Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Kaesang berziarah dan tabur bunga di makam Gus Dur

    Kaesang berziarah dan tabur bunga di makam Gus Dur

    Jombang, Jawa Timur (ANTARA) – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menggelar ziarah dan tabur bunga di makam Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur yang berlokasi di lingkungan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat.

    “Jadi hari ini kami juga Alhamdulillah diberi kesempatan untuk berziarah ke Presiden Keempat Republik Indonesia,” kata Kaesang di Jombang, Jawa Timur, Jumat.

    Kaesang mengatakan ziarah tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia oleh PSI.

    Ia mengatakan dirinya mengenal Gus Dur sebagai sosok yang anti intoleransi dan PSI juga menjadikan sosok Bapak Pluralisme tersebut sebagai suri teladan.

    “Kami ini PSI selalu dilihat, Kami ini partai yang antiintoleransi dan kami ini belajar banyak sekali melalui Presiden Keempat RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid,” ujarnya.

    Sebelum berziarah ke Makam Gus Dur, Kaesang pada Jumat pagi terlebih dulu berziarah ke makam Presiden Ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.

    Selain ke makam Habibie, di TMP Kalibata Kaesang juga berziarah dan menggelar tabur bunga di makan mantan Ketua MPR Taufik Kiemas dan Kristiani Herrawati atau yang lebih dikenal dengan nama Ani Yudhoyono.

    Kemudian Perdana Menteri Pertama RI Sutan Sjahrir, dan Wakil Presiden RI Ketiga yang juga pendiri Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, Adam Malik, serta sejumlah pahlawan nasional lainnya.

    Selanjutnya Kaesang juga akan berziarah ke makam Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno di Blitar, Jawa Timur, dan makam Presiden Kedua RI Soeharto di Astana Giri Bangun, Karanganyar, Jawa Tengah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Polkam perkuat upaya perlindungan anak di ruang digital

    Kemenko Polkam perkuat upaya perlindungan anak di ruang digital

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto memastikan pihaknya akan memperkuat sistem perlindungan anak di ruang digital.

    Hal tersebut dikatakan Eko karena saat ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) sebagai landasan hukum untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia berpihak pada kepentingan terbaik anak.

    “Rapat koordinasi hari ini menjadi sangat penting karena merupakan wadah untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan merumuskan langkah-langkah implementasi PP TUNAS secara efektif di tingkat pusat maupun daerah,” kata Eko Dono saat menghadiri Rapat Koordinasi tentang Diseminasi Kebijakan PP Tunas di Bandung, Jawa Barat, Jumat.

    Menurut Eko, regulasi ini mengatur banyak hal seperti tata kelola sistem elektronik yang ramah anak, perlindungan data pribadi anak di ruang digital, kewajiban penyelenggara platform untuk menyediakan fitur dan layanan yang aman bagi anak, serta peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam ekosistem perlindungan anak di dunia maya.

    Dia menegaskan regulasi ini harus diimplementasikan dengan beragam program strategis demi mencegah terjadinya perundungan di dunia maya atau cyber bullying dan perlindungan data pribadi anak-anak.

    “Saya ingin menekankan tiga hal pokok yang perlu kita kawal bersama yaitu integrasi kebijakan, dimana setiap kementerian/lembaga perlu memastikan bahwa aturan turunan ataupun program kerja sektoralnya sejalan dengan PP TUNAS,” kata Eko.

    Kedua, kata dia, yakni implementasi di daerah melalui kebijakan pemerintah daerah setempat yang bertujuan untuk melindungi anak di ruang digital.

    Langkah ketiga yakni kolaborasi multi-stakeholder, yaitu dunia usaha, khususnya penyelenggara sistem elektronik, harus memiliki komitmen nyata. Sementara masyarakat sipil dan media dapat berperan aktif dalam melindungi anak di ruang digital.

    “Jika ruang digital kita tidak aman, maka kita sedang membiarkan generasi penerus kita tumbuh dengan ancaman yang dapat menghambat potensi terbaik mereka,” kata Eko.

    Dengan adanya kolaborasi antar pihak dalam melakukan tiga langkah itu, Eko yakin anak-anak akan semakin aman beraktivitas di ruang digital.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Polkam sebut Sekolah Rakyat tingkatkan kualitas SDM Indonesia

    Menko Polkam sebut Sekolah Rakyat tingkatkan kualitas SDM Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan program Sekolah Rakyat harus didukung karena berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    “Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang untuk membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” kata Budi Gunawan dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Menurut BG, sapaan akrabnya, kehadiran Sekolah Rakyat dapat memberi harapan kepada anak-anak untuk tidak putus dalam mengenyam pendidikan.

    BG melanjutkan anak-anak di Sekolah Rakyat akan mendapatkan pengajaran dari guru-guru yang berkualitas, kurikulum yang mendukung, serta pemenuhan gizi yang cukup dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dengan pendidikan yang layak, kata dia, kualitas kemampuan anak-anak penerus bangsa bisa semakin meningkat sehingga kesempatan untuk mendapatkan hidup layak pun terbuka.

    Dengan demikian, lanjut BG, kehadiran Sekolah Rakyat dapat membuktikan kehadiran negara dalam memberikan pendidikan yang merata, gratis, dan berkualitas hingga ke pelosok, termasuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

    Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu berharap Sekolah Rakyat dapat melahirkan calon-calon penerus bangsa berkualitas dan berjiwa nasionalisme tinggi.

    “Sekolah Rakyat hadir untuk memperkuat pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Para guru adalah garda terdepan dalam menanamkan nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika kepada generasi penerus,” tambahnya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo berhentikan Immanuel Ebenezer sebagai Wamenaker

    Presiden Prabowo berhentikan Immanuel Ebenezer sebagai Wamenaker

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menjelaskan Presiden Prabowo telah menandatangani surat keputusan untuk memberhentikan Noel, sapaan populer Immanuel Ebenezer.

    “Bapak Presiden telah menandatangani putusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta, Jumat malam.

    Prasetyo melanjutkan Presiden Prabowo juga memperingatkan seluruh pejabat pemerintah untuk serius dalam memberantas korupsi.

    “Sekali lagi, benar-benar Bapak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi,” sambung Prasetyo.

    Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) oleh KPK di Jakarta, Jumat.

    “KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni salah satunya IEG,” ujar Ketua Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

    Setyo mengatakan selanjutnya KPK melakukan penahanan terhadap Wamenaker untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 22 Agustus sampai dengan 10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih

    Lebih lanjut, Budi mengatakan IEG disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Noel ditetapkan sebagai tersangka setelah sehari sebelumnya dia kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dari OTT itu, KPK menyita sekitar Rp170 juta dan 2.201 dolar Amerika Serikat, serta uang dengan pecahan lainnya. Kemudian, KPK juga menyita 22 unit kendaraan dari Noel dan 10 tersangka lainnya.

    Usai ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat siang, Noel menyampaikan secara terbuka permintaan maafnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Noel juga membela dirinya, dan menyebut dirinya tidak kena OTT dan tidak terlibat kasus pemerasan. Oleh karena itu, Noel pun berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR RI tekankan pengawasan optimal pasokan LPG subsidi di Bali

    Anggota DPR RI tekankan pengawasan optimal pasokan LPG subsidi di Bali

    Kepala desa cepat menginformasikan kalau ada kelangkaan melalui grup WA sehingga bisa langsung bergerak ketika ada informasi kelangkaan pasokan

    Denpasar (ANTARA) –

    Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan menekankan pentingnya pengawasan optimal pasokan energi, termasuk liquefied petroleum gas (LPG) subsidi, untuk mencegah keterbatasan stok di Bali.

    “Pengawasan ini penting sekali, yang efektif, rahasia dan frekuensi bisa ditambah,” kata Kesuma Kelakan di Denpasar, Bali, Jumat.

    Politikus asal Bali itu mengadakan pertemuan membahas pasokan LPG subsidi dengan Pertamina Patra Niaga Bali, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali serta Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali.

    Dari pertemuan itu, ia mengidentifikasi perlunya perbaikan kuota LPG subsidi di Bali, penyalahgunaan nomor induk kependudukan (NIK), pemanfaatan tidak sesuai peruntukan yakni digunakan hotel, restoran, kafe serta usaha binatu, dan potensi pengoplosan.

    Wakil rakyat yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, serta BUMN itu menekankan agar pengawasan lebih efektif dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.

    Disperindag Bali menyebutkan pengawasan dilakukan dua kali dalam satu bulan.

    Untuk itu, lanjut dia, langkah jangka pendek yang akan dilakukan yakni inisiasi pembuatan grup pesan berbasis aplikasi WhatsApp (WA) sebagai bentuk pengawasan, sekaligus memudahkan penanganan ketika ada keterbatasan atau kelangkaan pasokan LPG.

    Grup WA itu, kata dia, berisi kepala desa, dinas terkait di kabupaten/kota dan Pertamina yang dikoordinasi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat kabupaten/kota salah satunya Disperindag.

    “Kepala desa cepat menginformasikan kalau ada kelangkaan melalui grup WA sehingga bisa langsung bergerak ketika ada informasi kelangkaan pasokan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Manajer Ritel Pertamina Patra Niaga Wilayah Penjualan Bali Endo Eko Satryo mengaku siap memasok salah satunya melalui pelaksanaan operasi pasar atau pasar murah sesuai harga eceran tertinggi ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2022 sebesar Rp18.000 per tabung

    Dalam pertemuan itu juga tercetus usulan dari Hiswana Migas Bali soal perlunya instruksi dari pemerintah kabupaten/kota kepada aparatur pemerintah di desa untuk ikut mengawasi dan melaporkan indikasi LPG oplosan.

    Di sisi lain, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Bali Ida Ayu Putriani mengungkapkan dalam waktu dekat pihaknya berkoordinasi dengan Disperindag kabupaten/kota terkait inisiasi pembuatan grup komunikasi melalui WA.

    “Kami melakukan pengawasan menyeluruh satu bulan dua kali, tapi pengawasan melekat itu ada di kabupaten/kota,” ucapnya.

    Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga Wilayah Penjualan Bali, kuota LPG subsidi yang ditetapkan pemerintah pusat untuk Bali pada 2024 sebesar 215 ribu metrik ton, dari usulan Pemerintah Provinsi Bali sebesar 279.406 metrik ton.

    Usulan itu dibuat berdasarkan data keluarga miskin, petani, usaha mikro dan kecil, dan nelayan.

    Meski begitu, realisasi LPG subsidi pada 2024 di Bali mencapai 236.811 metrik ton

    Sedangkan untuk kuota pada 2025 mencapai 231.192 metrik ton yang hingga Juli 2025 sudah terealisasi sebanyak 138.842 metrik ton atau setara 46,2 juta tabung dengan rata-rata penyaluran sebesar 798 metrik ton pada Juli 2025 atau 266 ribu tabung per hari.

    “Pada 2024 kuota yang ditetapkan itu 215 ribu tapi realisasinya 236 ribu, artinya (pasokan) bisa diatasi,” ucap Kesuma Kelakan.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII: Perlu kebijakan tepat untuk atasi ketertinggalan industri

    Komisi VII: Perlu kebijakan tepat untuk atasi ketertinggalan industri

    Saya cukup penasaran tentang garam industri. Di mana Indonesia yang lautnya luas, kepulauan, tapi bertahun-tahun persoalan garam industri ini kok enggak selesai-selesai

    Cilegon (ANTARA) – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyoroti ketertinggalan pertumbuhan industri Indonesia yang semakin signifikan dibandingkan Vietnam sehingga perlu adanya kebijakan yang tepat.

    Pernyataan ini disampaikan nya saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII ke PT Chandra Asri Pacific Tbk di Kota Cilegon, Banten, Jumat. Ia menegaskan perlunya kebijakan terobosan untuk menyelesaikan persoalan industri yang telah berlarut-larut agar Indonesia tidak terus tertinggal dalam persaingan global.

    Dalam dialognya, Chusnunia mengungkapkan kegelisahannya terhadap masalah-masalah klasik sektor industri yang tak kunjung menemukan solusi.

    “Saya cukup penasaran tentang garam industri. Di mana Indonesia yang lautnya luas, kepulauan, tapi bertahun-tahun persoalan garam industri ini kok enggak selesai-selesai,” ujar Chusnunia.

    Salah satu isu konkret yang diangkat adalah polemik impor garam. Menurutnya, ada dilema antara pemenuhan kebutuhan industri yang mendesak dan upaya mendorong produksi garam dalam negeri yang seolah menemui jalan buntu.

    “Kita perlu diskusi ulang tentang pembatasan impor garam. Jadi oke lah, kita penuhi kebutuhan impor karena ini untuk industri. Tapi produksinya tuh kayak nya agak menemui jalan buntu,” tegasnya.

    Chusnunia memaparkan data perbandingan yang menunjukkan bagaimana Vietnam berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi kedua negara hampir setara, dengan Vietnam di angka 5,05 persen dan Indonesia 5,03 persen. Namun, Vietnam diproyeksikan melesat jauh di tahun-tahun berikutnya.

    “Masuk setahun kemudian, Vietnam melompat di 7,09 persen, kita di 5,11 persen. Setahun kemudian hari ini 2025, Vietnam di 7,39 persen, kita di 5,12 persen. Kelihatan kan akhirnya ada ketertinggalan,” ungkap politisi yang akrab disapa Nunik itu.

    Ia menambahkan, meski Indonesia masih unggul dibandingkan beberapa negara lain, ketertinggalan dari Vietnam dalam hal industri dan ekonomi secara umum sudah sangat nyata.

    “Kalau sama Vietnam, kita kalah jauh. Dan hal apa yang DPR bisa aspirasikan kemudian dari pemerintah juga memperjuangkan agar bisa kita eksekusi bersama. Sehingga kebijakan yang keluar untuk kebutuhan industri,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Legal dan Hubungan Eksternal Chandra Asri, Edi Riva’i, memaparkan bahwa proyek strategis nasional Chandra Asri Alkali yang akan berproduksi pada awal 2027 sangat bergantung pada garam industri berkualitas tinggi.

    “Karena itu kami perlu dukungan dari DPR untuk relaksasi peraturan yang ada supaya merilekskan terkait garam industri ini, mengingat garam ini memerlukan kemurnian yang tinggi dan impuritas yang sangat rendah,” katanya.

    Selain itu, sejumlah tantangan lainnya yang menghambat operasional dan ekspansi industri petrokimia saat ini adalah kelangkaan pasokan gas.

    “Kemarin kita dapatnya 48 persen dari kuota 100 persen, tentu itu menghambat jalannya operasional pabrik. Kita harapkan ini ada upaya pemerintah segera dapat mengatasi masalah ini dan kuota nya dapat kembali sepenuhnya 100 persen,” jelasnya.

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II: Revisi UU Pemilu dibahas mulai awal 2026

    Komisi II: Revisi UU Pemilu dibahas mulai awal 2026

    istilah demokrasi bisa direct dan indirect, keduanya itu sama-sama demokrasi. Sama dengan kita ada perwakilan di DPRD, jangan salah mereka itu dipilih oleh masyarakat artinya di jabatan mereka ada suara masyarakat

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyampaikan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk opsi pemisahan pemilu nasional dan daerah serta usulan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD dimulai pada awal 2026.

    “Soal pembahasan revisi paket politik terkait UU Pemilu itu insya Allah baru akan dimulai pada awal 2026,” kata Khozin di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat.

    Khozin menjelaskan dibukanya masa pembahasan revisi UU tersebut pada tahun depan karena saat ini pihaknya masih membahas beberapa undang-undang lain.

    “Beberapa diantaranya UU ASN dan UU BUMD yang sedang berjalan,” ujarnya.

    Meski demikian, Khozin menyatakan hingga saat ini Komisi II DPR RI sudah mulai melakukan beberapa tahapan untuk mempersiapkan pembahasan perubahan Undang-Undang Pemilu.

    “Yang pasti 2026 harusnya sudah mulai running, kalau saat ini sebenarnya sudah mulai tahapan, seperti rapat dengar pendapat dan forum group discussion terkait kepemiluan,” ucapnya.

    Ia menyampaikan juga telah melakukan penguatan kelembagaan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

    “Bahkan kemarin kami juga melakukan penguatan kelembagaan Bawaslu di Madura. Artinya, proses sudah jalan, tetapi ofisialnya insya Allah 2026,” ucapnya.

    Selain itu, Khozin menyebut usulan kepala daerah, yakni bupati, wali kota, dan gubernur yang dipilih oleh DPRD tetap sesuai dengan demokrasi.

    “Kita mengenal istilah demokrasi bisa direct dan indirect, keduanya itu sama-sama demokrasi. Sama dengan kita ada perwakilan di DPRD, jangan salah mereka itu dipilih oleh masyarakat artinya di jabatan mereka ada suara masyarakat,” ucapnya.

    Ia memastikan nantinya pembahasan soal revisi UU Pemilu akan berjalan dengan adil, yakni melihat mafsadat dan manfaatnya atau plus minus dari penerapan regulasi soal kepemiluan.

    “Pemerintah berkewajiban mencari dampak paling kecil untuk mencari kemaslahatan yang paling besar,” kata dia.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Noel terjaring OTT KPK, Kaesang: Ikuti proses hukumnya

    Noel terjaring OTT KPK, Kaesang: Ikuti proses hukumnya

    aparat penegak hukum akan bertindak secara profesional dalam pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu dari Astacita Presiden Prabowo Subianto. Kami percaya Bapak Presiden, program beliau adalah untuk salah satunya pemberantasan korupsi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengimbau kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk patuh terhadap hukum serta mengikuti proses hukumnya.

    Hal tersebut disampaikan Kaesang saat dimintai komentar soal Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Ya semuanya, apapun yang tersangkut dengan kasus hukum ya, kita harus ikuti proses hukumnya,” kata Kaesang di Jakarta Selatan, Jumat.

    Kaesang percaya aparat penegak hukum akan bertindak secara profesional dalam pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu dari Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami percaya Bapak Presiden, program beliau adalah untuk salah satunya pemberantasan korupsi,” ujarnya.

    Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) sebagai salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

    “KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni salah satunya IEG,” ujar Ketua Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

    Setyo mengatakan selanjutnya KPK melakukan penahanan terhadap Wamenaker untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 22 Agustus-10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih

    Lebih lanjut, dia mengatakan tersangka IEG disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi V DPR RI bantu penataan kawasan kumuh di Kubu Raya

    Komisi V DPR RI bantu penataan kawasan kumuh di Kubu Raya

    Pontianak (ANTARA) – Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dalam penataan kawasan kumuh sekaligus penyediaan akses air bersih bagi masyarakat.

    “Ini akan kita masukan dalam program penataan kawasan kumuh pada APBN 2025. Kita anggarkan Rp20 miliar, namun daya serap dengan kondisi yang ada sekitar Rp8,7 miliar,” kata Ketua Komisi V DPR RI dari dapil Kalbar, Lasarus di Sungai Raya, Jumat.

    Menurut dia, fokus penataan diarahkan pada lingkungan, bukan rumah warga, mengingat sebagian besar rumah berdiri di atas lahan sewa yang sudah ditempati puluhan tahun.

    “Lingkungannya yang kita tata, bukan rumahnya. Mudah-mudahan setelah ditata lebih layak dan humanis,” tuturnya.

    Selain penataan lingkungan, Lasarus juga menyoroti persoalan ketersediaan air bersih yang masih minim. Ia menilai, masalah tersebut berdampak langsung terhadap Pasar Sejati yang tidak berfungsi maksimal karena pedagang enggan menempati kios tanpa akses air bersih.

    “Ini juga akan kita tindaklanjuti agar pasar bisa difungsikan. Dengan begitu, pedagang yang berjualan di depan rumah atau pinggir jalan bisa dipindahkan ke pasar ini,” katanya.

    Lasarus menambahkan, dari sembilan kecamatan di Kubu Raya, enam kecamatan hingga kini masih belum terlayani akses air bersih sama sekali. Kondisi ini menjadi pekerjaan besar yang harus segera ditangani melalui program pembangunan infrastruktur dasar.

    “Kabupaten Kubu Raya ini daerah penyangga, tapi masih banyak daerah kumuhnya. Dan dari sembilan kecamatan, masih ada enam kecamatan yang pelayanan air bersihnya nol persen. Ini PR besar yang harus segera kita tuntaskan,” kata Lasarus.

    Dalam kunjungan tersebut, Lasarus turut didampingi jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), antara lain Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Oscar Siagian. Kehadiran mereka bertujuan melihat langsung kondisi lapangan dan merespons kebutuhan infrastruktur di Kubu Raya.

    Di tempat yang sama, Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyambut baik dukungan DPR RI dan Kementerian PUPR. Ia menegaskan, percepatan pembangunan di Kubu Raya hanya bisa dicapai melalui kolaborasi erat dengan pemerintah pusat dan provinsi.

    “Seperti janji kampanye saya, saya serius berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar mereka mengambil peran sebagai booster percepatan pembangunan di Kubu Raya. Kalau tidak, pembangunan akan stagnan,” kata Sujiwo.

    Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan DPR RI, tidak hanya soal anggaran tetapi juga teknis perencanaan, data yang akurat, dan kesiapan lahan. Dengan begitu, pembangunan bisa tepat sasaran sekaligus menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo berikan pembekalan guru Sekolah Rakyat di JIExpo

    Prabowo berikan pembekalan guru Sekolah Rakyat di JIExpo

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat sore, untuk memberikan pembekalan kepada ribuan guru dan kepala sekolah Program Sekolah Rakyat.

    Presiden tiba di gedung utama JIExpo sekitar pukul 16.23 WIB mengenakan pakaian safari dan didampingi Mensesneg Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kedatangan Kepala Negara disambut yel-yel “Bangga Bersamamu” yang disuarakan sekitar 2.000 peserta berpakaian PDL hijau tua yang telah memadati ruangan sejak siang hari.

    Para guru dan kepala sekolah rakyat ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengikuti agenda pembekalan yang digelar pemerintah.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan arahan mengenai peningkatan kualitas pendidikan nasional, peran strategis guru dalam membentuk generasi unggul, serta dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan.

    Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Sosial Saifullah Yusuf beserta jajaran, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof Mohammad Nuh dan Pendiri ESQ Corp Ary Ginanjar.

    Agenda pembekalan ini menjadi rangkaian upaya pemerintah untuk memperkuat sektor pendidikan, sekaligus mendorong terciptanya budaya belajar yang inklusif dan merata di seluruh pelosok tanah air.

    Kementerian Sosial melaporkan, saat ini terdapat 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah. Jumlah itu ditargetkan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 dengan kapasitas 15.895 siswa, didukung 2.407 guru dan 4.442 tenaga pendidik.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.