Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • SPPG 2 Polresta Sidoarjo siap layani 7.363 siswa program MBG

    SPPG 2 Polresta Sidoarjo siap layani 7.363 siswa program MBG

    “Nantinya SPPG 2 Polresta Sidoarjo yang didirikan di Kecamatan Porong, Sidoarjo, ini akan memberi pelayanan terhadap seluruh siswa dari rentang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA),”

    Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 2 Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo siap melayani kebutuhan gizi 7.363 siswa di wilayah setempat dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala Polresta Sidoarjo Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Christian Tobing menyatakan dapur SPPG 2 Polresta Sidoarjo yang diresmikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tersebut akan melayani siswa di 27 sekolah di wilayah sekitar lokasi dapur SPPG.

    “Nantinya SPPG 2 Polresta Sidoarjo yang didirikan di Kecamatan Porong, Sidoarjo, ini akan memberi pelayanan terhadap seluruh siswa dari rentang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA),” kata Tobing di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.

    Menurut Tobing, Polresta Sidoarjo telah menyiapkan dua dapur SPPG demi mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto itu.

    Ia menjelaskan dapur SPPG 1 Polresta Sidoarjo yang berlokasi di gedung eks Markas Polresta Sidoarjo di Kecamatan Cemengkalang, Sidoarjo, ini sedang dalam tahap pembangunan.

    Nantinya SPPG 1 Polresta Sidoarjo akan melayani kebutuhan gizi bagi 3.405 siswa di sembilan sekolah di wilayah Sidoarjo.

    Tobing pun memastikan SPPG 2 Polresta Sidoarjo akan segera beroperasi dalam waktu dekat demi membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi siswa di Sidoarjo.

    Dalam lingkungan dapur SPPG 2 Polresta Sidoarjo tersebut, Tobing menuturkan terdapat pula Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) yang berisikan tanaman-tanaman bergizi dan juga kandang ayam petelur serta kolam ikan lele.

    Ia menyatakan P2B ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan dapur SPPG dalam menyiapkan sumber makanan berkualitas bagi siswa.

    Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut Kapolri juga melaksanakan peletakan batu pertama atas pembangunan 13 SPPG Polri di wilayah yurisdiksi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur.

    Selain itu, Kapolri bersama Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elestianto Dardak, Kepala Polda Jatim Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Nanang Avianto, beserta jajaran juga menyapa warga yang hadir dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) Polda Jatim di rangkaian kegiatan yang sama.

    Program GPM tersebut memberikan akses kepada masyarakat melalui pasar murah yang memungkinkan warga memperoleh barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak, gula dan sebagainya dalam harga yang murah.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Jateng tegaskan bahaya pengeboran minyak ilegal di Blora

    Polda Jateng tegaskan bahaya pengeboran minyak ilegal di Blora

    “Perintah Bapak Kapolda, kami harus mengecek langsung situasi di Blora terkait adanya kegiatan pengeboran masyarakat yang mengakibatkan kebakaran. Yang paling utama adalah memastikan keselamatan warga,”

    Bloea (ANTARA) – Kepolisian Daerah Jawa Tengah menegaskan aktivitas pengeboran minyak ilegal oleh masyarakat di Kabupaten Blora sangat berbahaya dan tidak boleh dilakukan tanpa izin resmi serta pengawasan tenaga ahli.

    Wakapolda Jateng, Brigjen Pol. Latif Usman, saat meninjau lokasi kebakaran sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Rabu, menyampaikan, keselamatan warga menjadi prioritas utama.

    “Perintah Bapak Kapolda, kami harus mengecek langsung situasi di Blora terkait adanya kegiatan pengeboran masyarakat yang mengakibatkan kebakaran. Yang paling utama adalah memastikan keselamatan warga,” tegas Latif Usman.

    Ia menjelaskan Polres Blora bersama Kodim, pemerintah desa, dan pemerintah daerah terus berupaya mengawasi masyarakat agar tidak lagi melakukan pengeboran sembarangan. Edukasi kepada warga dinilai sangat penting karena aktivitas yang tidak sesuai prosedur berisiko menimbulkan bencana besar.

    “Bupati sudah menyampaikan ada sekitar 4.000 pengajuan rekomendasi izin. Namun, semuanya harus benar-benar diawasi oleh pihak berkompeten, dalam hal ini ESDM. Jangan sampai masyarakat nekat melakukan sendiri karena sangat membahayakan,” lanjutnya.

    Menurut Latif, peristiwa kebakaran sumur minyak ilegal di Blora menjadi pelajaran penting bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara mandiri tanpa izin dan tanpa keterlibatan tenaga ahli.

    Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri tegaskan pemekaran desa harus sesuai aturan

    Wamendagri tegaskan pemekaran desa harus sesuai aturan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bawah usulan pemekaran desa sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, harus tetap mengikuti aturan perundang-undangan.

    “Apa yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri, apa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, kita berembuk bersama-sama, karena ini secara hierarki itu dari kabupaten kemudian harus naik ke provinsi, ada syarat-syarat yang harus diikuti,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal ini disampaikan Ribka saat menerima audiensi Bupati Pegunungan Arfak Dominggus Saiba di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu.

    Ribka menjelaskan Kemendagri berkomitmen menindaklanjuti aspirasi yang berasal dari daerah. Kemendagri akan memproses setiap usulan pemekaran desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

    Menurut Ribka, verifikasi penting dilakukan karena pemberian kode desa berhubungan dengan berbagai aspek, mulai dari administrasi kependudukan hingga penataan wilayah.

    Dia mengatakan Kemendagri akan berhati-hati dalam bekerja, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tetap terakomodasi.

    Kemendagri, kata dia, juga akan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan historis terkait 203 desa yang diusulkan untuk dimekarkan.

    Menurut dia, proses verifikasi ini penting karena menyangkut tata kelola pemerintahan sekaligus pelayanan publik kepada masyarakat.

    “Tim kami, Kementerian Dalam Negeri ini sudah punya tupoksinya. Jadi mudah-mudahan, kami harapkan nanti para direktur yang mewakili para Dirjen yang akan menyampaikan duduk persoalan ini. Apakah sudah pernah terdaftar atau belum, atau ada yang baru atau ada yang lama, kemudian nanti diverifikasi,” ujarnya.

    Sebagai informasi, tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) telah melakukan klarifikasi lapangan di sejumlah lokasi. Hasil pengecekan menunjukkan sebagian persyaratan telah terpenuhi, meski masih ada beberapa catatan administratif yang perlu dilengkapi.

    Dengan adanya audiensi ini, Kemendagri dan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi sehingga aspirasi masyarakat dapat diwujudkan sesuai regulasi yang berlaku.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran: pertemuan dengan Dasco hal biasa antara eksekutif-legislatif

    Gibran: pertemuan dengan Dasco hal biasa antara eksekutif-legislatif

    “Ya saya kira itu hal biasa ya. Saya sebagai pembantu Presiden, beliau sebagai Wakil Ketua DPR RI, ini hal biasa. Jadi sinergitas antara eksekutif dan legislatif,”

    Kuantan Singingi, Riau (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merupakan hal biasa untuk membangun sinergitas pemerintah dari eksekutif dan legislatif.

    Momen pertemuan dengan Dasco itu terjadi pada saat makan siang yang diunggah oleh Gibran melalui akun Instagram pribadinya, @gibran_rakabuming, pada Sabtu (9/8) pekan lalu.

    “Ya saya kira itu hal biasa ya. Saya sebagai pembantu Presiden, beliau sebagai Wakil Ketua DPR RI, ini hal biasa. Jadi sinergitas antara eksekutif dan legislatif,” kata Gibran saat memberikan keterangan usai menyaksikan Festival Pacu Jalur di Tepian Narosa, Sungai Batang Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Rabu.

    Gibran menjelaskan bahwa pertemuan dengan Dasco yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu merupakan pertemuan biasa yang membicarakan visi-misi, serta program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Sebagai perwakilan bidang eksekutif dan legislatif, Gibran mengatakan pembicaraan bersama Dasco juga ingin memastikan program prioritas Presiden berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang besar untuk masyarakat.

    “Kita berdua memastikan program-program dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik dan juga memberikan ‘impact’ yang baik untuk warga,” kata Gibran.

    Wapres melanjutkan bahwa setelah momen itu diunggah, ia juga melakukan pertemuan beberapa kali dengan Dasco, guna menunjukkan kekompakan legislatif dan eksekutif pemerintahan.

    Gibran menegaskan bahwa pertemuan dengan Dasco sudah beberapa kali dilakukan, namun baru diunggahnya (posting) di media sosial.

    “Sudah sering saya bertemu dengan Pak Wakil Ketua DPR dan ya, mungkin baru kali ini kami posting. Setelah postingan itu, beberapa hari kemudian saya juga ketemu lagi dua hari, tiga hari setelahnya. Jadi itu hal yang biasa, jadi legislatif, eksekutif harus selalu kompak,” kata Gibran.

    Adapun melalui media sosialnya, Gibran membagikan momen kebersamaan saat makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak @sufmi_dasco,” tulis Wapres Gibran dalam unggahan tersebut.

    Gibran tidak menjelaskan lebih jauh isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut. wapres hanya mengungkapkan menu makan siang yang disantap keduanya.

    “Menunya mie bakso, nasi dendeng balado, dan tumis daun pepaya,” ujarnya.

    Dalam foto yang diunggah, Gibran terlihat duduk di meja makan panjang bersama Dasco.

    Keduanya duduk saling berhadapan di meja yang tertata rapi, lengkap dengan peralatan makan, lilin hias, dan bunga mawar merah sebagai dekorasi. Suasana pertemuan tampak santai namun hangat.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri pimpin groundbreaking 13 SPPG Polda Jawa Timur

    Kapolri pimpin groundbreaking 13 SPPG Polda Jawa Timur

    “Pada hari ini kita telah meresmikan SPPG Polresta Sidoarjo yang akan memberikan manfaat kepada 3.405 orang dan menyerap tenaga kerja sebanyak 50 orang,”

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin peletakan batu pertama (groundbreaking) 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jawa Timur yang diperkirakan akan memberikan manfaat terhadap 3.405 orang.

    Selain itu Sigit juga meresmikan operasional SPPG Polresta Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). SPPG yang menjadi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) itu akan menyerap 50 tenaga kerja.

    “Pada hari ini kita telah meresmikan SPPG Polresta Sidoarjo yang akan memberikan manfaat kepada 3.405 orang dan menyerap tenaga kerja sebanyak 50 orang,” kata Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Sigit mengatakan sampai dengan saat ini, Polri telah memiliki 458 SPPG dengan total estimasi penerima manfaat mencapai kurang lebih 1,59 juta orang, serta menyerap tenaga kerja sekitar 22.850 orang.

    “Dari SPPG tersebut, terdapat sebanyak 49 SPPG telah beroperasional, 20 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional, 366 SPPG dalam tahap pembangunan, 13 SPPG baru saja dilakukan groundbreaking dan 10 SPPG lainnya akan dilakukan groundbreaking di Kalsel,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu Sigit juga meninjau kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Polresta Sidoarjo, sebagai wujud dukungan Polri terhadap Perum Bulog untuk menyukseskan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Sigit memaparkan, sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan 19 Agustus 2025, Polri telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah pada 15.419 titik lokasi di 36 Polda jajaran dan 1 Satker Mabes Polri. Jumlah beras SPHP yang berhasil disalurkan mencapai 21.391 ton beras.

    “Di wilayah Polda Jawa Timur, Gerakan Pangan Murah telah dilaksanakan pada 2.994 titik dengan total penyaluran beras SPHP sebanyak 3.438 ton,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perayaan HUT Ke-80 RI belum berakhir, Seskab Teddy siapkan Merdeka Run

    Perayaan HUT Ke-80 RI belum berakhir, Seskab Teddy siapkan Merdeka Run

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya rapat bersama Panitia Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo untuk mempersiapkan acara lari “Merdeka Run 8.0” pada Minggu, 24 Agustus 2025.

    Di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu, Seskab Teddy membahas kostum (jersey) Merdeka Run, denah lokasi acara lari, termasuk sarana dan prasarana untuk Merdeka Run.

    “Masih dalam suasana perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, pagi ini, saya menerima kedatangan Menpora Dito Ariotedjo untuk membahas perencanaan dan kesiapan pelaksanaan Merdeka Run 8.0 K,” kata Seskab Teddy di Jakarta, Rabu.

    Teddy mengatakan acara Merdeka Run 8.0 K itu digelar oleh Istana Kepresidenan RI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta pada hari Minggu, 24 Agustus 2025, tepat seminggu setelah HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.

    “Garis start dan finish di depan Istana Merdeka, Jakarta,” sambung Seskab Teddy.

    Seskab pun mengajak masyarakat untuk menantikan tanggal pendaftaran Merdeka Run 8.0 K.

    “Catat tanggalnya, karena pendaftaran akan segera dibuka. Gratis dan terbuka untuk semua masyarakat,” kata Seskab Teddy.

    Rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dimulai sejak 1 Agustus 2025 dengan acara Doa Kebangsaan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

    Tahun-tahun sebelumnya, Doa Kebangsaan yang rutin digelar sebagai pembuka rangkaian peringatan HUT RI digelar di Istana Kepresidenan RI, tetapi tahun ini acara itu digelar di Tugu Proklamasi, yang merupakan tempat dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.

    Rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI berikutnya dilanjutkan dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI sebagai Kepala Negara dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Senayan, Jakarta, pada 15 Agustus 2025.

    Dalam hari yang sama pada siang hari, Presiden Prabowo lanjut menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2025—2026.

    Rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI kemudian dilanjutkan dengan Ziarah Nasional dan Renungan Suci pada tanggal 16 Agustus 2025 tepat pukul 24.00 WIB di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata di Jakarta Selatan.

    Puncak peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung pada 17 Agustus 2025 terpusat di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini dipimpin untuk pertama kalinya oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian pada sore harinya, Presiden Prabowo memimpin Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka.

    Selepas upacara peringatan HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus pagi, Presiden Prabowo membuka pintu Istana Kepresidenan RI untuk Pesta Rakyat pada 17 Agustus 2025.

    Aneka makanan dan minuman disajikan gratis oleh masyarakat peserta upacara saat Pesta Rakyat tersebut, yang merupakan kali pertama digelar saat HUT RI di Istana Kepresidenan RI. Bagi masyarakat yang bukan peserta upacara, Pesta Rakyat juga digelar di kawasan Monumen Nasional pada 17 Agustus 2025 mulai pagi hari sampai dengan malam hari.

    Kemudian, ada pula Karnaval Kemerdekaan yang juga digelar pada 17 Agustus 2025 malam hari. Dalam acara itu, kementerian/lembaga, kemudian TNI dan Polri, pawai menggunakan mobil hias untuk menampilkan program-program unggulan masing-masing.

    Terakhir, Merdeka Run 8.0 K pada 24 Agustus 2025 pun menjadi penutup rangkaian perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Istana Kepresidenan RI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhan: BTP dapat berfungsi lindungi masyarakat dari wabah penyakit

    Kemenhan: BTP dapat berfungsi lindungi masyarakat dari wabah penyakit

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) memiliki kompi kesehatan yang dapat melindungi masyarakat dari serangan wabah penyakit.

    Menurut Frega, kekinian ragam ancaman non militer dapat menimbulkan banyak korban jiwa, salah satunya seperti COVID-19 yang sebelumnya sempat mewabah di Indonesia beberapa tahun lalu.

    Dengan hadirnya kompi kesehatan dalam struktur BTP, diharapkan penanganan wabah penyakit di seluruh wilayah dapat dilakukan dengan cepat.

    “Kehadiran kompi kesehatan di dalam Yonif TP diharapkan dapat menjadi stimulan perlindungan diri serta memperkuat peran Kementerian Kesehatan dalam menangani krisis kesehatan berskala besar,” kata Frega.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui awak media di Monas, Jakarta Pusat mengatakan pihaknya akan mendukung penuh keberadaan BTP di setiap daerah.

    Menurut dia, kompi kesehatan dalam BTP akan memiliki dua fungsi yakni ancaman bio security dan fungsi keamanan.

    “Ancaman Bio Security atau juga ancaman pandemi itu seperti yang kemarin kita alami bersama,” jelas Budi.

    Sedangkan fungsi keamanan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana alam.

    Dengan adanya kompi kesehatan di BTP, Budi berharap pelayanan kesehatan di seluruh daerah bisa berjalan maksimal.

    Untuk diketahui pemerintah menargetkan membangun 100 BTP dalam satu tahun. Selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertahanan menargetkan membangun 500 BTP di seluruh wilayah Indonesia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri jalankan amanat Presiden jaga kerukunan dengan kunjungi ponpes

    Kapolri jalankan amanat Presiden jaga kerukunan dengan kunjungi ponpes

    “Oleh karena itu, kami selalu berkeliling sebagaimana juga apa yang menjadi amanat dan perintah Bapak Presiden untuk kita selalu menjaga kerukunan,”

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjalankan amanat Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjaga kerukunan dengan mengunjungi dua pondok pesantren (ponpes) di Jawa Timur (Jatim).

    Dilansir dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu, Kapolri mengunjungi menyambangi Ponpes Langitan di Tuban, Jawa Timur dan Ponpes Majma’al Bahrain Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyyah, Ploso Jombang, Jawa Timur.

    Jenderal polisi bintang empat itu mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dari Polri memperkuat serta berperan aktif dalam merawat nilai persaudaraan dan persatuan serta kesatuan bangsa.

    “Oleh karena itu, kami selalu berkeliling sebagaimana juga apa yang menjadi amanat dan perintah Bapak Presiden untuk kita selalu menjaga kerukunan,” katanya.

    Selain itu, sambung dia, kegiatan ini merupakan ajang untuk terus menjalin silaturahmi dan semakin menguatkan sinergisitas antara, Polri, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh unsur elemen lainnya.

    “Yang pertama tentunya ini bagian dari kegiatan kami untuk terus membangun silaturahmi, membangun sinergitas, membangun hubungan antara umara dan seluruh ulama,” ucapnya.

    Lebih lanjut, dalam kunjungan tersebut, Kapolri juga menyinggung soal membangun Indonesia agar menjadi lebih baik lagi serta bagaimana menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan mewujudkan seluruh program pemerintah.

    “Baik dalam hal ketahanan pangan, dalam hal swasembada, dalam hal mempersiapkan SDM-SDM kita dan mengelola sumber daya alam yang kita miliki agar kita bisa masuk di tahun generasi emas nanti sesuai dengan harapan dan cita-cita kita semua, cita-cita bangsa kita,” ucapnya.

    Tidak hanya itu, Kapolri juga meminta masukan dari ulama di kedua ponpes tersebut untuk bisa mewujudkan Polri yang diharapkan oleh masyarakat.

    “Kami juga mohon wejangan, mohon masukan, sehingga kami juga bisa bekerja dengan baik, bekerja lebih baik, dan melakukan pengertian yang lebih baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat,” tuturnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementrans libatkan ATR/BPN selesaikan konflik lahan di Jambi

    Kementrans libatkan ATR/BPN selesaikan konflik lahan di Jambi

    “Kementerian Transmigrasi sudah menjalin MOU dengan Kementerian ATR/BPN. Kita akan cari solusi,”

    Kabupaten Muaro Jambi (ANTARA) – Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara berjanji menindaklanjuti konflik lahan yang terjadi di Desa Gambut Jaya Kabupaten Muaro Jambi dengan melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN).

    “Kementerian Transmigrasi sudah menjalin MOU dengan Kementerian ATR/BPN. Kita akan cari solusi,” kata Mentrans Iftitah Sulaiman Suryanegara di Muaro Jambi, Rabu.

    Menurut Iftitah, masalah yang sekarang terjadi di lahan transmigrasi merupakan satu bentuk nyata persoalan yang harus diselesaikan dengan baik.

    Mediasi merupakan langkah pertama dan utama yang akan ditempuh terkait permasalahan konflik lahan di Desa Gambut Jaya.

    Jika jalur mediasi tidak menemukan titik temu, maka langkah yang paling rasional membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Semua itu, tergantung hasil pertemuan dengan pihak pertanahan.

    “Mediasi jadi yang utama, misal tidak berani membatalkan, tempuh jalur hukum, cari saksi kunci yang menguasai,” kata Iftitah.

    Mantan Bupati Muaro Jambi, Burhanudin Mahir, mengatakan tanda tangan dirinya selaku kepala daerah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tahun 2009 diduga dipalsukan.

    Selama menjabat Bupati Muaro Jambi periode 2006-2016, dirinya tidak pernah menandatangani pengajuan SHM dilahan transmigrasi Gambut Jaya tersebut.

    17 tahun peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) IV Desa Gambut Jaya hingga saat ini masih ada bagian hak yang belum didapatkan oleh peserta transmigrasi.

    Bahkan dari 150 hektare lahan tambahan yang dijanjikan untuk 200 Kepala Keluarga (KK), 86 hektare sudah terbit SHM yang diduga dipalsukan.

    “Kedatangan menteri diharapkan permasalahan di Gambut Jaya bisa selesai, saya meyakin pak menteri mampu mengurai masalah ini,” kata Burhanuddin Mahir.

    Pewarta: Agus Suprayitno
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 350 calon Ombudsman RI lanjut tes buat makalah di Setneg

    350 calon Ombudsman RI lanjut tes buat makalah di Setneg

    “Sesi pertama diikuti oleh peserta dari nomor urut 1 sampai dengan 175, dan sesi kedua diikuti oleh peserta dengan nomor urut 176 sampai dengan 350,”

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 350 calon anggota Ombudsman Republik Indonesia yang telah lolos seleksi administrasi lanjut menjalani tahapan tes objektif dan pembuatan makalah di Aula Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu.

    Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Ombudsman RI Masa Jabatan 2026–2031 Prof. Erwan Agus Purwanto menyampaikan tes objektif dan pembuatan makalah merupakan bagian dari seleksi kualitas yang digelar dalam dua sesi.

    “Sesi pertama diikuti oleh peserta dari nomor urut 1 sampai dengan 175, dan sesi kedua diikuti oleh peserta dengan nomor urut 176 sampai dengan 350,” kata Erwan kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

    Sesi pertama berlangsung pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Ada 154 peserta yang hadir, sementara 21 orang mangkir. Kemudian, sesi kedua berlangsung pada pukul 13.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

    Erwan lanjut menjelaskan panitia dibantu oleh tim eksternal yang terdiri atas akademisi dan praktisi selama pelaksanaan tes objektif dan pembuatan makalah berlangsung.

    “Pansel dibantu oleh 10 orang external reader (pembaca luar, red.) yang berasal dari akademisi dan praktisi dengan menggunakan metode double blind review. Adapun poin-poin penilaian yang akan kami nilai sekitar pemahaman peserta tentang ORI (Ombudsman Republik Indonesia) terutama pelayanan publik,” kata Erwan.

    Nantinya, peserta yang lolos, Erwan menyebut akan lanjut mengikuti tahapan berikutnya, yaitu tes pemeriksaan profil (profile assesment).

    “Hasil tes objektif dan pembuatan makalah ini akan diumumkan melalui laman Kemensetneg www.setneg.go.id dan kaman Administrasi Panitia Seleksi Elektronik https://apel.setneg.go.id pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025,” kata Erwan.

    Pendaftaran anggota Ombudsman Republik Indonesia untuk Masa Jabatan tahun 2026 sampai dengan 2031 dibuka sejak tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan 29 Juli 2025. Dalam rentang waktu itu, ada 476 orang yang mendaftar, tetapi kemudian satu mengundurkan diri sehingga menjadi 475 orang.

    Dari 475 pelamar, sebanyak 125 orang tidak lolos tahapan seleksi berkas, sementara 350 pelamar lainnya berhasil lanjut ke tahapan seleksi berikutnya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.