Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Cek fakta, Sri Mulyani mundur setelah di demo masyarakat

    Cek fakta, Sri Mulyani mundur setelah di demo masyarakat

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan foto di Facebook menarasikan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mundur dari jabatannya. Unggahan tersebut juga disertai sejumlah tagar seperti demo, DPR, ojol, dan mahasiswa.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Sri Mulyani Mundur”

    Namun, benarkah Sri Mulyani mundur setelah di demo masyarakat?

    Unggahan yang menyebutkan Sri Mulyani mundur setelah di demo masyarakat. Namun, Airlangga menegaskan bahwa kabar pengunduran diri Sri Mulyani tidak benar. (Facebook)

    Penjelasan:

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Seusai menghadiri rapat kabinet di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8), Airlangga menegaskan bahwa kabar pengunduran diri Sri Mulyani tidak benar.

    “Tidak,” katanya, dilansir dari ANTARA.

    Selain itu, Sri Mulyani Indrawati mengunggah foto dirinya menghadiri Rapat Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara melalui akun Instagram @smindrawati pada Senin (1/9), di tengah ramainya isu pengunduran dirinya sebagai bendahara negara.

    Dalam unggahan tersebut, terlihat ia bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto, menampilkan foto Presiden saat berpidato, serta suasana rapat di dalam ruangan.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hoaks! Prabowo bekukan sementara MPR/DPR

    Hoaks! Prabowo bekukan sementara MPR/DPR

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di TikTok menampilkan foto Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, yang sedang mengenakan jas dan berbicara di depan mikrofon sambil mengepalkan tangan.

    Dalam unggahan tersebut dinarasikan bahwa apabila DPR tidak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam satu minggu ke depan, maka MPR/DPR akan dibekukan sementara.

    Narasi yang ditulis dalam unggahan berbunyi:

    “PIDATO PERTANGGUNG JAWABAN PRESIDEN TERHADAP RAKYAT

    jika dalam satu minggu ke depan, Uu Perampasan aset koruptor tidak segera di sahkan, maka jangan salahkan Rakyat Indonesia dan sesuai dengan amanat Rakyat, saya akan bekukan sementara MPR/DPR demi rasa tanggung jawab saya sebagai seorang mandataris Rakyat Indonesia dan bukan mandataris MPR atau DPR RI”

    Namun, benarkah Prabowo bekukan sementara MPR/DPR?

    Unggahan yang menarasikan Prabowo bekukan sementara MPR/DPR. Faktanya, pernyataan tersebut tidak berdasar. (TikTok)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, foto dalam unggahan tersebut identik dengan dokumentasi ANTARA yang menampilkan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025).

    Dalam pidato resminya, tidak ada pernyataan terkait rencana pembekuan sementara MPR maupun DPR.

    Menanggapi isu RUU Perampasan Aset, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Sturman Panjaitan, menegaskan bahwa DPR akan memaksimalkan pembahasan RUU tersebut untuk merespons aspirasi masyarakat yang meminta percepatan. Ia menjelaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset telah dimulai pada Senin (1/9/2025) dan saat ini masih berada pada tahap penyusunan.

    Selain itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan DPR juga mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

    Klaim: Prabowo bekukan sementara MPR/DPR

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cek fakta, foto Ahmad Sahroni terbaring di rumah sakit usai rumahnya dijarah

    Cek fakta, foto Ahmad Sahroni terbaring di rumah sakit usai rumahnya dijarah

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Politikus Indonesia dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ahmad Sahroni, dalam sebuah unggahan di TikTok, dikabarkan jatuh pingsan usai mendengar rumahnya dijarah massa pada Sabtu (30/8).

    Berikut isi keterangannya:
    “Ahmad Sahroni jatuh pingsan setelah mengetahui brankasnya dijebol rumah dibakar & aset dijarah habis tak tersisa! Mau tau kelanjutannya? Klik link di bio untuk berita lengkapnya!,”.

    Narasi tersebut juga menyertakan unggahan gambar Sahroni berbaju hitam, sedang terbaring di ruangan yang diduga sebagai kamar rumah sakit.

    Bahkan, salah satu lengannya tampak terpasang alat infus.

    Namun, benarkah foto tersebut memperlihatkan Ahmad Sahroni terbaring di rumah sakit usai rumahnya dijarah?
    Tangkapan layar unggahan media sosial yang menyebutkan Ahmad Sahroni terbaring di rumah sakit usai rumahnya dijarah (TikTok)

    Penjelasan:
    Massa memang menggeruduk rumah Anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni di Jalan Swasembada Kebon Bawang, Tanjung Priok, pada 30 Agustus lalu.

    Menurut laporan ANTARA, saat itu massa mendobrak pagar untuk masuk ke dalam rumah Sahroni.

    Kerumunan tersebut juga merusak kendaraan milik Ahmad Sahroni yang terparkir di garasi rumah.

    Kendati demikian, unggahan foto yang menampilkan Sahroni terbaring di rumah sakit, sama sekali tidak terkait dengan aksi penjarahan pada penghujung Agustus lalu.

    Foto Sahroni di rumah sakit itu telah dibagikan di akun Instagram @ahmadsahroni88 pada 12 April 2023. Jauh sebelum rumahnya digeruduk massa.

    Dalam unggahan aslinya, Sahroni menuliskan keterangan sebagai berikut:
    “Hidup harus berinbang,
    .
    Kadang Super sehat juga Drop shayy…
    .
    Makasih Dokkk… Emang wajib datengin IGD..,”.

    Dapat dipastikan bahwa konten akun TikTok yang memperlihatkan foto Ahmad Sahroni terbaring di rumah sakit usai rumahnya dijarah, berisi kabar menyesatkan.

    Klaim: Ahmad Sahroni terbaring di rumah sakit usai rumahnya dijarah
    Rating: Hoaks

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hoaks! PBB resmi bubarkan DPR RI

    Hoaks! PBB resmi bubarkan DPR RI

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah video di TikTok menarasikan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar sidang darurat dan resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    Dalam narasi video, Indonesia disebut gagal menjadi negara demokrasi, sementara tim audit PBB menuduh 575 anggota DPR melakukan korupsi sehingga DPR dianggap ilegal karena merampok uang rakyat.

    Bahkan disebutkan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 2025, tim PBB mendarat di Jakarta, menyegel gedung DPR, serta menyatakan rakyat terbebas setelah DPR dibubarkan.

    Berikut narasi dalam video tersebut:

    “What If PBB akhirnya turun tangan bubarkan DPR. Demo Indonesia sampai bikin dunia internasional geram. Media asing syok, pasalnya DPR Indonesia gaji 100 juta sementara rakyat kelaparan. BBC, CNN, Aljazirah soroti ketidakadilan yang brutal ini. Dewan keamanan PBB gelar sidang darurat resolusi 2025. Indonesia dinilai gagal menjadi negara demokrasi. Rakyat butuh intervensi kemanusiaan. Tim PBB mendarat di Jakarta, audit keuangan negara dimulai. DPR dinyatakan illegal karena merampok uang rakyat secara sistematis, plot twist dunia, PBB resmi bubarkan DPR Indonesia, 575 anggota dinyatakan korup, gedung DPR tersegel, rakyat akhirnya terbebas…..”

    Video tersebut juga ditambahkan keterangan:
    “PBB ahirnya bergerak resmi bubarkan DPR karna di ketahwi melakukan korupsi berjamah lbih, lbih dari sratus orang di nyatakan korup…”

    Namun, benarkah PBB resmi bubarkan DPR RI?

    Unggahan yang menarasikan PBB resmi bubarkan DPR RI. Faktanya, pernyataan tersebut tidak berdasar. (TikTok)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, klaim tersebut tidak benar. Tidak ada pernyataan resmi dari laman PBB ataupun media kredibel mengenai informasi tersebut.

    PBB merupakan organisasi internasional yang memiliki mandat utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan global, memfasilitasi kerja sama antarnegara, serta melindungi hak asasi manusia.

    PBB tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengatur, apalagi membubarkan, lembaga legislatif suatu negara anggota. Tindakan yang dapat dilakukan PBB terbatas pada pemberian rekomendasi, sanksi, atau resolusi, khususnya dalam kasus pelanggaran berat seperti genosida, konflik bersenjata, atau pelanggaran hak asasi manusia.

    Klaim: PBB resmi bubarkan DPR RI

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Jateng minta bupati/wali kota percepat pemulihan pascademo

    Gubernur Jateng minta bupati/wali kota percepat pemulihan pascademo

    Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan kepada 35 bupati/wali kota di wilayahnya untuk mempercepat upaya pemulihan pascaaksi demonstrasi yang terjadi akhir Agustus-awal September 2025.

    “Segera lakukan perbaikan. Didata dan jika nanti ada yang kurang, bisa disampaikan ke Pemerintah Provinsi. Jika memang diperlukan, dibantu,” katanya, di Semarang, Kamis.

    Hal tersebut disampaikannya usai memimpin rapat bersama pimpinan forkopimda dan 35 bupati/wali kota melalui daring.

    Ia menyebutkan setidaknya ada empat instruksi, yakni pertama adalah perbaikan bangunan atau gedung yang rusak, termasuk fasilitas umum yang dicorat-coret massa juga harus segera dibersihkan.

    Diakuinya, aksi demontrasi yang terjadi beberapa hari lalu mengakibatkan sejumlah kerusakan bangunan yang tersebar di 16 kabupaten/kota.

    Ia mencontohkan Pemprov Jateng telah mengalokasikan bantuan untuk Pemkot Pekalongan guna perbaikan sejumlah gedung yang rusak karena menjadi salah satu wilayah dengan kerusakan parah.

    Kedua, ia menginstruksikan bupati dan wali kota untuk memasifkan kegiatan yang melibatkan masyarakat dengan bentuk beragam, disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing wilayah.

    Misalnya, pengajian umum maupun bazar dengan melibatkan masyarakat di sekitar kantor-kantor pemerintahan maupun fasilitas umum sehingga semakin mempererat hubungan emosional antarwarga.

    Ketiga, Luthfi juga meminta kepada bupati dan wali kota agar terus berkomunikasi dengan kapolres dan dandim setempat mengenai potensi kerawanan hingga penanganannya untuk memastikan wilayah masing-masing tetap kondusif.

    Keempat, mantan Kapolda Jateng itu meminta kepala daerah agar berkomunikasi dengan kampus yang ada di wilayah masing-masing.

    Menurut dia, Pemprov Jateng telah lebih dahulu melakukan komunikasi dengan rektor hingga BEM di perguruan tinggi yang ada di Jateng.

    Pada kesempatan itu, Luthfi juga memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal, serta memberikan jaminan keamanan pada investor maupun calon investor di Jateng.

    “Pelayanan pada masyarakat tidak boleh terganggu. Di sisi lain, jaminan keamanan dan ketertiban jadi daya tarik investasi. Apalagi pertumbuhan ekonomi Jateng 5,28 persen atau di atas angka nasional, tidak boleh terganggu,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Jateng Sumanto mendukung arahan dari gubernur untuk pembersihan sisa-sisa bangunan yang rusak harus cepat dilakukan.

    “Tujuannya, agar tidak menjadi tontonan warga dan menimbulkan trauma. Selain itu juga menjaga iklim investasi Jateng yang sedang tumbuh positif,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil mahasiswa dari 15 OKP hadiri dialog di Istana Jakarta

    Wakil mahasiswa dari 15 OKP hadiri dialog di Istana Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah perwakilan mahasiswa menghadiri undangan pemerintah dan DPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam, untuk membahas tuntutan disuarakan dalam gelombang unjuk rasa di Senayan dalam beberapa hari terakhir.

    Terdapat 15 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang tiba secara bergelombang, diantaranya dari BEM Nusantara, Persatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul.Ulama, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga BEM Trisakti, sejak pukul 18.30 WIB.

    “Aspirasi dari masing-masing OKP yang kita serap dari aspirasi masyarakat,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia saat ditanya tentang aspirasi yang akan disampaikan ke pemerintah.

    Ia mengatakan bahwa kompromi yang akan disampaikan kepada pejabat di Istana seluruhnya merupakan tuntutan mahasiswa yang disampaikan di DPR RI, Senayan.

    Perwakilan dari BEM PTNU, Muhammad Raihan, menyebut akan menyuarakan beberapa aspirasi, diantaranya tentang nasib buruh honorer, dan memastikan sahabat mereka dari HMI yang kini ditahan aparat harus dibebaskan semua.

    Seluruh perwakilan mahasiswa itu diarahkan memasuki kawasan Kantor Presiden Jakarta, via pintu pilar dengan dikawal sejumlah petugas keamanan.

    Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuan itu penting karena sebagian tuntutan mahasiswa berada di luar kewenangan legislatif sehingga perlu dibahas bersama eksekutif.

    Mahasiswa juga telah menyampaikan sejumlah tuntutan di DPR, mulai dari jaminan demokrasi dan supremasi sipil, pembentukan tim investigasi kerusuhan, penghentian fasilitas dan tunjangan DPR, hingga percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

    Hingga berita ini dikirim ke meja sunting, pertemuan masih berlangsung dan belum diketahui siapa pejabat Istana Kepresidenan, Jakarta, yang menerima kehadiran mahasiswa.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah pastikan merespons positif 17+8 tuntutan rakyat

    Pemerintah pastikan merespons positif 17+8 tuntutan rakyat

    ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah merespons positif 17+8 tuntutan rakyat. Selain itu, Yusril juga memastikan pemerintah akan menjalankan hukum dengan adil dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). (Irfansyah Naufal Nasution/Andi Bagasela/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR targetkan RUU Kepariwisataan rampung di masa sidang ini

    Komisi VII DPR targetkan RUU Kepariwisataan rampung di masa sidang ini

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bisa rampung di masa sidang bulan ini.

    Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengatakan bahwa saat ini RUU Kepariwisataan sudah mencapai tahap finalisasi karena pembahasan substansi perubahannya sudah selesai. Kini, tahapan pembahasan masuk ke tahap sinkronisasi melalui Tim Sinkronisasi dan Tim Perumus.

    “Masa reses kalau tidak salah, tidak berubah, nanti jadwalnya itu di 2 Oktober. Jadi sebelum 2 Oktober ini sudah selesai,” kata Bane kepada ANTARA di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Di tahapan akhir ini, menurut dia, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi meluruskan pasal-pasal yang masih perlu dikoreksi. Menurut dia, tahapan tersebut melibatkan ahli bahasa agar tidak ada pengguna bahasa yang salah.

    Dia menjelaskan bahwa ada sejumlah substansi perubahan yang penting dalam RUU Kepariwisataan untuk mendongkrak sektor pariwisata di Indonesia. Di antaranya, kata dia, pendidikan kepariwisataan akan diatur dalam RUU tersebut agar bisa menyiapkan sumber daya manusia yang siap.

    Legislator yang membidangi urusan pariwisata, perindustrian, UMKM, dan Ekonomi Kreatif itu, mengatakan bahwa pendidikan soal kepariwisataan juga akan masuk ke dalam kurikulum formal di tingkat sekolah dasar.

    Selain itu, RUU Kepariwisataan juga akan mengatur soal keselamatan di bidang pariwisata. Jangan sampai, kata dia, kecelakaan yang terjadi di destinasi wisata beberapa waktu lalu kembali terulang hingga menjadi sorotan publik.

    “Nah itu yang harus penuhi syarat-syarat yang telah kita tetapkan. Jadi artinya tujuannya semata-mata demi kenyamanan, demi keamanan, dan keselamatan wisatawan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baleg tak tutup kemungkinan DPR ambil alih usulan RUU Perampasan Aset

    Baleg tak tutup kemungkinan DPR ambil alih usulan RUU Perampasan Aset

    Nggak ada yang nggak mungkin, bisa saja, tapi sementara ini masih diusulkan pemerintah, nanti kita Baleg akan melihat lagi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan pihaknya tak akan menutup kemungkinan DPR untuk mengambil alih usul inisiatif atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

    Dia mengatakan RUU Perampasan Aset saat ini berstatus usul inisiatif dari pemerintah. Selain itu, RUU Perampasan Aset juga sudah tercatat sebagai RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2024-2029.

    “Itu masih usulan pemerintah, tapi nggak apa-apa, siapapun mengusulkan oke-oke saja,” kata Sturman di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, jika menjadi usulan DPR, maka DPR harus membuat dulu rancangannya serta menggelar sejumlah rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menampung pandangan dari para ahli, pakar hukum, ekonomi, dan pihak-pihak lainnya.

    Dia mengatakan RUU Perampasan Aset jangan sampai tumpang tindih dengan undang-undang lainnya, misalnya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Sebenarnya, kata dia, DPR sudah mendapatkan draf RUU Perampasan Aset tetapi dinilai masih kurang pas karena isinya bertabrakan dengan UU lainnya tersebut, maka dia menilai RUU Perampasan Aset perlu dipelajari terlebih dahulu.

    “Nggak ada yang nggak mungkin, bisa saja, tapi sementara ini masih diusulkan pemerintah, nanti kita Baleg akan melihat lagi,” kata dia.

    Adapun saat ini RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan dari publik untuk segera disahkan. Dalam Prolegnas, RUU tersebut memiliki nomenklatur RUU Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR undang TVRI, RRI dan ANTARA rapat bahas rencana kerja-anggaran

    Komisi VII DPR undang TVRI, RRI dan ANTARA rapat bahas rencana kerja-anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mengundang Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA untuk rapat kerja membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2026.

    Rapat tersebut digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, pukul 13.00 WIB. Rapat akan berlangsung di ruang rapat Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I.

    Selain itu, Komisi I DPR RI mengundang Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk juga mengikuti rapat kerja dan anggaran tersebut.

    Pada awal September 2025, Komisi VII DPR RI menggelar sejumlah rapat dengan mitra-mitranya untuk membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2026.

    Komisi VII DPR mempunyai mitra, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Standardisasi Nasional, RRI, TVRI, dan ANTARA.

    Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay pun mendorong agar anggaran bagi mitra-mitra komisinya itu bisa lebih besar sebab mitra-mitra Komisi VII DPR mendapatkan anggaran paling kecil dibandingkan mitra dari komisi-komisi lainnya.

    Menurut dia, anggaran optimal dibutuhkan agar kementerian dan lembaga bisa menjalankan programnya dengan maksimal.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.