Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Presiden Prabowo berhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam

    Presiden Prabowo berhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Dalam prosesi itu, yang berlangsung tepat pukul 16.00 WIB, Budi Gunawan tidak terlihat hadir di Istana Negara. Presiden Prabowo sejauh ini belum menetapkan pengganti Budi Gunawan sehingga jabatan Menko Polkam pun masih kosong.

    Presiden Prabowo, dalam prosesi yang sama, juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden sejauh ini belum menetapkan pengganti Dito, sehingga kursi Menpora pun otomatis kosong.

    Di Istana Negara, prosesi pelantikan menteri dan wakil menteri yang baru diawali dengan pembacaan keppres pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri, kemudian pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.

    “Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya, kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian sumpah jabatan yang diucapkan para pejabat baru tersebut.

    Selepas itu, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara dilanjutkan dengan pemberian selamat oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dan pimpinan lembaga.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Sulsel ajukan Rp233 miliar untuk perbaikan gedung DPRD

    Gubernur Sulsel ajukan Rp233 miliar untuk perbaikan gedung DPRD

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengusulkan perbaikan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel yang terbakar akibat insiden unjuk rasa, kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, pada Senin (8/9), menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan anggaran perbaikan sebesar Rp233 miliar dan saat ini masih menunggu tanggapan dari Kementerian PU terkait pengajuan tersebut. (Shintia Aryanti Krisna/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I DPR tunggu pemerintah soal tuntutan bentuk tim investigasi

    Komisi I DPR tunggu pemerintah soal tuntutan bentuk tim investigasi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan pihaknya menunggu langkah pemerintah soal tuntutan untuk pembentukan tim investigasi independen atas kerusuhan dalam aksi unjuk rasa yang menimbulkan jatuhnya korban.

    Menurut dia, pembentukan tim investigasi itu memerlukan kolaborasi antara berbagai sektor, termasuk pihak intelijen dan aparat keamanan.

    “Jadi bukan DPR saja, tapi kan harus melibatkan baik intelijen, atau aparat keamanan,” kata Dave di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Sejauh ini, dia pun mempersilakan aparat penegak hukum untuk memproses penyelidikan yang sedang berjalan terkait kasus-kasus dari aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusuhan di berbagai titik pada akhir Agustus lalu.

    Pasalnya, dia menilai bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan dan satu per satu kasusnya sudah mulai terkuak.

    “Sembari itu berjalan, nanti terlihat hasilnya seperti apa,” katanya.

    Sebelum, pemengaruh, musisi, komunitas, hingga jejaring organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah secara langsung menyerahkan dokumen fisik tuntutan rakyat 17+8 ke Dewan Perwakilan Rakyat RI.

    Sejumlah tokoh yang hadir, yaitu Jovial da Lopez, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, dan Andhyta F. Utami. Mereka menyuarakan tuntutan tersebut di Gerbang Pancasila Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, yang kemudian disambut langsung oleh perwakilan DPR.

    Adapun poin pertama tuntutan itu yakni meminta negara untuk membentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28–30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Khofifah ingatkan ASN hati-hati berucap dan berinteraksi digital

    Khofifah ingatkan ASN hati-hati berucap dan berinteraksi digital

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk berhati-hati dalam berucap, bertindak, maupun berinteraksi, khususnya di media digital pada era saat ini.

    “Hari ini kehati-hatian harus lebih dijaga mulai berucap, bertindak dan berinteraksi. Apa yang kita lihat ini tiba-tiba kemudian ada parameter-parameter serta indikator nilai yang kemudian muncul dan memiliki keserupaan perspektif,” katanya di Surabaya, Senin.

    Khofifah menyampaikan pesan tersebut saat memimpin apel bersama ASN di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono dan jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

    Dalam kesempatan itu, ia menyerahkan bantuan ganti rugi kepada ASN terdampak kebakaran Gedung Negara Grahadi akibat aksi demonstrasi pada 29 Agustus lalu, yakni Erwin Sugiarta staf Biro Administrasi Pimpinan Rp20 juta, Doni staf Biro Umum Rp10 juta, dan Wahyu staf Biro Umum Rp5,5 juta.

    “Jadi yang terkonfirmasi Erwin, memang ada bangkai motornya. Saya minta didata, ternyata banyak. Ada juga Pak Wahyu, itu tabungannya untuk 40 hari Ibunya itu juga terbakar,” ujarnya.

    Apel tersebut sekaligus menandai berakhirnya pemberlakuan pengaturan kerja fleksibel atau flexible working arrangement bagi ASN Pemprov Jatim yang sebelumnya diberlakukan pasca unjuk rasa masyarakat di Surabaya akhir Agustus.

    “Hari ini kita memulai kembali kerja full time sesuai dinamika penugasan di masing-masing institusi dimana Saudara bertugas. Kalau kemarin ada flexible working arrangement, sekarang kembali bekerja seperti normalnya,” kata Khofifah.

    Ia menambahkan, beban tugas dan tanggung jawab di tiap titik kerja memiliki risiko tertentu yang kadang tidak bisa dibatasi oleh jam kerja, sehingga kini tengah dilakukan perhitungan disparitas penerimaan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

    Selain itu, Khofifah juga membawa kabar gembira bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK/ P3K) di lingkungan Pemprov Jatim yang akan mulai menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) 50 persen dari kelas jabatan pada Februari 2026.

    “Karena harus ada kinerjanya dulu, maka terhitung mulai Februari maka P3K akan mendapatkan TPP di 2026 sebesar 50 persen dari kelas jabatan,” katanya.

    Ia menegaskan peningkatan pendapatan ini bertujuan agar beban tugas berseiring dengan penghargaan (reward) yang diterima ASN Pemprov Jatim, sehingga seluruh kinerja dapat diapresiasi secara adil.

    Lebih lanjut, Khofifah mengingatkan ASN untuk menjaga akhlak dalam memanfaatkan teknologi digital. Karena itu, ia menggagas kajian bulanan “Nasoihul Jaelani” atau Mutiara Nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jaelani yang berisi 31 ajaran tentang kejujuran, kesederhanaan, sabar, syukur, dan ikhlas.

    “Saya minta itu nanti jadi kajian bulanan. Satu bulan sekali satu jam. Nanti Wakil Gubernur yang mengomandoi. Pertama di kajian dibahas soal akhlak, bagaimana akhlak dengan digital IT. Jadi sekarang bukan hanya dari lisan tapi jari-jari ini juga harus berakhlak. Eranya ini adalah akhlak memberseiringi digital IT,” ujarnya.

    Khofifah berharap penguatan akhlak ini bisa menjadi ruh dalam diri ASN untuk menata hati, cara berpikir, dan bertindak di tengah dinamika kehidupan.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo reshuffle 5 kementerian dan lantik Menteri Haji-Umrah

    Prabowo reshuffle 5 kementerian dan lantik Menteri Haji-Umrah

    Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi, yang dilakukan terus menerus oleh Presiden, maka pada sore ini sekaligus Presiden putuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle di lima kementerian strategis, serta melantik satu pejabat instansi baru di Kabinet Merah Putih, Senin.

    Mensesneg Prasetyo dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, menyebut reshuffle terjadi di Kemenko Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan olahraga

    “Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi, yang dilakukan terus menerus oleh Presiden, maka pada sore ini sekaligus Presiden putuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Mensesneg yang didampingi Seskab Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pemerintah bersama DPR RI resmi menyepakati pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai tindak lanjut pembahasan RUU Haji.

    “Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani keputusan presiden (Keppres) mengenai pembentukan kementerian baru tersebut,” katanya.

    Selain itu, kata Prasetyo, Presiden juga menandatangani Keppres tentang pengangkatan menteri dan wakil menteri yang akan memimpin Kementerian Haji dan Umrah. Pelantikan keduanya dijadwalkan berlangsung sore ini di Istana Negara.

    Di kompleks Istana Kepresidenan tampak sejumlah tokoh tampak hadir di gerbang pilar menuju Istana Negara pada pukul 14.30 WIB. Di antaranya Anggota DPR RI Mukhtarudin, Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Irfan Yusuf atau Gus Irfan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenhan terima kunjungan KSAD Australia bahas kerja sama bilateral

    Wamenhan terima kunjungan KSAD Australia bahas kerja sama bilateral

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Donny Ermawan menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Australia Letnan Jenderal Simon Stuart untuk membahas beberapa poin, termasuk salah satunya kerja sama bilateral kedua negara.

    Donny beserta pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) menerima kunjungan Simon Stuart dan jajarannya di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin. Pertemuan itu berlangsung sekitar 30 menit.

    “Selama kegiatan tadi memang sempat dibahas beberapa poin, yang pertama tentunya terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia yang saat ini berjalan dan berlangsung dengan baik,” kata Kepala Biro Informasi Pertahan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat konferensi pers.

    Pertemuan tersebut juga membahas peningkatan hubungan kerja sama yang sudah berjalan sebelumnya, seperti pertukaran taruna dan instruktur, khususnya antara Angkatan Darat Indonesia dan Angkatan Darat Australia.

    “Tentunya ke depan, kedua negara berharap ada peningkatan, baik dalam konteks latihan, kemudian juga pendidikan, pertukaran personel, maupun kerja sama-kerja sama lain,” imbuh Frega.

    Frega menjelaskan dalam konteks pendidikan, KSAD Australia menyampaikan akan ada kesempatan yang diberikan kepada personel TNI untuk mengikuti pendidikan pascasarjana setingkat magister guna pengayaan teori.

    Studi lanjutan yang dijajaki akan diarahkan kepada isu-isu keamanan dalam konteks kajian strategis, studi terorisme, serta beberapa program studi lainnya yang relevan dengan bidang pertahanan.

    Menurut Frega, langkah itu menjadi peluang untuk tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga kesempatan menjalin hubungan personal antarpersonel.

    Turut dibahas dalam pertemuan tersebut mengenai latihan bersama untuk satuan konvensional maupun operasi khusus antara Angkatan Darat Indonesia dan Angkatan Darat Australia.

    Namun demikian, industri pertahanan tidak menjadi topik pembahasan dalam pertemuan Wamenhan RI dan KSAD Australia. Frega menyebut persoalan industri pertahanan dibahas dengan pejabat setingkat menteri.

    “Ketika bicara industri pertahanan itu bukan pada tataran beliau (KSAD Australia), kecuali mungkin apabila yang berkunjung adalah Menhan Australia, industri pertahanan menjadi salah satu supervisi dari Kemenhan sehingga tadi tidak ada pembahasan terkait dengan industri pertahanan,” jelasnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR dorong kebijakan akses permodalan desa wisata

    Komisi VII DPR dorong kebijakan akses permodalan desa wisata

    Pangkalpinang (ANTARA) – Tim Panitia Kerja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR Republik Indonesia mendorong kebijakan pemerintah untuk mempermudah akses permodalan bagi para pelaku desa wisata, guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami tidak hanya mendorong pemerintah mempermudah akses permodalan tetapi juga memperkuat pelatihan dan pendampingan pelaku wisata desa ini,” kata Ketua Tim Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di Pangkalpinang, Senin.

    Ia mengatakan kemudahan akses permodalan dan memperkuat pelatihan serta pendampingan bagi pelaku desa wisata ini sangat penting, agar pariwisata Indonesia tidak hanya menjadi destinasi tetapi juga menjadi tuan rumah yang ramah dan profesional.

    “Kita harus memastikan bahwa setiap desa wisata, baik yang sudah mapan maupun yang baru merintis, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” katanya.

    Menurut dia, dorongan ini bukan hanya tentang membangun tempat, tetapi tentang membangun manusia, karena dengan SDM yang terampil dan teredukasi ini dapat mewujudkan visi kita bersama untuk memajukan pariwisata di Indonesia,” katanya.

    “Kami berharap dengan kolaborasi strategis antara DPR, pemerintah dan pemangku untuk kepentingan desa wisata, agar dapat mengembalikan Indonesia ke arah kemajuan, menuju visi untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” katanya.

    Ia optimistis dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, pengelola desa wisata, pelaku UMKM dan masyarakat, kita dapat menghadapi tantangan dan mengoptimalkan peluang yang ada.

    “Hasil kunjungan ke desa wisata di Kepulauan Babel kali ini termasuk data mengenai diversifikasi produk, serapan tenaga kerja, serta pandangan terhadap regulasi pemerintah, akan menjadi masukan strategis bagi Komisi VII DPR,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tanggapi isu reshuffle, Airlangga: Kita tunggu saja

    Tanggapi isu reshuffle, Airlangga: Kita tunggu saja

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi kabar adanya perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih

    Di kantornya, Airlangga tampak mengenakan setelan jas lengkap, dasi biru muda, dan peci saat bersiap menuju Istana Presiden.

    Ia hanya meminta awak media untuk menunggu pengumuman resmi dari Istana.

    “Saya mau ke Istana. Kita tunggu saja (kabar soal reshuffle),” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.

    Ketika ditanya apakah undangan ke Istana ditujukan kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih, Airlangga mengaku belum mengetahuinya.

    “Saya juga belum tahu,” lanjutnya.

    Sebagaimana diketahui, beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo panggil sejumlah pejabat ke istana, di tengah isu reshuffle

    Prabowo panggil sejumlah pejabat ke istana, di tengah isu reshuffle

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengundang Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudi Sadewa hingga Kepala Penyelenggara Haji Irfan Yusuf ke Istana Kepresidenan, Jakarta, di tengah isu reshuffle kabinet, Senin.

    Sejumlah tokoh yang hadir di gerbang pilar menuju Istana Negara, Jakarta, per pukul 14.30 WIB, mulai dari Anggota DPR RI Mukhtarudin, Kepala LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Haji Irfan Yusuf atau Gus Irfan, hingga Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto.

    Mereka tiba mengenakan pakaian PSL gelap dan kompak berdasi biru muda. Bahkan, Purbaya turut memboyong putra dan istrinya menuju kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Purbaya yang habis masa jabatannya di LPS per September 2025, mengaku dihubungi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya perihal undangannya ke Istana Jakarta tanpa memberitahu Ikhwal undangan itu.

    “Ada Teddy juga. Diminta datang jam 15.00 WIB,” katanya.

    Isu reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menguat. Informasi yang beredar pada Senin (8/9) menyebutkan perombakan menteri akan dilakukan hari ini, dengan beberapa nama baru diperkirakan masuk ke jajaran Kabinet Merah Putih.

    Hingga kini, pihak Istana belum memberikan konfirmasi resmi. Namun, dinamika isu reshuffle ini menjadi sorotan publik karena diyakini akan memengaruhi arah kebijakan strategis pemerintahan ke depan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR: Desa wisata Babel jadi destinasi wisata dunia

    Komisi VII DPR: Desa wisata Babel jadi destinasi wisata dunia

    Pangkalpinang (ANTARA) – Komisi VII DPR Republik Indonesia menyebutkan desa wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil menjadi destinasi wisata kelas dunia, sehingga dapat menopang perekonomian daerah dan nasional.

    “Desa wisata di Kepulauan Babel memiliki keindahan yang luar biasa, sehingga perlu ada standarisasi desa wisata di daerah ini,” kata Ketua Tim Panja Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di Pangkalpinang, Senin.

    Ia mengatakan Panitia Kerja Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR telah mendapat informasi bahwa ada juga keberhasilan desa-desa wisata di Kepulauan Bangka Belitung, seperti Desa Wisata Keciput dan Desa Wisata Burong Mandi di Pulau Belitung berhasil meraih prestasi gemilang di Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).

    “Kami mengapresiasi dan berupaya menelaah lebih dalam model pengelolaan yang diterapkan desa wisata ini yang terbukti sukses dalam menembus pasar pariwisata nasional dan internasional,” ujarnya.

    Ia menyatakan Panitia Kerja Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI dalam rapat internal pada 20 Agustus 2025 telah menyepakati beberapa langkah untuk menjadikan desa wisata desa menjadi destinasi wisata dunia diantaranya menelaah dan merumuskan kerangka standardisasi untuk memastikan pariwisata berbasis desa wisata yang dapat berkembang secara berkelanjutan, terukur, dan berdaya saing.

    Selanjutnya, Komisi VII DPR hadir untuk mendapatkan nomenklatur pengertian desa wisata secara tepat dalam regulasi nanti. Mengidentifikasi potensi ekonomi, termasuk bidang UMKM dan ekonomi kreatif dan terakhir merumuskan standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap desa wisata.

    “Kami percaya dengan standar yang jelas, kita dapat memberikan jaminan kualitas kepada wisatawan dan membangun kepercayaan investor,” katanya.

    Menurut dia di tengah tren yang menantang ini, kami datang ke sini dengan penuh optimisme. Pertemuan kali ini dengan Desa Wisata Nemang, Desa Wisata Tari Rebo dan Desa Wisata Batu Belubang adalah pembelajaran secara langsung tentang sebuah ekosistem pariwisata yang berhasil menunjukkan potensi global.

    “Kami ingin mendapatkan informasi bahwa ada juga keberhasilan desa-desa wisata di Kepulauan Babel yang sukses dalam menembus pasar pariwisata nasional dan internasional,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.