Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Presiden Prabowo anugerahi Menlu Sugiono Bintang Mahaputera Utama

    Presiden Prabowo anugerahi Menlu Sugiono Bintang Mahaputera Utama

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menganugerahi Menteri Luar Negeri Sugiono tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama dalam upacara penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Menlu Sugiono dianugerahi tanda kehormatan berkat jasanya memperkuat politik luar negeri bebas aktif, memperluas kerja sama bilateral dan multilateral, serta melindungi kepentingan WNI di luar negeri.

    “Menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada Saudara Sugiono. Beliau berjasa luar biasa dalam bidang diplomasi internasional melalui kiprah sebagai Menteri Luar Negeri yang memperkuat politik luar negeri bebas aktif, memperluas kerja sama bilateral dan multilateral, serta melindungi kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri,” demikian bunyi kutipan Keputusan Presiden yang dibacakan dalam acara itu.

    Bintang Mahaputera Utama diberikan kepada tokoh yang berjasa luar biasa dalam menjaga keutuhan, kelangsungan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Penganugerahan ini diberikan kepada 141 tokoh nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 73, 74, 75, 76, 77, dan 78/TK/2025.

    Presiden Prabowo menegaskan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi negara atas pengabdian luar biasa para putra-putri bangsa.

    Usai upacara penganugerahan tanda kehormatan selesai, Prabowo menyampaikan rasa terima kasih kepada tokoh yang hadir dan menerima penghargaan.

    “Sekali lagi terima kasih atas jasa-jasa pengabdian saudara sekalian. Semoga jasa-jasa tersebut menjadi warisan bagi generasi penerus,” kata Presiden Prabowo.

    Selain Menlu Sugiono, ada sejumlah tokoh diplomasi lain yang juga diberikan penghargaan oleh Presiden Prabowo, di antaranya Marty Natalegawa, Retno Marsudi dan Noer Hassan Wirajudaa dianugerahi Bintang Mahaputera Adipurna, serta Dino Patti Djalal dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD soroti kebijakan Gubernur Jabar terkait penghapusan tunggakan PBB

    DPRD soroti kebijakan Gubernur Jabar terkait penghapusan tunggakan PBB

    Jadi jangan serta merta imbauan tersebut diadopsi. Lihat dulu siapa yang menunggak PBB dan siapa penerima manfaatnya jika tunggakan dihapuskan

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyoroti kebijakan penghapusan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dikeluarkan Gubernur Dedi Mulyadi kepada seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bekasi.

    Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Jiovanno Nahampun mengaku khawatir kebijakan itu tidak tepat sasaran apabila diterapkan tanpa skema jelas, mengingat piutang PBB-P2 di daerah itu mencapai Rp1 triliun dengan mayoritas penunggak berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas.

    “Sedangkan masyarakat biasa yang hanya memiliki satu rumah, justru lebih patuh membayar pajak. Jadi jangan serta merta imbauan tersebut diadopsi. Lihat dulu siapa yang menunggak PBB dan siapa penerima manfaatnya jika tunggakan dihapuskan,” katanya di Cikarang, Senin.

    Berdasarkan monitoring dan evaluasi Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, banyak tunggakan PBB berasal dari masyarakat yang tergolong mapan secara ekonomi. Mereka memiliki banyak aset berupa rumah dan tanah tetapi tidak patuh membayar pajak.

    “Bahkan beberapa kasus menunjukkan nilai tunggakan mencapai ratusan juta rupiah. Salah satu contoh adalah tunggakan sebesar Rp400 juta akibat pajak yang tidak dibayar selama bertahun-tahun. Kasus seperti ini banyak ditemukan di wilayah perkotaan seperti Cikarang, Tambun hingga Cibitung,” katanya.

    Politisi PDI Perjuangan itu menilai penghapusan tunggakan PBB memang dapat meringankan beban masyarakat namun harus dilakukan secara selektif agar tidak merugikan pemerintah daerah.

    Jika penghapusan dilakukan terhadap wajib pajak yang mampu membayar tetapi sengaja lalai, maka potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terganggu. Padahal, PAD dari sektor PBB sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

    “Kalau tunggakan mau dihapuskan, jangan diberlakukan bagi semua wajib pajak. Penghapusan hanya berlaku bagi warga menengah ke bawah yang memang membutuhkan bantuan. Sebaliknya, bagi kalangan menengah atas yang mampu tetapi tidak patuh, upaya penagihan harus ditingkatkan,” katanya.

    PAD Kabupaten Bekasi senilai triliunan rupiah berpotensi melayang jika pemerintah daerah mengikuti imbauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penghapusan tunggakan PBB-P2 terhitung sejak tahun 2024 ke belakang.

    Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi mencatat piutang PBB-P2 hingga akhir 2024 mencapai lebih dari Rp1 triliun. Saat ini, piutang tersebut masih dalam proses penagihan dan belum memasuki jatuh tempo pada September 2025.

    “Untuk sektor PBB-P2, piutang mencapai Rp1 triliun lebih dan sebagian besar dimiliki oleh wajib pajak kategori ekonomi menengah atas,” kata Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Bapenda Kabupaten Bekasi Fuji Nugraha.

    Fuji menambahkan kepatuhan pembayaran pajak cenderung lebih tinggi di kalangan masyarakat biasa dibanding menengah atas. Pihaknya juga akan meninjau siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan penghapusan PBB-P2.

    “Masyarakat biasa justru lebih taat membayar pajak sementara pemilik lahan besar memiliki nilai PBB yang jauh lebih tinggi. Bahkan, satu orang bisa menunggak PBB hingga Rp1 miliar karena luas lahan,” ucap dia.

    Dirinya mengaku kebijakan penghapusan tunggakan PBB-P2 masih akan dibahas bersama pimpinan. “Kami masih akan membahas persoalan ini bersama pimpinan,” kata dia.(KR-PRA).

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP: Secepatnya, pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan

    Menteri PKP: Secepatnya, pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan

    Untuk mempercepat pembangunan 2.200 unit rumah maka tiga dirjen langsung datang ke sini dan meninjau sendiri lokasi pembangunan rumah bantuan itu di delapan kabupaten wilayah Papua Pegunungan

    Wamena (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan akan dilaksanakan secepatnya.

    “Secepatnya, kami akan melakukan pembangunan. Kami akan melaporkan secara lengkap kepada Bapak Presiden mengenai progres persiapan di lapangan supaya pembangunan 2.200 unit rumah dapat segera berjalan,” kata Menteri PKP dalam keterangannya di Wamena, Senin.

    Menurut dia, keseriusan percepatan pembangunan 2.200 unit rumah sesuai permintaan langsung Presiden RI Prabowo Subianto untuk Papua Pegunungan dengan mengirimkan tiga direktur jenderal (dirjen) di Kementerian PKP RI langsung ke lokasi.

    “Untuk mempercepat pembangunan 2.200 unit rumah maka tiga dirjen langsung datang ke sini dan meninjau sendiri lokasi pembangunan rumah bantuan itu di delapan kabupaten wilayah Papua Pegunungan,” ujarnya.

    Dia menjelaskan secara teknis mekanisme di lapangan telah dibahas bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol serta delapan bupati.

    “Hasil kesepakatan yang telah diputuskan dalam rapat koordinasi itulah yang akan dilanjutkan ke Bapak Presiden untuk percepatan pembangunan 2.200 unit rumah di wilayah Papua Pegunungan. Secara mekanisme telah dijelaskan oleh pak Gubernur,” katanya.

    Dia menambahkan bantuan 2.000 unit rumah tipe 45 bagi masyarakat asli Papua Pegunungan dan 200 unit rumah tipe 90 untuk kepala suku merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia (KTI), khususnya Papua Pegunungan.

    “Bapak Presiden melalui bantuan rumah ini, menginginkan negara hadir, negara campur tangan untuk hal yang positif dengan pembangunan perumahan di Papua Pegunungan,” ujarnya.

    Pewarta: Yudhi Efendi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sigit “Pasha” Purnomo jelaskan soal tunjangan rumah Anggota DPR

    Sigit “Pasha” Purnomo jelaskan soal tunjangan rumah Anggota DPR

    ANTARA – Anggota DPR RI Sigit Purnomo atau Pasha Ungu memberikan penjelasan terkait tunjangan perumahan anggota dewan senilai Rp50 juta per bulan. Menurutnya, tunjangan itu telah dikaji dan disesuaikan dengan kebutuhan anggota dewan. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyatakan bahwa besaran tunjangan tersebut sudah melalui proses kajian.
    (Azhfar Muhammad Robbani/Ryan Rahman/Satrio Giri Marwanto/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bakamla RI terima kunjungan Coast Guard Vietnam di Tanjung Priok

    Bakamla RI terima kunjungan Coast Guard Vietnam di Tanjung Priok

    Jakarta (ANTARA) – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menerima kunjungan Coast Guard Vietnam dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam, Senin.

    Dalam pantauan di Dermaga Nusantara 01, Tanjung Priok, Jakarta Utara, terlihat kapal Coast Guard Vietnam yakni CSB 8001 sekitar pukul 10.00 WIB.

    Kedatangan kapal tersebut langsung disambut marching band dari TNI AL dan beberapa pasukan Bakamla yang sudah berbaris di bibir pelabuhan.

    Terlihat pula Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah duduk di tenda VIP sambil menunggu jajaran petinggi Coast Guard Vietnam dan kapten kapal.

    Saat kapal tersebut bersandar, komandan kapal dan jajaran petinggi Coast Guard Vietnam keluar sambil disambut jajaran Bakamla RI.

    Hingga saat ini, prosesi penyambutan di pelabuhan masing berlangsung. Direncanakan Irvansyah akan menyambangi kapal untuk melihat ragam fasilitas dan personel yang berjaga di kapal.

    Untuk diketahui, rangkaian kegiatan kunjungan ini akan berlangsung hingga Rabu (27/8). Jajaran Coast Guard Vietnam akan menjalin pertemuan bilateral, olahraga bersama dan latihan bersama dengan Bakamla RI.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Analis nilai program Polantas Menyapa sentuh kebutuhan masyarakat

    Analis nilai program Polantas Menyapa sentuh kebutuhan masyarakat

    “Publik menilai ‘Polantas Menyapa’ dan Polisi Senyum sangat edukatif, humanis, dan inovatif. Program ini lahir dari aspirasi masyarakat yang ingin pelayanan lalu lintas yang ramah, proaktif, dan solutif. Inilah semangat Polri Presisi yang benar-benar

    Jakarta (ANTARA) – Analis politik sekaligus alumni Indef School of Political Economy Nasky Putra Tandjung menilai bahwa program “Polantas Menyapa” merupakan inovasi Korlantas Polri dalam bidang lalu lintas yang mampu menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

    “Publik menilai ‘Polantas Menyapa’ dan Polisi Senyum sangat edukatif, humanis, dan inovatif. Program ini lahir dari aspirasi masyarakat yang ingin pelayanan lalu lintas yang ramah, proaktif, dan solutif. Inilah semangat Polri Presisi yang benar-benar dirasakan rakyat,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Nasky mengatakan, lalu lintas merupakan cerminan budaya bangsa. Program “Polantas Menyapa” pun menjadi langkah strategis untuk membangun budaya tertib dalam berlalu lintas.

    “Petugas polisi lalu lintas adalah wajah pertama kepolisian yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Maka, perubahan sikap menjadi ramah, menyapa, dan memberi edukasi adalah simbol kedekatan, keramahan, dan empati. Itu yang dihadirkan Kakorlantas melalui Polantas Menyapa,” ucapnya.

    Kendati demikian, ia menekankan agar program ini dibarengi dengan pelatihan pelayanan publik bagi anggota di pos jaga, lokasi tilang, maupun kantor SIM dan di Samsat.

    Ia juga menekankan agar kehadiran polisi tidak boleh hanya saat razia, tetapi juga hadir aktif memberikan edukasi, arahan, bahkan motivasi bagi pengguna jalan.

    “Diperlukan kanal umpan balik publik agar masyarakat bisa menilai langsung kualitas pelayanan Polantas. Dengan begitu, perubahan akan berjalan konsisten dan terukur,” ujarnya.

    Lebih jauh, Nasky menilai bahwa Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho memiliki berbagai prestasi selama menakhodai Korlantas Polri.

    Prestasi itu dibuktikan dengan adanya apresiasi Presiden RI Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang menyebut penanganan arus mudik Lebaran, HUT Bhayangkara, dan HUT RI ke-80 tahun 2025 sebagai yang paling aman dan lancar.

    Selain itu, jumlah kecelakaan menunjukkan penurunan di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Agus Suryonugroho. Pada semester pertama 2025, jumlah kecelakaan lalu lintas menurun hampir 1.800 kasus atau 19,8 persen dengan lebih dari 2.500 korban berhasil ditekan.

    “Penurunan angka kecelakaan ini menjadi bukti konkret efektivitas strategi yang dijalankan Irjen Pol. Agus Suryonugroho bersama jajaran Korlantas Polri,” ujarnya.

    Berdasarkan fakta tersebut, Nasky pun menilai Kakorlantas layak dinobatkan sebagai Tokoh Perubahan Lalu Lintas atau Agent of Change Traffic.

    Kebijakan dan terobosan Kakorlantas, kata dia, telah membawa wajah baru kepolisian lalu lintas yang lebih modern, humanis, dan dekat dengan masyarakat.

    “Seluruh kebijakan beliau berangkat dari semangat Polri untuk masyarakat. Polantas kini tidak lagi sekadar penegak hukum, tetapi juga perpanjangan tangan Polri yang merangkul, mendengar, dan melayani rakyat. Publik melihat perubahan nyata itu dan ini menjadi modal penting membangun citra positif Polri,” katanya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, respons Gibran soal gerbong perokok-Prabowo temui Ma’ruf

    Kemarin, respons Gibran soal gerbong perokok-Prabowo temui Ma’ruf

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Minggu (24/8), mulai dari respons Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal wacana gerbong khusus perokok hingga Presiden Prabowo Subianto menemui mantan wakil presiden K.H. Ma’ruf Amin.

    Berikut kilas balik berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Soal gerbong perokok, Gibran sebut ruang laktasi bayi lebih prioritas

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai ruang laktasi atau ibu menyusui dan ruang ganti popok untuk bayi lebih prioritas dalam perjalanan kereta jarak jauh.

    Pernyataan Gibran tersebut menanggapi usulan dari salah satu anggota legislatif yang menilai perlunya gerbong khusus perokok untuk perjalanan kereta jarak jauh.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Gibran sebut usul gerbong perokok tak sinkron dengan program Presiden

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai usulan salah satu anggota DPR terkait adanya gerbong khusus perokok untuk perjalanan kereta jarak jauh tidak sinkron dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya bidang kesehatan.

    Sebagai pembantu Presiden, Gibran ingin memastikan program-program prioritas, visi-misi Presiden Prabowo berjalan dengan baik.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Istana sebut perpres baru segera dibuat jika RUU Haji disahkan jadi UU

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) baru mengenai Badan Penyelenggara Haji jika nantinya RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disetujui dan disahkan menjadi undang-undang.

    “Pasti,” kata Prasetyo, yang juga Juru Bicara Presiden RI, singkat saat ditanya mengenai penerbitan perpres baru mengenai BP Haji.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Mantan KSAD Dudung Abdurrahman jadi Ketum IKAL Lemhannas 2025–2030

    Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman terpilih menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas (IKAL) untuk masa bakti 2025–2030 melalui Musyawarah Nasional IKAL.

    Dalam sambutan pertamanya sebagai ketua umum, Dudung menegaskan bahwa IKAL adalah rumah besar alumni Lemhannas yang harus selalu menjaga persatuan. Menurut dia, seluruh alumni Lemhannas adalah keluarga.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Presiden Prabowo silaturahmi temui Ma’ruf Amin, ini isi pertemuannya

    Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi menemui wakil presiden ke-13 K.H. Ma’ruf Amin di kediaman pribadinya, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (24/8) sore dan keduanya berbincang-bincang serta berdiskusi membahas sejumlah isu terkait kebangsaan dan arah pembangunan ke depan.

    Presiden Prabowo, yang mengenakan atasan safari dan juga kopiah hitam, langsung mencium tangan K.H. Ma’ruf setibanya di rumah wakil presiden pada periode kedua pemerintahan presiden ke-7 Joko Widodo itu.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran tinjau fasilitas Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Riau

    Wapres Gibran tinjau fasilitas Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Riau

    Senin, 28 Juli 2025 14:43 WIB

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) berbincang dengan siswa usai meninjau proses belajar mengajar dan fasilitas Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Pekanbaru, Riau, Senin (28/7/2025). Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung fasilitas dan proses belajar mengajar di sekolah rakyat tersebut. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/rwa.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) berfoto bersama dengan siswa usai meninjau proses belajar mengajar dan fasilitas Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Pekanbaru, Riau, Senin (28/7/2025). Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung fasilitas dan proses belajar mengajar di sekolah rakyat tersebut. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Boy Thohir ajak alumni SMA 3 Jakarta beri inspirasi siswa sekolah

    Boy Thohir ajak alumni SMA 3 Jakarta beri inspirasi siswa sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Jakarta Garibaldi Thohir alias Boy Thohur mengajak para alumni SMA Negeri 3 “Teladan” Jakarta yang saat ini sudah sukses, untuk memberi inspirasi kepada siswa-siswi yang masih bersekolah.

    Dia menyampaikan hal itu dalam reuni akbar bertajuk Seikat Selebrasi Ikatan Keluarga Alumni Teladan di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu. Menurut dia, reuni tersebut bukan sekadar ajang nostalgia, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada generasi penerus.

    “Kita ingin adik-adik meniru kakak-kakaknya yang sudah sukses. Insya Allah mereka bisa menjadi teladan di masa depan,” kata Boy Thohir.

    Dalam acara itu, sejumlah tokoh publik pun hadir di antaranya politisi Aburizal Bakrie, Adhyaksa Dault, Rahmad Gobel, hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Dia pun mengaku terharu dengan antusiasme para alumni yang datang dari berbagai penjuru.

    “Malam ini saya sangat merasa terharu dan bangga. Kita semua dapat berkumpul dengan seluruh sahabat-sahabat dan kakak-adik yang tercinta,” katanya.

    Menurut dia, reuni akbar itu sekaligus menjadi ajang konsolidasi alumni dalam mendukung SMA 3 Jakarta. Dia berkomitmen untuk mendukung penuh kepala sekolah guna membawa SMA 3 menjadi sekolah unggulan nasional.

    Pasalnya, dia menilai bahwa tidak ada lagi sekolah selain SMA Negeri 3 Jakarta yang memiliki soliditas keluarga alumni.

    “Kita akan support SMA 3 untuk menjadi yang terbaik di Indonesia,” katanya.

    Adapun acara reuni akbar itu berlangsung sejak pagi hingga malam, yang diisi oleh sejumlah kegiatan, mulai dari agenda olahraga hingga kuliner. Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 5.000 orang.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas nilai Prabowo satu-satunya Presiden yang terapkan Pasal 33 UUD

    Zulhas nilai Prabowo satu-satunya Presiden yang terapkan Pasal 33 UUD

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai Presiden Prabowo Subianto merupakan satu-satunya Presiden RI yang berani menerapkan prinsip Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan ekonomi gotong royong dan pemerataan.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan bahwa hal itu merupakan prinsip yang selama ini diperjuangkan oleh PAN dan Presiden Prabowo merupakan sosok yang ditunggu-tunggu.

    “Presiden Pak Prabowo Subianto, satu-satunya Presiden yang berani menerapkan Pasal 33, pemberdayaan, pemerataan, gotong royong, ekonomi Pancasila,” kata Zulhas saat berpidato pada PAN Awards, rangkaian HUT Ke-27 PAN, di Senayan Park, Jakarta, Minggu.

    Dia mengatakan semangat ekonomi Pancasila yang dijalankan Presiden Prabowo harus terus didukung agar mampu menghadirkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan perekonomian Indonesia yang menekankan prinsip demokrasi ekonomi dengan asas kekeluargaan dan gotong royong.

    Sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulhas juga mendorong agar Presiden menetapkan standar harga gabah dengan terbitnya keputusan presiden.

    Hal itu menjadi bukti pemerintah berpihak kepada rakyat karena selama ini pengusaha-pengusaha besar banyak yang ikut berbisnis di wilayah yang seharusnya didominasi oleh rakyat.

    Menurut dia, dana bantuan sosial penting, tetapi yang paling penting adalah pemberdayaan rakyat.

    “Saudara-saudara sekalian, itulah perjuangan kita, yang sudah kita tunggu 15 tahun lamanya. Kita kalah terus sama Pak Prabowo, betul nggak?” katanya.

    Di sisi lain, dia pun menyoroti persoalan distribusi pupuk di Indonesia yang dinilai terlalu rumit. Dia menyebut, banyak aturan yang justru membuat pupuk sulit sampai ke tangan petani tepat waktu.

    “Pupuk semua mau ikut cawe-cawe, 148 aturan mengatur soal pupuk, maklum demokrasi mahal katanya,” katanya.

    Zulhas menambahkan proses distribusi pupuk sangat berbelit hingga membutuhkan ratusan tanda tangan sebelum pupuk diterima petani.

    Dia pun mengaku telah melaporkan masalah tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut dia, Presiden Prabowo langsung merespons dengan langkah konkret untuk memangkas birokrasi.

    “Jadi, ada 500 tanda tangan baru pupuk sampai ke tangan petani, bayangin saudara-saudara, itu pupuk sampai ke petani kalau sudah panen,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.