Category: Antaranews.com Politik

  • DPR putuskan hasil uji kelayakan Hakim MK di rapat paripurna besok

    DPR putuskan hasil uji kelayakan Hakim MK di rapat paripurna besok

    “Kita masih menunggu surat. Ini kan Komisi III DPR masih rapat-rapat. Kalau memang itu, ada surat dari Komisi III untuk bisa disahkan di besok, ya kemungkinan kita sahkan besok,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan DPR RI akan mengambil keputusan terkait persetujuan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada rapat paripurna yang digelar Kamis (21/) besok

    Menurut dia, Komisi III DPR RI telah selesai menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal yakni Inosentius Samsul. Rencananya, kata dia, rapat paripurna akan digelar pada siang hari pukul 13.00 WIB.

    “Kita masih menunggu surat. Ini kan Komisi III DPR masih rapat-rapat. Kalau memang itu, ada surat dari Komisi III untuk bisa disahkan di besok, ya kemungkinan kita sahkan besok,” kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan uji kelayakan bagi calon Hakim MK itu digelar karena DPR RI menerima surat dari Mahkamah Konstitusi bahwa akan ada Hakim MK yang bakal segera pensiun, yakni Arief Hidayat.

    Maka, kata dia, pengganti Hakim MK tersebut bakal merupakan sosok usulan dari DPR RI.

    Sebelumnya, Komisi III DPR menyetujui Inosentius Samsul menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR RI setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Hal itu menjadi kesimpulan Rapat Komisi III DPR RI usai uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

    “Apakah disetujui?” tanya Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang dijawab setujui oleh seluruh Anggota Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Setelah mengetuk palu, Habiburokhman mengatakan bahwa penyetujuan itu selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan ajak Menkeu, Mentan, dan Menkes lihat lokasi BTP di Cibitung

    Menhan ajak Menkeu, Mentan, dan Menkes lihat lokasi BTP di Cibitung

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau prototipe Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/8).

    Prototipe yang dikunjungi para menteri dikelola oleh Yonif TP 843/Patriot Yudha Vikasa (PYV).

    Sri Mulyani kepada awak media mengatakan lokasi BTP ini layak untuk ditetapkan sebagai salah satu BTP percontohan karena memiliki fasilitas yang lengkap, seperti pelayanan kesehatan dan pertanian.

    “Memanfaatkan lahan sebesar 43 hektare kalau tidak salah dijelaskan tadi, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan juga kegiatan ekonomi yang lain,” kata dia usai meninjau lokasi Yonif saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu.

    Menurut Sri Mulyani, keberadaan BTP tidak hanya memperkuat pertahanan negara di wilayah, tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui fasilitas pertanian dan peternakan yang dibangun TNI.

    Senada dengan Sri Mulyani, Amran Sulaiman juga menilai pembangunan BTP memberikan dampak baik bagi masyarakat, terutama para petani.

    Dengan adanya model pertanian yang dibangun TNI, para petani seluruh Indonesia dapat melakukan penyelarasan metode pertanian sehingga hilirisasi pangan dapat terjadi dengan maksimal.

    “Moga-moga beliau (Menteri Pertahanan) bersedia membantu kami dengan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan Pertanian,” kata Amran.

    Di tempat yang sama, Sjafrie Sjamsoeddin terlihat merespons baik apresiasi yang diberikan Sri Mulyani dan Andi Amran Sulaiman.

    Sjafrie menjelaskan, nantinya pihaknya akan membangun 100 BTP di seluruh wilayah dalam satu tahun.

    Dia berharap pembangunan 100 BTP itu dapat didukung seluruh pihak agar pangan dan pertahanan di seluruh Indonesia bisa semakin menguat.

    “Intinya Kementerian Pertahanan dan TNI memastikan bahwa Batalion Teritorial Pembangunan akan mendukung program hilirisasi. Mengamankan program hilirisasi dan juga mengamankan program swasembada,” jelas Sjafrie.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HNW harap RUU Haji bergulir cepat untuk akomodasi Kementerian Haji

    HNW harap RUU Haji bergulir cepat untuk akomodasi Kementerian Haji

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (RUU Haji) dapat bergulir cepat untuk mengakomodasi hadirnya kementerian/lembaga yang fokus mengurusi penyelenggaraan haji.

    “Karena memang diperlukan segera hadirnya produk hukum yang bisa menaungi lembaga yang nanti akan menyelenggarakan haji, sesudah dipisah dari Kementerian Agama,” kata HNW, sapaan karibnya, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Sebab, kata dia, proses persiapan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2026 sedianya sudah dimulai pada Agustus, mulai dari persiapan pendaftaran, penyewaan hotel, dan lain sebagainya.

    “Harapannya begitu (RUU Haji rampung segera) karena kalau sampai melewati Agustus, nanti kasihan lembaga yang akan menyelenggarakan haji dan juga nanti penyiapannya,” ucap anggota Komisi VIII DPR RI itu.

    Dia menyebut Komisi VIII DPR RI mulai menggulirkan pembahasan terkait RUU Haji pada Rabu ini.

    “Rapat dengar pendapat dengan ormas-ormas Islam, dengan komunitas lansia, komunitas difabel, komunitas penyelenggara haji dan umrah, dengan para pakar. Mulai nanti siang itu pembahasan itu sudah dimulai,” katanya.

    HNW berharap pembahasan RUU Haji tersebut pada akhirnya benar-benar mampu menghadirkan lembaga/kementerian yang fokus mengurusi ibadah haji agar tidak lagi membebani Kementerian Agama.

    “Karena kalau memang akan diselenggarakan tidak lagi di Kementerian Agama, tapi di lembaga yang baru, apa pun namanya nanti, badan baru ini tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada undang-undang,” ujarnya.

    HNW menambahkan institusi yang akan fokus mengurusi penyelenggaraan haji lebih baik berbentuk Kementerian Haji, untuk menggantikan posisi yang sebelumnya diemban Badan Penyelenggara Haji.

    “Karenanya supaya di Indonesia juga bisa terlaksanalah apa yang diharapkan Pak Presiden, penyelenggaraan haji lebih baik, dengan adanya lembaga yang punya kaki sampai ke daerah, struktur sampai ke tingkat kecamatan, maka itu lembaganya namanya adalah kementerian, bukan badan,” tuturnya.

    Menurut dia, apabila hanya berbentuk badan maka berpotensi menciptakan hubungan yang tidak hierarki.

    “Kalau itu terjadi dengan badan haji, nanti bagaimana mengelola haji di Indonesia yang mayoritas mutlaknya kan justru ada di daerah-daerah, tidak ada di Jakarta, tidak ada di pusat,” katanya.

    HNW menimpali, “Kementerian Agama saja dengan struktur yang dimiliki sampai tingkat kecamatan, itu tidak mudah menyelenggarakan (secara) maksimal haji ini sehingga tidak ada masalah.”

    Dia juga menekankan perlu ada pemisahan lembaga/kementerian yang khusus mengurusi ibadah haji dengan Kemenag untuk menyelesaikan beragam permasalahan yang hampir terjadi saat pelaksanaan haji setiap tahunnya.

    Selain itu, pembentukan kementerian yang fokus mengurusi haji diperlukan agar pembahasan soal pelaksanaan hingga permasalahan ibadah haji antara RI dengan pemerintah Arab Saudi dapat dilakukan dengan level kelembagaan yang setara.

    “Saudi Arabia itu memperlakukan sistem yang equal, setara. Nah, kalau kementerian ya dengan kementerian, badan dengan badan,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Adies beri klarifikasi soal tunjangan DPR

    Adies beri klarifikasi soal tunjangan DPR

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyampaikan klarifikasi atas pernyataan sebelumnya soal sejumlah tunjangan bagi anggota DPR RI.

    Dia mengaku salah menyampaikan data terkait tunjangan bagi anggota DPR RI, bahwa sebenarnya tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010 yakni sebesar Rp200 ribu dan tunjangan bensin sebesar Rp3 juta per bulan.

    “Setelah saya cek di kesekjenan, ternyata, tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa tambahan tunjangan yang diberlakukan yakni tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI.

    Itu pun, kata dia, sudah dianggarkan sejak tahun sebelumnya.

    “Itu karena rumah dinas dialih fungsikan oleh Sekretariat Negara, jadi anggota yang baru tidak mendapat lagi rumah dinas, dan diberikan tunjangan perumahan,” kata dia.

    Dia pun berharap klarifikasi tersebut mengoreksi pernyataannya yang lalu agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

    Sebelumnya pada Selasa (19/8), Adies mengungkapkan bahwa gaji anggota DPR RI tidak mengalami kenaikan, tetapi ada penambahan tunjangan berupa tunjangan perumahan.

    Untuk rinciannya, Adies menjelaskan tunjangan-tunjangan yang diterima anggota DPR, terdiri dari gaji pokok sekitar Rp7 juta, tunjangan BBM sekitar Rp7 juta, tunjangan beras Rp12 juta, hingga komponen-komponen tunjangan lainnya. Namun kini rincian tunjangan itu dikoreksi oleh Adies karena terdapat kesalahan angka.

    Dia pun menyarankan agar pertanyaan seputar besaran gaji dan tunjangan-tunjangan yang diterima oleh anggota DPR RI yang lebih rinci dan teknis untuk ditanyakan ke pihak Sekretariat Jenderal DPR RI.

    “Silakan tanya Pak Sekjen. Intinya gaji tidak ada kenaikan, tunjangan juga yang lain tidak. Hanya tadi itu, tunjangan perumahan,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polri: Peringatan Hari Juang 2025 dipusatkan di Surabaya

    Polri: Peringatan Hari Juang 2025 dipusatkan di Surabaya

    Polri ingin memastikan nilai-nilai perjuangan para pendahulu terus diwariskan, salah satunya dengan memberikan penghormatan dan perhatian kepada keluarga pahlawan serta para veteran

    Jakarta (ANTARA) – Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengatakan bahwa peringatan Hari Juang Polri 2025 akan dipusatkan di Surabaya, Jawa Timur.

    “Upacara dijadwalkan berlangsung pada Kamis (21/8) di depan Monumen Perjuangan Polri, Jalan Raya Darmo, Surabaya,” katanya di Jakarta, Rabu.

    Menurut Sandi, upacara peringatan ini akan dilaksanakan secara serentak di Mabes Polri, seluruh polda, dan polres jajaran pada pukul 07.00 WIB.

    Khusus di Surabaya, upacara dimulai pukul 08.00 WIB dan akan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri.

    Adapun peringatan Hari Juang Polri pada tahun ini mengangkat tema Dengan Semangat Hari Juang, Polri untuk Masyarakat Menuju Indonesia Maju.

    Sandi mengatakan, peringatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Hari Juang Polri bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi refleksi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

    Dia mengungkapkan, rangkaian kegiatan Hari Juang Polri tidak hanya berfokus pada upacara, tetapi juga digelar atraksi teatrikal dan berbagai pertunjukan yang memadukan unsur sejarah dan budaya.

    Kegiatan akan dilanjutkan dengan pemutaran film dokumenter serta peresmian patung pahlawan Polri Moehammad Jasin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

    Lebih jauh, Kapolri juga dijadwalkan bertemu dengan keluarga pahlawan Polri Moehammad Jasin dan para veteran.

    Sandi mengatakan, dalam kesempatan tersebut, Kapolri akan menyerahkan santunan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan mereka.

    “Polri ingin memastikan nilai-nilai perjuangan para pendahulu terus diwariskan, salah satunya dengan memberikan penghormatan dan perhatian kepada keluarga pahlawan serta para veteran,” kata Sandi.

    Peringatan Hari Juang Polri 2025 pun diharapkan menjadi momentum kebersamaan anggota Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya Indonesia Maju.

    Di Surabaya, panitia Hari Juang sudah mempersiapkan panggung dan mengatur sistem buka-tutup di Monumen Juang Polri di Jalan Polisi Istimewa, Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, yang merupakan kawasan tengah kota.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR beri apresiasi siswa SD yang panjat tiang bendera saat HUT RI di Lampung

    DPR beri apresiasi siswa SD yang panjat tiang bendera saat HUT RI di Lampung

    Jakarta (ANTARA) – DPR RI mengundang siswa sekolah dasar yang memanjat tiang bendera pada saat Upacara Hari Kemerdekaan di Lampung, Raihan Diaz Rinawi (10), ke kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, untuk menerima apresiasi.

    Raihan mendatangi DPR RI bersama ayahnya dan didampingi sejumlah pihak dari Lampung.

    Dia disambut para pimpinan DPR RI, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

    “Jadi, berkat jiwa patriotnya, kemudian contoh yang baik jiwa kepahlawanan. Oleh karena itu, pimpinan DPR mengundang ananda tersebut ke DPR untuk memberikan semangat dan apresiasi,” kata Adies usai menerima Raihan.

    Dia mengatakan DPR RI akan mendorong Raihan untuk meraih cita-citanya pada masa depan. Raihan ingin menjadi polisi atau tentara ketika beranjak dewasa.

    Untuk itu, menurut Adies, DPR RI akan membantu Raihan agar menempuh pendidikan yang baik dan terus memantau Raihan hingga meraih cita-citanya tersebut.

    “Kemarin juga dititipkan ke Pak Gubernur dan juga ke Bupati Lampung Selatan,” katanya.

    Sebelumnya, seorang siswa sekolah dasar (SD) nekat memanjat tiang bendera demi menyelamatkan bendera Merah Putih agar tetap berkibar saat pelaksanaan upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Lapangan Merpati, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (17/8).

    Atas kejadian itu, warga setempat langsung mengabadikan aksi heroik seorang bocah SD dengan memakai kamera ponsel dan mengunggahnya di media sosial hingga kemudian viral.

    Bocah tersebut diketahui bernama Raihan Diaz Rinawi, siswa kelas V di SDN 1 Way Muli yang sedang mengikuti upacara bendera HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI rotasi 414 jabatan mulai Kapuspen Mabes hingga Wagub AAU

    TNI rotasi 414 jabatan mulai Kapuspen Mabes hingga Wagub AAU

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto merotasi 414 perwira TNI untuk menempati jabatan baru, mulai posisi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Komandan Armada (Koarmada) III, Danpuspomau hingga Wagub AAU.

    Kapuspen Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan rotasi ini merupakan bagian dari upaya Panglima TNI untuk penyegaran organisasi. Rotasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1102/VIII/2025 tertanggal 15 Agustus 2025.

    “Langkah ini merupakan proses regenerasi kepemimpinan yang berkesinambungan, sekaligus bentuk adaptasi strategis TNI untuk memastikan kesiapsiagaan pertahanan nasional tetap terjaga,” kata Kristomei.

    Berikut beberapa pejabat yang menempati jabatan strategis berdasarkan Skep.

    1. Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menempati jabatan baru sebagai Kapuspen Mabes TNI menggantikan Mayjen TNI Kristomei Sianturi.

    2. Laksama Muda TNI Hudiarto Krisno Utomo menjadi Pangkoarmada III menggantikan Laksamana Madya TNI Hersan.

    3. Marsda TNI Daan Sulfi menjadi Komandan Puspomau

    4. Marsma TNI Bonang Bayuaji Gautama menjadi Wakil Gubernur AAU

    Kristomei belum bisa memastikan kapan prosesi pelantikan dan serah terima jabatan berlangsung.

    Dia berharap, rotasi jabatan tersebut dapat memperkuat struktur organisasi TNI dalam menjalankan tugas menjaga pertahanan negara.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waka Komisi I DPR dukung Presiden Prabowo perkuat pertahanan siber

    Waka Komisi I DPR dukung Presiden Prabowo perkuat pertahanan siber

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua (Waka) Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya yang menekankan pentingnya penguatan pertahanan siber dan percepatan modernisasi militer berbasis teknologi.

    “Indonesia harus segera memperkuat daya tangkal nasional melalui pertahanan siber yang terintegrasi dengan sistem pertahanan modern,” kata Sukamta dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, langkah Presiden Prabowo sejalan dengan kebutuhan mendesak bangsa, mengingat eskalasi ancaman di kawasan Indo-Pasifik yang kian kompleks. Mulai dari konflik Laut China Selatan hingga rivalitas strategis Amerika Serikat–China.

    “Tantangan di era multipolar bukan hanya serangan konvensional, tetapi juga ancaman di ruang siber yang dapat melemahkan kedaulatan bangsa,” ucapnya.

    Dia juga menekankan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia perlu diperkuat melalui kerja sama regional dan internasional yang cerdas, serta menyeimbangkan kepentingan geopolitik sekaligus mengutamakan kemandirian nasional.

    “Langkah strategis, pemerintah segera menyusun grand design pertahanan 2045 yang mencakup empat dimensi utama: pangan, energi, siber, dan maritim,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Selain itu, pengembangan industri pertahanan nasional harus diperluas melalui kemitraan dengan negara-negara strategis seperti Korea Selatan, Turki, dan sejumlah negara Eropa.”

    Dia memandang dengan pondasi pertahanan yang kuat dan adaptif terhadap dinamika global maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga kedaulatan, tetapi juga berperan aktif sebagai penyeimbang dalam percaturan geopolitik Indo-Pasifik.

    Sukamta pun mengusulkan pula pembentukan Komando Siber TNI (Cyber Command TNI) sebagai garda utama pertahanan siber, berdampingan dengan Komando Pertahanan Pangan Nasional untuk menjamin kedaulatan di sektor vital lainnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjadikan pertahanan semesta sebagai satu dari delapan program prioritas sasaran utama pemerintah dalam RAPBN 2026, selain ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, dan percepatan investasi.

    Dalam pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat (15/8).

    Presiden Prabowo menyebutkan ada empat sasaran utama dari anggaran pertahanan semesta dalam RAPBN 2026, yaitu modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), memperkuat Komponen Cadangan (Komcad), memberdayakan industri strategis nasional terutama yang berkaitan dengan pertahanan, dan meningkatkan kesejahteraan prajurit-prajurit patriot bangsa.

    “Kita akan perkuat pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Dunia global penuh ketidakpastian. Ancaman muncul tiba-tiba. Indonesia masih penuh dengan masalah menjaga keutuhan wilayah, menjaga kekayaan kita. Pertahanan yang kuat adalah fondasi kedaulatan,” kata Presiden Prabowo menjelaskan pentingnya memperkuat pertahanan negara dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KedaiKOPI sebut HUT Ke-80 buktikan Indonesia mampu menjaga kedaulatan

    KedaiKOPI sebut HUT Ke-80 buktikan Indonesia mampu menjaga kedaulatan

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) menyebutkan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI membuktikan Indonesia mampu menjaga kedaulatannya terlepas dari segala tantangan yang ada.

    Founder dari Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan semangat kebangsaan yang terus digaungkan berbagai pihak ikut menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kemajemukan yang sangat luas.

    “Kondisi sosial yang inklusif harus terus dijaga untuk menjauhkan masyarakat dari perpecahan,” ujar Hendri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Namun demikian, dirinya mengingatkan agar hari kemerdekaan tidak hanya menjadi seremonial semata, karena masyarakat lintas budaya, suku, dan keimanan harus bisa memiliki semangat kebangsaan yang sama.

    Menurutnya, pemerintah dapat mengusung konsep Pesta Rakyat Inklusif sebagai Instrumen Ketahanan Sosial dan Kebangsaan. Konsep tersebut menekankan integrasi antara kegiatan simbolik berskala nasional, seperti doa kebangsaan lintas agama dan upacara kemerdekaan, dengan aksi nyata berbasis komunitas yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

    Perayaan kemerdekaan, kata dia, menjadi ruang bersama yang menyatukan berbagai nilai budaya lokal, solidaritas sosial, serta kepedulian terhadap kelompok rentan melalui kegiatan budaya, sosial, dan edukatif yang melibatkan partisipasi aktif warga.

    Akademisi Universitas Paramadina itu pun menjabarkan kerangka kegiatan strategis dalam konsep kebhinekaan bisa mencakup tiga unsur utama, yakni pertama, kegiatan pemersatu berbasis simbol dan nilai seperti doa lintas iman, kirab bendera, atau pembacaan refleksi kemerdekaan oleh tokoh lintas generasi.

    Kedua, lanjut dia, berupa ruang ekspresi budaya yang mendorong komunitas lokal menampilkan kekayaan tradisinya melalui festival, lomba kreatif, atau pertunjukan seni.

    Ditambahkan bahwa unsur ketiga, yaitu program sosial partisipatif seperti layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan pasar rakyat inklusif.

    “Dengan menempatkan pemuda, pelajar, dan kelompok marginal sebagai pelaku utama, bukan hanya penonton, pesta rakyat dapat menjadi wahana aktualisasi nilai kebangsaan sekaligus penguat ketahanan sosial di tingkat akar rumput,” tuturnya.

    Dia menjelaskan beragama secara maslahat dapat diartikulasikan menjadi kegiatan bersama yang mampu mereduksi ruang bagi pemahaman radikal dan ideologi transnasional.

    Dikatakan bahwa gangguan yang menyerang kebhinekaan dalam agama tidak harus selalu dilawan menggunakan cara yang serupa.

    Hendri berpendapat ada banyak ruang sosial lain yang secara nyata mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang, di mana salah satu yang paling kuat merupakan olahraga, khususnya ketika tim nasional Indonesia berlaga dan meraih prestasi, entah dalam sepak bola, bulu tangkis, atau cabang lainnya.

    Disebutkan bahwa seluruh pihak bisa melihat jutaan orang dari Aceh sampai Papua, berbagai agama, etnis, bahkan pilihan politik bersatu dalam kebanggaan yang sama dalam olahraga.

    “Tidak ada yang bertanya siapa, agamanya apa, dari suku mana, atau pendukung partai mana. Yang ada hanya satu semangat, bangga menjadi Indonesia,” ucap Hendri menambahkan.

    Di sisi lain, Hendri menginginkan agar pesta rakyat pada peringatan kemerdekaan Indonesia juga berfungsi sebagai sarana membangun ketahanan kebangsaan, khususnya bagi pemuda dan kelompok rentan radikalisme.

    Caranya, sambung dia, yakni dengan melibatkan mereka secara aktif sebagai penyelenggara dan pelaku utama dalam berbagai kegiatan bukan sekadar penonton.

    Dijelaskan bahwa ketika semua kelompok diajak bekerja sama dalam satu kegiatan, mereka saling mengenal, membangun kepercayaan, dan memperluas jaringan sosial.

    “Hal ini mendukung teori modal sosial dari Robert Putnam yang menyatakan bahwa hubungan timbal balik dan jejaring sosial yang kuat menjadi dasar dari masyarakat yang tangguh dan inklusif,” ungkap dia.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BP3OKP dorong percepatan pembangunan di pedalaman Papua Pegunungan

    BP3OKP dorong percepatan pembangunan di pedalaman Papua Pegunungan

    Bantuan 2.200 unit rumah oleh bapak presiden sangat baik, tetapi alangkah baiknya lagi ada tambahan dukungan rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk melengkapi dukungan presiden bagi masyarakat di pedalaman Papua Pegununga

    Wamena (ANTARA) – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Pegunungan mendorong percepatan pembangunan di wilayah pedalaman Papua Pegunungan.

    Kepala BP3OKP Pegunungan Hantor Matuan di Wamena, Rabu, mengatakan wilayah Papua Pegunungan cukup luas sehingga membutuhkan penanganan serius oleh pemerintah pusat.

    “Masih banyak masyarakat di pedalaman Papua Pegunungan yang tidak memiliki akses rumah yang layak, jalan yang baik dari kampung (desa) ke kota maka dibutuhkan penanganan optimal dari pemerintah pusat melalui kementerian dan badan,” katanya.

    Menurut dia, untuk memutuskan kesenjangan sosial di wilayah Papua Pegunungan khususnya daerah pedalaman memang membutuhkan anggaran yang besar, keseriusan dan pengorbanan oleh negara.

    “Bantuan 2.200 unit rumah oleh bapak presiden sangat baik, tetapi alangkah baiknya lagi ada tambahan dukungan rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk melengkapi dukungan presiden bagi masyarakat di pedalaman Papua Pegunungan,” ujarnya.

    Dia menjelaskan masyarakat di Papua Pegunungan selain membutuhkan rumah, juga membutuhkan akses jalan yang baik supaya memudahkan melakukan aktivitas sosial, ekonomi dan lain sebagainya.

    “Kami juga harap ada dukungan peningkatan dan pembuatan jalan supaya akses transportasi antara daerah satu dengan lain bisa terkoneksi dengan jalan darat. Selama ini masih ada daerah di Papua Pegunungan yang untuk sampai ke kampung atau distrik harus menggunakan pesawat,” katanya.

    Dia menambahkan program percepatan pembangunan khususnya infrastruktur tidak bisa dikerjakannya hanya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD provinsi maupun kabupaten karena nilainya terbatas.

    “Keterbatasan itulah maka dibutuhkan peran pemerintah pusat supaya kesenjangan sosial, ekonomi masyarakat di Papua Pegunungan dengan daerah lainnya di Indonesia tidak terlalu jauh. Dan masyarakat delapan kabupaten bisa merasakan sentuhan kasih sayang negara terhadap mereka,” ujarnya.

    Pewarta: Yudhi Efendi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.