Category: Antaranews.com Politik

Wamendagri dorong pemkot Bandung siapkan pendanaan alternatif

“Saya mendorong pemerintah Bandung terus melanjutkan inovasi yang ada untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dari sumber-sumber alternatif, sebagai contoh bagi daerah-daerah yang lain,”

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk melakukan inovasi dalam menyiapkan sumber pembiayaan alternatif guna mendukung berbagai kebutuhan, termasuk program prioritas nasional maupun pembangunan.

“Saya mendorong pemerintah Bandung terus melanjutkan inovasi yang ada untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dari sumber-sumber alternatif, sebagai contoh bagi daerah-daerah yang lain,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan Bima dalam Rapat Paparan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Dana Transfer Daerah Kota Bandung, yang dihadiri oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Bima menjelaskan, pemerintah pusat saat ini tengah melakukan pemetaan terkait dana Transfer ke Daerah (TKD) agar pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap berjalan dengan baik. Ia juga menegaskan pentingnya pemerintah daerah mencari

Bima menjelaskan, pendanaan alternatif tersebut dapat berupa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penerbitan sukuk atau obligasi, pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR), serta skema lain yang sesuai. Termasuk juga pemanfaatan aset daerah secara lebih optimal.

“Pemanfaatan aset tadi yang Pak Wali sampaikan, gitu ya. Nah, sejauh mana Kota Bandung ke arah sana,” ujarnya.

Selain membahas pendanaan, kunjungan Wamendagri Bima ke Kota Bandung juga dimanfaatkan untuk meninjau pelaksanaan program-program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut perlu dipastikan berjalan baik di lapangan.

“Saya ingin mendapatkan masukan sebetulnya, Pak Wali, dari Bapak-Ibu, kondisi di lapangan,” ucapnya.

Dalam hal ini, Bima mencontohkan program Kopdeskel yang dinilainya sangat potensial jika dikawal bersama. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengurus koperasi, seraya menyoroti sistem pengelolaan koperasi di Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, yang dianggap berhasil dan bisa dijadikan rujukan.

“Salah satu yang bagus sistemnya adalah Cileunyi Wetan sebetulnya itu, di Kabupaten Bandung. Saya berkali-kali ke situ, Pak Menko [Bidang Pangan] sudah ke situ, beberapa menteri juga sudah ke situ. Itu sistem yang sudah jalan,” kata Bima.

Terkait program MBG, ia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan lokasi dan sarana pendukung agar pelaksanaannya lebih cepat dan tepat sasaran.

Bima menuturkan, kunjungan ke Balai Kota dilakukan setelah pada malam sebelumnya ia turut serta dalam kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) bersama Wali Kota Bandung di sejumlah Rukun Warga (RW) di Kecamatan Gedebage.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wujud kebersamaan dalam mendukung program pemerintah guna menjaga kondusivitas di masyarakat.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/09/2025 20:13
Pengamat: Perombakan kabinet bukti Prabowo serap aspirasi rakyat

“Dalam konteks ini presiden menegaskan pemerintahannya terbuka terlebih berada di zaman perang narasi seperti saat ini,”

Banjarmasin (ANTARA) – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Taufik Arbain menilai perombakan kabinet bukti Presiden Prabowo menyerap aspirasi rakyat dan terbuka dengan segala tuntutan publik.

“Dalam konteks ini presiden menegaskan pemerintahannya terbuka terlebih berada di zaman perang narasi seperti saat ini,” kata dia di Banjarmasin, Selasa.

Ketua Indonesian Association of Public Administration (IAPA) Kallimantan Selatan ini mengatakan perombakan kabinet adalah langkah strategis menjawab beberapa hal.

Pertama adanya narrative discourse (wacana naratif) yang berdampaknya meningkatnya eskalasi ketidakpuasan terhadap Pemerintah Prabowo hingga tergiring dalam momentum peristiwa demonstrasi 25 Agustus 2025.

Sekalipun demo tersebut ditujukan kepada Parlemen DPR RI, tetapi demo itu memberikan pesan adanya ketidakpuasan publik pada pemerintah dan otomatis mengkaitkan dengan kinerja dan respon para menteri terhadap situasi negara.

“Narrative discourse ini sebagai ruang dan panggung demokrasi bergerak masif di media sosial dan menjadi salah satu pemicu reshuffle,” ujar Koordinator Pascasarjana MAP Fisip ULM ini.

Kedua, papar Taufik, perombakan kabinet memberikan pesan bahwa siapa saja yang tidak memiliki kemampuan dalam menjawab persoalan negara akan diganti.

Ini menegaskan bahwa semua pengambilan keputusan milik Prabowo sebagai Presiden RI.

Lebih jauh adanya pesan Prabowo bukanlah boneka atau bagian dari masa sebelumnya, atau sekadar memainkan politik akomodatif.

Ada pola “menjauh” perlahan dari masa lalu secara elegan.

“Kemudian simbol profesional dan cerdas dari pembantunya bisa dilihat siapa yang diperankan Prabowo menghadiri pertemuan penting dalam skala nasional dan internasional,” tambahnya.

Ketiga, Prabowo ingin menyampaikan pesan harapan itu sangat ada dan mengobati kebatinan publik.

Seperti pergantian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terkait kebijakan kenaikan pajak, kenaikan tunjangan dan simpang siur soal guru beban negara.

Menariknya dalam membangun kebatinan publik, Presiden membentuk kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umrah dalam rangka meningkat pelayanan publik terkait efektifitas dan efisiensi.

Termasuk figur menteri yang merepresentasikan latar belakang wilayah (Kalimantan) dan pengalaman seperti Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru Mukhtarudin selaku alumni ULM.

“Dalam menjawab beragam kasus pekerja migran, tentu nilai politisnya sangat tinggi pengambilan keputusan yang berbarengan ini,” jelasnya.

Kemudian dalam konteks lain, Prabowo menegaskan pesan kepada para menteri dan pejabat jangan sembarangan membangun narasi kontradiktif terlebih menyakiti rakyat.

Sehingga momentum perombakan kabinet kali ini menjadi ajang para menteri agar bekerja lebih profesional dan tidak korup serta tidak bermain-main kuasa.

Pewarta: Firman
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/09/2025 20:11
Anggota Komisi VI sebut Ferry Juliantono sosok tepat jabat Menkop

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto menyebut Ferry Juliantono merupakan sosok yang tepat untuk menjabat sebagai Menteri Koperasi (Menkop) menggantikan pejabat sebelumnya, Budi Arie Setiadi.

Menurut dia, Ferry Juliantono merupakan figur yang telah lama berkecimpung dalam isu-isu strategis koperasi serta memahami berbagai tantangan dan potensi pengembangannya di Indonesia.

“Beliau sudah lama berinteraksi dengan dunia koperasi, sehingga tidak membutuhkan waktu adaptasi yang panjang. Yang harus menjadi fokus beliau sekarang adalah mengawal program strategis Presiden, khususnya Koperasi Merah Putih dan Desa Merah Putih,” kata Firnando dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyebut keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi bukti nyata peran koperasi sebagai penggerak utama ekonomi rakyat. Di bawah kepemimpinan Ferry, Kemenkop diharapkan tampil sebagai ujung tombak memastikan program tersebut berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Di samping itu, Firnando mengapresiasi karakter Ferry Juliantono yang kooperatif, terbuka, dan mau mendengar aspirasi berbagai pihak.

“Saya sudah bermitra dengan beliau di Komisi VI DPR RI. Karakternya sangat baik, komunikatif, dan mau mendengar. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Ferry adalah paket lengkap untuk memimpin Kementerian Koperasi di masa yang penuh tantangan ini,” katanya.

Legislator bidang perdagangan itu menaruh harapan besar agar Ferry Juliantono dapat segera mengakselerasi program-program yang belum optimal, khususnya di sektor Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dia menilai masih terdapat pekerjaan rumah (PR) yang perlu dituntaskan, terutama terkait pencairan dana operasional dan finalisasi petunjuk teknis mengingat alokasi dana sebesar Rp16 triliun dari Himbara sudah siap untuk dicairkan.

“Pak Ferry harus memberi konsentrasi penuh pada hal-hal yang masih tertunda. Pekerjaan yang belum tuntas, program yang belum berjalan optimal, dan agenda strategis yang masih menjadi PR harus segera dikerjakan,” ucapnya.

Menurut dia, hanya dengan begitu Kemenkop bisa benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang berkelanjutan, sekaligus menyukseskan salah satu program andalan Presiden dalam memperkuat koperasi Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Ferry Juliantono sebagai menteri koperasi yang baru, menggantikan Budi Arie Setiadi. Adapun serah terima jabatan dari Budi Arie kepada Ferry digelar pada Selasa ini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/09/2025 19:54
RUU Perampasan Aset usul DPR, Menkum: Prabowo sudah jumpa para ketum

Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset diusulkan DPR RI untuk jadi prioritas tahun 2025, setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan para ketua umum (ketum) partai politik.

Menurut dia, RUU Perampasan Aset yang akan segera dibahas di DPR RI itu menandakan bahwa sudah ada keputusan politik yang diambil. Meski begitu, dia mengatakan bahwa RUU Perampasan Aset akan menjadi usul inisiatif dari DPR RI.

“Yang penting keputusan politiknya hari ini lewat Pak Ketua (Badan Legislasi) dan teman-teman di Baleg sudah jelas, tahun ini Undang-Undang Perampasan Aset sudah masuk di tahun 2025,” kata Supratman usai rapat evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Dengan diusulkannya RUU Perampasan Aset sebagai RUU prioritas, menurut dia, komunikasi antara petinggi partai politik telah dilakukan secara baik. Pemerintah pun, kata dia, akan terus menjalin komunikasi dengan lembaga legislatif tersebut.

“Pemerintah tinggal menunggu hasil penyusunannya, kemudian nanti Presiden akan mengirimkan surpres (surat presiden),” katanya.

Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa pemerintah pun sebelumnya sudah mempunyai draf RUU Perampasan Aset. Meski nantinya akan jadi usul DPR, menurut dia, pemerintah juga bakal membagikan draf yang disusun oleh pemerintah jika diperlukan sebagai acuan DPR.

“Pokoknya komitmen Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk sesegera mungkin menyelesaikan undang-undang itu,” katanya.

Sebelumnya, Baleg DPR RI mengusulkan agar RUU tentang Perampasan Aset untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas untuk dibahas pada tahun 2025.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan RUU Perampasan Aset itu diusulkan untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Sebelumnya, RUU itu masuk pada Prolegnas Jangka Menengah 2024-2029 sebagai usulan pemerintah.

“Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk ke 2025,” kata Bob Hasan saat membuka rapat evaluasi Prolegnas DPR RI dengan pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Rencananya, kepastian RUU itu akan resmi menjadi prioritas 2025 akan diputuskan pada pekan depan melalui rapat pleno Baleg DPR RI. Selain itu, Baleg DPR juga akan menyusun Prolegnas Prioritas untuk 2026.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/09/2025 19:37
Mendagri dukung Mal Pelayanan Publik Digital permudah perizinan nakes

“Kami siap, Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan menggunakan untuk tenaga medis dan kesehatan, menggunakan Mal Pelayanan Publik yang bukan hanya fisik, tapi yang digital,”

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung penuh penerapan inovasi untuk mempermudah pengurusan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN).

“Kami siap, Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan menggunakan untuk tenaga medis dan kesehatan, menggunakan Mal Pelayanan Publik yang bukan hanya fisik, tapi yang digital,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa..

Hal itu disampaikan Tito pada acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui MPPDN di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Selasa .

Mendagri menjelaskan, Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu inovasi hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah dibangun sejak lama.

Layanan tersebut merupakan one roof system pelayanan publik yang terinspirasi dari inovasi di negara Georgia. Saat ini, telah banyak daerah yang menerapkannya.

“Masih kami dorong terus daerah-daerah lain. Yang terbaik salah satunya adalah yang di Badung dan Gianyar. Kalau kita lihat ini, Banyuwangi juga bagus,” ujar Mendagri.

Dalam kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung dan Gianyar yang mampu memodifikasi MPP sehingga tidak seperti suasana perkantoran. Sebaliknya, MPP tersebut dikemas lebih santai dan informal sehingga diminati masyarakat. Selain itu, petugas yang melayani juga menerapkan pelayanan prima.

Mendagri berharap kiprah MPP tersebut dapat ditiru oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda) lainnya. Dengan begitu, pelayanan berlangsung cepat, efektif, dan mampu menghindarkan potensi korupsi.

“Karena semuanya CCTV, transparan, bayarnya pun hanya di outletnya bank yang sudah ada. Nah, ini yang akan di-riding oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka perizinan ini,” kata dia.

Ia menyebut, tantangan dalam mengoptimalkan MPP perlu terus dipacu, termasuk dari sisi sumber daya manusia (SDM) hingga infrastruktur, terutama pada pelayanan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Secara khusus, Mendagri meminta dukungan dari Kemenkes untuk membantu daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah, terutama terkait penguatan MPP. Kemenkes dapat memberikan dukungan berupa peningkatan kualitas perizinan di bidang kesehatan di MPP, melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).

Turut hadir pada kegiatan itu Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Hadir pula para pejabat tinggi kementerian/lembaga serta perwakilan kepala daerah.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/09/2025 19:29
Pakar Unand sebut reshuffle buktikan Presiden dengar suara rakyat

“Saya melihat reshuffle ini merupakan bukti adanya tuntutan masyarakat yang didengar Presiden Prabowo Subianto,”

Padang (ANTARA) – Pakar politik dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat (Sumbar) Prof Asrinaldi menyebut perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9) merupakan bukti Presiden Prabowo Subianto mendengarkan masukan dari masyarakat.

“Saya melihat reshuffle ini merupakan bukti adanya tuntutan masyarakat yang didengar Presiden Prabowo Subianto,” kata pakar politik dari Unand, Prof Asrinaldi di Kota Padang, Selasa.

Penulis buku berjudul “Politik Masyarakat Miskin Kota” itu menilai perombakan kabinet jilid dua itu tidak lepas dari kejadian unjuk rasa beberapa waktu lalu, atas kekecewaan publik terhadap kebijakan yang dinilai tidak memperhatikan kondisi bangsa.

Prof Asrinaldi berpandangan eks Menteri Pertahanan Ke-26 periode 2019 hingga 2024 tersebut menyadari kekecewaan publik dan menjadikannya sebagai sebuah masukan sehingga memutuskan perombakan kabinet.

“Tentu saja kita mengapresiasi langkah Pak Prabowo mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Meskipun demikian, Prof Asrinaldi melihat perombakan kabinet belum sepenuhnya menjawab tuntutan masyarakat salah satunya penggantian Kapolri. Kendati demikian, ia memahami hal itu merupakan hak prerogatif kepala negara untuk melakukan reshuffle.

Ia menyakini Presiden Prabowo akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja menteri lainnya. Artinya, perombakan kabinet masih terbuka lebar terjadi kapanpun yang mengindikasikan posisi menteri-menteri lainnya juga belum dalam posisi aman.

“Selain faktor kinerja menteri, saya melihat perombakan kabinet oleh presiden juga atas penerimaan masyarakat secara politik karena ini menyangkut legitimasi pemerintahan,” kata dia.

Untuk diketahui, perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan pada 8 September merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya 19 Februari 2025 Presiden mengganti posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Keputusan reshuffle diambil berdasarkan berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus oleh Presiden. Beberapa posisi menteri yang mengalami pergantian antara lain Menko Polkam, Menteri Keuangan, Menteri P2MI, Menteri Koperasi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga.

Untuk Menteri Keuangan diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijabat oleh Mukhtarudin. Kemudian Presiden menunjuk Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Di saat bersamaan Presiden juga melantik Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/09/2025 19:26
Dosen UB: Pejabat publik gunakan narasi inklusif saat jawab kritik

“Narasi inklusif atau berbasis empati publik perlu digunakan, karena seorang pejabat publik jangan sampai terlihat melakukan pembelaan yang sifatnya irasional dan menyinggung nalar,”

Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Dosen Komunikasi Politik Universitas Brawijaya (UB) Verdy Firmantoro mengingatkan kepada seluruh pejabat publik agar mengedepankan penggunaan narasi yang bersifat inklusif ketika menjawab kritik dari masyarakat.

“Narasi inklusif atau berbasis empati publik perlu digunakan, karena seorang pejabat publik jangan sampai terlihat melakukan pembelaan yang sifatnya irasional dan menyinggung nalar,” kata Verdy Firmantoro di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa.

Dia menyebut mengedepankan penggunaan narasi inklusif menjadi sebuah langkah mengantisipasi polemik atau adanya blunder dari seorang pejabat publik ketika merespon pernyataan masyarakat.

Salah satu kejadian disebutnya menjadi contoh, yakni adanya penonaktifan beberapa orang anggota DPR RI karena mengeluarkan pernyataan menyinggung perasaan publik.

Kejadian itu harus menjadi pelajaran, tidak hanya bagi DPR RI tetapi seluruh pejabat di masing-masing lembaga negara.

Menurut dia sebagai seorang pejabat publik sejatinya harus mampu menyuarakan pesan bersifat pro rakyat, dengan mengedepankan fakta dan data untuk memberikan dampak baik pada kondisi sosial masyarakat.

“Jangan melakukan pembelaan diri karena justru akan memperkeruh suasana, membuat masyarakat menjadi resisten,” ujarnya.

Penggunaan narasi inklusif bersifat penting untuk dipahami oleh seluruh pejabat publik, lantaran memiliki pengaruh terhadap kondusivitas di suatu wilayah, baik dalam ranah regional maupun nasional.

Oleh karena itu, dia menyatakan reformasi dalam hal strategi komunikasi publik perlu dilakukan secara menyeluruh di setiap lembaga negara, termasuk DPR RI.

Sebab, apa yang diutarakan oleh seorang pejabat publik juga mempertaruhkan nama baik institusi.

Verdy menyebut pejabat publik juga tidak boleh menganggap sebuah kritik sebagai ancaman tetapi menjadikannya untuk proses perbaikan, melalui komunikasi interaktif dan dialogis sehingga tak menimbulkan erosi legitimasi akibat adanya kegagalan representasi.

“Komunikasi tidak boleh monolog tapi menerapkan partisipatoris. Kalau tidak ada respon soal keresahan masyarakat, bisa menimbulkan kejadian seperti kemarin,” tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/09/2025 19:25
AHY: Tanggul laut Pantura Jawa dikombinasikan dengan mangrove

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembangunan tanggul laut di pantai utara (Pantura) Jawa akan dikombinasikan dengan solusi alami berupa penanaman mangrove sesuai kondisi geografis daerah.

Hal itu disampaikan AHY usai dirinya bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) Didit Herdiawan Ashaf dan jajaran melakukan rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

“Tadi ke depan di depan Bapak Presiden kami juga menyampaikan bahwa pada saatnya kita ingin menghadirkan solusi yang sifatnya terintegrasi, kombinasi antara pendekatan pembangunan tanggul, baik tanggul pantai maupun tanggul laut tapi juga solusi yang lebih alami contohnya dengan mangrove,” kata AHY usai pertemuan.

Dia menjelaskan tidak semua kawasan pesisir di Pantura Jawa membutuhkan tanggul laut. Menurut AHY, pembangunan akan menyesuaikan kondisi wilayah, termasuk tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence) dan tingkat kerentanan terhadap banjir rob.

“Jadi kalau melihat peta Jawa, pantura Jawa, kan tentu dengan konturnya secara geografis ada yang memang sudah sangat buruk kondisinya, land subsidence-nya buruk ya. Jadi mau tidak mau harus ada tanggul laut. Sekian kilometer di depan dari pantai. Tapi ada yang masih bisa dengan penguatan tanggul pantai,” ujarnya.

Dia menambahkan pada kawasan yang kondisi geografisnya masih memungkinkan, penanaman mangrove akan lebih efektif sekaligus efisien untuk melindungi masyarakat pesisir.

“Nah ada juga yang tidak terlalu parah, justru dengan mangrove lebih bagus gitu, lebih efektif dan lebih efisien. Jadi nanti akan ada kombinasi,” kata AHY.

Dalam kesempatan itu, AHY mengatakan proteksi Pantura Jawa ini sangat esensial dalam rangka menyelamatkan masyarakat di pesisir Pantura Jawa yang setiap saat terancam bencana akibat penurunan permukaan tanah hingga banjir rob.

“Termasuk kita ingin melindungi berbagai kawasan industri strategis dan kawasan ekonomi khusus yang juga banyak tergelar di pantai utara Jawa,” ucap dia.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/09/2025 19:22
Sjafrie apresiasi kerja Budi Gunawan selama jadi Menko Polkam

“Saya kembali menegaskan peran, tugas, dan fungsi dari para deputi yang ada di Kementerian Koordinator untuk fokus dan giat bekerja sama, sama-sama bekerja dalam rangka terus melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas masing-masing,”

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim Sjafrie Sjamsoeddin mengapresiasi Menko Polkam sebelumnya, Budi Gunawan karena telah memberikan kontribusi terbaik untuk negara.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih pada Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan yang telah menjalankan tugasnya dengan baik selaku Menko Polkam,” kata Sjafrie di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa.

Tidak hanya kepada Budi Gunawan saja, Sjafrie juga berterima kasih kepada jajaran deputi di Kemenko Polkam yang telah membantu Budi Gunawan dalam menjalankan tugas sebagai Menko Polkam.

Kini, Sjafrie berharap para jajaran deputinya juga dapat memberikan kinerja terbaik di bawah naungannya sebagai pimpinan baru di Kemenko Polkam.

“Saya kembali menegaskan peran, tugas, dan fungsi dari para deputi yang ada di Kementerian Koordinator untuk fokus dan giat bekerja sama, sama-sama bekerja dalam rangka terus melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas masing-masing,” kata Sjafrie.

Menurut Sjafrie, seluruh deputi harus menerapkan sistem kerja yang efektif dan efisien agar upaya pengamanan negara dapat berjalan dengan maksimal.

Dia juga meminta setiap pihak yang ada di dalam Kemenko Polkam untuk memperkuat koordinasi agar pekerjaannya tidak saling tumpang tindih.

Tidak hanya untuk internal Kemenko Polkam saja, Sjafrie juga meminta agar seluruh kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Polkam untuk bekerja lebih cepat dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat lembaga.

“Hal-hal yang menyangkut permasalahan Kementerian dan Lembaga sebaiknya diselesaikan di lingkungan kementerian dan lembaga,” kata Sjafrie.

“Namun, apabila ada hal-hal yang memerlukan jembatan koordinasi sinkronisasi di antara kementerian dan lembaga, maka Kementerian Koordinator Polkan akan menjalankan tugasnya,” tambah Sjafrie.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

Sjafrie pun ditunjuk Presiden sebagai Menko Polkam ad interim melalui surat Menteri Sekretariat Negara RI Nomor : B-10/M/D-3/AN.00.03/09/2025 yang berisi sebagai berikut :

Melaksanakan arahan Bapak Presiden, dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertahanan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ad Interim sampai dengan diangkatnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang baru. Atas perhatian Menteri, kami ucapkan terima kasih

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/09/2025 19:08
Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani tinjau kantor Kemenkeu

Senin, 8 September 2025 22:56 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kanan) berjabat tangan dengan sejumlah pegawai saat tiba di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nym.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) dan Thomas A. M. Djiwandono (kanan) menyampaikan keterangan pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nym.

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/09/2025 19:03