Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Diplomasi Indonesia dalam pusaran geopolitik Indo-Pasifik

    Diplomasi Indonesia dalam pusaran geopolitik Indo-Pasifik

    Dalam dunia multipolar, Indonesia bukan sekadar bagian dari percakapan global, melainkan penentu arah percakapan itu sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Isu yang berkembang di kalangan masyarakat berkembang dengan sangat dinamis dalam beberapa waktu terakhir.

    Namun ingatan publik mengenai kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok melawan Agresi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia pada 3 September 2025 di China terus membekas.

    Ada makna yang mendalam yang menarik untuk dikupas kembali, bahwa kehadiran Presiden Prabowo ke China saat itu bukan sekadar undangan diplomatik, melainkan pesan geopolitik yang tajam.

    Ketika Beijing menggelar parade militer terbesar dalam sejarahnya, Indonesia tampil di panggung global dengan makna yang jauh melampaui seremoni peringatan.

    Posisi berdiri Presiden Prabowo sejajar dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bukan hanya soal protokoler. Tetapi ini seperti simbol pergeseran peran Indonesia sebagai penyeimbang di tengah peta kekuatan dunia yang sedang berubah.

    Tiongkok memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan kapabilitas militernya. Pameran tank generasi keempat, jet tempur siluman, sistem tanpa awak, dan rudal hipersonik anti-kapal menjadi bukti kesiapan Tentara Pembebasan Rakyat dalam menghadapi tantangan global.

    Namun, di balik kekuatan senjata, pesan strategis Beijing jauh lebih dalam bahwa Tiongkok menegaskan posisinya sebagai poros utama dalam tatanan dunia multipolar.

    Indonesia, melalui kehadiran Presiden Prabowo, memberi sinyal bahwa Jakarta tidak sekadar menjadi penonton, melainkan pemain kunci yang siap menentukan arah kebijakan kawasan Indo-Pasifik.

    Indonesia berada di pusat perhatian karena memiliki posisi unik. Secara geografis, Indonesia adalah gerbang strategis di jalur perdagangan global, penghubung Samudra Hindia dan Pasifik, sekaligus salah satu kunci keamanan maritim di kawasan.

    Dengan populasi 270 juta jiwa dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memegang peran penting dalam menentukan keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik.

    Kehadiran Indonesia di Beijing menegaskan posisinya sebagai bridge builder alias negara yang menjaga komunikasi dengan semua pihak, tanpa berpihak secara eksklusif pada salah satu blok kekuatan.

    Situasi geopolitik saat ini sedang bergerak cepat. Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok semakin intens, bukan hanya dalam perdagangan dan teknologi, tetapi juga keamanan regional, khususnya di Laut Cina Selatan.

    Dalam konteks ini, Indonesia menjaga perannya sebagai negara nonblok dengan politik luar negeri bebas aktif.

    Diplomasi Jakarta memastikan kemitraan strategis dengan Tiongkok dapat terus berkembang, terutama dalam perdagangan, investasi, transisi energi, dan ekonomi digital, tanpa mengorbankan hubungan erat dengan Amerika Serikat, Jepang, dan mitra Barat lainnya.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga: Implementasi tarif dengan AS masih dibahas di Washington

    Airlangga: Implementasi tarif dengan AS masih dibahas di Washington

    “Masih ada implementing agreement yang sedang dalam pembahasan. Jadi, tim sedang berada di Washington. Harus ada semacam perjanjian antarnegara,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tim negosiasi dari Indonesia masih membahas implementasi perjanjian tarif dengan Amerika Serikat di Washington D. C., AS.

    Airlangga menyebut sebelum kesepakatan mengenai tarif itu dilaksanakan oleh dua negara, perlu ada perjanjian mengenai implementasinya yang disetujui oleh dua belah pihak.

    “Masih ada implementing agreement yang sedang dalam pembahasan. Jadi, tim sedang berada di Washington. Harus ada semacam perjanjian antarnegara,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Airlangga menyebut untuk negosiasi mengenai besaran tarif sudah disepakati oleh Indonesia dan AS, yaitu sebesar 19 persen. Walaupun demikian, ada beberapa sektor yang berbeda besaran tarifnya, terutama untuk produk-produk yang tidak diproduksi di Amerika Serikat.

    Tidak hanya itu, sebelum implementasi perjanjian tarif, Indonesia juga masih menyusun regulasi-regulasi terkait.

    “Masih ada persiapan, karena sedang dimintakan juga peraturan dari Presiden, dari sini,” sambung Airlangga.

    Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif impor resiprokal untuk Indonesia sebesar 19 persen, turun dari angka yang ditetapkan pertama kali sebesar 32 persen. Finalisasi besaran tarif 19 persen itu terjadi setelah adanya negosiasi via sambungan telepon antara Presiden AS dengan Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, tim negosiasi dari Indonesia, yang dipimpin oleh Menko Airlangga, juga terbang langsung ke Amerika Serikat, untuk menurunkan besaran tarif impor yang pertama kali ditetapkan oleh AS untuk Indonesia.

    Dalam kesepakatan itu, Indonesia menyatakan komitmennya untuk membeli produk energi AS senilai 15 miliar dolar AS, dan produk-produk agrikultur sebesar 4,5 miliar dolar AS. Indonesia juga berkomitmen membeli 50 pesawat Boeing baru, yang sebagian besar merupakan Boeing 777.

    Terkait pembicaraannya dengan Trump, Presiden Prabowo menjelaskan negosiasi itu sempat berjalan alot. “Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga perundingan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga istilahnya kita memahami kepentingan-kepentingan mereka, mereka memahami kepentingan kita dan kita sepakati,” kata Presiden Prabowo di Jakarta pada 16 Juli 2025.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden menekankan seluruh keputusan yang diambil telah diperhitungkan dengan matang, termasuk mempertimbangkan perlindungan terhadap pekerja Indonesia sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi nasional.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirjen Polpum Kemendagri minta Kota Bekasi aktifkan siskamling

    Dirjen Polpum Kemendagri minta Kota Bekasi aktifkan siskamling

    “Saya ditugaskan langsung Bapak Mendagri untuk koordinasi dengan jajaran Forkopimda. Minggu ini, serentak jajaran eselon I Kemendagri turun langsung ke daerah memastikan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK tentang Peningkatan Peran

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar Baharuddin meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi untuk mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

    Hal itu disampaikan Bahtiar dalam pertemuan dengan jajaran Forkopimda Kota Bekasi di Ruang Rapat Pendopo Balai Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (9/9). Langkah ini menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terkait upaya menjaga keamanan dan ketertiban umum di daerah.

    “Saya ditugaskan langsung Bapak Mendagri untuk koordinasi dengan jajaran Forkopimda. Minggu ini, serentak jajaran eselon I Kemendagri turun langsung ke daerah memastikan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK tentang Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di daerah,” kata Bahtiar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, surat edaran tersebut menekankan pentingnya meningkatkan peran anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di tingkat desa maupun kelurahan.

    Kehadiran Satlinmas diperlukan untuk membantu menciptakan suasana kondusif sekaligus memperkuat pelaksanaan Siskamling di level Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

    Lebih lanjut, Bahtiar mengapresiasi kesigapan masyarakat Kota Bekasi dalam mencegah aksi kerusuhan maupun perusakan di kawasan Summarecon. Menurutnya, hal itu menjadi bukti adanya partisipasi aktif warga yang mendapat dukungan Forkopimda.

    “Teman-teman jajaran Forkopimda yang dipimpin langsung Pak Wali Kota dan Pak Sekda bisa turun langsung ke masyarakat, keliling mengorkestrasi pelaksanaan Siskamling, dan didukung jajaran Polres, Kodim, Satpol PP, Linmas. Apalagi sebelumnya ada program Ngopi Bhabinkamtibmas, [itu bisa] untuk dihidupkan kembali,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Junaedi langsung menginstruksikan jajarannya untuk segera mengaktifkan kembali Siskamling di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW.

    “Jajaran Satpol PP dan Kesbangpol tolong segera tindak lanjuti, undang segera camat dan lurah terkait, hidupkan kembali Siskamling. Selain itu, sering turun ke masyarakat, menyapa langsung masyarakat, [dan] aktifkan kembali Siskamling,” ujar Junaedi.

    Sebagai informasi, selain Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Junaedi, pada pertemuan itu hadir pula Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi Nesan Sujana, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi Hudi Wijayanto, perwakilan Polres Metro Bekasi Kota, serta perwakilan Kodim 0507 Bekasi.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polres Madiun kota tetapkan sembilan tersangka kasus demo gedung DPRD

    Polres Madiun kota tetapkan sembilan tersangka kasus demo gedung DPRD

    “Ada juga satu tersangka lain yang diproses dengan pasal 45A ayat 3 UU ITE dan pasal 160 KUHP terkait penyebaran hoaks yang memicu kerusuhan,”

    Madiun (ANTARA) – Kepolisian Resor (Polres) Madiun Kota menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus demonstrasi rusuh yang dilakukan di gedung DPRD Kota Madiun, Jawa Timur pada tanggal 30 Agustus 2025.

    Wakapolres Madiun Kota Kompol I Gusti Agung Ananta di Madiun mengatakan polisi setempat mengamankan total 91 orang alam kasus tersebut.

    “Dari 91 orang yang diamankan, sebanyak sembilan orang kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan sisanya dipulangkan,” ujar Kompol I Gusti saat kegiatan pers rilis di Mapolres setempat Selasa sore.

    Ia menjelaskan, dari sembilan orang tersebut, satu tersangka dijerat pasal 187 KUHP ayat 1 dan 2 karena terbukti melempar bom molotov. Ancaman hukumannya mencapai lebih dari 15 tahun penjara.

    “Ada juga satu tersangka lain yang diproses dengan pasal 45A ayat 3 UU ITE dan pasal 160 KUHP terkait penyebaran hoaks yang memicu kerusuhan,” katanya.

    Sementara itu, tujuh tersangka lainnya terbukti melakukan perusakan serta pencurian sejumlah fasilitas saat aksi berlangsung.

    Sementara ia menjelaskan dari 82 orang lain yang dipulangkan, mayoritas berusia anak-anak dan remaja.

    “Sekitar 70 persen dari yang dipulangkan tersebut masih di bawah umur. Kebanyakan hanya ikut-ikutan karena ajakan di media sosial. Mereka telah dikembalikan ke keluarga masing-masing,” kata Gusti.

    Ia menegaskan, penyidikan masih terus berjalan. Polisi terus mendalami kemungkinan adanya provokator maupun aliran dana yang memicu aksi anarkis tersebut.

    “Kami koordinasi dengan Polda Jatim dan Mabes Polri untuk mengusut kasus ini lebih jauh,” kata dia.

    Kompol Gusti juga mengingatkan masyarakat, khususnya para orang tua, agar lebih mengawasi anak-anak mereka, agar jangan sampai terseret dalam aksi massa yang berujung anarkis.

    “Kasus ini bukti bahwa aparat tidak segan untuk menindak tegas pelaku meresahkan yang merugikan sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

    Seperti diketahui, gelombang demonstrasi besar-besaran berlangsung di berbagai kota di Indonesia menyusul meninggalnya Affan Kurniawan di tengah aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (28/8/2025). Aksi tersebut terjadi di berbagai kota pada tanggal 30 Agustus 2025, termasuk di Kota Madiun.

    Akibat aksi tersebut gedung DPRD Kota Madiun mengalami kerusakan dan sejumlah fasilitas hilang. Kerugian akibat aksi tersebut mencapai Rp530 juta.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menlu Sugiono turut hantarkan kepulangan jenazah staf KBRI Lima

    Menlu Sugiono turut hantarkan kepulangan jenazah staf KBRI Lima

    “Kami malam hari ini menyambut jenazah sodara Zetro, kita semua pihak Kemlu sangat berduka dengan kehilangan atas kejadian ini,”

    Tangerang (ANTARA) – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono turut menghantarkan kepulangan dari jenazah Zetro Leonardo Purba, staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lima, ketika tiba di tanah air setelah direpatriasi dari Peru.

    Jenazah staf KBRI itu, sampai di Indonesia pada Selasa malam (9/9) melalui Terminal Cargo Jenazah Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, setelah sebelumnya diterbangkan menggunakan pesawat KL 809 AMS – CGK.

    Menlu Sugiono, dalam kesempatan itu langsung menyambut kedatangan dari rombongan jenazah Zetro yang didampingi keluarga almarhum yakni anak dan istrinya ketika tiba di Terminal Kargo Bandara Soetta.

    Selain itu, pada proses penjemput jenazah turut dihadiri juga oleh Kedubes Peru, Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha dan jajaran pejabat Kemlu serta keluarga duka ketika proses serah terima.

    “Kami malam hari ini menyambut jenazah sodara Zetro, kita semua pihak Kemlu sangat berduka dengan kehilangan atas kejadian ini,” ungkap Sugiono.

    Ia juga menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian anggota terbaik dari Kementerian Luar Negeri tersebut.

    “Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Maha Kuasa,” ucapnya.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ombudsman: Penguatan pengawasan layanan publik jaga kualitas layanan

    Ombudsman: Penguatan pengawasan layanan publik jaga kualitas layanan

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman menegaskan pentingnya penguatan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan masyarakat, khususnya kelompok marjinal dan wilayah terluar, terdepan, tertinggal (3T) mendapatkan akses pengaduan yang lebih baik.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Jakarta, Kamis (4/9), Sekretaris Jenderal Ombudsman Suganda Pandapotan Pasaribu menekankan pengawasan pelayanan publik yang kuat merupakan wujud nyata menghadirkan negara di tengah masyarakat.

    “Maka dari itu urgensi penambahan anggaran bukan semata-mata kebutuhan internal Ombudsman, melainkan sebagai bentuk komitmen negara untuk memastikan kualitas layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Suganda, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Adapun Ombudsman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp199,3 miliar dari pagu anggaran sebelumnya Rp251,98 miliar pada tahun 2026 untuk mendukung kinerja pengawasan.

    Dengan total usulan anggaran sebesar Rp451,33 miliar tersebut, kata dia, maka akan difokuskan pada tiga program utama, di antaranya pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sebesar Rp36,9 miliar, dukungan manajemen sebesar Rp12,4 miliar, serta pengawasan prioritas Presiden sebesar Rp150 miliar.

    Ia menjelaskan tambahan anggaran tersebut secara spesifik diarahkan untuk memperkuat akses pengaduan masyarakat, mendukung penyampaian saran perbaikan kebijakan tematik sesuai Program Prioritas Presiden, melakukan pendampingan pelayanan publik bagi kelompok marjinal dan wilayah 3T, serta memperkuat kelembagaan dan tata kelola internal Ombudsman.

    Meski demikian, disebutkan bahwa pagu anggaran Ombudsman tahun 2026 justru mengalami penurunan sebesar Rp3,6 miliar dibanding tahun 2025.

    Untuk itu, hal itu dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi Ombudsman dalam melaksanakan mandat pengawasan pelayanan publik secara optimal.

    Pada tahun 2026, Ombudsman menargetkan penyelesaian 725 laporan masyarakat di pusat, 7.100 laporan di perwakilan, 17 Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) oleh penyelenggara pelayanan publik, 34 IAPS tematik khusus Program Prioritas Presiden, 85 opini pengawasan di kementerian/lembaga, serta 552 opini pengawasan di pemerintah daerah.

    Per Agustus 2025, Ombudsman telah menerima 7.860 laporan masyarakat dan menyelesaikan 5.349 laporan atau sekitar 69,47 persen dari target 7.700 laporan. Untuk IAPS, telah diselesaikan 10 dari target 41 laporan (24,39 persen).

    Dari sisi anggaran, realisasi hingga 28 Agustus 2025 mencapai 58,71 persen dari pagu efektif Rp218,53 miliar.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lemkapi dukung langkah Mendagri aktifkan kembali siskamling

    Lemkapi dukung langkah Mendagri aktifkan kembali siskamling

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Saputra Hasibuan mendukung penuh langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di seluruh wilayah Indonesia.

    Edi menilai gerakan ini adalah bentuk nyata dari kearifan lokal yang telah berakar lama di masyarakat Indonesia. Siskamling bukan hanya soal menjaga malam, tetapi menjadi ruang sosial yang mempererat kepercayaan dan kohesi antarwarga.

    “Gerakan Warga Jaga Warga ini adalah ekspresi solidaritas, bukan sekadar antisipasi keamanan. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dan kolektif, mereka bukan hanya menjaga lingkungan fisik, tetapi juga menjaga keutuhan sosialnya,” kata Edi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia juga menyarankan agar partisipasi warga dalam menjaga ketertiban tidak terlalu diintervensi aparat, sehingga siskamling tetap menjadi gerakan organik yang tumbuh dari kesadaran bersama.

    Siskamling modern menunjukkan bahwa ketahanan sosial tidak hanya diukur dari kesiapan aparat, melainkan juga dari sejauh mana warga mampu merespons tantangan dengan cara yang bersatu, damai, dan saling mendukung.

    Gerakan gotong royong seperti ini menjadi contoh kuat bahwa ketahanan sosial adalah modal utama bangsa. Ketika warga terlibat langsung menjaga ketertiban, maka celah untuk tindakan anarkis dan provokatif menjadi semakin kecil.

    “Kalau warga merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap keamanan, maka demonstrasi yang anarkis tidak akan mendapat ruang. Justru di situ kekuatan bangsa ini: gotong royong menghadapi keadaan sulit,” ujarnya.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Surat Edaran No. 300.1.4/e.1/BAK pada 3 September 2025, telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan dan mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlimnas) di tingkat desa dan kelurahan.

    Dengan edaran ini, Mendagri menegaskan Satlinmas bersama Satpol PP tetap menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat, sekaligus memastikan penegakan aturan berlangsung dengan cara yang berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan publik

    Sejumlah kepada daerah juga telah memberikan respons positif atas instruksi tersebut. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kemudian mengeluarkan Surat Edaran untuk memperkuat ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

    Di Bandung, Wali Kota Muhammad Farhan bahkan turun langsung memimpin siskamling di beberapa titik, sekaligus menunjukkan bahwa kolaborasi antara warga dan pemimpin daerah adalah kunci stabilitas sosial.

    Untuk diketahui, Gerakan ‘Warga Jaga Warga’ yang mengemuka akibat ricuh demonstrasi 28–30 Agustus 2025 bukan sekadar upaya spontan menjaga keamanan lingkungan. Lebih dari itu, inisiatif ini mencerminkan kebangkitan gotong royong sebagai pilar ketahanan sosial masyarakat.

    Kehadiran warga yang rela berjaga malam, memperkuat komunikasi antar-RT/RW, hingga memanfaatkan grup digital untuk saling berbagi informasi, menjadi penanda bahwa rasa aman bisa dibangun dari, oleh, dan untuk warga.

    Sebagai contoh, di kawasan Summarecon, Bekasi, warga menunjukkan ketanggapan luar biasa saat situasi memanas di sekitar Polres Metro Bekasi Kota, Minggu (31/8) malam. Tanpa komando formal, warga secara kolektif membentuk ronda malam, menjaga lingkungan dari kemungkinan masuknya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi.

    Gerakan serupa juga terjadi di berbagai daerah, seperti Jawa Timur, dengan warga mulai kembali menghidupkan poskamling, mempererat hubungan antarwarga, dan membangun sistem deteksi dini berbasis komunitas. Hal ini membuktikan bahwa ketika rasa aman dibangun dari dalam komunitas, maka kekuatan sosial pun ikut menguat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar: Respons Prabowo redam demonstrasi membentuk kepercayaan publik

    Pakar: Respons Prabowo redam demonstrasi membentuk kepercayaan publik

    “Kepercayaan publik terhadap Presiden masih relatif tinggi,”

    Surabaya (ANTARA) – Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Prof Kacung Marijan menilai respons Presiden Prabowo Subianto dalam meredam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu berhasil membentuk kepercayaan publik.

    “Kepercayaan publik terhadap Presiden masih relatif tinggi,” katanya di Surabaya, Selasa.

    Kacung menyatakan kepercayaan publik terhadap Presiden masih relatif tinggi setelah langkah yang diambil untuk menjenguk dan turut berbelasungkawa pasca terjadi tragedi meninggalnya ojek online.

    Bahkan langkah Presiden Prabowo yang segera melayat keluarga korban dinilai sebagai sikap responsif yang membedakan dirinya dari aktor elite politik lain.

    Selain itu, intervensi Presiden dalam meminta DPR membatalkan kenaikan tunjangan juga dinilai sebagai salah satu langkah meredakan kemarahan publik.

    Pertemuan Presiden dengan pimpinan partai politik turut disebut efektif dalam kategori langkah jangka pendek untuk meredam eskalasi gelombang kemarahan pada demonstrasi.

    Menurut Kacung, beragam langkah komunikasi yang dilakukan Presiden Prabowo tersebut sangat penting karena berhasil berhasil merangkul partai-partai dan direspon oleh para ketua partai dengan melakukan penonaktifan beberapa anggota DPR.

    “Itu sinyal kuat kepada publik,” ujarnya.

    Kacung mengatakan demonstrasi yang berujung ricuh terutama pada dua aksi besar pada 25 dan 28 Agustus lalu tidak lepas dari kegagalan DPR membuka ruang dialog komunikasi.

    Ketiadaan kanal komunikasi, lanjut dia, membuat massa yang sebagian besar kaum muda mudah tersulut dan situasi kian memburuk ketika aparat kepolisian menggunakan kekerasan bahkan memakan korban jiwa.

    “Akibatnya keresahan yang terpendam meletus tanpa kendali setelah jatuhnya korban,” katanya.

    Meski dinilai berhasil mengembalikan kepercayaan publik, Kacung menegaskan bahwa langkah-langkah cepat tersebut hanya bersifat sementara.

    Ia menekankan pentingnya strategi jangka panjang agar ketidakpercayaan publik tidak bergeser dari DPR ke pemerintah.

    Terlebih, masalah mendasar ada pada keresahan anak muda terkait masa depan ekonomi, lapangan kerja, dan kesenjangan sosial.

    “Itu yang menjadi latar belakang sehingga menyulut kemarahan dengan adanya tambahan tunjangan bagi para anggota DPR,” katanya.

    Kacung pun mengimbau agar Presiden membuat kebijakan menyeluruh terutama untuk membuka peluang kerja dan menumbuhkan harapan generasi muda.

    “Kalau tidak, protes jalanan bisa bergeser menjadi krisis legitimasi bagi pemerintah,” kata Kacung.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri dorong pemkot Bandung siapkan pendanaan alternatif

    Wamendagri dorong pemkot Bandung siapkan pendanaan alternatif

    “Saya mendorong pemerintah Bandung terus melanjutkan inovasi yang ada untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dari sumber-sumber alternatif, sebagai contoh bagi daerah-daerah yang lain,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk melakukan inovasi dalam menyiapkan sumber pembiayaan alternatif guna mendukung berbagai kebutuhan, termasuk program prioritas nasional maupun pembangunan.

    “Saya mendorong pemerintah Bandung terus melanjutkan inovasi yang ada untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dari sumber-sumber alternatif, sebagai contoh bagi daerah-daerah yang lain,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Bima dalam Rapat Paparan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Dana Transfer Daerah Kota Bandung, yang dihadiri oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa.

    Bima menjelaskan, pemerintah pusat saat ini tengah melakukan pemetaan terkait dana Transfer ke Daerah (TKD) agar pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap berjalan dengan baik. Ia juga menegaskan pentingnya pemerintah daerah mencari

    Bima menjelaskan, pendanaan alternatif tersebut dapat berupa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penerbitan sukuk atau obligasi, pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR), serta skema lain yang sesuai. Termasuk juga pemanfaatan aset daerah secara lebih optimal.

    “Pemanfaatan aset tadi yang Pak Wali sampaikan, gitu ya. Nah, sejauh mana Kota Bandung ke arah sana,” ujarnya.

    Selain membahas pendanaan, kunjungan Wamendagri Bima ke Kota Bandung juga dimanfaatkan untuk meninjau pelaksanaan program-program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut perlu dipastikan berjalan baik di lapangan.

    “Saya ingin mendapatkan masukan sebetulnya, Pak Wali, dari Bapak-Ibu, kondisi di lapangan,” ucapnya.

    Dalam hal ini, Bima mencontohkan program Kopdeskel yang dinilainya sangat potensial jika dikawal bersama. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengurus koperasi, seraya menyoroti sistem pengelolaan koperasi di Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, yang dianggap berhasil dan bisa dijadikan rujukan.

    “Salah satu yang bagus sistemnya adalah Cileunyi Wetan sebetulnya itu, di Kabupaten Bandung. Saya berkali-kali ke situ, Pak Menko [Bidang Pangan] sudah ke situ, beberapa menteri juga sudah ke situ. Itu sistem yang sudah jalan,” kata Bima.

    Terkait program MBG, ia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan lokasi dan sarana pendukung agar pelaksanaannya lebih cepat dan tepat sasaran.

    Bima menuturkan, kunjungan ke Balai Kota dilakukan setelah pada malam sebelumnya ia turut serta dalam kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) bersama Wali Kota Bandung di sejumlah Rukun Warga (RW) di Kecamatan Gedebage.

    Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wujud kebersamaan dalam mendukung program pemerintah guna menjaga kondusivitas di masyarakat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Perombakan kabinet bukti Prabowo serap aspirasi rakyat

    Pengamat: Perombakan kabinet bukti Prabowo serap aspirasi rakyat

    “Dalam konteks ini presiden menegaskan pemerintahannya terbuka terlebih berada di zaman perang narasi seperti saat ini,”

    Banjarmasin (ANTARA) – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Taufik Arbain menilai perombakan kabinet bukti Presiden Prabowo menyerap aspirasi rakyat dan terbuka dengan segala tuntutan publik.

    “Dalam konteks ini presiden menegaskan pemerintahannya terbuka terlebih berada di zaman perang narasi seperti saat ini,” kata dia di Banjarmasin, Selasa.

    Ketua Indonesian Association of Public Administration (IAPA) Kallimantan Selatan ini mengatakan perombakan kabinet adalah langkah strategis menjawab beberapa hal.

    Pertama adanya narrative discourse (wacana naratif) yang berdampaknya meningkatnya eskalasi ketidakpuasan terhadap Pemerintah Prabowo hingga tergiring dalam momentum peristiwa demonstrasi 25 Agustus 2025.

    Sekalipun demo tersebut ditujukan kepada Parlemen DPR RI, tetapi demo itu memberikan pesan adanya ketidakpuasan publik pada pemerintah dan otomatis mengkaitkan dengan kinerja dan respon para menteri terhadap situasi negara.

    “Narrative discourse ini sebagai ruang dan panggung demokrasi bergerak masif di media sosial dan menjadi salah satu pemicu reshuffle,” ujar Koordinator Pascasarjana MAP Fisip ULM ini.

    Kedua, papar Taufik, perombakan kabinet memberikan pesan bahwa siapa saja yang tidak memiliki kemampuan dalam menjawab persoalan negara akan diganti.

    Ini menegaskan bahwa semua pengambilan keputusan milik Prabowo sebagai Presiden RI.

    Lebih jauh adanya pesan Prabowo bukanlah boneka atau bagian dari masa sebelumnya, atau sekadar memainkan politik akomodatif.

    Ada pola “menjauh” perlahan dari masa lalu secara elegan.

    “Kemudian simbol profesional dan cerdas dari pembantunya bisa dilihat siapa yang diperankan Prabowo menghadiri pertemuan penting dalam skala nasional dan internasional,” tambahnya.

    Ketiga, Prabowo ingin menyampaikan pesan harapan itu sangat ada dan mengobati kebatinan publik.

    Seperti pergantian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terkait kebijakan kenaikan pajak, kenaikan tunjangan dan simpang siur soal guru beban negara.

    Menariknya dalam membangun kebatinan publik, Presiden membentuk kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umrah dalam rangka meningkat pelayanan publik terkait efektifitas dan efisiensi.

    Termasuk figur menteri yang merepresentasikan latar belakang wilayah (Kalimantan) dan pengalaman seperti Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru Mukhtarudin selaku alumni ULM.

    “Dalam menjawab beragam kasus pekerja migran, tentu nilai politisnya sangat tinggi pengambilan keputusan yang berbarengan ini,” jelasnya.

    Kemudian dalam konteks lain, Prabowo menegaskan pesan kepada para menteri dan pejabat jangan sembarangan membangun narasi kontradiktif terlebih menyakiti rakyat.

    Sehingga momentum perombakan kabinet kali ini menjadi ajang para menteri agar bekerja lebih profesional dan tidak korup serta tidak bermain-main kuasa.

    Pewarta: Firman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.