Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Kemenham: Perpres Bisnis dan HAM bantu cegah bencana

    Kemenham: Perpres Bisnis dan HAM bantu cegah bencana

    Kan besar dampaknya. Misalnya dari air, dia punya garmen, berdampak nggak ke masyarakat, seperti apa gitu. Otomatis dengan adanya peraturan ini, dia mulai menata

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM Kementerian HAM (Kemenham) Sofia Alatas menyebut bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan HAM bisa membantu untuk mencegah bencana yang diakibatkan kerusakan lingkungan.

    Dia mengatakan bahwa Perpres itu akan mengatur kewajiban untuk pembinaan terhadap bisnis agar aktivitas yang dilakukan seiring dengan hak asasi manusia dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

    “Kan besar dampaknya. Misalnya dari air, dia punya garmen, berdampak nggak ke masyarakat, seperti apa gitu. Otomatis dengan adanya peraturan ini, dia mulai menata,” kata Sofia dalam sebuah diskusi terkait bisnis dan HAM di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, menurut dia, peraturan itu pun akan mendorong perusahaan-perusahaan agar menata sistem ketenagakerjaannya semakin lebih baik. Di sisi lain, aktivitas bisnis yang dijalankan pun diharapkan mampu menjaga masyarakat adat dan sekitarnya.

    “Mungkin sebagian mungkin sudah menjalankan, tapi kita akan lihat dengan Perpres ini apakah betul-betul sudah memenuhi standar yang diminta. Itu yang diharapkan sampai saat ini,” katanya.

    Sejauh ini, dia mengatakan permasalahan yang dilakukan perusahaan dengan masyarakat mayoritas merupakan masalah lahan, baik masyarakat adat maupun masyarakat biasa yang terdampak dengan keberadaan perusahaan.

    Adapun, dia menjelaskan konsepsi pelaksanaan Penilaian Kepatuhan HAM Pelaku Usaha meliputi standar tahapan Uji Tuntas HAM, yakni komitmen kebijakan, identifikasi risiko, tindakan, mekanisme pengaduan, pelacakan, dan pelaporan.

    Selain itu, ada juga 13 cakupan isu hak yang harus dianalisis, yakni soal tenaga kerja, anak, kondisi kerja, serikat pekerja, rantai pasok, perlindungan data, anti diskriminasi, gender, lingkungan, korupsi dalam swasta, agraria, keamanan, dan akses pemulihan.

    “Kebetulan Indonesia akan menjadi anggota OECD, berkaitan sama nih dengan Perpres yang sedang kita susun,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KRI Prabu Siliwangi-321 resmi perkuat armada TNI AL

    KRI Prabu Siliwangi-321 resmi perkuat armada TNI AL

    ANTARA – TNI Angkatan Laut (AL) menerima kapal perang baru KRI Prabu Siliwangi-321 yang baru selesai pembuatannya. Penyerahan kapal perang itu dihadiri langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali di galangan kapal Fincantieri, Muggiano, Italia, Senin (22/12).
    (Yogi Rachman/Dudy Yanuwardhana/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR gelar cek kesehatan gratis dalam rangka peringatan Hari Ibu 2025

    MPR gelar cek kesehatan gratis dalam rangka peringatan Hari Ibu 2025

    Jakarta (ANTARA) – Musyawarah Ibu Bangsa 2025 MPR RI menggelar kegiatan medical check up atau cek kesehatan gratis khusus bagi ibu-ibu dalam rangka memperingati Hari Ibu 2025.

    Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan itu merupakan bentuk apresiasi terhadap peran perempuan dalam peringatan Hari Ibu.

    Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan perempuan seperti mammografi (MAMO), Pap Smear, dan beberapa lainnya.

    “Kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan untuk ibu-ibu inilah yang kita harapkan menjadi wujud nyata peringatan Hari Ibu, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan, bukan hanya menjadi agenda simbolik tahunan,” kata Siti dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Cek kesehatan gratis tersebut digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dengan mengusung tema “Pulang ke Semangat 1928: Suara Perempuan Untuk Indonesia Berkeadilan 2045”.

    Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian terhadap kesehatan perempuan, khususnya para ibu sekaligus menegaskan peran strategis perempuan dalam pembangunan bangsa.

    Cek kesehatan gratis itu merupakan kolaborasi antara Musyawarah Ibu Bangsa dengan Kaukus Perempuan Parlemen, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

    MPR sangat mendukung dan memfasilitasi kegiatan yang menghadirkan 16 jenis pemeriksaan kesehatan secara komprehensif, mulai dari pemeriksaan fisik hingga kesehatan mental.

    Pemeriksaan meliputi status gizi, tekanan darah, gula darah sewaktu hingga pemeriksaan lemak darah seperti kolesterol total, high-density lipoprotein (HDL) atau kolesterol baik, dan low-density lipoprotein (LDL) atau kolesterol jahat. Selain itu, peserta juga mendapat pemeriksaan gigi, mata, dan telinga.

    Adapun pemeriksaan khusus lainnya yaitu deteksi dini kanker leher rahim (kanker serviks), serta skrining kanker payudara. Termasuk pemeriksaan skrining tuberkulosis dengan rongten dada, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan pemeriksaan jantung.

    “Ini adalah upaya deteksi dini agar masyarakat mengetahui kondisi kesehatan sejak awal,” ujar Staf Khusus Menteri Kesehatan drg. Monica R. Nirmala.

    Sebanyak 300 peserta antusias mengikuti kegiatan ini, mereka berasal dari peserta Musyawarah Ibu Bangsa 2025 serta para staf perempuan di lingkungan parlemen.

    “Kalau kuota masih tersedia, tidak menutup kemungkinan peserta laki-laki juga bisa mengikuti pemeriksaan,” ucap Monica.

    Monica menyampaikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto untuk seluruh masyarakat Indonesia.

    Program dirancang agar masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin minimal satu kali dalam setahun.

    “CKG ini konsepnya adalah hadiah ulang tahun dari negara. Setiap warga akan mendapat pengingat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan di puskesmas terdekat, jelasnya.

    Monica menegaskan pentingnya cek kesehatan sebagai langkah deteksi dini penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, stroke, dan kanker, yang menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

    Khususnya pada perempuan, kanker payudara dan kanker serviks menjadi dua jenis kanker dengan angka kematian tertinggi sehingga skrining dini sangat krusial.

    “Harapan kami, peserta tidak hanya mengetahui kondisi kesehatannya, tetapi juga menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, baik dengan perubahan gaya hidup maupun pengobatan sesuai anjuran tenaga medis,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bakamla antar logistik seberat 92,2 ton untuk korban bencana di Aceh

    Bakamla antar logistik seberat 92,2 ton untuk korban bencana di Aceh

    Jakarta (ANTARA) – Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengerahkan kapal KN. Pulau Dana-323 untuk mengantar logistik seberat 92.2 ton bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Selasa.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, dijelaskan pemberian bantuan itu merupakan bagian dari upaya Bakamla dalam mendukung proses pemulihan wilayah pascabencana di Aceh.

    Kapal yang dipimpin Letkol Bakamla Umar Dhani bersandar di Pelabuhan Lhokseumawe, hari ini.

    Kedatangannya disambut masyarakat serta pemerintah setempat yang sudah menunggu di pelabuhan.

    “Bantuan yang kami salurkan hari ini merupakan hasil donasi personel Bakamla RI serta kolaborasi dengan masyarakat Batam, instansi terkait, dan warga Kepulauan Riau yang bergerak serempak untuk membantu saudara kita di Sumatera,” kata Umar Dhani.

    Setelah diantar ke pelabuhan, bantuan logistik tersebut nantinya akan disalurkan ke warga yang masih tinggal di beberapa titik bencana.

    Dengan adanya bantuan berupa pakaian, obat obatan dan makanan tersebut, jajaran Bakamla berharap beban hidup korban bencana yang masih berada di lokasi dapat diringankan.

    Sebelumnya, Bakamla RI telah mengirimkan bantuan tahap pertama melalui KN. Pulau Nipah-321 dengan total muatan 70 ton.

    KN. Pulau Dana-323 bertolak dari Dermaga Macgobar, Batam, pada Kamis (18/12/2025) menuju Lhokseumawe sebagai bagian dari rangkaian pengiriman bantuan logistik untuk korban bencana di Aceh dan Sumatera.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Setkab: Pemulihan infrastruktur Sumatera pekan keempat signifikan

    Setkab: Pemulihan infrastruktur Sumatera pekan keempat signifikan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretariat Kabinet (Setkab) menginformasikan perkembangan signifikan capaian pemulihan infrastruktur penghubung kawasan di Pulau Sumatera, memasuki pekan keempat pascabencana.

    Setkab dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menginformasikan hal tersebut berdasarkan hasil pertemuan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di kantor Setkab, Jakarta, Selasa.

    “Memasuki minggu keempat pascabencana, sejumlah perkembangan signifikan telah dicapai,” demikian petikan keterangan resmi Setkab.

    Kementerian PU melaporkan bahwa dalam dua pekan terakhir telah berhasil membangun 11 unit jembatan bailey dengan kapasitas beban 30–50 ton untuk menyambungkan sungai selebar 40 hingga 180 meter.

    Selain itu, dari total 52 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami hampir terputusnya akses jalan, kini hanya tersisa empat kabupaten yang jalannya belum dapat beroperasi secara sempurna.

    Terkait kondisi jalan nasional, pemerintah menjelaskan bahwa di Provinsi Aceh terdapat 38 titik jalan putus, dengan 32 titik di antaranya sudah kembali fungsional dan enam lainnya masih dalam tahap perbaikan.

    Di Sumatera Utara, dari 12 titik jalan terputus, di antaranya 10 titik telah berfungsi dan dua titik lainnya masih diperbaiki. Sementara itu, di Sumatera Barat, seluruh 30 titik jalan nasional yang sempat terputus kini telah kembali berfungsi.

    Untuk jembatan nasional, Kementerian PU memaparkan bahwa di Aceh terdapat 16 jembatan putus, dengan enam jembatan sudah fungsional dan 10 lainnya masih dalam proses pemasangan jembatan bailey.

    Di Sumatera Utara, empat jembatan nasional yang sempat putus telah seluruhnya berfungsi kembali.

    Adapun di Sumatera Barat, sebanyak 13 jembatan nasional yang terdampak juga telah kembali beroperasi secara normal.

    Keterangan Setkab menambahkan bahwa pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak serta penyediaan pasokan air bersih menjadi prioritas utama dan saat ini sudah mulai dilaksanakan.

    “Kerja sama dan semangat gotong royong antara warga, relawan, TNI dan Kementerian PU sangat membantu mempercepat proses pembangunan ini,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PKB ingatkan pentingnya gotong royong tangani pascabencana Sumatera

    PKB ingatkan pentingnya gotong royong tangani pascabencana Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bidang Komunikasi Informasi Teknologi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Ahmad Iman Sukri mengingatkan seluruh pihak mengenai pentingnya gotong royong untuk menangani pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Nilai gotong royong menjadi bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia yang melambangkan solidaritas, kepedulian, dan kebersamaan. Untuk penanganan pascabanjir di Sumatera dibutuhkan gotong royong, semua elemen bergerak, dan tidak saling melemahkan,” ujar Iman dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, dia mengatakan gotong royong saat ini diperlukan untuk meringankan beban masyarakat terdampak bencana, meningkatkan efisiensi penanganan, hingga meningkatkan kerukunan dan persatuan.

    Oleh sebab itu, dia mengajak masyarakat untuk bersatu dan fokus membantu, serta tidak saling mencari kesalahan.

    “Saatnya seluruh elemen bersatu. Jangan lagi saling serang, saling menyalahkan, hingga saling merasa paling bisa membantu. Rendahkan ego kita semua untuk membantu saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” katanya.

    Sementara itu, dia menilai pemerintah saat ini sudah bekerja menangani bencana dengan sepenuh hati.

    Para petugas PLN dan Pertamina, kata dia, bahkan berjibaku memastikan pasokan energi di wilayah terdampak bencana.

    “Bahkan, PKB melalui badan sayap partai bekerja siang hingga malam membantu saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Itu semua kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenham: Perpres bisnis dan HAM tinggal tunggu persetujuan Airlangga

    Kemenham: Perpres bisnis dan HAM tinggal tunggu persetujuan Airlangga

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian HAM Sofia Alatas mengatakan bahwa proses penyelesaian Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan HAM hanya tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    “Kita komunikasi dengan stafnya Pak Airlangga, sebetulnya sudah disetujui, hanya saja tinggal menunggu tanda tangan dari beliau,” kata Sofia dalam sebuah dialog dengan topik bisnis dan HAM di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan bahwa aturan yang berbentuk Perpres itu memerlukan tanggapan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian karena Perpres itu bakal berkaitan dengan keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    Setelah diproses di kementerian tersebut, menurut dia, draf Perpres itu akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk selanjutnya disetujui oleh Presiden.

    Sofia menjelaskan bahwa Perpres ini merupakan kelanjutan dari Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional (Staranas) Bisnis dan HAM.

    Nantinya, Perpres tersebut akan bersifat wajib untuk diterapkan bagi para pelaku bisnis, khususnya dari kelas menengah ke atas.

    Menurut dia, Perpres itu akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dengan menjaga keberlanjutan bagi lingkungan sekitar. Termasuk, Perpres itu diarahkan agar tidak ada lagi aktivitas bisnis yang merusak lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana.

    “Kalau saat ini kebijakan itu sangat penting. Perusahaan tidak akan menjalankan sesuatu tanpa ada kebijakan yang jelas,” katanya.

    Dia mengatakan bahwa pihaknya juga berkoordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), kementerian/lembaga terkait, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan para pelaku perusahaan dan perdagangan.

    Sofia juga berharap semua pihak harus mengetahui keberadaan Perpres itu jika nantinya telah diterapkan.

    “Jadi, supaya pada saat ini Perpres disahkan, itu tidak membuat ‘oh saya kok nggak tahu, kok saya nggak ngerti’, nggak. Kita sudah melibatkan mereka, karena ini pasti Perpres ini berefek kepada kementerian-kementerian terkait,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI bantah kabar soal kirim kotak logistik kosong dengan helibox

    TNI bantah kabar soal kirim kotak logistik kosong dengan helibox

    Jakarta (ANTARA) – TNI membantah informasi di video yang beredar di sosial media bahwa kotak logistik bantuan untuk korban bencana yang diterjunkan dari pesawat menggunakan metode helibox itu kosong.

    Komandan Batalyon Perbekalan Angkutan 5 ARY, Letkol CBA Supriyanto, dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta mengatakan bahwa penerjunan logistik dengan metode helibox yang selama ini berjalan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

    “Setiap helibox yang diterjunkan telah melalui inspeksi setelah diisi, diperiksa oleh anggota, dan disaksikan perwira. Sehingga tidak mungkin helibox kosong ikut diterjunkan,” kata dia.

    Dia menjelaskan, tinggi helibox sekitar 73 sentimeter, sementara muatan logistik di dalamnya berada di kisaran 30 sentimeter.

    Kondisi itu membuat terciptanya rongga di bagian atas sekitar 35–37 sentimeter sehingga secara kasat mata seolah kosong. Padahal sebenarnya logistik telah terikat dan terpatri di bagian dalam helibox.

    “Batas maksimal berat helibox adalah 5 kilogram. Jika diisi penuh, beratnya bisa mencapai 9 kilogram dan berisiko rusak saat airdrop. Karena itu, muatan tidak diisi sampai penuh ke atas. Inilah yang sering menimbulkan salah sangka,” jelas dia.

    Dia berharap penjelasan ini dapat meluruskan informasi yang keliru sehingga masyarakat memahami bahwa setiap bantuan yang dijatuhkan melalui udara telah melalui proses yang tertib, cermat, dan berlapis demi memastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.

    “Mudah-mudahan ini memberi pemahaman kepada kita semua, sehingga tidak terjadi salah tafsir atau sangkaan yang menyimpang dari kenyataan,” katanya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Khofifah raih penghargaan FPRMI atas inovasi bela negara

    Khofifah raih penghargaan FPRMI atas inovasi bela negara

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meraih Penghargaan Kepala Daerah Terbaik Tingkat Provinsi dari Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) atas inovasi regulasi nilai-nilai bela negara.

    “Penghargaan ini juga bentuk ajakan agar semangat bela negara hidup di semua lini di sektor pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa.

    Penghargaan tersebut diserahkan Ketua Umum Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia Bernadus Wilson Lumi kepada Khofifah yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur Eddy Supriyanto di Bandung, Senin (22/12) malam.

    Khofifah menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima dan menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan aksi nyata bela negara melalui berbagai inovasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

    “Maka bela negara harus diwujudkan dalam langkah dan kontribusi nyata di lini masing-masing,” tambahnya.

    Menurut Khofifah, peringatan Hari Bela Negara menjadi pengingat bahwa tanggung jawab memajukan bangsa merupakan kewajiban seluruh elemen masyarakat karena Indonesia adalah milik bersama, bukan kelompok tertentu.

    “Bangsa yang kuat adalah bangsa yang lahir dari masyarakat yang saling menghormati dan bekerja sama demi kebaikan serta kemajuan bersama,” ujarnya.

    Ia menegaskan bela negara tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai angkat senjata, melainkan diwujudkan melalui disiplin, integritas, kepedulian sosial, dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan nasional.

    “Semangat bela negara harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, di ruang kelas, maupun di ruang digital. Bela negara adalah tentang disiplin, integritas, kepedulian sosial, serta kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan nasional,” katanya.

    Khofifah juga mengajak generasi muda dan aparatur sipil negara (ASN) menjadikan nilai-nilai bela negara sebagai karakter dalam bekerja dan berkarya, termasuk dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

    Sementara itu, Ketua Umum Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia Bernadus Wilson Lumi mengatakan apresiasi tersebut diberikan berdasarkan implementasi nilai bela negara dalam pelayanan publik, kepatuhan regulasi, partisipasi sosial, serta inovasi dan kolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI dan Polri).

    Ia menambahkan media memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga penjaga nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi global.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri minta percepatan pembersihan sisa banjir di Aceh Tamiang

    Mendagri minta percepatan pembersihan sisa banjir di Aceh Tamiang

    Saya tahu di pengungsian banyak yang kurang pakaian, kemudian juga selimut, kain sarung, kemudian juga ada kebutuhan makanan, kebutuhan untuk wanita, untuk anak-anak, dan lain-lain

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta percepatan pembersihan lumpur sisa banjir pada berbagai infrastruktur yang terdampak, seperti fasilitas umum, perkantoran, hingga permukiman warga di Kabupaten Aceh Tamiang.

    Mendagri menjelaskan persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama antara dirinya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    “Intinya adalah kita tadi membicarakan mengenai langkah-langkah penanganan, apa saja yang diperlukan belanja masalah, ya. Belanja masalah yang ada di Tamiang,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Pembahasan tersebut juga fokus terhadap rencana pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak yang kehilangan rumah atau mengalami rusak berat.

    Mendagri mengatakan, bantuan hunian tetap tersebut salah satunya didukung oleh pihak swasta. Saat ini, Pemkab Aceh Tamiang diminta menyediakan lahan untuk pembangunan hunian tersebut.

    “Sepanjang lahannya sudah siap, kita juga akan cepat bergerak,” ujarnya.

    Sementara itu, bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak ringan atau sedang akan diberikan bantuan berupa uang untuk biaya renovasi.

    “Setelah dapat datanya, mereka akan diberikan bantuan dalam bentuk uang, mereka pulang, bisa untuk melakukan bersih-bersih dan menyiapkan rumahnya kembali,” kata Mendagri.

    Di sisi lain, Mendagri mengimbau berbagai pihak, termasuk Pemda lain yang tidak terdampak bencana, agar dapat bergotong royong membantu para korban.

    Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga turut menyalurkan bantuan kepada para korban, baik dari pemerintah maupun swasta, berupa pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya.

    “Saya tahu di pengungsian banyak yang kurang pakaian, kemudian juga selimut, kain sarung, kemudian juga ada kebutuhan makanan, kebutuhan untuk wanita, untuk anak-anak, dan lain-lain,” ujarnya.

    Ia berharap berbagai bantuan tersebut dapat membantu para korban. Pemerintah juga berencana kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.

    “Kami kira itu usaha yang mudah-mudahan ini bisa meringankan, dan ini (bantuan) bukan sekali, kita akan lanjutkan lagi,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.