Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Mabes TNI benarkan penunjukan Wakil KSAD baru dan rotasi tiga pangdam

    Mabes TNI benarkan penunjukan Wakil KSAD baru dan rotasi tiga pangdam

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi membenarkan bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dan merotasi tiga panglima Kodam.

    Kristomei dalam siaran pers resmi Mabes TNI yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan penempatan Letjen Saleh Mustafa sebagai Wakil KSAD merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi.

    “Langkah ini merupakan proses regenerasi kepemimpinan yang berkesinambungan, sekaligus bentuk adaptasi strategis TNI untuk memastikan kesiapsiagaan pertahanan nasional tetap terjaga,” katanya.

    Kristomei juga membenarkan bahwa Panglima TNI juga merotasi tiga posisi pangdam bersamaan dengan penempatan Letjen Saleh Mustafa sebagai Wakil KSAD.

    Dengan adanya rotasi jabatan ini, Panglima berharap organisasi Mabes TNI semakin kuat dalam menunaikan tugas pertahanan negara.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, menggantikan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita yang menempati jabatan baru sebagai Wakil Panglima TNI.

    Penunjukan itu Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa itu berdasarkan Kep/1102/VIII/2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    Berdasarkan surat keputusan yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, beberapa pejabat tinggi juga mendapatkan jabatan strategis, seperti Mayor Jenderal TNI Amrin Ibrahim yang sebelumnya menempati jabatan Pa. Sahli Tk. III KSAD Bidang Ekkudag, kini mendapat jabatan baru sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih.

    Amrin menggantikan posisi Mayor Jenderal TNI Rudi Purwanto yang akan menempati jabatan Asisten Logistik Panglima TNI.

    Selain itu, ada Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo yang akan meninggalkan jabatan lamanya Asisten Teritorial KSAD untuk menerima posisi baru sebagai Pangdam I/Iskandar Muda.

    Terakhir, ada Mayor Jenderal TNI Christian Kurnianto Tehuteru yang akan menjadi Pangdam XVIII/Kasuari, meninggalkan jabatan lamanya Asisten Operasi KSAD.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR: Inosentius bukan calon Hakim MK titipan, tetapi diusulkan

    DPR: Inosentius bukan calon Hakim MK titipan, tetapi diusulkan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI Habiburokhman memastikan bahwa Inosentius Samsul sebagai calon tunggal Hakim Mahkamah Konstitusi bukan calon titipan, tetapi merupakan satu-satunya sosok yang diusulkan.

    Dia mengatakan bahwa proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal hakim konstitusi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. DPR berhak mengusulkan dua atau hanya satu calon.

    “Bukan titipan lagi, ini memang calon kami. Anda baca tadi ya di ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ini calon yang diusulkan oleh DPR. Bukan titipan, memang usulan kami, usulan DPR,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan bahwa pemilihan Inosentius sebagai calon tunggal hakim konstitusi menggunakan mekanisme penjaringan aktif.

    Jika ada sosok lain yang ingin mendaftar tetapi DPR hendak memilih Inosentius, kata dia, maka Inosentius yang tetap akan dipilih DPR.

    Menurut dia, mekanisme tersebut yang dilakukan seperti talent scouting, lazim dilakukan untuk perekrutan dalam posisi apa pun.

    Untuk itu, dia pun mendorong panitia seleksi untuk lembaga-lembaga lainnya agar aktif melakukan perekrutan dengan mencari orang-orang yang punya kualitas, dengan tak sekadar menunggu pendaftaran.

    “Kalau orang yang tidak mau daftar, kita dorong, kita dorong, kita endorse untuk daftar,” katanya.

    Sebelumnya, Komisi III DPR menyetujui Inosentius Samsul menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi usulan DPR RI setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan, untuk menggantikan Hakim MK Arief Hidayat yang segera memasuki masa pensiun.

    Hal itu menjadi kesimpulan rapat Komisi III DPR RI terkait uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

    Adapun Inosentius Samsul merupakan calon tunggal hakim konstitusi dalam uji kelayakan tersebut, yang saat ini merupakan Kepala Badan Keahlian DPR RI.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi X DPR apresiasi capaian ekonomi Indonesia di tengah tantangan

    Komisi X DPR apresiasi capaian ekonomi Indonesia di tengah tantangan

    Setiap nikel, bauksit, atau sawit yang diolah di dalam negeri adalah langkah nyata menuju kemandirian bangsa. Pemerintah harus menyiapkan regulasi yang mendukung, serta insentif yang menarik bagi pelaku industri agar target ini tercapai secara efekti

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap solid di tengah tantangan global.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Misbakhun menilai keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan fiskal dan moneter yang terjaga serta kerja keras pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan.

    Meskipun demikian, dia mengingatkan agar momentum positif ini harus dijaga oleh pemerintah dengan kebijakan yang lebih tajam dan implementasi yang lebih terukur.

    Langkah itu, ujar dia, terutama pada sektor-sektor pengungkit utama seperti hilirisasi, industrialisasi, pariwisata, dan UMKM.

    “Pemerintah perlu lebih agresif mendorong transformasi struktural melalui penguatan pilar-pilar ekonomi yang memiliki efek pengganda tinggi dan berkelanjutan,” kata dia.

    Misbakhun menekankan bahwa hilirisasi sumber daya alam (SDA) merupakan keharusan strategis karena akan meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja berkualitas, dan mengurangi ketergantungan pada impor.

    “Setiap nikel, bauksit, atau sawit yang diolah di dalam negeri adalah langkah nyata menuju kemandirian bangsa. Pemerintah harus menyiapkan regulasi yang mendukung, serta insentif yang menarik bagi pelaku industri agar target ini tercapai secara efektif,” katanya.

    Misbakhun menyoroti pentingnya sektor pariwisata dan UMKM sebagai penopang utama ekonomi kerakyatan.

    Menurutnya, kedua sektor tersebut terbukti tangguh, mampu menyerap tenaga kerja besar, serta memberi dampak langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat di berbagai daerah.

    “Pariwisata dan UMKM adalah fondasi ekonomi rakyat. Pemerintah perlu memberi dukungan penuh, bukan hanya pembiayaan, tetapi juga pelatihan, digitalisasi, dan akses pasar,” pungkasnya.

    Menurutnya, dengan sinergi yang solid antara pemerintah, DPR, dunia usaha, dan masyarakat, dirinya optimis Indonesia akan mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus menata fondasi ekonomi yang lebih kokoh untuk menghadapi tantangan ke depan.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ibas harap PPHN pastikan pembangunan tak tergantung konstelasi politik

    Ibas harap PPHN pastikan pembangunan tak tergantung konstelasi politik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Edhie Baskoro Yudhoyono berharap Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat menjadi penjaga arah bangsa dalam memastikan kebijakan pembangunan tidak tergantung konstelasi politik.

    “Dalam konteks inilah PPHN diharapkan menjadi penjaga arah, memastikan kebijakan pembangunan tidak tergantung konstelasi politik, namun berakar pada konsensus dasar kebangsaan sekaligus, PPHN menjadi bentuk kedaulatan rakyat yang lebih substantif. Rakyat tidak hanya memilih pemimpin, tapi juga merumuskan arah bangsa dalam bingkai konstitusi,” kata Ibas, sapaan akrabnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Ibas dalam acara bertajuk “Urgensi PPHN sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat MPR RI di Ruang Delegasi MPR RI, Nusantara V, Gedung MPR RI, Jakarta, Selasa (19/8).

    “Tanpa arah, bangsa bisa maju tapi tidak menuju apa-apa. Momentum ini sangat penting dalam upaya membangun pemahaman bersama mengenai arah pembangunan bangsa ke depan, melalui penguatan dasar konstitusional yang terlembaga dan berkelanjutan,” katanya.

    Dia menambahkan, “Melalui MPR RI, melalui PPHN, merumuskan arah itu dan itu harus berlaku sepanjang masa, dengan penyesuaian berdasarkan zaman.”

    Ibas juga mengatakan PPHN adalah prinsip-prinsip direktif kebangsaan yang menjadi jembatan antara nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan norma hukum positif dan kebijakan publik.

    “Ia bukan sekadar dokumen perencanaan, tapi platform ideologis konstitusional, dan strategis untuk menjamin keberlanjutan pembangunan berdasarkan tujuan berbangsa,” ujarnya.

    Dia mengatakan dua isu utama yang akan menjadi fokus pembahasan, yakni bentuk hukum PPHN dan substansi isi pokok-pokok pikiran pembangunan nasional yang menjadi arah jangka panjang bangsa.

    “Apa pun bentuknya kelak, yang terpenting adalah PPHN hadir sebagai kompas pembangunan nasional yang menjamin keberlanjutan lintas pemerintahan dan rezim politik,” ucapnya.

    Ibas lantas merinci lima fungsi utama PPHN secara umum, yaitu menjadi pedoman kolektif nasional dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa; menjamin keberlanjutan visi dan misi pembangunan yang tidak bergantung pada momen elektoral.

    Kemudian, meningkatkan integrasi pusat dan daerah, memperkuat sistem presidensial yang stabil dan efektif, serta meningkatkan semangat persatuan dalam bingkai NKRI.

    Adapun landasan dihadirkannya PPHN itu meliputi landasan filosofis, PPHN sebagai kompas berdasarkan Pancasila; landasan teoritis, tidak mengganggu sistem presidensial melainkan menguatkan; landasan yuridis, melalui perubahan terbatas UUD Pasal 3; landasan sosiologis dan politik, masyarakat butuh pedoman yang tidak mudah terguncang oleh momen politik.

    Dia pun menegaskan bahwa MPR telah melakukan kajian komprehensif mengenai PPHN, di mana draf PPHN telah rampung dan akan dibahas oleh seluruh Fraksi dan Kelompok DPD di MPR.

    “Kita bukan sekedar membangun jalan, gedung, dan infrastruktur, dan menyusun jejak kebijakan yang abadi lebih lama dari umur politik lima tahunan. Tapi kita membangun arah, membangun rasa kebangsaan, yang mencerdaskan, menginspirasi dan menyatukan di era digital,” jelasnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi III DPR setujui Inosentius jadi Hakim MK gantikan Arief Hidayat

    Komisi III DPR setujui Inosentius jadi Hakim MK gantikan Arief Hidayat

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR menyetujui Inosentius Samsul menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR RI setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan, untuk menggantikan Hakim MK Arief Hidayat yang segera memasuki masa pensiun.

    Hal itu menjadi kesimpulan Rapat Komisi III DPR RI terkait uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Adapun Inosentius Samsul merupakan calon tunggal dalam uji kelayakan tersebut.

    “Apakah disetujui?” tanya Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang dijawab setujui oleh seluruh Anggota Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Setelah mengetuk palu, Habiburokhman mengatakan bahwa penyetujuan itu selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

    Dia mengatakan bahwa Inosentius merupakan calon tunggal yang telah menempuh penjaringan yang dilakukan Komisi III DPR RI. Menurut dia, Inosentius telah memenuhi syarat-syarat administratif sebelum mengikuti uji kelayakan itu.

    Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan, Inosentius memaparkan visi dan misinya untuk Mahkamah Konstitusi ke depannya. Setelah itu, dia pun diberi beberapa pertanyaan oleh sejumlah Anggota Komisi III DPR RI yang hadir.

    Adapun visi yang dia sampaikan yakni akan membawa MK menjadi lembaga peradilan yang akuntabel dan transparan, tanpa pengaruh atau intervensi dari pihak manapun. Selain itu, dia pun ingin membenahi cara berpikir publik terhadap MK dan tidak akan mengeluarkan putusan yang kontroversial.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD RI kawal program sawah baru Presiden untuk wujudkan Astacita

    DPD RI kawal program sawah baru Presiden untuk wujudkan Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tamsil Linrung menegaskan dukungan penuh DPD RI terhadap program pembukaan sawah baru Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

    “Swasembada pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. DPD RI mendukung penuh langkah Presiden membuka jutaan hektare sawah baru agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor,” kata Tamsil dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dukungan ini disampaikan seusai Presiden memaparkan program pembukaan sawah baru seluas 2 juta hektare dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8).

    Menurut Tamsil, program tersebut sejalan dengan Astacita yang menempatkan swasembada pangan sebagai pilar utama pembangunan.

    Tamsil menekankan pentingnya pelibatan daerah dalam implementasi program. Tamsil menilai keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ekstensifikasi lahan, tetapi juga kemudahan akses bagi petani.

    “DPD RI akan mengawal agar petani di daerah mudah mendapatkan pupuk, benih, dan alat pertanian tanpa birokrasi rumit,” ujarnya.

    Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah menaikkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Menurutnya, langkah itu akan langsung meningkatkan kesejahteraan petani.

    “Stabilitas harga gabah yang menguntungkan diyakini akan meningkatkan pendapatan petani,” ujar senator asal Sulawesi Selatan tersebut.

    Lebih lanjut, Tamsil menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung, mulai dari irigasi, jalan tani, hingga akses logistik agar hasil panen terserap optimal.

    “Pembukaan sawah baru harus dibarengi pembangunan irigasi dan akses distribusi yang memadai,” jelasnya.

    Ia juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat untuk mencegah kecurangan, penimbunan, dan permainan harga yang merugikan masyarakat.

    Menurut Tamsil, langkah pemerintah membuka sawah baru di Papua Selatan, Kalimantan, dan Sumatera menjadi momentum besar menuju kemandirian pangan. Apalagi stok beras nasional kini menembus lebih dari 4 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah.

    “Cadangan beras nasional yang kini menembus 4 juta ton menjadi capaian historis. Ini bukti bahwa jika petani diberdayakan, negara akan kuat,” ujarnya.

    Tamsil menutup dengan optimisme bahwa kerja sama antarlembaga dan peran daerah akan menjadi kunci tercapainya target swasembada pangan.

    “Dengan sinergi pusat dan daerah, swasembada pangan bukan lagi mimpi, tetapi kenyataan yang bisa kita wujudkan bersama,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PPHN: Merancang ulang kompas pembangunan bangsa

    PPHN: Merancang ulang kompas pembangunan bangsa

    Kehadiran PPHN bukan sekadar pilihan, tetapi sebuah keharusan demi kelangsungan visi kebangsaan yang utuh dan kuat

    Jakarta (ANTARA) – Dalam dinamika sistem ketatanegaraan, seringkali terjadi diskontinuitas dalam perencanaan pembangunan nasional.

    Fenomena ini tercermin dari perubahan orientasi program dan prioritas kebijakan yang tidak koheren seiring bergantinya kepemimpinan eksekutif.

    Konsekuensi dari inkoherensi ini adalah suboptimalnya alokasi sumber daya dan ketidakpastian bagi para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

    Ketiadaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang mengikat, sejak amandemen UUD 1945, telah berimplikasi pada hilangnya kerangka strategis nasional.

    Dokumen yang kini berlaku, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), merupakan penjabaran visi-misi presiden terpilih dan memiliki horizon waktu yang terbatas, yaitu lima tahun.

    Meskipun terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), kekuatan hukumnya tidak setingkat TAP MPR seperti GBHN, sehingga keberlanjutan visi pembangunan lintas-periode kepemimpinan menjadi sebuah tantangan struktural.

    Kesenjangan ini menciptakan semacam “kekosongan strategis,” di mana setiap pemerintahan baru merasa memiliki keleluasaan penuh untuk merumuskan ulang peta jalan bangsa dari awal.

    Meskipun Pembukaan UUD 1945 memuat arah fundamental bangsa, rumusan yang bersifat filosofis tersebut memerlukan penjabaran operasional yang spesifik untuk menghadapi kompleksitas tantangan kontemporer, seperti transisi energi dan transformasi digital.

    Kesenjangan antara visi normatif dan implementasi praktis ini menjadi justifikasi utama di balik wacana pengembalian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

    Urgensi ini semakin diperkuat oleh adanya pergeseran paradigma global yang menuntut respons terkoordinasi dan jangka panjang.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Calon tunggal Hakim MK punya misi tak akan buat putusan kontroversi

    Calon tunggal Hakim MK punya misi tak akan buat putusan kontroversi

    Jakarta (ANTARA) – Calon tunggal Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Inosentius Samsul yang tengah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR RI, mengatakan memiliki misi bahwa tidak akan membuat putusan yang menimbulkan kontroversi.

    Untuk itu, dia mengaku bakal meningkatkan kualitas putusan yang bersifat mudah dipahami, dapat dilaksanakan, dan mampu menjadi solusi. Adapun Inosentius menjadi calon Hakim MK untuk menggantikan Hakim MK Arief Hidayat yang segera memasuki masa pensiun.

    “Jadi diharapkan ke depan Mahkamah Konstitusi itu betul-betul menjadi tempat yang dipercaya untuk bisa menyelesaikan persoalan dan mencari keadilan bagi siapapun,” kata Inosentius di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa MK sebagai lembaga peradilan memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka, tetapi harus tetap terpercaya dan akuntabel. Menurut dia, merdeka yang dimaksud adalah MK harus bebas dari pengaruh atau intervensi kelompok tertentu.

    Selain itu, menurut dia, MK juga harus bebas dari asumsi bahwa MK adalah selalu benar dan DPR tak menghasilkan UU yang berkualitas. Dia menilai cara berpikir seperti itu pun harus dibenahi.

    “Nah ini yang mungkin saya akan perbaiki, artinya untuk menempatkan pemikiran secara fair. Jadi merdeka tidak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kelompok atau golongan atau aliran pemikiran tertentu,” kata dia.

    Selain itu, dia pun mengaku bakal membawa MK untuk menghasilkan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi konstituisonal, rasional, penalaran hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat.

    Adapun Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon tunggal Hakim Konstitusi yang akan menggantikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang segera memasuki masa pensiun.

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan mekanisme pengajuan Hakim Konstitusi dilaksanakan dengan cara penjaringan aktif yang objektif, akuntabel, transparan dan terbuka, yang disepakati dalam rapat internal.

    Calon tunggal untuk Hakim Konstitusi yakni Inosentius Samsul, saat ini merupakan Kepala Badan Keahlian DPR RI.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sidak Pasar Rau, Mendagri sebut harga bahan pokok di Serang stabil

    Sidak Pasar Rau, Mendagri sebut harga bahan pokok di Serang stabil

    Serang (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan harga sejumlah bahan pokok (bapok) di Kota Serang, Banten, relatif stabil dan terkendali setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Rau.

    “Kita pagi ini melaksanakan kunjungan mendadak untuk mengecek harga-harga di Pasar Rau, yang merupakan salah satu barometer harga di Kota Serang,” kata Mendagri Tito Karnavian di Serang, Banten, Rabu.

    Berdasarkan hasil pantauannya, harga komoditas yang sebelumnya kerap menjadi pemicu inflasi seperti bawang merah kini stabil di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga berbagai jenis cabai yang rata-rata berada di angka Rp35.000 per kilogram.

    “Dulu bawang merah pernah sampai Rp60.000-Rp70.000, cabai juga dulu pernah Rp100.000, sekarang stabil,” ujarnya.

    Tito juga menyoroti stabilitas harga beras yang menurutnya sangat terbantu oleh intervensi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog. Beras SPHP yang dijual Rp12.000 per kilogram dinilai efektif menahan kenaikan harga di pasaran.

    “Ini yang membuat harganya stabil. Jadi, saya terima kasih banyak kepada Badan Pangan Nasional dengan Bulog, kerjanya hebat,” puji Mendagri.

    Meskipun sebagian besar harga komoditas stabil, Tito menemukan keluhan dari pedagang mengenai kurangnya pasokan minyak goreng kemasan rakyat, Minyakita.

    “Harga Minyakita stabil, tapi keluhannya adalah suplai kepada mereka jumlahnya kurang,” jelasnya.

    Terkait temuan tersebut, Mendagri menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan yang berwenang mengatur kuota Kewajiban Pasar Domestik (DMO) dan distribusi minyak goreng nasional.

    Sementara itu, harga daging ayam juga terpantau relatif stabil, sedangkan harga tomat mengalami penurunan dari Rp20.000 menjadi sekitar Rp10.000 per kilogram.

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekjen MPR: Kolaborasi antarlembaga lebih dari ajang kerja sama

    Sekjen MPR: Kolaborasi antarlembaga lebih dari ajang kerja sama

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah berharap kolaborasi lembaga pemerintah dalam kegiatan pameran yang menjadi rangkaian dari Pekan Hari Konstitusi pada 19–22 Agustus 2025, tidak hanya menjadi ajang kerja sama, tetapi juga langkah nyata dalam mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Diharapkan menjadi kolaborasi edukatif yang bertujuan memperkenalkan fungsi, sejarah, dan kontribusi lembaga negara serta perpustakaan dalam mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Titi, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut disampaikannya saat membuka Pameran Lembaga Negara dan Perpustakaan di Plaza Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8).

    Dia pun menuturkan penyelenggaraan tahun ini berbeda dari sebelumnya, di mana melibatkan DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi, serta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pertama kalinya turut serta.

    Dia menyebut pameran kali ini juga mengusung tema “Mengenal Lembaga Negara, Menjaga Konstitusi, dan Membangun Bangsa” yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

    “Kita ingin menanamkan pemahaman sejak dini bahwa literasi konstitusi adalah bagian penting dari pembangunan bangsa,” ujarnya.

    Dia menuturkan partisipasi lembaga negara dalam pameran ini sangat penting karena masing-masing memiliki peran strategis.

    Dia menyebut MPR bersama DPR dan DPD berperan dalam pembentukan undang-undang, pengawasan jalannya pemerintahan, serta representasi rakyat.

    “Termasuk Mahkamah Konstitusi menjaga tegaknya konstitusi dan hukum, sementara perpustakaan menjadi pusat pengetahuan yang menopang literasi konstitusi masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi MPR RI Anies Mayangsatri menekankan bahwa pameran ini juga menegaskan empat konsensus kebangsaan yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Sebagai penjaga nilai-nilai tersebut, MPR RI memiliki peran strategis dalam melakukan sosialisasi dan pemasyarakatan konstitusi kepada masyarakat. Salah satu upaya memperluas jangkauan edukasi tersebut adalah melalui Pameran Lembaga Negara dan Perpustakaan,” ujarnya.

    Anies menambahkan pameran tidak hanya menampilkan peran vital lembaga negara dalam menjaga konstitusi, tetapi juga menyoroti peran strategis perpustakaan, baik nasional maupun daerah, sebagai sumber informasi dan edukasi konstitusi.

    Melalui pameran ini, lanjut dia, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami kerja lembaga negara, pentingnya literasi konstitusi, serta peran literasi informasi dalam kehidupan berbangsa.

    “Pameran juga menjadi ajang edukasi, di mana pengunjung dapat belajar mengenai berbagai topik relevan sesuai bidang kerja masing-masing lembaga negara,” katanya.

    Dia juga memberikan apresiasi kepada DPR RI, DPD RI, Mahkamah Konstitusi, serta BGN yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

    Menurut dia, partisipasi tersebut menjadi bagian penting dalam kesuksesan acara, sekaligus wujud nyata koordinasi dan sinergi dalam membangun keterbukaan informasi serta budaya literasi di Indonesia.

    “Semoga kerja sama ini dapat terus terjalin dan menjadi inspirasi bagi kegiatan serupa di masa mendatang,” ucapnya.

    Adapun pembukaan pameran ditandai dengan kunjungan Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono bersama Sekjen MPR RI Siti Fauziah ke masing-masing stan, mulai dari Mahkamah Konstitusi, BGN, DPD, DPR, hingga MPR RI.

    Selain pameran, rangkaian kegiatan Pekan Hari Konstitusi 2025 juga meliputi forum diskusi yang digelar Bakohumas, seperti “Urgensi PPHN sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional” serta “Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat”.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.