Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Pemkot Pekalongan buka posko pengembalian barang hasil penjarahan 

    Pemkot Pekalongan buka posko pengembalian barang hasil penjarahan 

    “Kalau suka rela mengembalikan (barang yang dijarah) identitas kami merahasiakan. itu niat kita,”

    Pekalongan (ANTARA) – Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, membuka posko untuk memfasilitasi pengembalian aset milik pemerintah yang dijarah oleh massa saat aksi unjuk rasa, Sabtu (30/8).

    Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Senin, mengatakan posko tersebut didirikan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat mengembalikan barang tanpa khawatir akan sanksi hukum.

    “Kalau suka rela mengembalikan (barang yang dijarah) identitas kami merahasiakan. itu niat kita,” katanya.

    Langkah ini diambil oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai respons atas aset yang hilang atau rusak dalam aksi demonstrasi pada Sabtu (30/8).

    Ia mengatakan informasi ini sudah disebarkan hingga tingkat kelurahan, RT, dan RW untuk menjangkau warga yang teridentifikasi melalui rekaman video di media sosial.

    Kepada warga dan orang tua yang anaknya terindikasi terlibat, kata dia, sudah mulai berkomunikasi dengan pihak Pemkot.

    Menurut dia, pihak kelurahan dan perangkat desa pun akan bergerak secara persuasif untuk mengidentifikasi dan membujuk mereka yang membawa barang-barang aset milik pemerintah itu.

    “Pihak Kelurahan, RT, dan RW akan bergerak ke rumah tersebut. Tentunya dengan cara-cara persuasif,” katanya.

    Pewarta: Kutnadi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Sulteng harap unjuk rasa di Palu jadi contoh untuk Indonesia

    Gubernur Sulteng harap unjuk rasa di Palu jadi contoh untuk Indonesia

    Palu (ANTARA) – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid berharap aksi unjuk rasa yang damai dan sopan di Palu, dapat menjadi contoh untuk Indonesia.

    “Masyarakat Kota Palu dan Sulteng mengedepankan akal sehat, memperlihatkan sikap demokrasi yang yang sangat tinggi dan mudah-mudahan menjadi contoh untuk Indonesia,” katanya usai bertemu massa aksi di halaman Kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu, Senin.

    Gubernur Sulteng bersama seribuan massa aksi duduk bersama di depan Kantor DPRD Sulteng. Aksi yang digelar di tengah rintik hujan itu berlangsung tertib dan dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng.

    Dalam dialog bersama massa aksi, Anwar juga memaparkan program kerja yang dilaksanakan selama lima tahun yang akan datang. Salah satunya, adalah komitmen memberikan beasiswa kepada mahasiswa.

    Dalam unjuk rasa itu beberapa isu lokal yang disampaikan diantaranya membatalkan kenaikan gaji pegawai, mengevaluasi program BERANI cerdas dan mengevaluasi seluruh izin tambang di Sulteng.

    Seribuan mahasiswa dari sejumlah kampus dan aliansi ojek online di Kota Palu melakukan aksi unjuk rasa dengan sopan di depan kantor Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin.

    Aksi yang dimulai pukul 11.50 WITA dan berakhir pukul pukul 15.30 WITA. Di depan kantor DPRD Sulteng, masa aksi menyuarakan tuntutan dan aspirasi mereka, khususnya tindakan represif aparat kepolisian kepada massa aksi di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Masa aksi ditemui Ketua DPRD Sulteng M Arus Abdul Karim, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, mantan Gubernur Sulteng Rusdi Mastura dan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid. Selain itu, hadir pula Komandan Korem 132/Tadulako Brigjen TNI Deni Gunawan, Wakil Kapolda Sulteng Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma dan Kapolres Palu Kombes Pol. Deny Abrahams.

    Pewarta: Fauzi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri siap eksekusi perintah Presiden, tangkap pelaku kerusuhan

    Kapolri siap eksekusi perintah Presiden, tangkap pelaku kerusuhan

    “Tentunya, kami mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden,”

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesiapan Polri mengeksekusi perintah-perintah yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, diantaranya memulihkan situasi keamanan dan ketertiban, serta menangkap pelaku-pelaku kerusuhan dan memproses mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

    Listyo melanjutkan dirinya juga segera memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa dan sekolah kepada 40 lebih polisi yang cedera dan luka-luka saat mengamankan aksi massa yang berujung kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota pada pekan lalu.

    “Kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Beliau (Presiden, red.), segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan, dan memproses sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Kapolri saat ditemui di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, Senin sore, selepas mendampingi Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo, didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, menjenguk belasan polisi yang dirawat di RS Polri Kramat Jati, Senin, karena mengalami luka-luka dan cedera saat bertugas. Beberapa dari mereka ada yang tangannya putus, dan tempurung kepalanya retak. Ada juga yang ginjalnya rusak, karena diinjak-injak oleh perusuh.

    Listyo, selepas menyambut kedatangan Presiden itu, pun berterima kasih atas perhatian Presiden kepada para polisi.

    “Tentunya, kami mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden,” kata Listyo.

    Listyo menjelaskan Presiden Prabowo menjenguk satu per satu polisi yang dirawat di RS Polri hari ini. Ada 13 polisi yang dijenguk oleh Presiden Prabowo.

    “Beliau sangat prihatin, dan Beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu, kami diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan, dan memberikan penghargaan terbaik untuk prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras, dan menjadi korban,” ujar Listyo Sigit.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo, atas nama negara, mengucapkan terima kasih kepada para polisi tersebut.

    “Hari ini, saya merasa terpanggil, harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera,” kata Presiden Prabowo kepada wartawan selepas menjenguk aparat kepolisian yang dirawat di RS Polri di Jakarta, Senin.

    Jumlah polisi dan warga yang cedera dan luka-luka akibat kericuhan aksi massa pada pekan lalu itu, Presiden menyebut ada lebih dari 40 orang. Walaupun demikian, sebagian besar dari mereka, yang dirawat di RS Polri itu, telah selesai menjalani perawatan dan kembali ke rumah masing-masing.

    “Sekarang masih ada 17 di sini, 14 anggota (Polri, red), dan tiga orang masyarakat, (yang) satu di antaranya adalah perempuan,” ujar Presiden Prabowo.

    Presiden menyebut perempuan yang turut menjadi korban itu merupakan seorang ibu yang hendak pergi ke pasar untuk berbelanja, tetapi di jalan diganggu oleh perusuh, hingga tulang pahanya patah, dan motornya pun diambil.

    “Saya sudah tengok 13 (polisi, red.) di atas, ada yang berat, kepalanya harus operasi, operasi tempurung kepala, diganti sama titanium. Ada yang tangannya putus, dan sebagainya. Alhamdulillah dapat disambung lagi. Ini saya mau nengok yang paling parah, ginjalnya diinjek-injek sampai rusak. Beliau sekarang harus dicuci darah, tetapi saya tidak tahu, tetapi kalau perlu kita cari transplantasi, kalau tidak bisa diperbaiki. Ginjal itu sangat berat,” ujar Presiden Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Makassar dibakar, Prabowo: ini tindakan makar, bukan aspirasi

    DPRD Makassar dibakar, Prabowo: ini tindakan makar, bukan aspirasi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menilai insiden pembakaran Kantor DPRD Makassar oleh massa saat unjuk rasa pada Jumat (28/8) lalu merupakan tindakan makar, bukan penyampaian aspirasi.

    Prabowo mengatakan bahwa peristiwa pembakaran Kantor DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, tersebut menyebabkan empat korban yang merupakan aparat sipil negara (ASN) meninggal dunia.

    “Ingat, di Sulawesi Selatan ada empat ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban. Gedung DPR dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini, ini bukan penyampaian aspirasi,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers usai menjenguk korban aksi demonstrasi di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin.

    Presiden menekankan bahwa keempat ASN tersebut merupakan korban tak bersalah atas rangkaian peristiwa pembakaran dan tindak anarkis massa saat unjuk rasa.

    Prabowo menyatakan keprihatinannya atas tindakan sejumlah massa yang memang sengaja membakar, menyerang, merusak fasilitas umum, dan menciptakan amarah rakyat.

    Namun demikian, Prabowo memerintahkan seluruh aparat penegak hukum untuk menyelidiki pihak yang harus bertanggung jawab.

    “Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu, saya tidak ragu-ragu membela rakyat, saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat,” tegas Prabowo.

    Berdasarkan data BPBD Makassar, keempat korban meninggal dunia di Kantor DPRD Makassar, yakni Budi Haryadi (30) yang bertugas sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

    Budi terpaksa melompat dari atap gedung DPRD Makassar saat terbakar. Meski sempat mendapatkan penanganan medis, tetapi kondisinya sudah kritis.

    Selain Budi, korban lainnya juga turut melompat dari lantai empat bernama Syaiful (43) sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kecamatan Ujung Tanah yang dinyatakan meninggal Rumah Sakit Grestelina, meski sebelumnya dirawat intensif, tetapi nyawanya tidak tertolong.

    Korban lainnya, Muhammad Akbar Basri alias Abay, Fotografer Humas DPRD Kota Makassar dan Sarinawati salah satu staf DPRD Makassar, jenazahnya ditemukan tim SAR berada di lantai tiga gedung setempat dalam kondisi hangus terbakar.

    Keduanya diduga ketakutan lalu bersembunyi di ruangan tersebut untuk menghindari tindakan anarkis massa yang saat mulai beringas naik ke atas ruangan gedung untuk mencari orang-orang DPRD sekaligus menjarah barang-barang.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo perintahkan kenaikan pangkat anggota Polri korban ricuh demo

    Prabowo perintahkan kenaikan pangkat anggota Polri korban ricuh demo

    “Saya sampaikan ke Kapolri saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, menghadapi anasir-anasir,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada aparat kepolisian yang menjadi korban dalam rangkaian aksi demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah.

    “Saya sampaikan ke Kapolri saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, menghadapi anasir-anasir,” kata Prabowo usai menjenguk korban di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin.

    Presiden menyampaikan terdapat 43 korban akibat aksi tersebut yang dirawat di RS Polri, terdiri atas 40 lebih aparat kepolisian dan masyarakat. Dari jumlah itu, sebagian besar sudah diperbolehkan pulang, sementara 17 orang masih dirawat, termasuk 14 anggota Polri dan tiga warga sipil.

    Beberapa korban mengalami luka berat, seperti cedera kepala hingga operasi tempurung yang diganti titanium, tangan putus yang berhasil disambung, hingga seorang korban yang mengalami kerusakan ginjal setelah diinjak-injak dan kini harus menjalani cuci darah.

    Prabowo juga menyoroti adanya korban dari masyarakat sipil dalam aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk seorang perempuan yang patah tulang ketika motornya dirampas perusuh serta empat aparatur sipil negara (ASN) di Sulawesi Selatan yang menjadi korban meski tidak terlibat politik maupun aksi demonstrasi.

    Menurut Presiden, aparat kepolisian telah melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di lapangan.

    Kepala Negara menegaskan bahwa polisi wajib melindungi demonstrasi yang dilakukan secara damai. “Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi,” ujarnya.

    Namun, Presiden menilai sejumlah aksi sudah disusupi kelompok perusuh dengan tujuan merusak fasilitas publik, membakar gedung DPR dan DPRD, serta melukai aparat.

    “Niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, mengganggu kehidupan rakyat, menghancurkan upaya pembangunan nasional,” kata Prabowo.

    Selain perintah kenaikan pangkat, Prabowo juga meminta agar para korban mendapatkan penghargaan lain berupa kesempatan pendidikan lanjutan serta dukungan penuh bagi keluarga mereka.

    “Jadi saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ, saya ucapkan terima kasih atas negara, saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah,” kata Presiden.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respon aksi anarkis, Prabowo: Demi Allah saya tak akan mundur

    Respon aksi anarkis, Prabowo: Demi Allah saya tak akan mundur

    Demi Allah saya tidak akan mundur setapak pun, saya yakin rakyat bersama saya

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membela rakyat dan bersumpah tidak akan mundur dalam menghadapi aksi-aksi anarkis yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

    “Demi Allah saya tidak akan mundur setapak pun, saya yakin rakyat bersama saya,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers usai menjenguk korban aksi demonstrasi di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin.

    Prabowo menyampaikan keprihatinannya atas puluhan korban luka dalam peristiwa itu, baik dari unsur kepolisian maupun masyarakat.

    Menurut Presiden, hingga saat ini masih ada 17 orang yang dirawat, termasuk seorang perempuan yang mengalami patah tulang setelah motornya dirampas perusuh.

    Kepala Negara menegaskan hak menyampaikan pendapat dijamin Undang-Undang, namun harus dilakukan secara damai dan sesuai aturan. “Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi,” ujarnya.

    Namun, Prabowo menilai sejumlah aksi telah disusupi perusuh yang berniat merusak dan membakar fasilitas publik, termasuk gedung DPR dan DPRD.

    “Niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, mengganggu kehidupan rakyat, menghancurkan upaya pembangunan nasional,” kata Presiden.

    Prabowo menyatakan pemerintah akan bertindak tegas dan mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas aksi anarkis tersebut.

    “Saya tidak ragu-ragu membela rakyat, saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat,” ucapnya.

    Prabowo juga memerintahkan agar seluruh petugas kepolisian yang menjadi korban dinaikkan pangkat luar biasa sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka menjaga keamanan negara.

    Diketahui, Presiden Prabowo di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, Senin, menjenguk belasan polisi yang mengalami cedera dan luka-luka akibat unjuk rasa massa di beberapa daerah di Jakarta pekan lalu, yang berujung ricuh.

    Prabowo, yang didampingi oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, mengaku dirinya merasa terpanggil untuk menjenguk dan melihat langsung keadaan aparat kepolisian yang terluka karena membela negara, dan rakyat.

    “Hari ini, saya merasa terpanggil, harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera,” kata Presiden Prabowo.

    Jumlah polisi dan warga yang cedera dan luka-luka akibat kericuhan aksi massa pada pekan lalu itu, Presiden menyebut ada lebih dari 40 orang. Walaupun demikian, sebagian besar dari mereka, yang dirawat di RS Polri itu, telah selesai menjalani perawatan dan kembali ke rumah masing-masing.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo jenguk polisi di RS Polri yang jadi korban ricuh demo

    Presiden Prabowo jenguk polisi di RS Polri yang jadi korban ricuh demo

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, Senin, menjenguk belasan polisi yang mengalami cedera dan luka-luka akibat unjuk rasa massa di beberapa daerah di Jakarta pekan lalu, yang berujung ricuh.

    Prabowo, yang didampingi oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, mengaku dirinya merasa terpanggil untuk menjenguk dan melihat langsung keadaan aparat kepolisiani yang terluka karena membela negara, dan rakyat.

    “Hari ini, saya merasa terpanggil, harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera,” kata Presiden Prabowo kepada wartawan selepas menjenguk aparat kepolisian yang dirawat di RS Polri di Jakarta, Senin.

    Jumlah polisi dan warga yang cedera dan luka-luka akibat kericuhan aksi massa pada pekan lalu itu, Presiden menyebut ada lebih dari 40 orang. Walaupun demikian, sebagian besar dari mereka, yang dirawat di RS Polri itu, telah selesai menjalani perawatan dan kembali ke rumah masing-masing.

    “Sekarang masih ada 17 di sini, 14 anggota (Polri, red), dan tiga orang masyarakat, (yang) satu di antaranya adalah perempuan,” ujar Presiden Prabowo.

    Presiden menyebut perempuan yang turut menjadi korban itu merupakan seorang ibu yang hendak pergi ke pasar untuk berbelanja, tetapi di jalan diganggu oleh perusuh, dan motornya pun diambil.

    “Saya sudah tengok 13 di atas, ada yang berat, kepalanya harus operasi, operasi tempurung kepala, diganti sama titanium. Ada yang tangannya putus, dan sebagainya. Alhamdulillah dapat disambung lagi. Ini saya mau nengok yang paling parah, ginjalnya diinjek-injek sampai rusak. Beliau sekarang harus dicuci darah, tetapi saya tidak tahu, tetapi kalau perlu kita cari transplantasi, kalau tidak bisa diperbaiki. Ginjal itu sangat berat,” ujar Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga bercerita ada sejumlah polisi kena petasan hingga bagian leher dan pahanya terbakar. “Bayangkan kalau laki-laki, terbakar alat vitalnya,” sambung Presiden.

    Oleh karena itu, Presiden Prabowo menilai beberapa aksi massa yang terjadi pada pekan lalu itu bertujuan menciptakan kerusuhan. “Niatnya yang bakar, diketemukan truk isinya alat-alat untuk membakar,” kata Prabowo.

    Presiden pun kemudian memerintahkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo untuk memberikan penghargaan kepada para polisi yang bertugas, termasuk yang mengalami luka-luka.

    “Saya ucapkan terima kasih atas (nama) negara, saya perintahkan (Kapolri) mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah,” kata Presiden Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aksi unjuk rasa HMI di DPRD DIY berlangsung damai

    Aksi unjuk rasa HMI di DPRD DIY berlangsung damai

    “Kami tentu berterima kasih kepada para mahasiswa dan kawan-kawannya yang telah melakukan aksi secara damai di Yogyakarta. Ini wujud komitmen kita bersama bahwa partisipasi aspirasi masyarakat harus disampaikan secara damai,”

    Yogyakarta (ANTARA) – Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta di halaman DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin, berlangsung aman dan damai.

    Puluhan mahasiswa datang beriringan sambil membawa spanduk dan poster tuntutan, sebelum akhirnya duduk bersama dan bergantian berorasi secara tertib di pelataran gedung dewan.

    “Kami tentu berterima kasih kepada para mahasiswa dan kawan-kawannya yang telah melakukan aksi secara damai di Yogyakarta. Ini wujud komitmen kita bersama bahwa partisipasi aspirasi masyarakat harus disampaikan secara damai,” ujar Wakil Ketua DPRD DIY Umaruddin Masdar usai menemui massa aksi.

    Menurut Umaruddin, kehadiran mahasiswa dengan cara damai merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga Yogyakarta tetap kondusif.

    Ia menegaskan DPRD DIY selalu membuka ruang dialog dan diskusi dengan masyarakat, termasuk para peserta unjuk rasa.

    Dia berjanji setiap aspirasi mahasiswa kali ini tidak berhenti di Yogyakarta, tetapi segera diteruskan ke DPR RI pada hari yang sama.

    “Pimpinan, para komite sudah sepakat aspirasi semua akan kita kirim ke Jakarta. Hari ini juga akan dikirimkan, dialamatkan ke DPR RI,” ujarnya menambahkan.

    Penanggung jawab umum aksi HMI Cabang Yogyakarta Isra menyatakan unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi bangsa.

    Dia mengaku prihatin dengan sejumlah pernyataan anggota DPR RI yang belakangan menuai kontroversi, termasuk persoalan korupsi yang masih marak.

    “Kita semua tahu kondisi bangsa hari ini, ya. Beberapa pernyataan DPR yang memang sangat kontroversial. Juga berkaitan dengan Undang-Undang Perampasan Aset yang memang perlu kita perjuangkan bersama, karena kasus korupsi yang terjadi di negara ini masih begitu marak,” kata Isra.

    Ia menyebutkan beberapa poin tuntutan yang dibawa mahasiswa HMI, antara lain reformasi birokrasi, pengusutan tuntas pelanggaran hak asasi manusia, reformasi Polri, pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset, serta mendesak aparat menindak secara transparan kasus penindasan pengemudi ojek online.

    Menurut Isra, tuntutan itu lahir dari keinginan mahasiswa untuk memastikan negara hadir dalam melindungi rakyat.

    Sepanjang jalannya aksi, pihak kepolisian bersama TNI yang berada di sekitar halaman DPRD DIY tampak menjaga keamanan secara persuasif.

    Di ujung aksi, para mahasiswa pun mengajak para anggota DPRD DIY beserta aparat TNI/Polri berfoto bersama sebagai simbol komitmen menjaga Yogyakarta tetap aman.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BKN anugerahi pangkat Anumerta ASN korban insiden DPRD Makassar

    BKN anugerahi pangkat Anumerta ASN korban insiden DPRD Makassar

    “Sebagai Kepala BKN mewakili institusi dan seluruh komponen ASN di Indonesia, saya ungkapkan duka cita yang mendalam bagi pegawai pemerintah yang menjadi korban dalam insiden tersebut, terutama bagi pihak keluarga korban,”

    Makassar (ANTARA) – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof Zudan Arif Fakrulloh menganugerahi pangkat Anumerta kepada tiga orang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi korban meninggal dunia dalam insiden pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat, 29 Agustus 2025.

    “Sebagai Kepala BKN mewakili institusi dan seluruh komponen ASN di Indonesia, saya ungkapkan duka cita yang mendalam bagi pegawai pemerintah yang menjadi korban dalam insiden tersebut, terutama bagi pihak keluarga korban,” kata Zudan melaui siaran persnya diterima, Senin.

    Oleh karena itu, Pemerintah melalui BKN, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan PT Taspen merespon cepat kejadian ini dengan berkoordinasi lintas institusi untuk memastikan ASN terdampak mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan manajemen ASN.

    Ia menyatakan, mereka adalah contoh Aparatur Sipil negara yang berdedikasi bagi bangsa dalam kondisi apapun. Negara akan memastikan ASN yang meninggal dunia tersebut mendapatkan penghargaan sepantasnya atas dedikasinya.

    Sebagai langkah konkret, BKN telah menerbitkan pertimbangan teknis tentang Pensiun Janda/Duda terhadap ASN yang menjadi korban meninggal dunia saat terjadinya insiden kebakaran di Gedung DPRD Kota Makassar.

    Mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel ini juga memastikan ASN yang menjadi korban dalam insiden tersebut akan menerima penghargaan yang setinggi-tingginya dari negara sesuai ketentuan manajemen ASN.

    Pemerintah melalui BKN memberikan pegawai ASN yang menjadi korban saat melaksanakan tugas, yakni Saiful Akbar memenuhi kriteria untuk diberikan Kenaikan Pangkat Anumerta setingkat lebih tinggi.

    Selain itu, pihak keluarga juga diberikan status pensiun janda, duda anumerta 72 persen dari dasar pensiun, santunan, hak keuangan yang berupa santunan kematian kerja, uang duka, serta biaya pemakaman dan atau bantuan beasiswa.

    Adapun total ketiga pegawai pemerintah yang menjadi korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran di Gedung DPRD Kota Makassar yakni Saiful Akbar selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Tallo.

    Muhammad Akbar Basri disapa Abay menjabat Staf Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Kota Makassar, dan Sarinawati menjabat Staf Sekertariat DPRD Kota Makassar.

    Sebelumnya, insiden awal pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar oleh massa demonstrasi terjadi pada Jumat (29/8) malam sekira pukul 19.00 WITA, disaat bersamaan akan dilaksanakan rapat paripura. Massa akhirnya memaksakan masuk lalu secara anarkis merusak mobil hingga membakarnya.

    Api semakin membesar hingga membakar seluruh gedung hingga Sabtu, (30/8) dini hari. Sejumlah orang masih terjebak di dalam gedung, sementara massa terus berdatangan mengepung kantor dewan itu. Dari hasil assement BPBD Makassar mencatat ada delapan korban, tiga dinyatakan meninggal dunia dan lima luka.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demonstran minta DPRD Maluku desak Ketua DPR RI mundur

    Demonstran minta DPRD Maluku desak Ketua DPR RI mundur

    “Di saat rakyat kesulitan mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga harga pangan yang terus melonjak, elit DPR justru menambah fasilitas bagi dirinya sendiri. Ini penghinaan terhadap keadilan sosial dan pengkhianatan terhadap am

    Ambon (ANTARA) – Ratusan mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Maluku menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Maluku, menuntut DPRD Maluku mendesak Ketua DPR RI untuk mundur dari jabatannya.

    Koordinator Aliansi Rakyat Maluku, Fadel Notanubun dalam orasinya di Ambon, Senin menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tunjangan DPR merupakan bentuk ketidakpekaan elit politik terhadap penderitaan masyarakat.

    “Di saat rakyat kesulitan mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga harga pangan yang terus melonjak, elit DPR justru menambah fasilitas bagi dirinya sendiri. Ini penghinaan terhadap keadilan sosial dan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi,” tegas Fadel.

    Ia menambahkan, kenaikan gaji dan tunjangan DPR hanya memperlebar jarak sosial antara rakyat dengan wakilnya di Senayan.

    “Bagaimana mungkin mereka mengaku sebagai representasi rakyat, jika kebijakan yang dibuat justru memperkaya diri sendiri dan menambah beban rakyat melalui pajak baru? Ini jelas kebijakan elitis dan tidak berkeadilan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, Ketua DPR RI hingga anggotanya dianggap gagal mewakili rakyat, karena menyetujui sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat luas. Mulai dari pengesahan UU Cipta Kerja yang menuai gelombang penolakan, revisi UU KPK yang melemahkan lembaga antikorupsi.

    Penyerahan poin tuntutan aksi mass kepada Ketua DPRD Maluku (ANTARA/Dedy Azis)

    Hingga pembahasan RKUHP yang sarat pasal kontroversial, semua menambah daftar panjang kekecewaan publik. Kritik semakin tajam ketika DPR dinilai tidak transparan dalam proses legislasi maupun pengambilan keputusan, sehingga rakyat merasa dikhianati oleh lembaga yang seharusnya menjadi representasi suara mereka.

    Lebih lanjut, Fadel juga menekankan bahwa aksi ini tidak hanya sekadar penolakan, melainkan juga menawarkan solusi struktural. Aliansi mendesak segera disahkannya Rancanga Undang-Undang Daerah Kepulauan yang dianggap menjadi instrumen penting bagi keadilan pembangunan.

    Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menerima langsung aspirasi massa. Ia mengapresiasi cara penyampaian tuntutan yang dilakukan secara damai dan tertib.

    “Apa yang disampaikan hari ini adalah suara rakyat Maluku yang harus didengar. DPRD Maluku berkomitmen untuk meneruskan aspirasi ini kepada pemerintah pusat dan DPR RI, termasuk desakan kepada Ketua DPR RI untuk mempertimbangkan langkah terbaik bagi bangsa, dan kita serahkan ke Ketum Partai Politik,” kata Benhur.

    Ia menambahkan, pihaknya juga mendukung percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Daerah Kepulauan.

    “Kami menyadari bahwa RUU DKP adalah kebutuhan mendesak bagi daerah-daerah kepulauan seperti Maluku. Aspirasi ini akan kami kawal di tingkat pusat, karena menyangkut kepentingan rakyat yang selama ini sering dianaktirikan dalam pembangunan nasional,” ujarnya.

    Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.