Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Alumni apresiasi pembentukan Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas

    Alumni apresiasi pembentukan Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas mengapresiasi terbentuknya Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas, yang diharapkan dapat mewujudkan kembali muruah organisasi serta pembaruan fundamental berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKAL Lemhannas.

    Hal itu diungkapkan Dewan Pengurus Angkatan (DPA) IKAL Angkatan 50 Lemhannas Jhon Redo di sela penyelenggaraan Rapat Forum Komunikasi DPD-DPD dan DPA-DPA Lemhannas 2025 di Jakarta, Jumat.

    “Pengurus sebelumnya statusnya sudah demisioner sejak 5 Oktober 2025. Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas diharapkan mengambil sikap untuk menyelamatkan organisasi ini,” kata Jhon dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan, muruah organisasi harus dijunjung tinggi dengan cara menyelenggarakan munas luar biasa untuk memilih kepengurusan baru.

    “Penting, sebab Munas 23 Agustus 2025 deadlock dan kepengurusan sudah demisioner,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas, Amran Aminullah mengatakan, keberadaan Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas dilatarbelakangi pelanggaran AD/ART organisasi IKAL Lemhannas, yang dilakukan Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas, periode 2020 – 2025 terkait Pelaksanaan Munas V IKAL Lemhannas, pada 23 Agustus 2025.

    Disebutkan, Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas diberikan tanggung jawab untuk menganalisis rumusan mendalam terkait penyelenggaraan Rapat Kordinasi (Rakor) DPD dan DPA IKAL, pada 28 – 29 November 2025 di Jakarta.

    “Tim akan merancang dan mengusulkan strategi serta program reformasi penyelamatan IKAL Lemhannas melalui Rakor DPD-DPD dan DPA-DPA IKAL. Secepatnya diselenggarakan musyawarah nasional lanjutan atau musyawarah nasional luar biasa sesuai AD/ART Pasal 21 ayat C ART IKAL atau musyawarah nasional khusus sesuai AD/ART Pasal 22,” kata dia.

    Langkah konkret dilakukan untuk mengakhiri kevakuman organisasi sejak berakhirnya masa bakti DPP IKAL Lemhannas 2020 – 2025, pada 5 Oktober 2025. Saat ini, DPP IKAL dianggap tidak ada atau tidak berwewenang membuat instruksi kegiatan organisasi IKAL Lemhannas.

    Menurut Amran, kemelut juga disebabkan oleh sikap Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas yang tidak merespon surat yang dilayangkan DPD-DPD dan DPA-DPA, yang ditembuskan kepada Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat DPP IKAL tertangal 27 Agustus 2025, 26 September 2025 dan 5 Oktober 2025 terkait Munas V IKAL.

    “Pelanggaran AD/ART IKAL oleh Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas dengan memasukkan IKABNAS bukan sebagai peninjau tetapi peserta Munas yang diberikan 10 hak suara,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo anugerahkan penghargaan untuk tiga guru berdedikasi

    Prabowo anugerahkan penghargaan untuk tiga guru berdedikasi

    Para guru adalah tonggak paling penting dalam pembangunan bangsa. Kami berterima kasih kepada seluruh guru Indonesia dari semua tingkatan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan penghargaan kepada tiga pengajar berprestasi pada puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 yang digelar di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyatakan kualitas pendidikan Indonesia tidak akan pernah maju tanpa peran guru yang berdedikasi.

    Ketiga guru itu adalah Kepala PKPM Banyumas Umi Salamah; Kepala SDN Embacang Lama, Sumatera Selatan, Koko Triantoro; dan SLBN Banda Aceh, Syifa Urrachman. Ketiga guru itu dinilai konsisten menunjukkan komitmen, inovasi, dedikasi, serta kontribusi transformatif mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

    Umi Salamah membuka rumah pribadinya untuk menjadi tempat belajar bagi mereka yang tak bisa sekolah di pendidikan formal.

    Koko Triantoro mendedikasikan diri lebih dari 10 tahun untuk mengajar di wilayah 3T dan Syifa Urrachman adalah guru muda penyandang disabilitas netra yang mengembangkan dan memanfaatkan komputer bicara (kompira) dalam membantu tuna netra dalam belajar.

    “Para guru adalah tonggak paling penting dalam pembangunan bangsa. Kami berterima kasih kepada seluruh guru Indonesia dari semua tingkatan,” ucap Prabowo dalam pidatonya.

    Presiden juga menyorot komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan melalui investasi besar-besaran pada sarana belajar, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan fasilitas sekolah.

    Ia menekankan anggaran pendidikan yang merupakan porsi terbesar APBN harus dipastikan tepat sasaran dan tidak diselewengkan.

    “Tahun ini kita baru mampu memperbaiki 16 ribu sekolah, tahun depan kita targetkan 60 ribu. Semua harus sampai kepada siswa, guru, dan sekolah,” katanya.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan seluruh kebijakan pendidikan berjalan sesuai arahan Prabowo, termasuk program peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru.

    Pemerintah telah menaikkan tunjangan guru non-ASN, memperluas akses Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta membuka kesempatan bagi puluhan ribu guru untuk melanjutkan studi S1 melalui program rekognisi pembelajaran lampau (RPL).

    “Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tahun ini 12.500 guru memperoleh kesempatan untuk studi S1. Pada 2026 ditargetkan mencapai lebih dari 150 ribu. Ini langkah besar untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru,” ujar Mu’ti.

    Ia juga melaporkan bahwa program digitalisasi sekolah, termasuk distribusi layar interaktif dan revitalisasi, sudah terkirim ke 16.175 satuan pendidikan.

    Penyerahan penghargaan kepada tiga guru berprestasi menjadi puncak acara. Ini sebagai simbol penghormatan negara kepada mereka yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa bagi pendidikan Indonesia.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Indonesia tak boleh bergantung dengan negara lain

    Prabowo: Indonesia tak boleh bergantung dengan negara lain

    Kita tidak mau tergantung dengan negara manapun di dunia, kita tidak boleh tergantung. Demi keselamatan masa depan bangsa kita, kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain demi menjaga keselamatan dan masa depan bangsa.

    “Kita tidak mau tergantung dengan negara manapun di dunia, kita tidak boleh tergantung. Demi keselamatan masa depan bangsa kita, kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri,” kata Prabowo dalam pidato Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 di Jakarta, Jumat.

    Presiden menyoroti pentingnya kemandirian nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi.

    Ia menekankan bahwa pemerintah harus bekerja dengan niat baik, menjunjung kebenaran dan keadilan, serta menerapkan kebijakan yang bersih, rasional, dan berpihak kepada rakyat.

    Menurutnya, seluruh kebijakan perlu dijalankan dengan ketenangan, kepercayaan diri, dan tekad kuat untuk berdiri di atas kaki sendiri.

    “Pemerintah yang niatnya benar, pemerintah yang niatnya menegakkan kebenaran-keadilan, menegakkan pemerintahan bersih dengan kebijakan-kebijakan yang menggunakan akal sehat, kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang dilaksanakan dengan ketenangan, kepercayaan diri dan dengan tekad untuk berdiri di atas kaki kita sendiri,” jelasnya.

    Presiden optimistis, dengan kesungguhan dan tekad yang kuat, maka perekonomian dapat dikendalikan, sehingga tidak perlu bergantung dengan negara lain.

    Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa tahapan terpenting saat ini adalah mengeksekusi kebijakan secara cepat dan efektif.

    “Saya ingatkan, sekarang adalah pelaksanaannya. Sekarang adalah eksekusi, sekarang adalah how to solve the problem, how to bring solution, as fast as possible to the people,” tutup Prabowo.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII: Kawasan Industri Batang butuh dukungan lintas sektor

    Komisi VII: Kawasan Industri Batang butuh dukungan lintas sektor

    Kami di sini sebenarnya belanja permasalahan yang ada. Enggak tahunya kami kaget juga, masalahnya banyak banget. Jadi, pada dasarnya permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kawasan industri, ini menjadi catatan kami dari Kom

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pengembangan Kawasan Batang Industrial Park (BIP) di Jawa Tengah, membutuhkan koordinasi lintas sektor dari berbagai kementerian dan lembaga.

    Evita mengungkapkan BIP kini tengah dihadapkan pada sejumlah persoalan sehingga pengembangan kawasan industri ini masih belum optimal. Persoalan yang membelit BIP tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian Perindustrian, karena melibatkan banyak sektor dari kementerian, lembaga, dan Pemda.

    “Kami di sini sebenarnya belanja permasalahan yang ada. Enggak tahunya kami kaget juga, masalahnya banyak banget. Jadi, pada dasarnya permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kawasan industri, ini menjadi catatan kami dari Komisi VII untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada,” kata Evita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Berbagai permasalahan yang dihadapi BIP disampaikan langsung oleh Direktur Utama Batang Industrial Park Wihardi Hosen kepada Evita dan delegasi Komisi VII yang berkunjung ke BIP di Batang, Jawa Tengah.

    Bila dirinci, permasalahan yang dihadapi BIP diantaranya soal kebijakan pemerintah yang kerap berubah-ubah, akses infrastruktur jalan yang tidak memadai, lahan kawasan yang berhimpitan dengan lahan sawah dilindungi (LSD), sampai masalah akses air bersih.

    Semua ini, kata Evita, merupakan masalah yang ada di lingkaran eksekutif. Koordinasi yang lemah antar kementerian/lembaga jadi sorotan dalam pengembangan BIP.

    “Jadi, awal tahun nanti, Komisi VII dalam pembahasan Panja Daya Saing Industri, akan mengundang kementerian dan lintas lembaga terkait untuk duduk bersama mencari solusi permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau kita lihat tadi yang disampaikan, permasalahan yang ada sebenarnya enggak ribet-ribet amat, tapi memang terlihat tidak ada koordinasi lintas kementerian, juga dari pemerintah pusat dan daerah,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak ingin siswa bertaruh nyawa, Prabowo bentuk Satgas Darurat Jembatan

    Tak ingin siswa bertaruh nyawa, Prabowo bentuk Satgas Darurat Jembatan

    Ada jembatan yang kecil, ada yang penyeberangan. Ini sedang kita rancang anak-anakku, sabar saya sedang bekerja, mudah-mudahan tahun depan semua jembatan bisa berdiri

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Darurat Jembatan sebagai langkah percepatan untuk memfasilitasi akses jalan yang aman bagi para pelajar menuju sekolah di seluruh pelosok Indonesia.

    Kepala Negara, dalam pidatonya di peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat, mengaku prihatin dengan rutinitas siswa yang bertaruh nyawa saat melintasi arus sungai demi bersekolah.

    “Ada jembatan yang kecil, ada yang penyeberangan. Ini sedang kita rancang anak-anakku, sabar saya sedang bekerja, mudah-mudahan tahun depan semua jembatan bisa berdiri,” katanya.

    Langkah ini ditempuh Presiden, menyusul laporan dan temuan dari masyarakat terkait keterbatasan infrastruktur jalan di kawasan pelosok Indonesia.

    Ia menegaskan pembangunan jembatan merupakan prioritas pemerintah untuk menunjang kemajuan pendidikan.

    Presiden Prabowo menyebut kebutuhan pembangunan jembatan mencapai 300.000 unit di berbagai wilayah.

    Untuk mendukung tujuan tersebut, Presiden langsung menugaskan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto. Ia meminta Brian mengerahkan SDM teknik sipil untuk terjun membantu pembangunan ratusan ribu jembatan yang dibutuhkan.

    Selain itu, Kepala Negara juga menekankan peran penting TNI dan Polri dalam pengerjaan jembatan, termasuk pengerahan pasukan Zeni dan Brimob untuk membantu masyarakat desa.

    “Kerahkan batalion-batalion Zeni untuk membantu, saya juga meminta polisi turun, saya meminta itu kompi-kompi Brimob terjunkan bantu rakyat di desa-desa untuk atasi masalah jembatan ini menjadi prioritas, karena saya tidak rela anak-anak seperti itu setiap hari mempertaruhkan nyawanya untuk ke sekolah,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga mengatakan elite-elite di Jakarta perlu lebih peka terhadap kondisi masyarakat.

    “Tidak dengan hardik-menghardik, tidak dengan maki-memaki, tidak mengejek. Kita harus atasi jembatan itu dengan kerja nyata, pikiran nyata,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dukcapil Kota Sorong integrasikan data OAP dengan SIAK Pusat

    Dukcapil Kota Sorong integrasikan data OAP dengan SIAK Pusat

    Sorong (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sorong, Papua Barat Daya, resmi mengintegrasikan data Orang Asli Papua (OAP) ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pusat melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

    Kepala Disdukcapil Kota Sorong, Onesimus Asem di Sorong, Jumat, menjelaskan bahwa pendataan khusus OAP merupakan instruksi dari Menteri Dalam Negeri sebagai bukti keberpihakan negara kepada masyarakat asli Papua.

    “Dengan integrasi itu kita ingin menghadirkan data kependudukan OAP yang valid, akurat, dan terhubung langsung dengan sistem nasional,” katanya.

    Dia memaparkan bahwa jumlah 77.487 OAP yang kini telah terdata di Kota Sorong dari total penduduk 287.253 jiwa sudah masuk ke dalam SIAK Pusat.

    Selama ini, kata Onesimus, data OAP hanya tercatat di tingkat daerah dan belum terhubung dengan pusat. Karena itu, menjembatani hal tersebut, Disdukcapil melakukan inovasi selama sembilan bulan dengan membentuk tim kerja, bekerja sama dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), serta melibatkan kepala-kepala suku yang terdaftar di Kesbangpol.

    “Setelah proses pendataan selesai, seluruh data kami kirim ke Jakarta dan kini telah resmi masuk dalam SIAK Pusat,” ujarnya.

    Menurut dia, ketersediaan data yang akurat sangat penting agar pemerintah mampu mengalokasikan program afirmasi bagi OAP melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota.

    “Saya mengusulkan adanya insentif bagi ahli waris untuk melaporkan kematian agar pembaruan data berjalan lebih optimal,” katanya.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dorong pemulihan situs Kota Kapur di Bangka Belitung

    Anggota DPR dorong pemulihan situs Kota Kapur di Bangka Belitung

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung mendorong pemerintah pusat dan daerah mempercepat pelestarian situs sejarah dan budaya di kawasan Situs Kota Kapur, Bangka, Bangka Belitung, yang menyimpan sejumlah peninggalan berusia ratusan tahun.

    “Kalau kita melihat secara keseluruhan, yang ada pada Situs Kota Kapur ini sangat luar biasa. Di sini ada tiga candi, dan sangat disayangkan karena candi ini belum dibuka. Secara teknis harus diligar dulu, kemudian dibuka dan dilakukan perbaikan candinya,” kata La Tinro dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Hal tersebut disampaikannya usai kunjungan spesifik Komisi X DPR RI ke Pangkal Pinang. Dalam kunjungan tersebut tim Komisi X juga mengunjungi Situs Kota Kapur di desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.

    Selain tiga candi, ia juga menyoroti keberadaan benteng, sungai buatan, serta dermaga yang pernah dibuka namun kini ditutup kembali.

    Menurutnya, kekayaan situs tersebut merupakan warisan berharga yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal.

    “Harapan kita semua, jaga budaya yang ada ini, warisan-warisan kita yang sangat berharga. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus bersama-sama melakukan yang terbaik agar candi-candi ini bisa diperbaiki, dilihat, dan mampu membawa ekonomi masyarakat sekitar lebih baik, termasuk menarik wisatawan,” ujarnya.

    La Tinro juga menyinggung persoalan lahan yang belum dibebaskan dan mendesak pemerintah pusat mempercepat proses tersebut.

    Ia menegaskan bahwa informasi yang mereka terima menunjukkan bahwa peninggalan di kawasan Batu Kapur diperkirakan berasal dari abad ke-5,
    6, dan 7, menjadikan situs tersebut sangat penting dalam sejarah Nusantara.

    “Tanah-tanah yang belum dibebaskan sebaiknya segera ditindaklanjuti pemerintah pusat. Dari informasi yang kami dapatkan, situs ini berada pada sekitar abad ke-5, 6, dan 7. Dengan kunjungan spesifik kami ke Pangkalpinang ini, kami berharap candi-candi tersebut dapat benar-benar dilestarikan,” ujarnya.

    Terkait dukungan anggaran, La Tinro menegaskan komitmen Komisi X DPR RI untuk membawa hasil temuan lapangan ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kebudayaan.

    “Insya Allah setelah kami kembali ke Jakarta, kami akan menyampaikan temuan-temuan ini kepada Pak Menteri Kebudayaan agar bisa mengupayakan penganggaran, khususnya agar candi ini segera dapat dibuka dan terus mengungkap warisan-warisan berharga lainnya,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons desakan darurat bencana nasional, Prabowo: Kita terus monitor

    Respons desakan darurat bencana nasional, Prabowo: Kita terus monitor

    Kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah masih terus memantau perkembangan bencana yang melanda sejumlah daerah, sebelum memutuskan langkah lebih lanjut terkait penetapan status darurat nasional.

    Presiden, dalam wawancara cegat seusai menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menyalurkan bantuan bagi wilayah-wilayah yang tengah dilanda bencana alam.

    “Kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya,” ujar Presiden saat ditanya terkait desakan sejumlah pihak agar pemerintah menerapkan status bencana nasional dalam menyikapi bencana banjir di Sumatera.

    Terkait kemungkinan penetapan status bencana, Presiden menyatakan pemerintah masih melakukan pemantauan lapangan sebelum mengambil keputusan lanjutan.

    “Nanti kita monitor terus,” ucapnya singkat.

    Sebelumnya, dalam pidato pembukaan PTBI, Presiden Prabowo menyampaikan doa dan solidaritas bagi masyarakat yang tengah tertimpa musibah.

    Ia menyatakan bahwa pemerintah bergerak cepat memberikan bantuan, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan di tengah perubahan iklim.

    “Pemerintah terus menerus bekerja untuk menyampaikan bantuan segera ke daerah yang bersangkutan. Ini juga mengingatkan kita betapa kita harus waspada dan menjaga lingkungan kita,” kata Presiden.

    Ia mengatakan, bahwa masalah lingkungan sangat penting dalam kondisi perubahan iklim yang tengah dihadapi planet Bumi sekarang.

    Beberapa jam sebelum menghadiri agenda PTBI, Presiden Prabowo juga sempat menyinggung isu lingkungan dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 di GBK, Jakarta.

    Di hadapan tenaga pendidik, Presiden menyebut bahwa tantangan terbesar dunia saat ini adalah perubahan iklim, pemanasan global, dan kerusakan lingkungan.

    Ia mendorong agar pendidikan nasional memperkuat literasi lingkungan.

    “Mungkin perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran, dan juga kesadaran akan sangat pentingnya menjaga lingkungan alam kita,” ujarnya.

    Presiden juga menekankan perlunya menjaga hutan, mencegah pembabatan liar, serta memastikan sungai tetap bersih agar mampu menampung dan menyalurkan debit air ekstrem yang datang tiba-tiba.

    “Ini nanti usaha bersama kita, tiap rumah ikut berperan,” katanya.

    Sejumlah pihak mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan status darurat bencana nasional terkait banjir dan longsor yang melanda Sumatera baru-baru ini, terutama di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    Desakan ini datang dari kalangan kelompok masyarakat termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dari Komisi V dan VIII, perwakilan partai politik di tingkat provinsi, serta organisasi masyarakat sipil seperti Solidaritas Masyarakat Indonesia (SMI).

    Alasan utama dari desakan tersebut adalah skala kerusakan dan dampak bencana yang dianggap sudah melampaui kapasitas pemerintah daerah untuk menanganinya sendiri.

    Meskipun pemerintah provinsi terkait telah menetapkan status tanggap darurat di tingkat lokal, para pihak yang mendesak berpendapat bahwa status bencana nasional diperlukan untuk menggerakkan sumber daya, bantuan, dan penanganan yang lebih besar serta terkoordinasi dari pemerintah pusat.

    Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemuda Masjid Dunia minta remaja masjid beri layanan kepada pengungsi

    Pemuda Masjid Dunia minta remaja masjid beri layanan kepada pengungsi

    Banyak masyarakat yang terdampak banjir dan mengungsi. Remaja masjid diharapkan bisa turun membantu tim SAR yang telah sibuk melakukan evakuasi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Pemuda Masjid Dunia Said Aldi Al Idrus meminta remaja masjid di setiap daerah yang wilayahnya dilanda bencana banjir bandang untuk dapat memberikan layanan dan pertolongan kepada pengungsi.

    “Banyak masyarakat yang terdampak banjir dan mengungsi. Remaja masjid diharapkan bisa turun membantu tim SAR yang telah sibuk melakukan evakuasi,” ujar Said dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, hal tersebut penting untuk dilakukan karena beberapa wilayah di Indonesia pada saat ini, seperti Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat dilanda banjir.

    Selain itu, dia meminta kepada seluruh masjid di wilayah terdampak banjir agar membuka pintu selebar-lebarnya untuk menjadi hunian darurat bagi warga yang membutuhkan.

    Sementara itu, dia mengatakan Pemuda Masjid Dunia prihatin terhadap kondisi masyarakat yang terdampak banjir hingga kehilangan rumah dan harus mengungsi.

    “Semoga kita sabar dan tabah dalam menghadapi musibah ini. Mari kita sama-sama berdoa agar musibah banjir dan longsor yang terjadi cepat selesai,” katanya.

    Pada kesempatan berbeda, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah bergerak cepat dalam mengirimkan bantuan sejak awal bencana banjir bandang hingga longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat.

    “Pemerintah bergerak cepat. Kami dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara. Akan tetapi, memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat,” kata Presiden dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Jakarta, Jumat.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Garut wajibkan ASN naik angkutan tiap Senin dan Jumat

    Pemkab Garut wajibkan ASN naik angkutan tiap Senin dan Jumat

    “Kita mulai memberlakukan instruksi pimpinan itu setiap Senin dan Jumat, karena seperti yang kita lihat (kemacetan), jadi untuk mengurangi kemacetan,”

    Garut (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menerapkan kebijakan terkait aturan aparatur sipil negara (ASN) tidak menggunakan kendaraan bermotor pribadi melainkan naik angkutan umum saat berangkat dan pulang kerja setiap Senin dan Jumat.

    “Kita mulai memberlakukan instruksi pimpinan itu setiap Senin dan Jumat, karena seperti yang kita lihat (kemacetan), jadi untuk mengurangi kemacetan,” kata Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana kepada wartawan di Garut, Jumat.

    Ia menuturkan kebijakan instruksi dari kepala daerah itu saat ini sudah mulai diberlakukan yang tahapannya uji coba selama satu bulan atau lebih untuk mengetahui memberikan dampak mengurangi kemacetan atau tidak.

    Selama ini, kata dia, setiap Senin seringkali banyak kendaraan pribadi milik ASN yang parkir di pinggir jalan untuk mengikuti apel pagi yang dampaknya terjadi kepadatan di sejumlah ruas jalan.

    “Seperti kita lihat hari Senin begitu masifnya kan kendaraan, makanya kita cek ‘try’ dan ‘error’, bagaimana efeknya selama sebulan ini,” katanya.

    Ia menyampaikan pada hari itu ASN disarankan untuk menggunakan angkutan umum seperti angkutan kota (angkot) dari rumah ke kantor tempat tugasnya begitu juga saat pulang kerja.

    Kebijakan itu, kata dia, tentu ada dampaknya tidak hanya mengatasi kepadatan arus kendaraan di wilayah Garut, tapi juga dapat memberikan manfaat keuntungan bagi pelaku usaha angkutan umum.

    “Mudah-mudahan saja pendapatan angkot bisa naik banyak,” katanya.

    Namun persoalan saat ini, kata dia, trayek angkot terbatas belum semuanya bisa mengakses langsung ke tempat kantor pemerintahan, sehingga akan ada jarak yang harus ditempuh dengan jalan kaki.

    Selain itu, lanjut dia, bagi sejumlah ASN tentu ada yang bekerja di beberapa tempat seperti melakukan kunjungan, maupun pengecekan yang tentunya harus menggunakan kendaraan pribadi agar mobilisasinya lebih mudah.

    “Mesti jujur juga kita, bahwa pergerakan kita ketika tidak berkendara repot juga, artinya seperti saya misalnya hari ini berangkat ke sini, dan banyak titik lainnya,” kata Nurdin.***2***

    Pewarta: Feri Purnama
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.