UGM mengingatkan Pemerintah dan DPR agar membatalkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan mengancam keberlangsungan demokrasi
Yogyakarta (ANTARA) – Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyerukan gerakan damai, sekaligus menghentikan segala bentuk kekerasan, dalam aksi massa yang eskalasinya meningkat di berbagai daerah.
Rektor UGM Prof. Ova Emilia saat membacakan seruan moral di Balairung UGM, Minggu, menegaskan bahwa kekerasan hanya akan menambah penderitaan masyarakat dan merusak nilai kemanusiaan.
“Kami menyampaikan duka yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam rangkaian aksi massa, dan mengimbau semua pihak untuk menghentikan tindakan kekerasan dan anarkisme demi menjaga nilai kemanusiaan dan kemartabatan,” kata Ova.
Menurut Ova, jalan damai dapat membuka ruang dialog yang lebih konstruktif, sementara jalan kekerasan hanya akan memperpanjang luka sosial.
“UGM mendukung gerakan damai atas tuntutan masyarakat untuk mendorong pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh, khususnya dalam penegakan hukum, pemulihan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Dalam seruan moral itu, UGM juga mengingatkan pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi serta membatalkan kebijakan yang dinilai tidak adil, memperlebar kesenjangan sosial, mengancam demokrasi, dan menguntungkan kelompok elit politik maupun oligarki.
“UGM mengingatkan Pemerintah dan DPR agar membatalkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan mengancam keberlangsungan demokrasi,” ucap Ova.
Kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa UGM, ia mengajak untuk tetap berperan aktif mengawal kondisi bangsa dengan cara yang konstruktif.
Mahasiswa sebagai agen perubahan, kata Ova, harus menyuarakan keadilan sekaligus menjaga keselamatan diri.
“UGM mendorong mahasiswa untuk menunjukkan kepedulian terhadap kondisi bangsa dengan cara yang konstruktif dan penuh kehati-hatian dalam setiap tindakan,” katanya.
Rektor UGM pun berpesan kepada aparat penegak hukum agar lebih responsif dan akuntabel dalam meredam konflik sosial.
“Kami mengimbau penyelenggara negara dan pihak berwenang untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara saksama agar korban tidak lagi berjatuhan dan ketertiban serta keamanan masyarakat segera pulih,” ujar dia.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sujito menuturkan bahwa perubahan hanya bisa dicapai melalui cara damai, bukan kekerasan yang justru menambah penderitaan rakyat.
“Demonstrasi besar jangan sampai terjebak pada kekerasan, karena kekerasan hanya akan melahirkan korban dan itu sering kali merugikan rakyat,” ucapnya.
Arie menyebut langkah represif yang selama ini muncul hanya memperparah ketegangan dan memperlebar jurang ketidakpercayaan.
Ia mengingatkan pemerintah untuk segera hadir dengan solusi nyata, serta merespons dengan langkah-langkah konkret.
“Pemerintah harus segera merespons dengan langkah-langkah konkret, minimal mengurangi tindakan represif karena itu membahayakan rakyat,” tuturnya.
Menurut Arie, meningkatnya eskalasi massa tidak lepas dari akumulasi persoalan struktural, mulai ekonomi, pengangguran, hingga kebijakan anggaran yang kontroversial.
Dengan demikian, dia berharap suara kritis masyarakat harus dipandang sebagai masukan, bukan ancaman.
“Mari kita hentikan kekerasan, tapi sikap kritis dan aksi tetap harus disuarakan agar pemerintah segera melakukan perbaikan,” ujar Arie.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
