengan Presiden Prabowo Subianto soal wacana penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris maupun direksi BUMN.

    Saat ditemui setelah usai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, Puan mengatakan ada baiknya keuntungan BUMN dikembalikan ke negara agar digunakan untuk rakyat.

    “Menurut kami, ya, ada baiknya kalau keuntungan tersebut, yang tadi disampaikan oleh Presiden, untung betul bisa dikembalikan kepada negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

    Menurut Puan, akan menjadi masalah jika suatu perusahaan tidak mencapai keuntungan yang signifikan, tetapi hasil keuntungan yang tidak seberapa itu tetap dinikmati oleh pimpinan perusahaan.

    “Ya, kan, yang menjadi masalah adalah satu perusahaan kalau kemudian tidak untung atau keuntungannya hanya sedikit, namun hasil keuntungannya itu kemudian harus diberikan kepada komisaris atau direksi,” ujar dia.

    Saat menyampaikan pidato mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, Presiden memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menghapus tantiem pimpinan BUMN apabila perusahaan yang mereka pimpin merugi.

    CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya juga telah menerbitkan kebijakan menghapus tantiem untuk komisaris-komisaris BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor S-063/DI-BP/VII/2025.

    “Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden kemudian menilai tantiem itu sebagai akal-akalan pimpinan BUMN.

    “Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” kata Presiden.

    “Kita sudah lama menjadi orang Indonesia, dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan (tantiem dihapus), segera berhenti!,” ujar Presiden.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Elemen akar rumput PDIP serahkan koin perjuangan untuk Hasto

    Elemen akar rumput PDIP serahkan koin perjuangan untuk Hasto

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menerima dukungan simbolis dari elemen akar rumput PDIP berupa koin perjuangan hasil gotong royong kader dan simpatisan dari seluruh Indonesia.

    Unsur akar rumput PDIP yang antara lain terdiri dari FKK 124, Banteng Lawas, dan Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) menyerahkan koin perjuangan tersebut kepada Hasto di Sekolah Partai, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat.

    Dalam kesempatan itu Hasto juga menemui orang-orang yang kerap hadir mendukungnya saat persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Hasto lalu meminta staf sekretariat DPP PDIP untuk memanggil pedagang kecil gerobakan dengan menu seperti bakso dan mi ayam.

    Dalam sambutannya, Hasto menegaskan bahwa koin tersebut bukan hanya sekadar bantuan materi, tetapi memiliki makna historis dan ideologis.

    “Mengumpulkan koin ini buat saya sangat berarti secara spiritual, koin ini akan menjadi sebagian sumber energi kita. Meski tuntutan ke saya Rp600 juta sedang dikumpulkan, koin ini nanti akan diserahkan bukan kepada saya, tetapi akan menjadi harta partai, mungkin bisa dijadikan karya seni di sekolah partai,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Kata Hasto, sebagai harta partai, koin-koin akan disusun sebagai karya seni yang akan dipajang agar menjadi pengingat.

    “Ini bukan soal koin, tetapi jejaring kerakyatan dan kontinuitas perjuangan menjaga demokrasi. Ini pesan bahwa yang mengganggu demokrasi, yang mengganggu partai kita akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” tegasnya.

    Penyerahan koin perjuangan itu dilakukan di halaman Sekolah Partai itu, dalam suasana penuh semangat dan diwarnai teriakan yel-yel dukungan.

    Koin-koin yang diserahkan itu dikumpulkan sebagai bentuk solidaritas atas vonis subsider Rp600 juta yang sebelumnya dijatuhkan kepada Hasto.

    Saat masa persidangan Hasto, aksi mengumpulkan koin juga digelar kader banteng di halaman kantor DPC PDI PDIP Kota Yogyakarta. Terlihat Sekretaris DPC PDIP Kota Yogyakarta, Wisnu Sabdono Putro, turut hadir dalam pertemuan di Sekolah Partai.

    Politisi senior PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning yang turut hadir menegaskan bahwa koin gotong royong itu merupakan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan bukti komitmen kader membela sesama.

    “Kalau membela kawan jangan ragu dan jangan pernah kalah. Satyam eva jayate, akhirnya kebenaran akan menang. Koin ini bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Teman-teman bergotong royong, ada yang nyumbang Rp50 ribu, Rp500 ribu, ada yang Rp5.000. Kita geregetan ketika dengar vonis Rp600 juta,” kata Ribka.

    “Namun puji Tuhan, Mas Hasto sudah bebas. Tapi koin sudah terkumpul, maka kita serahkan sebagai tanda kasih sayang dari kita semua,” tambahnya.

    Perwakilan FKK 124 menyampaikan rasa syukur atas bebasnya Hasto sekaligus kembali dipercaya sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Mereka mengenang bahwa tradisi koin pernah menjadi bagian sejarah perjuangan partai pada 1996.

    “Kami bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena Pak Sekjen ditetapkan kembali. Tahun 1996 kita makan di kantor DPP PDI dibiayai koin. Sekarang sejarah itu kita hidupkan lagi. Rencana kita adalah ‘Sejuta Koin’ sebagai simbol perjuangan,” ujar perwakilan FKK 124.

    Acara penyerahan koin diwarnai yel-yel “Mega, Mega, Mega Yes!” dan “Merdeka!” yang menggema di ruangan. Usai serah terima koin dan pidato dari semua pihak yang hadir, Hasto melakukan sesi foto dan lalu makan bersama.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.