Category: Antaranews.com Politik

  • Komisi VII DPR kunjungi Suzuki Indomobil Cikarang

    Komisi VII DPR kunjungi Suzuki Indomobil Cikarang

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke produsen otomotif PT Suzuki Indomobil Motor Indonesia di Kawasan Industri GIIC Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, guna memantau perkembangan industri Tanah Air.

    “Setelah tadi diskusi dan melihat langsung proses produksi, ternyata luar biasa juga. Pertama, dalam 2,1 menit bisa menghasilkan satu mobil. Yang kedua, proses pengerjaan sudah sangat modern,” kata Ketua Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah di Cikarang, Jumat.

    Dia menjelaskan pemakaian robot tidak dapat dihindari sebagaimana mengikuti perkembangan teknologi namun perusahaan tetap menjalankan prosedur penggunaan tenaga kerja lokal sebagai motor utama proses produksi.

    “Artinya bahwa sistem robotik ini tidak mengganggu SDM yang memang harus dioptimalkan untuk bekerja dalam perakitan maupun proses pembuatan mobil ini. Menandakan Suzuki juga beradaptasi dengan tetap memberdayakan tenaga kerja sesuai kebutuhan Indonesia,” katanya.

    Kemudian Suzuki Indomobil juga dinilai memberikan nilai manfaat bagi masyarakat melalui skema kerja sama dengan lebih dari 500 perusahaan pemasok komponen lokal yang berasal dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

    “30 persen bahan baku dipasok dari pelaku UMKM lokal. Kita berharap bukan hanya 30 persen saja tapi lebih maksimal lagi meski ini sudah menjadi bagian dari proses yang luar biasa karena bagaimana pun hari ini Indonesia tetap membutuhkan kehadiran industri otomotif yang bisa beradaptasi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

    Kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke produsen otomotif PT Suzuki Indomobil Motor Indonesia di Kawasan Industri GIIC Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat.ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

    Pihaknya berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi para investor termasuk produsen otomotif melalui regulasi guna memastikan keberlanjutan industri tersebut secara berkelanjutan sekaligus menjawab tantangan serta kebutuhan pasar.

    “Suzuki telah membuktikan eksistensi sebagai produsen otomotif baik mobil maupun motor handal di Tanah Air. Merek ini banyak digunakan pelaku usaha kecil seperti mobil pick up bahkan sudah berhasil ekspor hingga ke 74 negara. Semoga bisa menjangkau lebih luas lagi, kalau perlu ke seluruh benua dan negara,” katanya.

    Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan pada Kementerian Perindustrian RI Mahardi Tunggul Wicaksono menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung keberlanjutan industri otomotif melalui kebijakan maupun pemenuhan kebutuhan, termasuk pemberian insentif.

    Pihaknya juga menjalin komunikasi secara intensif bersama sejumlah asosiasi terkait dalam upaya mengakomodasi masukan-masukan berkaitan keberlanjutan dunia usaha termasuk skema pemberian insentif dengan menyesuaikan kebutuhan.

    “Seperti kondisi saat ini, kemampuan daya beli masyarakat sedang turun. Insentif yang diberikan diharapkan menghasilkan produk-produk dengan harga jual lebih terjangkau oleh masyarakat,” katanya.

    Menurut dia regulasi dan insentif dimaksud bersifat bauran yang dapat mengakomodasi kebutuhan para investor dengan catatan mereka juga harus mampu berkontribusi kepada negara dari proses produksi hingga pemasaran yang dihasilkan.

    “Tapi tetap harus kita minta komitmen mereka untuk membangun pabrik dan produksi di Indonesia. Ketika kita berikan insentif itu di dalamnya memuat pasal-pasal regulasi tersebut jadi kita tetal memberikan pagar dan kewajiban kepada mereka. Instrumen ini mencakup penggunaan tenaga kerja dan suplier lokal maupun optimalisasi ekspor,” ucapnya.

    President Director PT Suzuki Indomobil Motor Minoru Amano menyatakan perusahaan sejak tahun 1970 sudah memulai perakitan sepeda motor, dilanjutkan dengan kendaraan roda empat enam tahun berselang.

    “Kami sudah setengah abad lebih di Indonesia dan pabrik terakhir di Cikarang ini sudah mulai beroperasi sejak 2015. Total karyawan saat ini 4.700 orang. Secara keseluruhan atau sejak tahun 1970 sudah ada alumni-alumni Suzuki lebih dari 25.000 orang jadi total ada 30.000 orang yang sudah pernah berinteraksi bersama Suzuki di Indonesia,” katanya.

    Pabrik di Cikarang ini berkapasitas 107.000 unit kendaraan per tahun sedangkan di Tambun berjumlah lebih dari 92.000 unit atau total produksi keseluruhan mencapai 200.000 unit dalam setahun.

    “Vendor pendukung ada 873 suplier. 277 pemasok ini berasal dari UMKM lokal. Kita juga mengekspor ke 74 negara di dunia mulai Eropa sampai Amerika Latin, Jepang juga termasuk di dalamnya dan sudah kita lakukan sejak tahun 1993. Produksi kita roda dua, roda empat dan juga mesin tempel,” kata dia.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAD meminta jajarannya jalankan tugas pertahanan dengan maksimal

    KSAD meminta jajarannya jalankan tugas pertahanan dengan maksimal

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta jajarannya meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas di bidang pertahanan.

    Dia menilai kualitas kinerja harus ditingkatkan terlebih ketika para prajurit sudah mendapatkan fasilitas kendaraan dinas yang akan dibagikan hari ini, Jumat.

    Saat ini Maruli sedang membagikan 52 kendaraan dinas untuk mendukung kegiatan operasional prajurit TNI AD.

    Kendaraan yang diserahkan kali ini terdiri dari berbagai jenis, mulai dari MPV, SUV, hingga Double Cabin, yang didistribusikan sesuai kebutuhan operasional satuan.

    “Kita akan terus maintenance dan terus lakukan ini (distribusi Randis). Selain itu kepada anggota yang memiliki masukan atau ide silakan sampaikan, yang penting kita semua selalu kompak,” kata Maruli saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan kendaraan dinas di Mabes TNI, Jakarta Pusat, Rabu.

    Maruli melanjutkan, pemberian kendaraan dinas ini juga bukan hanya untuk mendukung operasional prajurit, tapi bagian dari upaya TNI AD meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

    “Walaupun kita punya keterbatasan, namun pimpinan Angkatan Darat selalu berkeinginan agar kesejahteraan anggota terus meningkat,” jelas dia.

    Dengan adanya tambahan 52 unit kendaraan ini, Maruli berharap kinerja satuan TNI AD semakin meningkat, baik dalam menjaga kedaulatan negara, mendukung operasi kemanusiaan, maupun membantu masyarakat di berbagai daerah.

    Hingga tahap keempat pendistribusian kendaraan dinas ini, Mabes AD telah mendistribusikan total 482 unit kendaraan hasil swadaya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR-Pemerintah sepakat ubah BP Haji jadi kementerian dalam RUU Haji

    DPR-Pemerintah sepakat ubah BP Haji jadi kementerian dalam RUU Haji

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pasal mengenai hal itu disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Haji yang digelar pada Jumat ini. Menurut dia, perubahan tersebut pun sesuai dengan yang diinginkan oleh DPR RI.

    “Bunyi DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) pemerintah sudah kementerian. Dan kita senang saja kan memang usulan kita,” kata Marwan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Namun, dia meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam memisahkan hal itu karena haji dan umrah masih berada pada lingkup keagamaan, di mana ada Kementerian Agama. Jangan sampai, kata dia, ada tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

    “Dan itu bisa diklaster, ini urusan agama bidang ini, Menteri Agama. Ini urusan agama khusus penyelenggaraan haji dan umrah. Dan ini sudah ketemu,” kata dia.

    Menurut dia, pembahasan perubahan nomenklatur itu saat ini belum sampai ke strukturnya karena Panja belum membahas bab soal kelembagaan. Namun, dia mengatakan bahwa DPR mengusulkan agar kelembagaan kementerian tersebut strukturnya sampai ke kabupaten.

    “Ya pokoknya strukturnya sampai di situ. Sekalipun di kecamatan butuh, tapi sifatnya sudah fungsional,” kata dia.

    Dia pun mengatakan pembahasan RUU itu akan bersifat maraton untuk bisa segera diselesaikan. Nantinya, berbagai usulan DPR terhadap RUU itu pun masih melihat terlebih dahulu respons dari pemerintah.

    “Apakah itu diterima oleh pemerintah, nanti kita lihat,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AD tutup program TNI Manunggal Membangun Desa di Cilegon

    TNI AD tutup program TNI Manunggal Membangun Desa di Cilegon

    Jakarta (ANTARA) – TNI AD menutup program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125 di Lapangan Dinas Sosial Kota Cilegon, Kamis.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, dijelaskan bahwa kegiatan penutupan program TMMD ini dilakukan serentak di 49 kota seluruh Indonesia.

    Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, program TMMD memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk merasakan fasilitas dan infrastruktur yang layak.

    Dalam program tersebut, TNI terlibat dalam membenahi jalanan desa yang rusak hingga membangun sumber air agar dapat membantu petani mengairi sawahnya.

    “Masih banyak masyarakat yang tidak punya akses jalan, sehingga hasil buminya sulit dijual, dan kegiatan hariannya pun terhambat,” kata Maruli dalam acara penutupan tersebut.

    “Kita juga sudah survei daerah mana yang membutuhkan, kita koordinasikan dengan pemerintah daerah untuk support project nya, kami back up untuk logistiknya,” jelas Maruli.

    Terkait sumber air, Maruli juga menargetkan membangun lima titi sumber air di setiap lokasi TMDD. Hal tersebut dilakukan demi mencapai target 1.500 sampai 2.000 titik air selama 2026.

    Maruli memastikan, pihaknya akan terus menggulirkan program TMMD ini demi meningkatkan kualitas hidup serta perekonomian di desa.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR soroti banjir impor dan kebutuhan gas ancam industri nasional

    DPR soroti banjir impor dan kebutuhan gas ancam industri nasional

    Cilegon (ANTARA) – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyoroti sejumlah persoalan krusial yang mengancam daya saing industri nasional, mulai dari dampak perjanjian dagang internasional hingga kendala pasokan bahan baku domestik seperti garam dan gas.

    Hal tersebut diungkapkannya saat memimpin Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VII ke PT Chandra Asri Pacific Tbk di Kota Cilegon, Banten, Jumat. Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan menemukan solusi konkret atas tantangan yang dihadapi sektor industri.

    Menurutnya, kolaborasi dan evaluasi kebijakan mendesak dilakukan agar industri dalam negeri tidak kalah saing.

    “Dari panja daya saing industri, kami kunjungan ke Chandra Asri, terutama bagaimana kita bisa bersama-sama kolaborasi agar daya saing industri kita ini enggak kalah dengan negara lainnya,” ujarnya.

    Ia menekankan perlunya meninjau ulang berbagai kebijakan dan perjanjian dagang, seperti Free Trade Agreement (FTA), yang dirasa mulai memberikan efek negatif bagi industri. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat yang diharapkan dari perjanjian tersebut sudah sesuai target yang dicanangkan.

    “Mulai terasa efeknya di industri. Contohnya dengan beberapa negara, di mana produk-produk kita karena bahan bakunya juga enggak semuanya maksimal di Indonesia, beberapa impor, akhirnya harganya jadi tidak bersaing,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Chusnunia menyoroti adanya “efek domino” dari perang tarif global yang menyebabkan banjir nya produk-produk asal Tiongkok ke pasar Indonesia.

    “Ini jadi perhatian yang perlu kita serius, karena Indonesia itu dianggap pasar. Kita mesti melindungi industri kita,” tegasnya.

    Di sisi domestik, masalah klasik seperti pemenuhan kebutuhan garam industri kembali menjadi sorotan. Ia mempertanyakan kebijakan pemerintah yang berkehendak meminimalkan impor, sementara produksi dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan industri.

    “Kalau belum siap terus disetop atau sangat dikurangi tapi enggak cukup kebutuhan, efeknya produksinya bisa berhenti,” kata Chusnunia, mengingatkan pentingnya melihat kondisi riil di lapangan.

    Selain garam, persoalan pasokan gas untuk industri juga menjadi temuan serius. Ia menyebut bahwa kebutuhan gas industri baru terpenuhi separuhnya.

    “Gas sama kayak garam tadi, kan itu menjadi bahan baku. Kalau gasnya enggak ada, gimana produksi,” tanya nya.

    Temuan ini akan dibahas lebih lanjut di tingkat panjang untuk mencari solusi, termasuk kemungkinan membuka opsi pengadaan baru.

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR sebut nominal tunjangan rumah Rp50 juta ditentukan Kemenkeu

    DPR sebut nominal tunjangan rumah Rp50 juta ditentukan Kemenkeu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa nominal tunjangan rumah bagi Anggota DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan, ditentukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Menurut dia, DPR RI hanya menerima tunjangan dan tidak menentukan angka tersebut. Namun, dia menilai nominal tersebut berdasarkan standar dan kualifikasi untuk pejabat negara, karena DPR adalah pejabat negara.

    “Mengenai satuan Rp50 jutanya dan sebagainya itu kan semuanya datang dari mereka. Karena kan mereka yang menentukan, bukan kita,” kata Misbakhun di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan bahwa tunjangan rumah itu diberikan karena kini Anggota DPR RI sudah tidak memiliki fasilitas rumah dinas atau rumah jabatan. Di sisi lain, kata dia, banyak Anggota DPR RI yang datang dari daerah-daerah selain Jakarta.

    Untuk itu, menurut dia, para wakil rakyat yang berasal dari daerah-daerah itu harus mempunyai tempat tinggal dalam rangka menjalankan tugasnya.

    “Ketika mereka tidak mendapatkan rumah dinas yang sudah dikembalikan kepada Sekretariat Negara, maka yang menentukan satuan harganya penggantinya itu per bulan itu Kementerian Keuangan,” kata dia.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan bahwa gaji bagi Anggota DPR RI tidak mengalami kenaikan, tetapi ada tambahan tunjangan berupa tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan.

    Dia mengatakan bahwa tambahan tunjangan itu menggantikan rumah dinas DPR RI yang kini sudah tidak ada. Dengan begitu, tunjangan rumah dinas itu diberikan dengan nominal yang disesuaikan tersebut.

    “Jadi tunjangan perumahan DPR itu Rp50 juta, tepatnya kurang lebih Rp58 juta dipotong itu mereka terima sekitar Rp50 juta,” kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (19/8).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo dijadwalkan pidato di Sidang Majelis Umum PBB 23 September

    Prabowo dijadwalkan pidato di Sidang Majelis Umum PBB 23 September

    Informasi yang kami peroleh, sejauh ini Beliau (Presiden Prabowo, red.) dijadwalkan pidato pada tanggal 23 (September, red.). Pidato ketiga setelah Presiden Brazil dan Presiden AS

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato dalam rangkaian acara Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2025 di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan Presiden Prabowo dijadwalkan berpidato setelah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Informasi yang kami peroleh, sejauh ini Beliau (Presiden Prabowo, red.) dijadwalkan pidato pada tanggal 23 (September, red.). Pidato ketiga setelah Presiden Brazil dan Presiden AS,” kata Hasan Nasbi.

    Presiden Prabowo, jika nantinya terbang ke New York, September, akan menjadi Presiden RI pertama yang kembali berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB di Markas PBB, New York, AS, dalam 10 tahun terakhir.

    Presiden Ke-7 Joko Widodo, dalam 10 tahun kepemimpinannya, memilih tidak menghadiri secara langsung Sidang Majelis Umum PBB, dan mendelegasikan menteri luar negeri saat itu, Retno L. P. Marsudi, untuk berpidato mewakili Indonesia.

    Sidang Majelis Umum Ke-80 PBB dibuka pada 9 September 2025, dan berlangsung hampir sebulan. Dua bulan sejak acara pembukaan, sesi Debat Umum Tingkat Tinggi, yang merupakan masih rangkaian Sidang Majelis Umum Ke-80, pun digelar pada 23 September 2025. Dalam sesi debat tingkat tinggi itu, pemimpin-pemimpin negara anggota secara bergantian berpidato di General Assembly Hall, Markas PBB New York.

    Dalam sesi itu, para pemimpin dunia dari negara-negara anggota akan menyampaikan posisi mereka masing-masing, termasuk prioritas mereka dalam menghadapi tantangan dan dinamika global, termasuk refleksi mereka terhadap 80 tahun berdirinya PBB yang diperingati pada tahun ini. Presiden Sidang Majelis Umum Ke-80 PBB Annalena Baerbock dijadwalkan membuka sesi debat tingkat tinggi itu dengan menyampaikan pidato bertemakan  “Better Together,” yang isinya antara lain mengenai pentingnya persatuan, solidaritas, dan aksi kolektif.

    Sesi debat itu berlangsung pada 23 September 2025 sampai dengan 27 September 2029, dan berlanjut pada 29 September 2029. Rangkaian Sidang Majelis Umum Ke-80 PBB berlangsung hingga 30 September dengan agenda terakhir Konferensi Tingkat Tinggi tentang Situasi yang dialami Muslim Rohingya dan Minoritas Lainnya di Myanmar.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran hormati proses dan independensi KPK terkait OTT Wamenaker

    Gibran hormati proses dan independensi KPK terkait OTT Wamenaker

    Poso, Sulawesi Tengah (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan sikapnya yang menghormati proses yang sudah berjalan, serta independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

    Pernyataan Gibran tersebut berkaitan dengan KPK yang melakukan OTT terhadap Wamenaker dan 13 orang lain yang pada Kamis (20/8) terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

    “Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan usai meninjau lokasi terdampak gempa di SDN 1 Tangkura, Poso Pesisir Selatan, Poso, Sulawesi Tengah, Jumat.

    Gibran menegaskan komitmennya sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di negeri ini.

    “Yang jelas saya sebagai pembantu Presiden mendukung penuh komitmen dari Bapak Presiden untuk memberantas korupsi di negeri ini,” kata Gibran melanjutkan.

    Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan status Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan 13 orang lain terkena OTT dalam konferensi pers pada Jumat ini.

    Agenda tersebut akan menjelaskan konstruksi perkara dan kronologi kegiatan tangkap tangan secara lengkap.

    Sebelumnya dalam OTT itu, KPK menyita 22 kendaraan baik roda empat maupun roda dua.

    KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut. Adapun OTT tersebut merupakan yang kelima pada tahun 2025.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran Rakabuming Raka tinjau sekolah rakyat di Padang

    Wapres Gibran Rakabuming Raka tinjau sekolah rakyat di Padang

    Rabu, 30 Juli 2025 13:34 WIB

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) membantu seorang siswa disabilitas didampingi Kepala BBPPKS Padang, Nuryadi (kedua kanan) dan Kepala Sekolah Azizah Batubara (kiri) di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang, di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang, Sumatera Barat, Rabu (30/7/2025). Wapres meninjau langsung proses belajar mengajar di sekolah tingkat SMP tersebut sekaligus melihat fasilitas yang digunakan. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/YU

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kiri) berbincang bersama siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang, di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang, Sumatera Barat, Rabu (30/7/2025). Wapres meninjau langsung proses belajar mengajar di sekolah tingkat SMP tersebut sekaligus melihat fasilitas yang digunakan. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/YU

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) melihat proses belajar di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang, di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang, Sumatera Barat, Rabu (30/7/2025). Wapres meninjau langsung proses belajar mengajar di sekolah tingkat SMP tersebut sekaligus melihat fasilitas yang digunakan. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan MPR tegaskan fasilitasi dikusi menuju amendemen UUD

    Pimpinan MPR tegaskan fasilitasi dikusi menuju amendemen UUD

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto menegaskan pihaknya berkomitmen memfasilitasi diskusi rutin yang membicarakan menuju perubahan atau amendemen UUD NRI Tahun 1945.

    “Sebagai pimpinan MPR, saya pastikan untuk menuju perubahan UUD NRI Tahun 1945, MPR akan memfasilitasi dengan menggelar diskusi rutin untuk amendemen UUD NRI Tahun 1945,” kata Bambang Pacul, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya dalam Seminar Konstitusi dengan tema “Dialektika Konstitusi: Refleksi UUD NRI Tahun 1945 Menjelang 25 Tahun Reformasi Konstitusi” di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8).

    Dia mengatakan diskusi itu nantinya diisi oleh mereka yang sudah memiliki pemahaman terhadap sejarah perubahan konstitusi sejak UUD 1945.

    “Menuju amandemen UUD NRI Tahun 1945 ini didukung tim yang terdiri dari para pakar,” ujarnya.

    Pacul mengatakan bahwa usulan amendemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 sudah pasti ada karena perubahan sendiri adalah suatu keniscayaan.

    “Perubahan atau amandemen UUD merupakan kewenangan MPR RI sesuai Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945,” ucapnya.

    Sementara itu, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa UUD adalah buatan manusia, apalagi dibuat melalui kesepakatan bersama, sehingga dalam UUD pasti memiliki ruang ketidaksempurnaan.

    “Sehebat apapun perumus konstitusi akan tetap tidak sempurna,” ujar Jimly yang hadir sebagai narasumber dalam seminar.

    Jimly mengatakan Bung Karno sudah menegaskan bahwa UUD 1945 adalah UUD kilat atau sementara yang akan disempurnakan, lalu pada tahun 1950 diupayakan penyempurnaan melalui UUD Sementara.

    “Jadi jangan membayangkan UUD 1945 sempurna,” katanya.

    Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan perubahan UUD 1945 empat tahap tahun 1999-2002 juga tidak lah sempurna.

    Dia menambahkan UUD NRI Tahun 1945 hasil dari perubahan empat tahap UUD tahun 1999-2002 itu harus dievaluasi secara menyeluruh.

    “Konstitusi kita tidak sempurna, Dari waktu ke waktu, konstitusi harus menampung nilai-nilai dan norma baru. Caranya melalui amandemen UUD, tetapi tidak mungkin konstitusi selalu diubah, maka diperlukan adanya konvensi ketatanegaraan,” tuturnya.

    Meski demikian, dia mengatakan apabila dilakukan kembali amendemen UUD maka jangan hanya dilakukan untuk memasukkan ketentuan tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

    Dia memandang evaluasi menyeluruh terhadap konstitusi itu perlu dilakukan menjelang 25 tahun reformasi, misalnya penataan lembaga DPD dan kewenangan Komisi Yudisial (KY).

    “Momentum kepemimpinan MPR periode 2024-2029 di bawah Ketua MPR Ahmad Muzani sesudah terbentuknya pemerintahan baru Prabowo Subianto adalah saat tepat untuk memperbaiki sistem konstitusi kita,” ujarnya.

    Sependapat dengan Jimly, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menambahkan sesempurna apapun konstitusi dirumuskan maka tidak akan selalu menjawab perkembangan ketatanegaraan kita.

    “Kalau konstitusi diubah terus menerus maka tidak ada bedanya dengan UU maka biasanya dibangun tradisi positif yang dikenal dengan konvensi ketatanegaraan,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Perubahan UUD memang hasil kompromistis, tetapi kalau tidak disepakati maka akan ada kelompok yang tidak terwakili dalam perubahan konstitusi.”

    Seminar Konstitusi yang dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani itu dihadiri pula oleh Wakil Ketua MPR RI lainnya yakni Rusdi Kirana dan Hidayat Nur Wahid.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.