Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Kumpulkan anggota Fraksi Gerindra DPR, Prabowo minta jaga tingkah laku

    Kumpulkan anggota Fraksi Gerindra DPR, Prabowo minta jaga tingkah laku

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumpulkan para anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin malam, untuk meminta mereka menjaga tingkah laku di hadapan publik.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengatakan bahwa arahan dari Prabowo tersebut merupakan tindak lanjut dari pesan-pesan yang disampaikan masyarakat.

    Menurut dia, para wakil rakyat dari Partai Gerindra tidak boleh menyakiti hati rakyat.

    “Pesannya menjaga gaya hidup, terus kemudian menjaga tutur kata, menjaga ucapan, jangan sombong, jangan pamer, istilahnya itu flexing. Nggak ada gunanya,” kata Sugiono usai menghadiri rapat di kediaman Presiden Republik Indonesia itu.

    Hal yang terpenting, menurut dia, Prabowo meminta seluruh kader Gerindra, termasuk para legislator, untuk turut menyukseskan program-program pemerintahan yang baru berjalan selama 11 bulan ini.

    Target-target yang cukup tinggi dari Prabowo, kata Sugiono, harus disukseskan. “Kita bertugas untuk mengamankan, menjaga semua program,” katanya.

    Selain itu, tambah Sugiono, rapat tersebut juga turut membahas dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Namun, Sugiono tidak menjelaskan secara rinci isu politik yang dibahas oleh Prabowo tersebut.

    “Ini adalah untuk ke dalam internal, tidak membahas substansi yang lebih dari apa yang saya sampaikan,” kata pria yang menjabat Menteri Luar Negeri itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri tekankan urgensi desa jaga situasi kondusif wilayah

    Kemendagri tekankan urgensi desa jaga situasi kondusif wilayah

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Laode Ahmad P. Bolombo menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam menjaga situasi kondusif di lingkungan desanya.

    Hal tersebut disampaikan Laode Ahmad pada Rapat Koordinasi Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Rapat virtual tersebut digelar terkait situasi terkini di daerah dalam rangka monitoring perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan.

    “Dalam rapat tersebut, kami sampaikan kembali 11 arahan Bapak Menteri untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas situasi kamtibmas di daerah masing-masing,” kata Laode dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Laode mengingatkan bahwa pemerintah desa/kelurahan merupakan unsur terdepan, paling penting, dan terdekat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

    Pada kesempatan itu, ia juga meminta pemerintah daerah memastikan pengaktifan sistem keamanan desa/kelurahan melalui siskamling, sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

    Jajaran pemerintah daerah juga harus berperan aktif menjaga kerukunan masyarakat dengan pendekatan pranata adat yang berlaku di tengah masyarakat dan memastikan pasca-aksi demonstrasi tidak terjadi eskalasi konflik, provokasi lanjutan, atau ketegangan horizontal.

    Ia meminta pemerintah daerah agar tetap siaga dengan melaksanakan rencana aksi terpadu. Aksi itu meliputi identifikasi potensi konflik, strategi pencegahan konflik sosial, mekanisme penghentian konflik, dan program pemulihan pasca konflik.

    Selain itu, harus dipastikan pelayanan publik di desa/kelurahan tidak terganggu. “Menyediakan akses bantuan sosial dan pemulihan ekonomi bagi warga desa/kelurahan. Memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat aksi demonstrasi,” tuturnya.

    Laode menambahkan untuk mengukur, mengevaluasi, dan merefleksikan tingkat keharmonisan dalam masyarakat di desa dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan, akan ditetapkan Indeks Harmoni di desa.

    Selanjutnya, sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri juga meminta daerah memberikan sejumlah data.

    Data itu berupa laporan pengaktifan siskamling, rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa, data akhir masa jabatan kepala desa, data penetapan peraturan desa tentang kewenangan desa, data laporan hasil inventarisasi aset desa dan identifikasi barang milik daerah, dan data pelaporan evaluasi perkembangan desa/kelurahan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil bantah jabatan Menpora Dito Ariotedjo ditukar dengan BP2MI

    Bahlil bantah jabatan Menpora Dito Ariotedjo ditukar dengan BP2MI

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah ada penukaran jabatan dengan dicopotnya kader Golkar, Dito Ariotedjo, dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga dengan masuknya Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

    Pernyataan Bahlil tersebut berkaitan dengan perombakan susunan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    “Saya tidak mengatakan ditukar, tapi ini penugasan dari Bapak Presiden,” kata Bahlil usai menghadiri Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pelantikan dan perombakan susunan menteri Kabinet Merah Putih itu, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan sejumlah menteri, salah satunya Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo dari Menpora.

    Bahlil menegaskan bahwa pemberhentian Dito Ariotedjo yang merupakan kader Partai Golkar dalam kabinet merupakan hak prerogatif atau hak istimewa yang dimiliki Presiden Prabowo.

    “Itu kan hak prerogatif Bapak Presiden ya, menyangkut pelantikan menteri ataupun pencopotan reshuffle, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Karena itu, kita hargai,” kata Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Saat ditanya lebih lanjut soal alasan Muktaruddin sebagai Kepala BP2MI, Bahlil kembali menegaskan bahwa itu adalah hak prerogatif Presiden.

    Namun demikian, Bahlil mengakui bahwa pihaknya mewakili partai berlambang pohon beringin itu hanya merekomendasikan nama Muktaruddin sebagai kader kepada Presiden Prabowo.

    “Kami dari partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap pada Bapak Presiden. Itu hak prerogatif Presiden,” kata Bahlil.

    Sementara untuk posisi Menpora, Bahlil mengaku tidak mengetahui siapa sosok yang akan menggantikan Dito Ariotedjo yang telah memimpin kementerian tersebut sejak 2023 saat dilantik oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana bantah reshuffle untuk hapus menteri pemerintahan Jokowi

    Istana bantah reshuffle untuk hapus menteri pemerintahan Jokowi

    Enggak ada orang siapa, orang siapa, adalah orang itu putra terbaik bangsa Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah perombakan susunan menteri (reshuffle) di Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin ini bertujuan menghapus para menteri di era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi tersebut menanggapi pertanyaan awak media perihal para menteri yang dilantik sejak era pemerintahan Jokowi yang diberhentikan pada reshuffle atau perombakan susunan kabinet. “Enggak ada, enggak ada,” kata Prasetyo Hadi membantah isu tersebut dan menjawab pertanyaan awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Pras, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa para menteri yang dilantik pada Senin ini merupakan putra terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Pemilihan menteri tersebut juga merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.

    “Enggak ada orang siapa, orang siapa, adalah orang itu putra terbaik bangsa Indonesia,” kata Pras melanjutkan.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto memberhentikan para menteri di Kabinet Merah Putih, yakni Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Dito Ariotedjo dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Kedua menteri tersebut dilantik sebagai menteri sejak periode kedua pemerintahan Presiden Ke-7 RI Jokowi.

    Sri Mulyani dan Dito Ariotedjo terpilih kembali menjabat posisi yang sama pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan dilantik pada 21 Oktober 2024 saat Kabinet Merah Putih baru terbentuk saat itu.

    Presiden Prabowo, pada Senin, melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu, pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo belum disebutkan.

    Presiden juga melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi serta Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya, Dahnil Azhar.

    Untuk posisi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Presiden turut mengangkat Muktaruddin.

    Seluruh prosesi pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Andi Firdaus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IHSG anjlok setelah reshuffle, Menkeu Purbaya yakin segera berbalik

    IHSG anjlok setelah reshuffle, Menkeu Purbaya yakin segera berbalik

    Sekarang kan bisa dibilang ekonomi agak melambat, kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan kita perbaiki. Jadi itu enggak terlalu sulit memperbaikinya. Ya, anda lihat nanti mungkin 2-3 bulan dari sekarang, Indonesia cerah akan kelihatan lagi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yakin Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok setelah Presiden Prabowo Subianto merombak (reshuffle) Kabinet Merah Putih dapat segera berbalik naik setidaknya dalam waktu 1-2 minggu ke depan.

    Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, melantik Purbaya sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati, serta tiga menteri dan satu wakil menteri lainnya, kemudian memberhentikan Budi Gunawan sebagai menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam), serta Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai menteri pemuda dan olahraga. IHSG kemudian melemah sebesar 1,28 persen ke posisi 7.766,84 pada Senin selepas pelantikan tersebut.

    “IHSG anjlok biasa, mungkin (investor, red.) takut, tetapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi, saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi,” kata Purbaya merespons pertanyaan mengenai IHSG yang anjlok saat penutupan pasar sore ini saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Purbaya kemudian mengungkap optimismenya dalam waktu seminggu sampai dua minggu ke depan IHSG bakal rebound kembali ke zona hijau. “Dalam seminggu, 2 minggu pasti akan balik,” ujar Purbaya.

    Purbaya, selepas dilantik sebagai menteri keuangan, menyebutkan salah satu prioritasnya dalam waktu dekat ini ialah mengatasi masalah perlambatan ekonomi sehingga target meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat segera dicapai.

    “Sekarang kan bisa dibilang ekonomi agak melambat, kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan kita perbaiki. Jadi itu enggak terlalu sulit memperbaikinya. Ya, anda lihat nanti mungkin 2-3 bulan dari sekarang, Indonesia cerah akan kelihatan lagi,” kata Purbaya.

    Terkait strategi menggenjot perekonomian yang melambat dalam beberapa bulan ke depan, Purbaya mengungkap salah satu strateginya.

    “Jadi gini, kalau saya lihat masih ada pengelolaan uang yang masih belum optimal. Kita akan perbaiki itu. Jadi, walaupun anggarannya, misalnya terserap, kita akan pastikan dananya tidak mengganggu sistem perbankan kita. Itu yang kita kerjakan nanti. Jadi tidak usah khawatir. Pengalaman ini sudah kita kerjakan tahun 2021, 2020, 2015, 2008, 2009. Jadi anda nggak usah takut. Saya di sana pada waktu semua peristiwa (krisis, red.) itu,” ujar Purbaya.

    Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga mengungkap pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada dirinya setelah pelantikan. “Pokoknya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik, sejahterakan rakyat semaksimal mungkin. Kita gak boleh gagal dengan program-program yang menyejahterakan rakyat kita. Itu yang akan saya kerjakan,” sambung dia.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hoaks! Artikel Jokowi tantang demonstran untuk datang ke rumahnya

    Hoaks! Artikel Jokowi tantang demonstran untuk datang ke rumahnya

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook yang diunggah pada 31 Agustus menampilkan tangkapan layar artikel yang diklaim berisi pernyataan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, menantang demonstran untuk datang ke rumahnya.

    Narasi tersebut muncul setelah maraknya aksi perusakan rumah sejumlah pejabat, seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, hingga Sri Mulyani.

    Berikut narasi judul artikel dalam unggahan tersebut:
    “Jokowi Cs Tantang Pendemo Pengecut Coba ke Rumah Saya kalau Berani Saya Akan Lawan”

    Unggahan tersebut juga ditambahkan narasi:

    “Mahasiswa Lanjutkan ke Rumah Mulyono, Mulyono Minta Tolong Bersih-bersikan Rumahnya.”

    Namun, benarkah artikel Jokowi tantang demonstran untuk datang kerumahnya?

    Unggahan yang menampilkan tangkapan layar artikel Jokowi tantang demonstran untuk datang kerumahnya. Faktanya, tangkapan layar artikel tersebut merupakan suntingan. (Facebook)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel dengan judul sebagaimana terlihat pada tangkapan layar tersebut.

    Namun, ANTARA menemukan artikel dengan foto, waktu, dan penulis yang sama, tetapi dengan judul berbeda, yaitu “Jokowi Berdukacita Ojol Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis”.

    Dalam artikel asli, Presiden Joko Widodo menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya driver ojek online Affan Kurniawan yang tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob.

    Dengan demikian, unggahan yang menarasikan Jokowi menantang demonstran untuk datang ke rumahnya merupakan hasil suntingan.

    Klaim: Artikel Jokowi tantang demonstran untuk datang ke rumahnya

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hoaks! Video Ahmad Sahroni ditangkap polisi di Bandara Soekarno Hatta

    Hoaks! Video Ahmad Sahroni ditangkap polisi di Bandara Soekarno Hatta

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di Facebook berdurasi 12 detik menampilkan mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, yang terlihat digiring oleh dua polisi.

    Dalam unggahan tersebut dinarasikan bahwa Ahmad Sahroni ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta setelah pulang dari Singapura.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Ahmad Sahroni di tangkap di bandara Soekarno Hatta ,sesuai pulang dari Singapura”

    Namun, benarkah video Ahmad Sahroni ditangkap polisi tersebut?

    Unggahan video yang menarasikan Ahmad Sahroni ditangkap polisi di Bandara Soekarno Hatta. Faktanya, video tersebut merupakan hasil AI. (Facebook)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, video itu terbukti merupakan hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan (AI). ANTARA memverifikasi menggunakan AI Detector Hive Moderation, yang menunjukkan bahwa video tersebut 96,5 persen adalah hasil rekayasa digital atau deepfake. Hingga kini, tidak ada informasi resmi mengenai penangkapan Ahmad Sahroni.

    Hasil pengecekan video menggunakan AI Detector. Hasilnya, video tersebut 96,5 persen hasil AI atau deepfake. (Hive Moderation)

    Justru, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri sebelumnya telah menangkap sepasang suami istri yang diduga menjadi provokator dalam penyebaran hoaks dan penghasutan terkait aksi penggerudukan rumah Ahmad Sahroni di media sosial.

    Klaim: Video Ahmad Sahroni ditangkap polisi di Bandara Soekarno Hatta

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II DPR RI usulkan Revisi UU Pemilu kembali dibahas

    Komisi II DPR RI usulkan Revisi UU Pemilu kembali dibahas

    Bisa saja nanti syarat untuk menjadi caleg dia harus lulus sejumlah pelatihan yang sudah dibuat oleh partainya masing-masing dengan standar kompetensi partai yang dibuat oleh multi-stakeholder (pemangku kepentingan)

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI mengusulkan agar Revisi Undang-Undang Pemilu kembali dibahas di Komisi itu, menyusul Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam waktu dekat akan melakukan revisi terhadap Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

    “Kami mengusulkan RUU Pemilu kembali untuk dibahas di Komisi II DPR RI dalam bentuk kodifikasi hukum dan/atau omnibus law,” kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan revisi UU Pemilu akan dilakukan dengan metode kodifikasi atau omnibus sehingga nantinya akan ada peraturan perundang-undangan lainnya yang akan digabungkan dalam revisi tersebut.

    Sejumlah undang-undang yang rencananya akan ikut dibahas, yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

    Rifqi membeberkan salah satu isu yang diusulkan untuk diatur dalam revisi UU Pemilu, yaitu terkait hukum acara sengketa pemilu. Menurut dia, ini merupakan beleid baru demi adanya kepastian penyelesaian sengketa.

    “Ini barang baru agar ada kepastian kapan waktu putusan inkrah dan kami upayakan seluruh sengketa pemilu, termasuk di Mahkamah Konstitusi, Itu bisa berakhir sebelum pelantikan pejabat politik hasil pemilu dilakukan,” ucapnya.

    Sementara itu, ketika ditanya terkait kemungkinan adanya syarat ambang batas pendidikan tertentu untuk menjadi anggota legislatif, Rifqi mengatakan pada prinsipnya, penyusunan norma undang-undang tidak boleh berbasis pada subjektivitas.

    “Itu bisa melanggar hak asasi manusia yang diatur di dalam konstitusi. Basisnya, kalau kita menyusun satu peraturan perundang-undangan adalah objektivitas. Karena itu, kita tidak melihat latar belakang profesi, kita tidak melihat latar belakang ekonomi,” ujarnya.

    Namun begitu, dia menyebut standar minimal tetap dibutuhkan untuk menjadi calon anggota legislatif. Dalam hal ini, dia menyoroti pentingnya standar kompetensi kader yang dapat dibangun dari tingkat partai politik.

    “Bisa saja nanti syarat untuk menjadi caleg dia harus lulus sejumlah pelatihan yang sudah dibuat oleh partainya masing-masing dengan standar kompetensi partai yang dibuat oleh multi-stakeholder (pemangku kepentingan),” katanya.

    Terlepas dari itu, Rifqi mengatakan hal terpenting dari omnibus atau kodifikasi UU Pemilu ke depan ialah meningkatkan kualitas pemilu sehingga dapat berdampak pada, salah satunya, institusi parlemen yang semakin baik.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bentuk Kementerian Haji dan Umrah, Prabowo ingin hapus korupsi kartel

    Bentuk Kementerian Haji dan Umrah, Prabowo ingin hapus korupsi kartel

    ANTARA –  Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah dan wakilnya Dahnil Anzar Simanjuntak, Senin (8/9). Melalui kementerian yang baru tersebut Kepala Negara menekankan pelayanan haji yang bebas dari korupsi dan praktik kartel.(Cahya Sari/Aria Cindyara/Fahrul Marwansyah/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota BPK RI nilai Indonesia butuh matra siber TNI

    Anggota BPK RI nilai Indonesia butuh matra siber TNI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bobby Adhityo Rizaldi memandang Indonesia membutuhkan matra siber TNI untuk menghadapi ancaman perang modern.

    “Serangan siber sudah terbukti mampu melumpuhkan sistem komando militer, sektor energi, hingga infrastruktur vital sebuah negara. Jika kita tidak menyiapkan matra siber yang kuat, maka kedaulatan dan keamanan nasional akan terus berada dalam risiko,” ujar Bobby dalam sidang promosi doktoral di Universitas Pertahanan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

    Oleh sebab itu, Bobby melalui disertasi buatannya yang berjudul “Pembentukan Matra Keempat TNI untuk Memperkuat Strategi Pertahanan Negara dalam Menghadapi Serangan dan Perang Siber”, memaparkan rancangan konseptual pembentukan matra siber TNI yang mencakup tiga aspek utama.

    Pertama, aspek kekuatan, dia memandang pembentukan matra dapat dimulai dengan 100 personel ahli siber yang dilengkapi pendidikan dan keterampilan khusus, serta anggaran sekitar Rp48 triliun untuk pembangunan enam tahun.

    Kedua, aspek organisasi atau penempatan. Matra Siber, kata dia, perlu diintegrasikan ke dalam struktur TNI dengan latihan gabungan siber tahunan yang wajib diselenggarakan.

    Ketiga, aspek kemampuan, yang berfokus pada peningkatan deteksi dini, respons cepat, dan ketahanan menghadapi serangan seperti malware, ransomware, maupun DDoS.

    Menurut dia, strategi pembentukan matra siber dengan tiga aspek tersebut bukan sekadar menambah organisasi militer, melainkan transformasi paradigma pertahanan negara.

    “Matra siber adalah kunci untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pertahanan. Inilah tameng digital bangsa di abad ke-21,” ujar mantan anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan tersebut.

    Selain itu, dia dalam disertasinya mengembangkan model strategi pertahanan siber yang menggabungkan CIA triad (confidentiality, integrity, availability), kerangka NIST, dan pendekatan basic acts of reconnaissance (BAR). Model tersebut, kata dia, menempatkan deteksi ancaman, respons cepat, serta pemulihan sistem sebagai siklus utama pertahanan siber.

    Ia juga mengajukan kerangka sixware dalam disertasi buatannya yang mencakup brainware, hardware, firmware, software, infrastructureware, dan budgetware sebagai fondasi pembangunan matra siber yang mandiri dan berkelanjutan.

    “Perang modern tidak lagi soal tank dan pesawat saja. Senjata terkuat hari ini bisa berupa kode program. Oleh karena itu, TNI harus memiliki matra siber sebagai garda terdepan menjaga kedaulatan digital Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.