Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Presiden Prabowo silaturahmi temui Ma’ruf Amin, ini isi pertemuannya

    Presiden Prabowo silaturahmi temui Ma’ruf Amin, ini isi pertemuannya

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi menemui Wakil Presiden (Wapres) Ke-13 KH Ma’ruf Amin di kediaman pribadinya di Kota Depok, Jawa Barat, Minggu sore, dan keduanya berbincang-bincang dan berdiskusi membahas sejumlah isu terkait kebangsaan dan arah pembangunan ke depan.

    Presiden Prabowo, yang mengenakan atasan safari dan juga kopiah hitam, langsung mencium tangan KH Ma’ruf setibanya di rumah wakil presiden pada periode kedua pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo.

    Kunjungan Presiden Prabowo ke kediaman Ma’ruf Amin itu dibagikan oleh akun media sosial resmi Presiden RI, sebagaimana telah dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

    “Dalam kunjungannya, kedua pemimpin berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai arah pembangunan bangsa ke depan. Kunjungan ini juga mencerminkan kehangatan hubungan antarpemimpin bangsa serta menegaskan semangat persatuan yang senantiasa menjadi landasan kokoh dalam perjalanan Indonesia,” demikian siaran resmi Presiden RI.

    Pertemuan itu berlangsung secara tertutup, tetapi beberapa foto yang dibagikan oleh siaran resmi Presiden RI, keduanya duduk berhadap-hadapan di salah satu ruang tamu rumah Ma’ruf Amin.

    Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kabinet turut membenarkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan KH Ma’ruf Amin.

    Dalam beberapa foto yang dibagikan oleh Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Prasetyo dan Teddy, yang juga mengenakan kopiah berwarna hitam, juga terlihat mencium tangan Ma’ruf Amin pada sela-sela acara silaturahmi Presiden Prabowo itu.

    Sementara itu, KH Ma’ruf Amin dalam siaran resminya pada Minggu malam menyebut Presiden Prabowo menyambangi kediamannya dalam rangka silaturahmi.

    “Alhamdulilah, (saya telah) menerima kunjungan silaturahim Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, di kediaman. Kami berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai arah pembangunan ke depan, termasuk pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekayaan alam harus diberdayagunakan seutuhnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” kata KH Ma’ruf Amin.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran sebut usul gerbong perokok tak sinkron dengan program Presiden

    Gibran sebut usul gerbong perokok tak sinkron dengan program Presiden

    “Ini kan program di sektor kesehatan sudah jelas program-programnya. Ada Cek Kesehatan Gratis, ada pemberantasan stunting, di Kemenkes juga ada pembangunan rumah sakit-rumah sakit baru,”

    Solo (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai usulan salah satu anggota DPR terkait adanya gerbong khusus perokok untuk perjalanan kereta jarak jauh tidak sinkron dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya bidang kesehatan.

    Sebagai pembantu Presiden, Gibran ingin memastikan program-program prioritas, visi-misi Presiden Prabowo berjalan dengan baik.

    “Ini kan program di sektor kesehatan sudah jelas program-programnya. Ada Cek Kesehatan Gratis, ada pemberantasan stunting, di Kemenkes juga ada pembangunan rumah sakit-rumah sakit baru,” kata Wapres Gibran usai meninjau revitalisasi stasiun di Stasiun Solo Balapan, Solo, Jawa Tengah, Minggu.

    Gibran menjelaskan bahwa usulan penambahan gerbong khusus perokok tidak selaras dengan program prioritas Presiden, Cek Kesehatan Gratis, pemberantasan kasus stunting pada balita, hingga revitalisasi dan pembangunan rumah sakit di daerah.

    Selain itu, berbagai payung hukum dan regulasi, baik undang-undang, peraturan pemerintah hingga surat edaran telah mengatur bahwa transportasi umum merupakan kawasan bebas rokok.

    Peraturan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Surat Edaran (SE) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Larangan Merokok di Dalam Sarana Angkutan Umum.

    Begitu juga dengan sejumlah kota yang telah membuat kebijakan pembatasan iklan atau segala bentuk promosi rokok.

    “Sekali lagi, untuk bapak, ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf, ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden,” kata Gibran.

    Namun demikian, Wapres menekankan seluruh aspirasi untuk peningkatan pelayanan KAI akan ditampung.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Anggota DPR RI Nasim Khan mengusulkan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan gerbong khusus untuk perokok di kereta api jarak jauh.

    Usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin pada Rabu (20/8).

    Menanggapi hal itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menegaskan seluruh layanan kereta api yang dioperasikan tetap bebas asap rokok, sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan seluruh pelanggan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal gerbong perokok, Gibran sebut ruang laktasi bayi lebih prioritas

    Soal gerbong perokok, Gibran sebut ruang laktasi bayi lebih prioritas

    Solo (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai ruang laktasi atau ibu menyusui dan ruang ganti popok untuk bayi lebih prioritas dalam perjalanan kereta jarak jauh.

    Pernyataan Gibran tersebut menanggapi usulan dari salah satu anggota legislatif yang menilai perlunya gerbong khusus perokok untuk perjalanan kereta jarak jauh.

    “Jika ada ruang fiskal, kalau pendapat saya pribadi, lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel,” kata Wapres Gibran usai meninjau revitalisasi Stasiun Solo Balapan di Solo, Jawa Tengah, Minggu.

    Gibran menilai bahwa dalam sebuah perumusan kebijakan yang menyangkut masyarakat, harus ditentukan terlebih dahulu skala prioritas sesuai kebutuhan.

    Menurut Gibran, jika ada ruang fiskal yang dapat dianggarkan oleh PT KAI, lebih baik diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, lansia, hingga kaum difabel.

    “Misalnya ada ruang laktasi di gerbongnya, mungkin toiletnya, kamar mandinya bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman. Saya kira itu lebih prioritas. Sekali lagi, dalam perumusan sebuah kebijakan ada skala prioritasnya,” kata Gibran.

    Oleh karenanya, Gibran memohon maaf kepada anggota DPR yang mengusulkan gerbong khusus perokok karena segala perumusan kebijakan akan memperhitungkan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat.

    Namun demikian, seluruh aspirasi dari anggota DPR untuk peningkatan pelayanan KAI akan ditampung.

    “Apakah mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin lebih prioritas? Silakan, ini semua untuk kebaikan KAI ke depan, untuk kebaikan dan peningkatan pelayanan KAI ke depan. Saya mohon maaf kepada bapak, ibu anggota dewan yang terhormat, masukannya tetap kami tampung, tapi ada hal-hal lain yang lebih prioritas,” tambah Gibran.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Anggota DPR RI Nasim Khan mengusulkan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan gerbong khusus untuk perokok di kereta api jarak jauh.

    Usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin pada Rabu (20/8).

    Menanggapi hal itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menegaskan seluruh layanan kereta api yang dioperasikan tetap bebas asap rokok, sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan seluruh pelanggan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • APK ditertibkan, Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang menghitung hari

    APK ditertibkan, Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang menghitung hari

    ANTARA – Menjelang hari pemungutan suara yang jatuh pada 27 Agustus mendatang, tim gabungan yang sudah terbentuk mulai melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada Ulang Tahun 2025 di Pangkalpinang, pada Minggu (24/8).  Proses penertiban APK dilaksanakan selama dua hari, melibatkan KPU, PPK,PPS, Polresta, Satpol PP, hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pangkalpinang (Chandrika Purnama Dewi/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab Teddy: Merdeka Run rayakan HUT RI dengan semangat persatuan

    Seskab Teddy: Merdeka Run rayakan HUT RI dengan semangat persatuan

    “Terima kasih banyak atas partisipasi masyarakat yang telah berkumpul dan bersiap untuk berlari bersama semenjak dini hari. Peserta yang hadir melebihi dari kuota pendaftaran. Sebanyak lebih dari 8.000 orang datang dari Jakarta dan sekitarnya, maupun

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan acara balap lari Merdeka Run 8.0 K yang merupakan agenda terakhir perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia bertujuan membangkitkan semangat merayakan HUT Kemerdekaan RI dengan aktivitas olahraga yang menyatukan masyarakat.

    Teddy, yang turut berlari bersama 8.000 lebih peserta Merdeka Run 8.0 K, pun berterima kasih kepada semua pelari yang telah berkumpul sejak Minggu pagi pukul 05.30 WIB dan berlari bersama-sama dari garis start di depan Istana Merdeka, dan mengakhiri larinya juga di titik yang sama.

    “Terima kasih banyak atas partisipasi masyarakat yang telah berkumpul dan bersiap untuk berlari bersama semenjak dini hari. Peserta yang hadir melebihi dari kuota pendaftaran. Sebanyak lebih dari 8.000 orang datang dari Jakarta dan sekitarnya, maupun dari luar kota. Terima kasih juga kepada masyarakat yang telah memberikan semangat di sepanjang ajang lari ini. Anda semua luar biasa!” kata Seskab Teddy saat dihubungi di Jakarta, Minggu, selepas acara Merdeka Run 8.0 K rampung digelar.

    Seskab Teddy lanjut menjelaskan alasan olahraga lari dipilih sebagai penghujung rangkaian perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    “Melalui Merdeka Run, pemerintah ingin semangat peringatan kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara khidmat, tetapi juga melalui aktivitas yang menyatukan masyarakat dalam energi positif. Olahraga juga dipilih sebagai sarana untuk mendorong gaya hidup sehat dan aktif bagi masyarakat,” ujar Teddy Indra Wijaya.

    Dalam kesempatan yang sama, Teddy pun berharap berbagai rangkaian acara merayakan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI dapat menjadikan Agustus sebagai bulan yang ditunggu-tunggu masyarakat.

    “Dengan berbagai rangkaian acara ini, diharapkan bulan Agustus akan selalu menjadi bulan yang ditunggu-tunggu, karena banyaknya berbagai kegiatan yang bisa diikuti oleh masyarakat! Merdeka!” sambung Seskab Teddy.

    Seskab Teddy bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo melepas ribuan pelari Merdeka Run dalam sesi flag off tepat pada pukul 06.30 WIB. Dalam sesi itu, seiring dengan mulai berlarinya para peserta, Teddy, Prasetyo, dan Dito juga memberi semangat secara langsung kepada para pelari.

    Selepas itu, Seskab Teddy bersama kelompok lechting-nya dari abituren Akademi Militer Magelang Tahun 2011 “Pandurilastaka”. Sepanjang berlari, Teddy memanggul tongkat bendera Merah Putih dan berlari dalam satu irama yang sama dengan teman-temannya dari Pandurilastaka. Rombongan itu, yang mengambil rute 8 kilometer, menempuh perjalanan dari Jalan Medan Merdeka Utara menuju Jalan Merdeka Barat, Jalan Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman hingga BNI City, kemudian memutar balik menuju Istana Merdeka.

    Di sepanjang jalan hingga sampai garis finish, sejumlah peserta yang mengidolakan Teddy memanfaatkan momen itu untuk berfoto bersama. Teddy pun melayani permintaan swa foto tersebut setelah melewati garis finish.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Merdeka Run rampung digelar, Mensesneg ajak jangan jadi generasi mager

    Merdeka Run rampung digelar, Mensesneg ajak jangan jadi generasi mager

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang merupakan Ketua Panitia Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, saat ditemui selepas berlari dalam acara Merdeka Run 8.0 K, mengajak masyarakat untuk tidak menjadi generasi yang malas bergerak (mager).

    Pras, begitu sapaan populernya, pun menjelaskan acara balap lari Merdeka Run 8.0 K sengaja digelar oleh Istana Kepresidenan RI dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, karena salah satu tujuannya untuk mendukung kampanye gaya hidup sehat dengan berolahraga.

    “Tahun ini lumayan lengkap ya (peringatan HUT Kemerdekaan RI, red.), ada Peringatan Detik-Detik Proklamasi yang penuh kesakralan dan kekhidmatan, kemudian juga ada Karnaval malam hari. Terakhir, kita tutup dengan olahraga, men sana in corpore sano. Semua harus sehat. Nah, kita jangan jadi generasi yang mager, males bergerak. Jalan kaki ndak apa-apa, yang penting semangat, tekad untuk tidak males bergerak. Merdeka! Merdeka!” kata Pras menjawab pertanyaan wartawan.

    Mensesneg, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menyebut Presiden Prabowo Subianto pun memonitor langsung acara Merdeka Run 8.0 K itu, yang merupakan agenda terakhir rangkaian perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar oleh Istana Kepresidenan RI.

    “Enggak, enggak (Presiden tidak hadir, red.), tetapi Beliau memonitor,” ujar Pras.

    Dalam kesempatan yang sama, Pras, mewakili seluruh panitia, mengucapkan terima kasih kepada 8.000 lebih peserta Merdeka Run 8.0 K yang antusias berlari bersama-sama dari garis start di depan Istana Merdeka, hingga kembali lagi di garis finish di titik yang sama, di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Minggu pagi.

    “Tentunya kami atas nama panitia, mewakili teman-teman panitia, sekali lagi menyampaikan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang luar biasa dalam seluruh rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-80. Hari ini, salah satu puncaknya kita memperingati dari sisi olahraga,” kata Prasetyo Hadi.

    Sebanyak 8.000 peserta berlari dalam dua kategori yaitu 8 kilometer dan 4,5 kilometer menyusuri rute dari Jalan Medan Merdeka Utara, kemudian menuju Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, kemudian memutar balik hingga kembali ke Jalan Medan Merdeka Utara. Dalam rombongan pelari itu, ada pula anggota Kabinet Merah Putih yang turut serta berlari bersama-sama masyarakat.

    Jajaran menteri dan wakil menteri itu di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Arya Bima Sugiarto. Kemudian, ada pula Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan figur pers Najwa Shihab.

    Kemudian, Mensesneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang melepas para pelari dalam sesi flag off​​​​​​​, juga ikut berlari. Seskab Teddy berlari bersama kelompok lechting-nya dari abituren Akademi Militer Magelang Tahun 2011 “Pandurilastaka”. Selepas berlari, Seskab Teddy lanjut ke area refreshment​​​​​​​ di kawasan Monumen Nasional, dan menyerahkan hadiah kepada beberapa pelari tercepat yang tiba di garis finish paling pertama dari masing-masing kategori.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana sebut perpres baru segera dibuat jika RUU Haji disahkan jadi UU

    Istana sebut perpres baru segera dibuat jika RUU Haji disahkan jadi UU

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) baru mengenai Badan Penyelenggara (BP) Haji jika nantinya RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disetujui dan disahkan menjadi undang-undang.

    “Pasti,” kata Prasetyo, yang juga Juru Bicara Presiden RI, singkat saat ditanya mengenai penerbitan perpres baru mengenai BP Haji.

    Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga berharap jika nantinya RUU Haji itu disahkan maka pelaksanaan haji semakin baik ke depannya.

    “Harapannya jelas hanya satu, pelaksanaan haji semakin lebih baik lagi,” kata Prasetyo saat ditemui pada sela-sela kegiatannya mengikuti Merdeka Run 8.0 K di Jakarta, Minggu, merespons pertanyaan wartawan soal RUU Haji yang akan disahkan pada Selasa.

    Pras, begitu sapaan populernya, tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai detail RUU Haji. Dia hanya merespons singkat: “Sedang dimatangkan di DPR”.

    Komisi VIII DPR RI selama beberapa hari terakhir, termasuk pada akhir pekan ini, mengebut pembahasan RUU Haji sehingga diharapkan RUU itu dapat disetujui dan disahkan dalam Sidang Paripurna di Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Selasa (26/8) minggu depan.

    Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI menggelar beberapa rapat, termasuk bersama DPD RI di Jakarta, Sabtu (23/8) untuk mendengarkan pertimbangan terkait RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Rapat itu, yang terbuka untuk umum, berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Selepas itu, Komisi VIII DPR RI kembali menggelar rapat tertutup bersama panitia kerja (panja) dari pemerintah untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Haji dan Umrah. Pembahasan DIM antara DPR dan pemerintah berlangsung sampai hari ini (24/8).

    Dalam rapat-rapat yang telah digelar oleh DPR RI bersama DPD dan pemerintah, beberapa poin penting RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, di antaranya mencakup perubahan nomenklatur Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian, dan perubahan penyebutan Kepala BP Haji menjadi menteri.

    Poin lainnya, rapat-rapat itu juga membahas aturan yang memperbolehkan petugas haji tidak harus beragama Islam. Ketentuan itu ditujukan kepada petugas embarkasi di daerah-daerah di Indonesia yang mayoritas warganya bukan muslim. Ketentuan itu tidak berlaku untuk panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) di Arab Saudi.

    Kemudian, poin penting lainnya, kuota haji setingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh menteri. Aturan sebelumnya menyebut kuota di tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh gubernur.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • GUSDURian imbau pemerintah bijak dalam membuat kebijakan pajak

    GUSDURian imbau pemerintah bijak dalam membuat kebijakan pajak

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jaringan GUSDURian Alissa Wahid mengimbau pemerintah untuk bijak dan melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan soal pajak dan kebijakan-kebijakan lainnya agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

    “Kebijakan pemerintah dibuat tanpa kajian yang cukup. Suara rakyat semakin ditekan, sehingga muncul berbagai bentuk perlawanan, mulai dari kabur aja dulu atau Indonesia gelap,” kata Alissa dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal ini penting dilakukan agar tak menimbulkan gejolak besar di masyarakat seperti yang terjadi di Pati yang menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen, yang kemudian disusul aksi demonstrasi serupa di Bone, Sulawesi Selatan, menentang kebijakan Pemda setempat yang menaikkan PBB-P2 sebesar 400 persen.

    Alissa menegaskan, dalam demokrasi, suara rakyat harus didengar dan dilibatkan, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini menjadi perhatian serius GUSDURian, terutama untuk mengantisipasi potensi melemahnya kedaulatan sipil.

    “Demokrasi hanya bisa tegak jika kedaulatan sipil tetap kuat. Kalau kekuasaan sipil berada di bawah kendali militer, suara rakyat tidak akan pernah menjadi yang utama,” ujarnya.

    Selain soal penguatan demokrasi, dalam Tunas GUSDURian mendatang, juga akan membahas soal ekologi.

    Alissa menuturkan bahwa secara global, dunia sedang menghadapi krisis iklim. Di Indonesia, kondisi ini diperburuk oleh industri ekstraktif yang masih beroperasi dengan pendekatan kekuasaan. Dampaknya, masyarakat adat tersingkir dan ekosistem mengalami kerusakan parah.

    “Hampir tidak ada, pertambangan yang benar-benar memulihkan lingkungan. Bahkan, karena penyelenggara, pemerintah itu masih abai terhadap aturan hukum, kewajiban reklamasi tidak dilakukan. Akibatnya, banyak masyarakat menjadi korban, jatuh ke lubang tambang, atau tanah tandus tanpa penghijauan kembali,” jelasnya.

    Menurut Alissa, isu yang diangkat bukan sekadar masalah ekologis, melainkan juga keadilan ekologis.

    “Keadilan ini mencakup perlindungan bagi masyarakat adat sekaligus menjaga hak-hak alam,” kata Alissa.

    Alissa menambahkan, dalam Tunas GUSDURian 2025, nantinya akan disusun rekomendasi konkret untuk memperkuat demokrasi dan keadilan ekologi bagi masyarakat Indonesia.

    “Gus Dur itu bekerja berbasis nilai, kita fokus pada nilai-nilai tersebut harus diturunkan dalam bentuk yang lebih kongkret,” tuturnya.

    TUNAS Jaringan GUSDURian merupakan momen konsolidasi para penggerak GUSDURian. Kegiatan mengangkat tema Meneladani Gus Dur, Menguatkan Indonesia diikuti 2000 peserta, terdiri dari Komunitas GUSDURian, sahabat dan murid Gud Dur, individu, lembaga, tokoh lintas agama, jejaring masyarakat sipil, serta para akademisi dari berbagai daerah di Indonesia.

    Adapun kegiatan meliputi Konferensi Pemikiran Gus Dur, Forum Gerakan, dan Festival Gerakan. Dalam forum tersebut juga digelar Community Space: bazar dan pameran gerakan; Learning Space: ruang berbagi pengetahuan dan keterampulan yang diisi para pakar dan penggerak; serta dimeriahkan dengan Malam Budaya.

    Sejumlah tokoh yang akan hadir di antaranya KH. Husein Muhammad, Dewi Kanti Setianingsih, Greg Barton, Mahfud MD, Badriyah Fayumi, Kamala Candrakirana, Laode M. Syarif, Tantowi J. Musaddad, Nissa Wargadipura, dan Sandra Moniaga.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mantan menteri yang juga ekonom senior Kwik Kian Gie wafat

    Mantan menteri yang juga ekonom senior Kwik Kian Gie wafat

    Selasa, 29 Juli 2025 13:38 WIB

    Jurnalis merekam layar digital informasi wafatnya mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) periode 1999-2000 Kwik Kian Gie di Rumah Duka Sentosa, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Ekonom yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas periode 2001-2004 tersebut wafat di usai 90 tahun karena sakit. ANTARA FOTO/Reno Esnir/bar

    Sejumlah pelayat melintas di dekat karangan bunga duka cita atas wafatnya mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) periode 1999-2000 Kwik Kian Gie di Rumah Duka Sentosa, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Ekonom yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas periode 2001-2004 tersebut wafat di usai 90 tahun karena sakit. ANTARA FOTO/Reno Esnir/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sepekan, Presiden berhentikan Wamenaker hingga bantuan untuk Gaza

    Sepekan, Presiden berhentikan Wamenaker hingga bantuan untuk Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi akhir pekan Anda.

    Presiden Prabowo berhentikan Immanuel Ebenezer sebagai Wamenaker

    Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menjelaskan Presiden Prabowo telah menandatangani surat keputusan untuk memberhentikan Noel, sapaan populer Immanuel Ebenezer.

    “Bapak Presiden telah menandatangani putusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta, Jumat malam.

    Selengkapnya klik di sini.

    Prabowo hormati proses hukum penangkapan Wamenaker oleh KPK

    Presiden Prabowo Subianto menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

    “Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    TNI terjunkan bantuan logistik untuk warga Gaza pada HUT Ke-80 RI

    TNI melalui Satgas Garuda Merah Putih-II berhasil mendaratkan bantuan logistik dengan metode air drop atau menjatuhkan dari pesawat untuk warga di Jalur Gaza, Palestina tepat pada perayaan HUT Ke-80 RI pada Minggu (17/8).

    “Keberhasilan ini menjadi catatan bersejarah, sekaligus hadiah istimewa bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang di Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    Anggota DPR: Wamenaker Ebenezer terkena OTT seperti “gol bunuh diri”

    Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai bahwa fenomena Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) seperti “gol bunuh diri”.

    Sebab, kata dia, Presiden Prabowo Subianto selalu menyuarakan isu-isu terkait pemberantasan korupsi. Dia pun mengaku terkejut usai mendengar kabar OTT terhadap Wamenaker itu.

    “Kita sangat prihatin dengan kejadian ini, karena presiden sangat gencar menyuarakan isu-isu soal pemberantasan korupsi,” kata Nasir Djamil di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Istana sebut tunjangan rumah DPR urusan Kemenkeu

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa urusan tunjangan rumah bagi anggota DPR sepenuhnya berada pada kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara cegat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, menanggapi pernyataan anggota DPR yang menyebut adanya kenaikan tunjangan rumah terkait peralihan fasilitas dari rumah jabatan.

    “Makanya, tanyakan ke Bu Menkeu,” katanya saat ditanya terkait hal itu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.