Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Akhmad Munir resmi mendaftar sebagai bakal calon Ketua Umum PWI

    Akhmad Munir resmi mendaftar sebagai bakal calon Ketua Umum PWI

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama LKBN ANTARA Akhmad Munir resmi mendaftar sebagai bakal calon Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025–2030, dengan misi untuk mengakhiri dinamika internal PWI yang sempat diguncang dualisme kepengurusan sejak 2024.

    “Bismillah, saya maju untuk menyatukan kembali PWI, melakukan rekonsiliasi, dan memperkuat organisasi, terutama di daerah,” kata Munir usai menyerahkan berkas pendaftaran ke Sekretariat Panitia Kongres PWI di Jakarta, Jumat

    Saat mendaftar, Munir didampingi dua tokoh penting PWI, yakni Atal Sembiring Depari (Ketua Umum PWI Pusat periode 2018–2023) dan Zulmansyah Sekedang (Ketua Umum PWI Pusat versi KLB 2024).

    Hingga saat ini, Munir telah mengantongi dukungan dari sedikitnya 20 PWI provinsi. Dukungan itu merupakan modal bagi pria kelahiran Sumenep, Madura, itu untuk menghadapi Kongres PWI yang rencananya digelar pada 29–30 Agustus 2025 di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Bekasi.

    Dukungan yang ia bawa merepresentasikan keinginan kuat dari daerah agar PWI kembali ke jalur organisasi yang solid.

    Beberapa ketua PWI provinsi menilai Munir sebagai sosok yang memahami problematika di daerah, mengingat pengalamannya sebagai Ketua PWI Jawa Timur dua periode dan Ketua Bidang Daerah PWI Pusat.

    “Darah saya PWI. Sejak mulai jadi wartawan tahun 1991, saya hidup bersama PWI, terutama di daerah. Saya ingin mengembalikan marwah PWI sekaligus memastikan daerah mendapat perhatian lebih besar,” kata Munir.

    Dalam visi dan misinya, Munir menempatkan konsolidasi organisasi sebagai prioritas utama.

    Selain itu, dia menjanjikan peningkatan profesionalitas wartawan dengan memperbanyak Uji Kompetensi Wartawan (UKW), pelatihan berjenjang, workshop digital, serta penguatan media lokal.

    Adaptasi terhadap teknologi, termasuk digitalisasi kelembagaan PWI dan literasi jurnalisme berbasis kecerdasan buatan (AI), juga menjadi fokusnya.

    “Seperti kita ketahui, hampir setahun ini di beberapa daerah harus kita konsolidasikan, supaya kembali bersatu,” kata Munir.

    Sementara itu, Atal S. Depari mengatakan bahwa PWI memerlukan figur pemersatu. Dalam hal itu, dia menilai Munir merupakan figur yang cocok karena memiliki kapasitas dan rekam jejak yang mumpuni.

    “Pengalamannya di daerah dan pusat menjadi modal penting untuk membawa PWI ke arah yang lebih baik,” kata Atal.

    Zulmansyah, yang sempat memimpin PWI versi KLB 2024, juga menegaskan perlunya mengakhiri konflik internal. Sudah saatnya, kata dia, PWI menatap ke depan, bukan terjebak dalam konflik.

    “Saya percaya Munir bisa merangkul semua pihak dan mengembalikan marwah PWI,” kata Zulmansyah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Meski darurat, Wapres minta kegiatan belajar di Poso tetap berjalan

    Meski darurat, Wapres minta kegiatan belajar di Poso tetap berjalan

    Poso, Sulawesi Tengah (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kegiatan belajar-mengajar terhadap siswa korban gempa di Poso, Sulawesi Tengah, tetap berjalan meski di tenda pengungsian darurat yang difasilitasi oleh BNPB.

    Hal itu disampaikan Gibran usai meninjau posko pengungsian korban gempa di Lapangan Sepak Bola Desa Tangkura, serta SD Negeri 1 Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulteng, Jumat.

    “Saya sudah mendarat di Poso untuk melihat tadi ada sekolah darurat dan juga sekolah yang memang rusak pada waktu kejadian di hari minggu lalu. Yang jelas saya titip tadi ke Pak Kepala Sekolah agar kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan normal,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan pers di SD Negeri 1 Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulteng, Jumat.

    Wapres Gibran memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan normal dengan dibangunnya empat tenda sekolah darurat oleh BNPB di posko pengungsian.

    Di lokasi yang sama, ratusan warga telah mengungsi di tenda karena rumah mereka rusak berat usai diterjang gempa.

    Wapres pun mengapresiasi jajaran pemerintah daerah bersama BNPB telah merespons cepat penanganan korban gempa dengan menyediakan dapur umum dan menyalurkan bantuan logistik di posko pengungsian.

    Wapres Gibran juga meminta penanganan trauma healing kepada anak-anak, serta memprioritaskan penyaluran bantuan kepada ibu hamil, difabel dan lansia.

    Yang utama, Wapres memastikan fasilitas umum, seperti puskesmas, sekolah, hingga rumah warga yang rusak dan roboh karena gempa akan diperbaiki atau dibangun ulang.

    “Tadi sudah bertemu dengan beberapa keluarga yang rumahnya rusak dan roboh. Nanti untuk rumah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, semuanya akan dibantu. Fasilitas-fasilitas seperti sekolah, mungkin ada puskesmas, tempat-tempat lain, fasilitas lain nanti akan kami perbaiki atau dibangun ulang,” kata Wapres.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah melaporkan sekitar 254 rumah warga mengalami kerusakan akibat dampak gempa magnitudo 5,8 mengguncang wilayah itu.

    BPBD juga melaporkan sekitar 10 unit bangunan sekolah/fasilitas pendidikan mengalami kerusakan, satu diantaranya rusak berat dan sisanya rusak ringan.

    Menurut data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hingga hari ke lima setelah gempa besar atau Kamis (21/8) pagi, tercatat 137 kali gema susulan di Poso dengan magnitudo 3 ke atas sebanyak 126 kali guncangan, 10 kali guncangan di bawah magnitudo 3 dan satu kali guncangan magnitudo 4.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II: Penyusunan regulasi harus menakar dampak bagi masyarakat

    Komisi II: Penyusunan regulasi harus menakar dampak bagi masyarakat

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Komisi II DPR RI mengingatkan penyusunan sebuah regulasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus terlebih dahulu menakar dampak sebelum diterapkan kepada masyarakat.

    Anggota Komisi II DPR RI yang juga Ketua Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Muhammad Khozin di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan ketika kebijakan telah disahkan dan kemudian diterapkan, maka semestinya klir dari konflik.

    “Kami tadi meminta ke Pak Wali Kota Malang agar betul-betul dilakukan mitigasi setiap kebijakan yang akan diterapkan. Jangan kemudian kebijakan sudah diterapkan tetapi memunculkan pro kontra di masyarakat,” kata Khozin.

    Dia menyebut peristiwa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah sesungguhnya harus menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah se-Indonesia agar memiliki pola mitigasi pelaksanaan suatu kebijakan.

    Khozin tak ingin kejadian tersebut juga terulang di kemudian hari di kabupaten dan kota lainnya di Indonesia.

    “Beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Pati. Kami tidak mau itu menjadi satu preseden yang kemudian merembet ke daerah lain,” ujarnya.

    Maka dari itu, kedatangannya di Kota Malang bukan sekadar melakukan kunjungan kerja, namun memastikan secara langsung dana transfer ke daerah (TKD) terserap dan terdistribusi secara maksimal untuk program yang disasarkan kepada masyarakat.

    “Bisa terdampak langsung ke masyarakat, terutama yang memang telah dicanangkan sebagai program prioritas Kota Malang,” ujar dia.

    Selain itu, Khozin juga membeberkan bahwa temuan hasil pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang termasuk yang dianggap baik, lantaran postur rasio pendapatan asli daerah (PAD) ke anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) cukup tinggi, yakni sudah 45 persen.

    “Jadi TKD untuk 2025 yang berjalan ini berjumlah Rp1,3 triliun dari kebutuhan APBD Rp2 koma sekian triliun, berarti PAD-nya sekitar hampir Rp800 miliaran,” ucapnya.

    Sedangkan, temuan di daerah lain di pulau Jawa rasio masih ada yang dibawa Kota Malang. Bahkan terdapat rasio PAD ke APBD yang cuma di angka 10-15 persen.

    “Tentunya kalau bicara filosofi otonomi daerah, itu kan bukan dalam kebijakan saja tetapi dalam fiskal juga harus punya kemandirian,” ujar dia.

    Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan postur APBD didominasi dana transfer dari pemerintah pusat dan dengan adanya penyesuaian, maka pihaknya akan melakukan serangkaian pemetaan ulang.

    “Kami bisa melakukan kegiatan yang nanti, seperti dengan efisiensi kami bisa melakukan pergeseran,” ucapnya.

    Wahyu memastikan mekanisme pergeseran anggaran tetap dikonsultasikan agar penerapannya sesuai ketentuan, khususnya yang bersinggungan dengan program bagi masyarakat.

    “Alhamdullilah walaupun dana transfer ada dampak tetapi masyarakat patut mengetahui bahwa kondisi saat ini ada pergeseran kepada program lain yang lebih prioritas, tetapi tetap berdampak bagi masyarakat,” ujar dia.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi XI: Tunjangan rumah DPR RI Rp50 juta sudah sesuai standar

    Ketua Komisi XI: Tunjangan rumah DPR RI Rp50 juta sudah sesuai standar

    ANTARA – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, pada Jumat (22/8), menyatakan besaran tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR RI telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, mengingat banyak anggota berasal dari daerah dan tidak memiliki tempat tinggal di Jakarta. Ia juga menegaskan tunjangan tersebut sudah sesuai dengan standar dan kualifikasi seorang pejabat negara. (Azhfar Muhammad Robbani/Irfansyah Naufal Nasution/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VIII DPR rapat hingga Sabtu-Minggu kebut RUU Haji dan Umrah

    Komisi VIII DPR rapat hingga Sabtu-Minggu kebut RUU Haji dan Umrah

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VIII DPR RI menggelar rapat hingga hari Sabtu (23/8) dan Minggu (24/8) untuk mengebut penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan bahwa pembahasan RUU Haji yang dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) pada Jumat ini pun bakal berlangsung hingga malam hari. Sehingga pembahasannya pun akan bersifat maraton.

    “Tadi yang dibicarakan, nanti dirapikan malam-malam. Besok rapat lagi, kita mengajukan yang sudah dirapikan,” kata Marwan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, pihaknya pun telah mendengarkan pendapat umum terkait RUU tersebut, mulai sari penggiat haji, penyelenggara haji, pembimbing, lembaga masyarakat, hingga pakar.

    “Nah setelah kita mendengarkan, hari ini juga kita sudah rapat DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) bersama pemerintah,” katanya.

    Dalam rapat pembahasan RUU, menurut dia, pemerintah menyampaikan substansi perubahan terkait pembentukan kementerian untuk urusan haji dan umrah. Menurut dia, pemerintah pun akan menyesuaikan kebutuhan kelembagaan dan struktural bagi kementerian itu.

    Selain itu, pemerintah juga membahas soal substansi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Menurut dia, penyelenggaraan itu akan berkaitan dengan kebijakan dari Arab Saudi, dan hal itu akan dicantumkan dalam RUU.

    Lalu, kata dia, DPR juga mendorong agar ada pasal-pasal yang bisa mengoptimalkan pelayanan haji. Karena, DPR menilai selama ini pelayanan haji kepada para jamaah masih kurang memadai.

    “Jadi harus ditutup seketat mungkin lah, supaya pasal-pasal ini tidak menjadi penyalahgunaan di kemudian hari ini,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR dorong pemerintah dukung akses pembiayaan UMKM

    DPR dorong pemerintah dukung akses pembiayaan UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI, Sarifah Suraidah mendorong agar pemerintah mendukung penuh kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari segi akses pembiayaan.

    Hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.

    “Akses pembiayaan yang lebih luas dan produktif adalah kunci untuk memperkuat sektor pertanian dan UMKM. Jika ini berjalan baik, kita optimistis mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam beberapa tahun mendatang,” kata dia dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Jumat.

    Menurut Sarifah, UMKM dan sektor pertanian harus didukung karena menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

    Berdasarkan data yang dia pegang, UMKM mencakup 99,99 persen pelaku usaha, menyerap 97 persen tenaga kerja nasional, dan berkontribusi sekitar 60 persen terhadap PDB.

    Sementara di sektor pertanian, kata dia, penyaluran kredit perbankan hingga Mei 2025 telah mencapai Rp571 triliun dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang relatif rendah, yakni 1,95 persen.

    Walau peran UMKM sangat krusial bagi perekonomian Indonesia, Sarifah menyoroti masih adanya ketimpangan akses pembiayaan.

    Dia mengatakan hingga Januari 2025, hanya 19,84 persen dari total kredit perbankan nasional yang mengalir ke UMKM.

    Sedangkan kebutuhan pembiayaan UMKM diproyeksikan mencapai Rp4.300 triliun pada 2026. Artinya, terdapat kesenjangan sebesar Rp2.400 triliun yang perlu segera diatasi.

    Sarifah menilai diperlukan strategi lanjutan yang lebih terarah, untuk menghadirkan produk inovatif seperti KUR digital, pembiayaan klaster, dan skema syariah agar para pelaku UMKM dapat terbantu.

    Selain itu, pemerintah harus mengoptimalkan program pelatihan dan pendampingan bagi petani serta pelaku UMKM agar lebih siap mengelola usaha dan menghasilkan produk berdaya saing tinggi.

    Dengan adanya ragam program tersebut, Sarifah yakin UMKM akan dapat dimaksimalkan dengan baik untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

    “Kami di DPR siap mengawal kebijakan ini agar berjalan efektif. Kolaborasi antara pemerintah, DPR, perbankan, koperasi, dan masyarakat adalah kunci. Pertanian dan UMKM harus menjadi pondasi kedaulatan ekonomi bangsa,” tegas Sarifah.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR kunjungi Suzuki Indomobil Cikarang

    Komisi VII DPR kunjungi Suzuki Indomobil Cikarang

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke produsen otomotif PT Suzuki Indomobil Motor Indonesia di Kawasan Industri GIIC Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, guna memantau perkembangan industri Tanah Air.

    “Setelah tadi diskusi dan melihat langsung proses produksi, ternyata luar biasa juga. Pertama, dalam 2,1 menit bisa menghasilkan satu mobil. Yang kedua, proses pengerjaan sudah sangat modern,” kata Ketua Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah di Cikarang, Jumat.

    Dia menjelaskan pemakaian robot tidak dapat dihindari sebagaimana mengikuti perkembangan teknologi namun perusahaan tetap menjalankan prosedur penggunaan tenaga kerja lokal sebagai motor utama proses produksi.

    “Artinya bahwa sistem robotik ini tidak mengganggu SDM yang memang harus dioptimalkan untuk bekerja dalam perakitan maupun proses pembuatan mobil ini. Menandakan Suzuki juga beradaptasi dengan tetap memberdayakan tenaga kerja sesuai kebutuhan Indonesia,” katanya.

    Kemudian Suzuki Indomobil juga dinilai memberikan nilai manfaat bagi masyarakat melalui skema kerja sama dengan lebih dari 500 perusahaan pemasok komponen lokal yang berasal dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

    “30 persen bahan baku dipasok dari pelaku UMKM lokal. Kita berharap bukan hanya 30 persen saja tapi lebih maksimal lagi meski ini sudah menjadi bagian dari proses yang luar biasa karena bagaimana pun hari ini Indonesia tetap membutuhkan kehadiran industri otomotif yang bisa beradaptasi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

    Kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke produsen otomotif PT Suzuki Indomobil Motor Indonesia di Kawasan Industri GIIC Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat.ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

    Pihaknya berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi para investor termasuk produsen otomotif melalui regulasi guna memastikan keberlanjutan industri tersebut secara berkelanjutan sekaligus menjawab tantangan serta kebutuhan pasar.

    “Suzuki telah membuktikan eksistensi sebagai produsen otomotif baik mobil maupun motor handal di Tanah Air. Merek ini banyak digunakan pelaku usaha kecil seperti mobil pick up bahkan sudah berhasil ekspor hingga ke 74 negara. Semoga bisa menjangkau lebih luas lagi, kalau perlu ke seluruh benua dan negara,” katanya.

    Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan pada Kementerian Perindustrian RI Mahardi Tunggul Wicaksono menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung keberlanjutan industri otomotif melalui kebijakan maupun pemenuhan kebutuhan, termasuk pemberian insentif.

    Pihaknya juga menjalin komunikasi secara intensif bersama sejumlah asosiasi terkait dalam upaya mengakomodasi masukan-masukan berkaitan keberlanjutan dunia usaha termasuk skema pemberian insentif dengan menyesuaikan kebutuhan.

    “Seperti kondisi saat ini, kemampuan daya beli masyarakat sedang turun. Insentif yang diberikan diharapkan menghasilkan produk-produk dengan harga jual lebih terjangkau oleh masyarakat,” katanya.

    Menurut dia regulasi dan insentif dimaksud bersifat bauran yang dapat mengakomodasi kebutuhan para investor dengan catatan mereka juga harus mampu berkontribusi kepada negara dari proses produksi hingga pemasaran yang dihasilkan.

    “Tapi tetap harus kita minta komitmen mereka untuk membangun pabrik dan produksi di Indonesia. Ketika kita berikan insentif itu di dalamnya memuat pasal-pasal regulasi tersebut jadi kita tetal memberikan pagar dan kewajiban kepada mereka. Instrumen ini mencakup penggunaan tenaga kerja dan suplier lokal maupun optimalisasi ekspor,” ucapnya.

    President Director PT Suzuki Indomobil Motor Minoru Amano menyatakan perusahaan sejak tahun 1970 sudah memulai perakitan sepeda motor, dilanjutkan dengan kendaraan roda empat enam tahun berselang.

    “Kami sudah setengah abad lebih di Indonesia dan pabrik terakhir di Cikarang ini sudah mulai beroperasi sejak 2015. Total karyawan saat ini 4.700 orang. Secara keseluruhan atau sejak tahun 1970 sudah ada alumni-alumni Suzuki lebih dari 25.000 orang jadi total ada 30.000 orang yang sudah pernah berinteraksi bersama Suzuki di Indonesia,” katanya.

    Pabrik di Cikarang ini berkapasitas 107.000 unit kendaraan per tahun sedangkan di Tambun berjumlah lebih dari 92.000 unit atau total produksi keseluruhan mencapai 200.000 unit dalam setahun.

    “Vendor pendukung ada 873 suplier. 277 pemasok ini berasal dari UMKM lokal. Kita juga mengekspor ke 74 negara di dunia mulai Eropa sampai Amerika Latin, Jepang juga termasuk di dalamnya dan sudah kita lakukan sejak tahun 1993. Produksi kita roda dua, roda empat dan juga mesin tempel,” kata dia.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAD meminta jajarannya jalankan tugas pertahanan dengan maksimal

    KSAD meminta jajarannya jalankan tugas pertahanan dengan maksimal

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta jajarannya meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas di bidang pertahanan.

    Dia menilai kualitas kinerja harus ditingkatkan terlebih ketika para prajurit sudah mendapatkan fasilitas kendaraan dinas yang akan dibagikan hari ini, Jumat.

    Saat ini Maruli sedang membagikan 52 kendaraan dinas untuk mendukung kegiatan operasional prajurit TNI AD.

    Kendaraan yang diserahkan kali ini terdiri dari berbagai jenis, mulai dari MPV, SUV, hingga Double Cabin, yang didistribusikan sesuai kebutuhan operasional satuan.

    “Kita akan terus maintenance dan terus lakukan ini (distribusi Randis). Selain itu kepada anggota yang memiliki masukan atau ide silakan sampaikan, yang penting kita semua selalu kompak,” kata Maruli saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan kendaraan dinas di Mabes TNI, Jakarta Pusat, Rabu.

    Maruli melanjutkan, pemberian kendaraan dinas ini juga bukan hanya untuk mendukung operasional prajurit, tapi bagian dari upaya TNI AD meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

    “Walaupun kita punya keterbatasan, namun pimpinan Angkatan Darat selalu berkeinginan agar kesejahteraan anggota terus meningkat,” jelas dia.

    Dengan adanya tambahan 52 unit kendaraan ini, Maruli berharap kinerja satuan TNI AD semakin meningkat, baik dalam menjaga kedaulatan negara, mendukung operasi kemanusiaan, maupun membantu masyarakat di berbagai daerah.

    Hingga tahap keempat pendistribusian kendaraan dinas ini, Mabes AD telah mendistribusikan total 482 unit kendaraan hasil swadaya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR-Pemerintah sepakat ubah BP Haji jadi kementerian dalam RUU Haji

    DPR-Pemerintah sepakat ubah BP Haji jadi kementerian dalam RUU Haji

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pasal mengenai hal itu disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Haji yang digelar pada Jumat ini. Menurut dia, perubahan tersebut pun sesuai dengan yang diinginkan oleh DPR RI.

    “Bunyi DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) pemerintah sudah kementerian. Dan kita senang saja kan memang usulan kita,” kata Marwan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Namun, dia meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam memisahkan hal itu karena haji dan umrah masih berada pada lingkup keagamaan, di mana ada Kementerian Agama. Jangan sampai, kata dia, ada tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

    “Dan itu bisa diklaster, ini urusan agama bidang ini, Menteri Agama. Ini urusan agama khusus penyelenggaraan haji dan umrah. Dan ini sudah ketemu,” kata dia.

    Menurut dia, pembahasan perubahan nomenklatur itu saat ini belum sampai ke strukturnya karena Panja belum membahas bab soal kelembagaan. Namun, dia mengatakan bahwa DPR mengusulkan agar kelembagaan kementerian tersebut strukturnya sampai ke kabupaten.

    “Ya pokoknya strukturnya sampai di situ. Sekalipun di kecamatan butuh, tapi sifatnya sudah fungsional,” kata dia.

    Dia pun mengatakan pembahasan RUU itu akan bersifat maraton untuk bisa segera diselesaikan. Nantinya, berbagai usulan DPR terhadap RUU itu pun masih melihat terlebih dahulu respons dari pemerintah.

    “Apakah itu diterima oleh pemerintah, nanti kita lihat,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AD tutup program TNI Manunggal Membangun Desa di Cilegon

    TNI AD tutup program TNI Manunggal Membangun Desa di Cilegon

    Jakarta (ANTARA) – TNI AD menutup program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125 di Lapangan Dinas Sosial Kota Cilegon, Kamis.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, dijelaskan bahwa kegiatan penutupan program TMMD ini dilakukan serentak di 49 kota seluruh Indonesia.

    Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, program TMMD memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk merasakan fasilitas dan infrastruktur yang layak.

    Dalam program tersebut, TNI terlibat dalam membenahi jalanan desa yang rusak hingga membangun sumber air agar dapat membantu petani mengairi sawahnya.

    “Masih banyak masyarakat yang tidak punya akses jalan, sehingga hasil buminya sulit dijual, dan kegiatan hariannya pun terhambat,” kata Maruli dalam acara penutupan tersebut.

    “Kita juga sudah survei daerah mana yang membutuhkan, kita koordinasikan dengan pemerintah daerah untuk support project nya, kami back up untuk logistiknya,” jelas Maruli.

    Terkait sumber air, Maruli juga menargetkan membangun lima titi sumber air di setiap lokasi TMDD. Hal tersebut dilakukan demi mencapai target 1.500 sampai 2.000 titik air selama 2026.

    Maruli memastikan, pihaknya akan terus menggulirkan program TMMD ini demi meningkatkan kualitas hidup serta perekonomian di desa.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.