Unnes turut mendesak pemerintah dan DPR membatalkan kebijakan yang terbukti atau berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat, memperlebar kesenjangan ekonomi, mengancam hak-hak sipil dalam berdemokrasi, dan menyebabkan kerusakan lingkungan
Semarang (ANTARA) – Sivitas akademika Universitas Negeri Semarang (Unnes) mendesak aparat penegak hukum untuk mengutamakan pendekatan humanis dalam melakukan pengamanan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai.
Rektor Unnes Prof S Martono, dalam pernyataan di Semarang, Jumat, menyebutkan desakan itu tertuang dalam salah satu poin pernyataan sikap sivitas akademika Unnes.
Menurut dia, Unnes adalah universitas berwawasan konservasi yang menjunjung tinggi nilai dan karakter luhur, termasuk nilai dan karakter luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mencermati dinamika di Tanah Air dalam beberapa hari terakhir, sivitas akademika Unnes menyatakan sikap, yakni pertama menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa selama berlangsungnya demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia.
“Semoga para pejuang demokrasi tersebut diterima segala amal baiknya, diampuni segala dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” katanya.
Unnes juga mendesak aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara profesional, akuntabel, dan transparan agar korban dan keluarganya mendapatkan keadilan.
Kemudian, mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengevaluasi kebijakan dan kinerja agar dapat mengatasi persoalan bangsa hingga akar-akarnya dengan menciptakan kehidupan ekonomi yang berkeadilan.
Yaitu, ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, dan mengalokasikan APBN secara bijaksana untuk sektor strategis yang berdampak luas bagi masyarakat, meliputi peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan penyediaan infrastruktur dasar.
Unnes turut mendesak pemerintah dan DPR membatalkan kebijakan yang terbukti atau berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat, memperlebar kesenjangan ekonomi, mengancam hak-hak sipil dalam berdemokrasi, dan menyebabkan kerusakan lingkungan.
“Kemudian, mendorong pemerintah dan DPR untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat secara damai sebagai hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi,” katanya.
Ia mengajak elemen masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara damai sebagai bukti keluhuran budi pekerti dan kedewasaan dalam berdemokrasi.
Unnes menyatakan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa besar yang memiliki potensi besar.
“Peristiwa yang terjadi pada beberapa hari terakhir hendaknya dijadikan pelajaran agar bangsa Indonesia kembali bangkit dan dapat mewujudkan tujuan nasionalnya,” katanya.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
