Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Unnes desak aparat utamakan pendekatan humanis amankan demo

    Unnes desak aparat utamakan pendekatan humanis amankan demo

    Unnes turut mendesak pemerintah dan DPR membatalkan kebijakan yang terbukti atau berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat, memperlebar kesenjangan ekonomi, mengancam hak-hak sipil dalam berdemokrasi, dan menyebabkan kerusakan lingkungan

    Semarang (ANTARA) – Sivitas akademika Universitas Negeri Semarang (Unnes) mendesak aparat penegak hukum untuk mengutamakan pendekatan humanis dalam melakukan pengamanan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai.

    Rektor Unnes Prof S Martono, dalam pernyataan di Semarang, Jumat, menyebutkan desakan itu tertuang dalam salah satu poin pernyataan sikap sivitas akademika Unnes.

    Menurut dia, Unnes adalah universitas berwawasan konservasi yang menjunjung tinggi nilai dan karakter luhur, termasuk nilai dan karakter luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Mencermati dinamika di Tanah Air dalam beberapa hari terakhir, sivitas akademika Unnes menyatakan sikap, yakni pertama menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa selama berlangsungnya demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia.

    “Semoga para pejuang demokrasi tersebut diterima segala amal baiknya, diampuni segala dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” katanya.

    Unnes juga mendesak aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara profesional, akuntabel, dan transparan agar korban dan keluarganya mendapatkan keadilan.

    Kemudian, mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengevaluasi kebijakan dan kinerja agar dapat mengatasi persoalan bangsa hingga akar-akarnya dengan menciptakan kehidupan ekonomi yang berkeadilan.

    Yaitu, ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, dan mengalokasikan APBN secara bijaksana untuk sektor strategis yang berdampak luas bagi masyarakat, meliputi peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan penyediaan infrastruktur dasar.

    Unnes turut mendesak pemerintah dan DPR membatalkan kebijakan yang terbukti atau berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat, memperlebar kesenjangan ekonomi, mengancam hak-hak sipil dalam berdemokrasi, dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

    “Kemudian, mendorong pemerintah dan DPR untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat secara damai sebagai hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi,” katanya.

    Ia mengajak elemen masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara damai sebagai bukti keluhuran budi pekerti dan kedewasaan dalam berdemokrasi.

    Unnes menyatakan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa besar yang memiliki potensi besar.

    “Peristiwa yang terjadi pada beberapa hari terakhir hendaknya dijadikan pelajaran agar bangsa Indonesia kembali bangkit dan dapat mewujudkan tujuan nasionalnya,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR jawab Tuntutan 17+8 dengan keluarkan enam poin keputusan

    DPR jawab Tuntutan 17+8 dengan keluarkan enam poin keputusan

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjawab Tuntutan 17+8 yang disampaikan oleh berbagai kalangan dengan mengeluarkan enam poin keputusan yang telah disepakati oleh fraksi-fraksi partai politik di DPR RI.

    Jawaban itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat. Dia mengatakan bahwa respons itu sebagai bentuk transparansi DPR untuk mengevaluasi secara total.

    “Kami sampaikan hasil keputusan rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025,” kata Dasco.

    Poin yang pertama, yakni DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.

    Lalu yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undang kenegaraan.

    Ketiga, DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan.

    “Ada listrik dan biaya jasa telpon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,” katanya.

    Poin keempat, Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.

    Kemudian poin yang kelima, Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa Anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI dimaksud.

    Lalu terakhir poin yang keenam, DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.

    “Ditandatangani oleh Pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustopa, dan Pak Cucun Ahmad Syamsurizal,” kata Dasco.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi II DPR : Pemerintah tinjau ulang soal pemangkasan TKD

    Ketua Komisi II DPR : Pemerintah tinjau ulang soal pemangkasan TKD

    Kami pun sudah minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meninjau ulang rencana pemangkasan dana TKD tersebut

    Tanjungpinang (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan Pemerintah Pusat perlu meninjau ulang terkait pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) di dalam Rancangan APBN tahun anggaran 2026.

    “Kami pun sudah minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meninjau ulang rencana pemangkasan dana TKD tersebut,” kata Rifqinizamy saat berkunjung ke Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat.

    Ia menyebut kebijakan pemangkasan TKD 2026 belum final, karena masih dalam proses pembahasan rencana kerja dan anggaran (RKA) nota keuangan Rancangan APBN 2026, oleh DPR dan Pemerintah Pusat.

    Menurutnya Pemerintah Pusat perlu mempertimbangkan lagi pemangkasan TKD, mengingat terdapat dinamika sejumlah daerah dengan kapasitas fiskal rendah, masih sangat bergantung dengan dana transfer pusat.

    “Kalau TKD dipangkas, tentu nafas ekonomi di daerah semakin sulit,” ujarnya.

    Selain peninjauan ulang, lanjut dia, Komisi II DPR turut menyarankan Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan dana transfer ke daerah melalui program-program strategis nasional.

    Ia mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG) yang selama ini anggarannya dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) RI, sebaiknya uang itu ditransfer dan dikelola masing-masing pemerintah kabupaten/kota, namun SOP pelaksanaannya tetap diatur dan diawasi langsung pusat.

    “Termasuk program sekolah garuda maupun sekolah rakyat. Uangnya ditransfer saja ke pemerintah daerah, sehingga daerah tak hanya sebagai tempat pelaksanaan, tapi jadi pelaku supaya sirkulasi ekonomi di daerah lebih hidup,” katanya pula.

    Sementara, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengakui pemerintah provinsi maupun kabupaten-kota setempat mayoritas masih bergantung dengan dana transfer pusat untuk menopang pembangunan dan perekonomian masyarakat.

    Ia tak menampik rencana pemangkasan TKD 2026 akan berdampak pada kegiatan pembangunan infrastruktur daerah, apalagi kondisi geografis di Kepri yang terdiri dari ribuan gugusan pulau, membutuhkan kapasitas fiskal yang besar. Jika hanya mengandalkan APBD, tentu tak akan cukup.

    “Tapi, mudah-mudahan dengan adanya program Pak Presiden Prabowo, seperti MBG hingga Koperasi Merah Putih, dana pusat masih tetap mengalir ke daerah,” ucap Nyanyang.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Piknik ala Unpad dan tuntutan 17+8 aliansi masyarakat sipil

    Piknik ala Unpad dan tuntutan 17+8 aliansi masyarakat sipil

    Jakarta (ANTARA) – Aliansi Masyarakat Sipil beserta sejumlah elemen Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kembali menggelar unjuk rasa di depan halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat.

    Aksi damai yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB itu berlangsung santai saat masing-masing perwakilan menyampaikan aspirasinya.

    Berbeda dengan demonstrasi sebelumnya, aksi kali ini dikemas dalam suasana hangat, penuh canda tawa, sembari tak lupa menyampaikan sejumlah tuntutan tegas kepada polisi serta DPR.

    BEM Unpad yang menginisiasi aksi kali ini menyuarakan tuntutan lewat aksi “Piknik”. Para mahasiswa menjadikan aksi mereka seolah tengah piknik di depan Kompleks Parlemen untuk membuktikan bahwa gedung itu adalah ruang aman bagi rakyat.

    Adapun tuntutan 17+8 yang mereka bawa merupakan rangkuman atas berbagai desakan yang beredar di media sosial sejak gelombang demonstrasi pada Kamis, 28 Agustus 2025.

    Pemerintah diberi batas waktu hingga 5 September 2025 untuk memenuhi 17 poin tuntutan jangka pendek. Sementara itu, untuk delapan poin tuntutan lain, pemerintah diberi waktu satu tahun.

    Menariknya, unjuk rasa kali ini juga diwarnai beragam aksi yang mengundang riuh. Ada yang menggelar lapak buku, ada yang bermain ular-ularan, permainan tradisional, penampilan musik, dan ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap bersama.

    Hal unik lainnya jtampak pada pakaian yang dikenakan massa aksi. Mereka serempak menggunakan pakaian berwarna merah muda atau yang sekarang dikenal sebagai brave pink dan warna hijau muda atau hero green.

    Warna-warna tersebut melambangkan bentuk protes atas aksi yang terjadi beberapa hari ke belakang.

    Mahasiswa dan Aliansi Masyarakat Sipil ingin menunjukkan bahwa aspirasi bisa disuarakan dengan cara bersenang-senang, serta menghilangkan rasa takut dan trauma di benak masyarakat.

    Badru

    Pemandangan menarik juga terlihat ketika bocah yang viral di media sosial, Badru, datang ke lokasi aksi. Dia tidak hanya duduk dalam satu barisan massa, tapi ikut serta menyuarakan tuntutan.

    Bahkan dalam satu kesempatan, ia maju dan menari ketika BEM Unpad mulai menyanyi untuk menambah riuh aksi. Badru juga memimpin saat mereka nyanyikan lagu band Wali berjudul Tobat Maksiat.

    Aksi Badru itu menyulut kelompok demonstran lain untuk turut bernyanyi bersama. Penampilan Badru ditutup lewat lagu perjuangan Buruh Tani yang biasa menjadi anthem aksi massa.

    Kehadiran Badru dalam aksi unjuk rasa bukanlah kali pertama. Beberapa kali ia sempat tersorot kamera ikut dalam sejumlah aksi di Jakarta. Bahkan, ketika demonstrasi ricuh pada 25 Agustus 2025, Badru juga menjadi korban.

    Bocah viral, Muhammad Badru, menari di sela-sela unjuk rasa di halaman depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (5/9/2025). ANTARA/Asep Firmansyah

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapuspen: Massa yang berbuat anarkis sudah terlatih dan terorganisasi

    Kapuspen: Massa yang berbuat anarkis sudah terlatih dan terorganisasi

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengemukakan kelompok massa yang bertindak anarkis saat demonstrasi beberapa hari lalu terlihat cukup terlatih dan terorganisasi.

    Hal tersebut dikatakan Freddy untuk merespons pertanyaan soal banyaknya masyarakat yang menduga aksi pembakaran dan perusakan fasilitas umum dilakukan orang yang sangat profesional karena terkesan rapih.

    “Memang kalau kita amati untuk polanya terlihat terorganisasi dan terlatih ya,” kata Freddy saat jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat.

    Walau demikian, Freddy tidak mau menduga siapa pihak-pihak yang melatih aktor perusuh dan pelaku perusakan di tengah aksi demonstrasi beberapa hari lalu.

    Kapuspen juga tidak mau berspekulasi siapa pihak yang menggerakkan massa hingga akhirnya tercipta situasi anarkis.

    Ia mengatakan bahwa TNI hanya fokus memperbaiki dan memperkuat sistem pengamanan agar peristiwa pembakaran fasilitas umum saat demonstrasi tidak terjadi lagi.

    Dengan perbaikan tersebut, TNI diharapkan semakin siap dalam mendukung Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Freddy menambahkan bahwa TNI juga akan terbuka dan menerima kritik masyarakat demi memperbaiki upayanya dalam menjaga stabilitas keamanan saat demonstrasi berlangsung.

    “Kita terbuka bagi pengamat-pengamat yang memberikan sebuah masukan bagi kami untuk berbenah mengevaluasi diri juga agar kita lebih cermat, lebih antisipasi kemudian lebih siap dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan,” jelas Freddy.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar: Dualisme SOKSI berakhir setelah kubu Misbakhun diakui Kemenkum

    Golkar: Dualisme SOKSI berakhir setelah kubu Misbakhun diakui Kemenkum

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menegaskan bahwa dualisme organisasi sayap Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) telah berakhir setelah kubu Mukhamad Misbakhun sebagai Ketua Umum SOKSI hasil Musyawarah Nasional pada Mei 2025 diakui Kementerian Hukum.

    Ketua Bidang Organisasi Kemasyarakatan DPP Partai Golkar Fahd Elfouz Arafiq pun mengucapkan selamat kepada Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI di bawah kepemimpinan Misbakhun.

    “Kami memberikan selamat dan penghargaan kepada jajaran Depinas SOKSI yang baru mendapatkan pengesahan dari Kemenkum,” kata Fahd di Jakarta, Jumat.

    Sikap resmi Partai Golkar itu mengacu pada Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum Nomor AHU-0001556.AH.01.08.TAHUN 2025 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan SOKSI.

    SK tersebut ditandatangani Dirjen Administrasi Hukum Kemenkum Widodo atas nama Menteri Hukum RI pada 2 September 2025.

    Fahd menegaskan SK Kemenkum itu menutup pihak lain yang berupaya mengklaim sebagai pengurus sah SOKSI. Oleh karena itu, DPP Golkar tidak akan mengakui kepengurusan SOKSI selain kubu Misbakhun.

    Dengan sikap itu, dia mengatakan Golkar mengakui hanya ada satu SOKSI yang diakui sebagai pilar historis sekaligus pendiri partai berlambang beringin tersebut.

    “SK ini menegaskan bahwa SOKSI di bawah kepemimpinan Mukhamad Misbakhun adalah satu-satunya ormas sah pendiri Partai Golkar,” katanya.

    Dia pun menyatakan bahwa legitimasi atas Depinas SOKSI hanya melekat pada kepengurusan yang sudah mendapat pengesahan resmi dari negara.

    DPP Partai Golkar juga mengharapkan SOKSI di bawah kepemimpinan Misbakhun segera meningkatkan konsolidasi organisasi dan memperkuat kaderisasi.

    “Golkar meyakini, bersama SOKSI yang sah, kami akan memperkuat posisi sebagai partai besar, modern, dan relevan dengan tantangan bangsa,” katanya.

    Sebelumnya, SOKSI terpecah menjadi dua kubu kepengurusan, SOKSI pimpinan Ali Wongso Sinaga dan SOKSI pimpinan Ahmadi Noor Supit.

    SOKSI kubu Ahmadi menggelar Munas XII di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Mei 2025. Munas itu secara aklamasi memilih Misbakhun menjadi pengganti Ahmadi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI bantah lima informasi viral yang menyebut TNI terlibat aksi demo

    TNI bantah lima informasi viral yang menyebut TNI terlibat aksi demo

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah membantah lima informasi yang menyebutkan anggota TNI terlibat dalam aksi demonstrasi berujung anarkis beberapa waktu lalu.

    “Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan saya berupaya meluruskan beberapa hal yang kami anggap sebagai hoaks,” kata Freddy saat jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.

    Freddy menjelaskan, berita hoaks pertama yang dibantah yakni anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) yakni Mayor SS yang dituduh jadi peserta aksi demo di Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).

    Freddy menjelaskan, SS hanya menjalankan tugasnya mencari informasi tentang aksi demonstrasi.

    Berita hoaks ke dua yakni viralnya video yang menunjukkan seorang anggota TNI Pratu Handika Novaldo ditahan oleh polisi karena dituduh terlibat aksi demonstrasi di Sumatera Selatan, Minggu (31/8)

    Freddy membantah keterlibatan Handika dalam aksi demo karena prajuritnya itu ditangkap saat sedang ingin mencari makan dan ingin membeli bensin di pom bensin dekat area demonstran.

    Selanjutnya, Freddy membantah berita hoaks tentang seorang pria yang mengaku anggota TNI bernama Fajri Buhang di Sumatera Utara, Senin (1/9).

    Menurut Freddy, petugas polisi sempat menangkap Fajri saat aksi demo berlangsung. Ketika diperiksa, Fajri mengaku sebagai anggota TNI namun tidak bisa menyebutkan asal satuan kartu tanda anggota.

    “Dengan demikian, dipastikan pria tersebut bukanlah anggota TNI melainkan warga sipil yang berprofesi di bidang transportasi,” jelas Freddy.

    Berita hoaks selanjutnya datang dari Ternate yakni seorang demonstran bernama Pascal Mamangkey ditangkap dan dituduh sebagai anggota TNI yang memprovokasi aksi anarkis, Senin (1/9). Setelah ditelusuri, lanjut Freddy, Pascal hanyalah seorang pelajar berusia 16 tahun yang mengaku sebagai anggota TNI.

    Terakhir yakni informasi hoaks tentang seorang demonstran yang mengaku disuruh anak seorang TNI untuk menyerang Mako Brimob Cikeas. Saat ditelusuri petugas, pria tersebut ternyata hanya mengaku – ngaku disuruh anggota TNI agar bisa lolos dari pemeriksaan petugas.

    Freddy melanjutkan, dirinya sangat menyayangkan berita tersebut viral media sosial dan berhasil membentuk opini masyarakat bahwa TNI merupakan dalang dari kerusuhan.

    Dengan adanya jumpa pers ini, diharapkan masyarakat bisa teredukasi dan tidak lagi termakan lima berita hoaks tersebut.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI jelaskan kronologi anggota BAIS ditangkap dan dituduh provokator

    TNI jelaskan kronologi anggota BAIS ditangkap dan dituduh provokator

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menjelaskan kronologi anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) ditangkap anggota Brimob karena dituduh sebagai provokator aksi demo.

    Freddy mengatakan, anggota BAIS itu memang ditugaskan untuk memantau situasi dan menggali informasi terkait aksi demonstrasi tersebut.

    “Anggota BAIS TNI memang harus melaksanakan deteksi dini, kemudian cegah dini terhadap segala upaya-upaya ancaman, karena itu dimanapun situasi yang sekiranya mengancam, pasti akan ada rekan-rekan kita di situ,” kata Freddy dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.

    Freddy mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis (28/8) ketika massa aksi bentrok dengan anggota Brimob di kawasan Fly over Slipi, Jakarta Barat.

    Kala itu pasukan Brimob memukul massa hingga terbagi ke dua wilayah yakni Pejompongan dan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

    Saat pasukan Brimob yang di wilayah Bendungan Hilir ingin pindah ke wilayah Pejompongan untuk bergabung dengan pasukan lain, anggota BAIS yakni Mayor SS mengikuti pergerakan rombongan Brimob tersebut.

    “Pukul 23.25 WIB, Mayor SS dan rekannya memonitor unjuk rasa di area pom bensin, namun Mayor SS dan rekannya berbagi jarak di area pom bensin sekitar 50 meter terpisah karena adanya asap gas air mata,” kata Freddy.

    Saat dalam posisi terpisah itulah Mayor SS ditangkap oleh satu anggota Brimob yang sedang bertugas.

    “Nah di sini ada percakapan dari rekan Brimob dan Mayor SS. Percakapan itu yaitu, dari Brimob menyampaikan ‘kamu itu ikut-ikutan demo?’ dengan nada surat tinggi. Kemudian dijawab oleh Mayor, ‘saya tidak ikut demo pak’ Lanjut, ‘kamu ngapain kamu disini kalau tidak ikut demo?’ kata Mayor SS,” ujar Freddy menirukan percakapan antara anggota Brimob dan Mayor SS.

    Mayor SS pun pada akhirnya menjelaskan bahwa dirinya adalah anggota BAIS yang sedang bertugas mencari data di lapangan, namun anggota Brimob itu tidak sepenuhnya percaya dengan pengakuan Mayor SS.

    Setelah menunjukkan identitas berupa kartu anggota TNI, anggota Brimob itu lalu memfoto wajah dan kartu anggota milik Mayor SS. Anggota Brimob itu akhirnya melepaskan Mayor SS di tengah massa aksi.

    Freddy pun menyangka foto Mayor SS berikut kartu anggotanya menyebar di media sosial dengan narasi TNI sebagai provokator aksi anarkis saat demonstrasi.

    Dia berharap masyarakat jeli dalam menerima info dan tidak termakan berita hoaks yang berpotensi mengadu domba dua instansi seperti ini.

    Sebelumnya, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita merespons soal beredarnya informasi anggota BAIS yang ditangkap anggota Brimob di tengah kerumunan massa aksi demonstran.

    Menurut Tandyo, pihak terkait seharusnya tidak membongkar identitas anggota intelijen yang tertangkap.

    “Begitu ini ditangkap kemudian keluar seperti itu, harusnya yang menangkap itu tidak menyebarkan itu, karena kan intelijen,” kata Tandyo kepada awak media di gedung DPR, Jakarta Pusat.

    Menurut Tandyo, anggota intelijen memang bertugas untuk mencari informasi tertentu. Salah satu upaya yang lumrah dilakukan seorang intelijen yakni menyamar dan masuk ke dalam kelompok tertentu untuk mendapatkan informasi yang diincar.

    Bila ada informasi yang mencurigakan silahkan konfirmasi langsung ke pihak kepolisian terdekat,” ujarnya.

    Dalam konteks ini, Tandyo menilai seorang intelijen lumrah bergabung dengan para peserta demonstran demi mencari informasi yang diinginkan.

    “Saya sampaikan ya, namanya orang memberikan informasi itu kan kita harus masuk di dalam ya, itu kita ikut mereka, kegiatan mereka,” kata Tandyo.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran pantau siskamling warga hingga pasar malam pastikan stabilitas

    Gibran pantau siskamling warga hingga pasar malam pastikan stabilitas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantau pelaksanaan siskamling warga di Kembangan, Jakarta Barat, dan meninjau Pasar Cipulir, Jakarta Selatan, pada Jumat dini hari, guna memastikan stabilitas kegiatan warga setelah unjuk rasa pekan lalu.

    Berdasarkan keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat, kedatangan Wapres Gibran di Pos Ronda RW 04, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pada Kamis (4/9) malam, mengejutkan warga yang bersiap melaksanakan siskamling.

    Gibran hadir menyapa warga dan disambut Ketua RW 04 Suparno, yang pada kesempatan itu melaporkan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayahnya relatif kondusif.

    Wapres turut menyerahkan bantuan peralatan ronda malam, seperti senter, pemanas air listrik, serta kebutuhan konsumsi berupa gula dan kopi sachet untuk mendukung aktivitas warga.

    Di dalam pos ronda berukuran 4×5 meter, Wapres berbincang dengan warga membahas kondisi lingkungan setempat, termasuk sebelum, saat, dan setelah terjadinya demonstrasi.

    Warga pun menyampaikan pengalaman mereka serta langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga keamanan di lingkungan masing-masing.

    Usai dari Kembangan, Wapres melanjutkan kunjungan ke wilayah Jakarta Selatan. Sekitar pukul 23.00 WIB, Wapres tiba di Pos Ronda RT 19 RW 03, Jl. Kali Inspeksi, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, dan disambut oleh Lurah Ulujami, Yuda Irawan, bersama warga yang tengah melaksanakan ronda malam.

    Gibran pun berdialog dengan mereka dan turut meninjau kesiapsiagaan Posko Dapur Umum Kampung Siaga Bencana yang terintegrasi dengan pos ronda di kawasan tersebut.

    Melalui kunjungan ini, Wapres mengajak masyarakat untuk terus memperkuat persaudaraan, saling menjaga, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tangguh terhadap potensi gangguan.

    Pada titik ketiga kunjungan malamnya, Wapres mengunjungi Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sekitar pukul 23.45 WIB.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025) malam. ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden

    Wapres menyusuri Jalan Ciledug Raya yang dipenuhi lapak pedagang. Dalam kesempatan tersebut, ia berbelanja sejumlah kebutuhan pokok, mulai dari sayuran, ikan, ayam, hingga bumbu dapur, sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian rakyat.

    Wapres juga menyempatkan diri menyapa dan berdialog dengan para pedagang.

    Melalui kunjungan ini, Wapres berharap aktivitas masyarakat, khususnya di pasar tradisional sebagai pusat perputaran ekonomi rakyat, dapat terus berjalan normal.

    Ia menegaskan pentingnya menjaga ketenangan bersama agar roda ekonomi tetap berputar dan kepercayaan publik terhadap stabilitas nasional semakin kuat.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNPT ajak aparat lebih peka lakukan deteksi dini cegah terorisme

    BNPT ajak aparat lebih peka lakukan deteksi dini cegah terorisme

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak para aparatur pemerintah untuk lebih peka melakukan deteksi dini agar potensi ancaman terorisme tidak berkembang menjadi aksi nyata.

    Dalam kegiatan Koordinasi Penguatan Interoperabilitas Aparatur Pemerintah di Malang, Jawa Timur, Rabu (3/9), Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigadir Jenderal Polisi Wawan Ridwan mengingatkan kondisi aman yang dirasakan masyarakat saat ini tidak berarti ancaman terorisme benar-benar hilang.

    “Saya berharap aparatur pemerintah tetap waspada dan mampu melakukan deteksi dini terhadap penyebaran paham radikalisme di wilayah masing-masing,” ujar Brigjen Pol. Wawan, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan jika capaian 3 tahun tanpa serangan teror di Indonesia ibarat fenomena gunung es, yang mana berbagai hal yang tampak dipermukaan tidak sebesar yang terjadi di bawah permukaan.

    Ia menuturkan saat ini yang tampak hanya bagian kecil di permukaan, sedangkan di bawahnya terdapat proses propaganda, rekrutmen, pendanaan, hingga perencanaan aksi yang masih terus berlangsung, terutama melalui media sosial.

    Namun demikian, Wawan menegaskan pencegahan terorisme tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja lantaran seluruh unsur pemerintah memiliki tanggung jawab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

    “Pemerintah wajib melaksanakan pencegahan tindak pidana terorisme, dalam hal ini kami semua, karena pencegahan tidak bisa dilaksanakan satu instansi saja tapi juga semuanya,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, mantan aparatur sipil negara (ASN) yang pernah terjerat jaringan terorisme, Yudi Zulfahri menilai materi kegiatan yang diberikan sangat bermanfaat untuk memperkuat kapasitas aparatur sekaligus melindungi birokrasi dari infiltrasi radikalisme.

    “Jika aparatnya paham maka bisa melaksanakan program-program pencegahan dan juga pencegahan radikalisme di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri,” kata Yudi.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.