Xcloud.id

Category: Antaranews.com Politik

  • Indonesia di BRICS: Penggerak poros timur dan keseimbangan global

    Indonesia di BRICS: Penggerak poros timur dan keseimbangan global

    Indonesia terus menekankan bahwa bergabung dan bekerja sama dengan BRICS bukanlah instrumen konfrontasi, melainkan wadah kolaborasi terutama kolaborasi antara negara-negara berkembang.

    Jakarta (ANTARA) – Jika pada abad ke-20 dominasi ekonomi dan politik global berpusat di Barat, khususnya Amerika Serikat dan Eropa, maka kini Asia dan kawasan Timur semakin memiliki peran penting dalam menentukan arah tatanan dunia.

    Pertumbuhan pesat Asia –dengan China, India, dan Asia Tenggara sebagai penggerak utama– menghadirkan daya tawar baru dalam politik dan ekonomi internasional. Populasi yang sangat besar dengan daya konsumsi tinggi, industrialisasi yang berkembang cepat, dan penguasaan teknologi baru telah menciptakan kekuatan yang sulit diabaikan.

    Kekuatan ekonomi yang berkembang pesat itu pun akhirnya dapat menciptakan daya tawar politik, yang memungkinkan negara-negara Asia memainkan peran lebih berimbang dalam dinamika global.

    Di tengah perubahan tersebut, BRICS muncul sebagai simbol multipolaritas. BRICS, yang awalnya berjumlah lima negara –Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan– secara kolektif memiliki kontribusi lebih dari 30 persen PDB global dan 40 persen populasi dunia, menawarkan alternatif terhadap dominasi Barat yang membuat banyak negara tertarik untuk bergabung, termasuk Indonesia.

    Indonesia yang merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, telah resmi bergabung dengan BRICS pada awal 2025 dan berpotensi menjadi jembatan antara BRICS, ASEAN, dan Barat. Keterlibatan Indonesia juga sejalan dengan politik luar negeri bebas-aktif yang mendorong keseimbangan global.

    Kekuatan ekonomi Timur dengan BRICS sebagai penggeraknya, menandai pergerakan menuju dunia multipolar. Bagi Indonesia, berperan aktif dalam proses tersebut sangat penting untuk menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

    Peran strategis BRICS dalam stabilitas global

    BRICS memiliki peran strategis dalam stabilitas global yaitu sebagai pengimbang dominasi Barat dengan memberi ruang lebih besar untuk diplomasi alternatif yang lebih representatif bagi negara-negara berkembang, terutama penguatan solidaritas Global South.

    Selain itu, BRICS juga memperkuat stabilitas keuangan global dengan membentuk New Development Bank (NDB) yang memberikan mekanisme pembiayaan pembangunan yang lebih inklusif dan menyediakan mekanisme pembayaran alternatif dalam transaksi perdagangan global, serta mendorong multipolaritas yang memungkinkan distribusi pengaruh global lebih merata dan inklusif.

    Karena itulah, Indonesia memandang BRICS sebagai pilar yang sangat kuat bagi stabilitas global sekaligus sebuah harapan dalam situasi geopolitik internasional saat ini.

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar UMY sebut menteri baru harus hindari pernyataan kontroversial

    Pakar UMY sebut menteri baru harus hindari pernyataan kontroversial

    Yogyakarta (ANTARA) – Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tunjung Sulaksono menilai menteri baru hasil reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu kontroversi.

    “Kemampuan komunikasi politik dan ‘public speaking’ harus terus ditingkatkan,” ujar Tunjung Sulaksono dalam keterangannya di Yogyakarta, Selasa.

    Tunjung menekankan reshuffle yang mengganti lima menteri merupakan langkah strategis pemerintah untuk merespons ketidakpuasan publik, termasuk desakan dari gerakan “17+8” yang menuntut perbaikan kinerja pemerintah dan transparansi.

    Menurut dia, menteri baru tidak hanya perlu menampilkan kinerja optimal, tetapi juga segera mengambil langkah-langkah strategis yang dapat langsung dirasakan masyarakat.

    “Menteri baru harus segera menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi penyebab kemarahan publik,” kata Tunjung.

    Ia menekankan pentingnya program-program “quick wins” dalam 100 hari pertama masa jabatan, khususnya di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.

    Dari perspektif ilmu pemerintahan, Tunjung menyebut ada tiga alasan utama reshuffle dilakukan yakni terkait kinerja, politis, dan yuridis.

    Pertama, pergantian menteri bisa karena kinerja yang dinilai belum maksimal, terutama di sektor krusial. Kedua, reshuffle merupakan respons politis untuk meredam ketegangan akibat kontroversi atau ketidakpuasan publik terhadap pejabat tertentu.

    Ketiga, faktor yuridis, termasuk kasus hukum yang menjerat pejabat sebelumnya, turut mempengaruhi keputusan Presiden.

    “Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sendiri menyatakan salah satu pertimbangan perombakan kabinet adalah gejolak demonstrasi akhir Agustus 2025 lalu,” ujar Tunjung.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menlu Sugiono menjamin hak pendidikan bagi anak mendiang Zetro

    Menlu Sugiono menjamin hak pendidikan bagi anak mendiang Zetro

    Tangerang (ANTARA) – Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono berkomitmen untuk memberikan jaminan hak pendidikan kepada anak-anak almarhum Zetro Leonardo Purba, staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lima, yang meninggal akibat ditembak oleh orang tak dikenal di Peru pekan lalu.

    “Keluarga yang engkau tinggalkan (almarhum Zetro), akan kami urus dan kami rawat dengan sebaik-baiknya,” kata Sugiono di Tangerang, Selasa.

    Ia mengatakan kepastian penanganan kesejahteraan keluarga melalui perawatan, baik itu yang didapat istri maupun anak-anak almarhum Zetro Leonardo Purba akan dijamin oleh pihaknya.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar nilai perombakan kabinet untuk tingkatkan kepercayaan publik

    Pakar nilai perombakan kabinet untuk tingkatkan kepercayaan publik

    “Karena beban pekerjaan yang diemban presiden sangat banyak, maka ia diberi hak untuk memilih menteri yang dianggap tepat,”

    Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) – Pakar politik sekaligus dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) Dr Sufyanto MSi menilai perombakan kabinet merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik.

    Sufyanto menyatakan konstitusi memberikan kewenangan penuh kepada presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri dan merupakan Hak Konstitusional Presiden.

    “Karena beban pekerjaan yang diemban presiden sangat banyak, maka ia diberi hak untuk memilih menteri yang dianggap tepat,” kata Sufyanto di Sidoarjo, Selasa.

    Ia memaparkan dari riset yang dilakukan lembaga riset yang didirikannya yakni The Republic Institute data menunjukkan adanya penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Penurunan tingkat kepercayaan itu cukup drastis yakni data menunjukkan bahwa pada awal Januari lalu tingkat kepuasan publik sebesar 82 persen terhadap pemerintah sedangkan kini ada penurunan signifikan sebesar 11 persen yakni menjadi 71 persen.

    Menurut Sufyanto, publik menilai kinerja pemerintah dalam sektor ekonomi belum mampu menjawab keresahan warga sehingga pergantian menteri dapat dianggap sebagai upaya penyegaran.

    Selain itu, ia juga menyoroti dampak politik dari langkah ini dapat dimaknai sebagai cara pemerintah untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat.

    Ia menjelaskan bagi partai-partai pengusung langkah tersebut sekaligus dapat menjadi sinyal bahwa setiap kader yang diberi amanah untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan harus mampu bekerja maksimal sebab presiden dapat sewaktu-waktu menggantinya bila dinilai tidak optimal.

    Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perombakan kabinet tidak bisa dianggap sebagai solusi instan. Ia menilai masyarakat akan terus menunggu apakah para menteri baru tersebut dapat mampu menunjukkan kinerja nyata dalam 100 hari pertama.

    Ia mengingatkan apabila para menteri terpilih tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik maka gelombang protes dan ketidakpuasan publik berpotensi kembali muncul.

    Lebih jauh, ia menilai bahwa perombakan kabinet kali ini tidak serta-merta merupakan langkah awal persiapan Pemilu mendatang. Menurutnya, terlalu dini jika langkah ini dikaitkan dengan kepentingan elektoral.

    “Kalau pemilu masih lama, saya melihat perombakan ini sebagai pemulihan kinerja pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik,” kata Sufyanto.

    Selain itu dari segi ekonomi, Sufyanto menilai penggantian posisi Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi merupakan hal yang cukup strategis karena kedua menteri pengganti dinilai terkait langsung dengan sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    Menurutnya, beban pajak, naiknya harga kebutuhan pokok, hingga lapangan pekerjaan yang sulit diakses menjadi faktor yang menekan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah diminta usut tuntas kasus kematian Zetro

    Pemerintah diminta usut tuntas kasus kematian Zetro

    “Kami menyerahkan seluruhnya dan mempercayakan kepada pak Menteri Luar Negeri untuk mengusut kasus ini,”

    Tangerang (ANTARA) – Keluarga besar Zetro Leonardo Purba, staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lima, meminta agar pemerintah dapat mengusut tuntas kasus kematian almarhum akibat penembakan oleh orang tak dikenal (OTK) di Peru.

    “Kami menyerahkan seluruhnya dan mempercayakan kepada pak Menteri Luar Negeri untuk mengusut kasus ini,” ucap salah satu anggota keluarga dari mendiang Zetro saat menerima kedatangan jenazah di Tangerang, Selasa.

    Ia berharap semua masukan dari keluarga termasuk hal-hal yang keluarga alami secara langsung dapat diperhatikan dan dipertimbangkan secara adil.

    Pasalnya, sosok Zetro Leonardo Purba bukan hanya seorang aparatur negara, tetapi sekaligus ayah, suami, kakak, adik dan anak yang disayangi keluarga besar almarhum.

    “Kami menghormati dengan kepergian kakak kami Zetro sebagai tiang ekonomi keluarga. Oleh karena itu sebagai ayah dan anak-anak kami, yang kecil yang tidak berdaya apa-apa,” ungkapnya.

    Selain itu, keluarga juga meminta agar pemerintah setidaknya memberikan langkah konkret atas keamanan dan pengawasan kepada anak dan istri mendiang Zetro

    “Kepada pak Menteri, kami sangat menyadari kalau rasa traumatis atas peristiwa ini. Boleh kiranya memberikan langkah konkret untuk pengawasan, paling tidak beberapa saat supaya perasaanya bisa lega dan tenang,” papar dia.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono turut menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian anggota terbaik dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lima.

    “Karena kami juga berduka, kita sama-sama berduka dengan kepergian keluarga kita ini. Karena saya dan rekan yang hadir dari Kementerian Luar Negeri juga keluarga besar Zetro,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Sugiono juga meminta maaf kepada keluarga besar almarhum atas kelalaian dalam pengawasan dari institusi kepada angotanya dalam peristiwa naas tersebut.

    “Kami minta maaf kepada keluarga atas semua kesalahan, kelalaian, kami sebagai institusi. Karena tidak ada yang menginginkan kejadian ini,” ujarnya.

    Pemerintah, dikatakan Menlu, berkomitmen untuk bisa menyelesaikan dan memberikan kepastian hukum dalam penanganan kasus yang mengakibatkan kematian terhadap Zetro.

    “Dan kami juga menyampaikan komitmen kami untuk bisa menyelesaikan urusan ini dengan sejelas-jelasnya,” kata dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus Zetro, Menlu RI sampaikan permohonan maaf

    Kasus Zetro, Menlu RI sampaikan permohonan maaf

    Tangerang (ANTARA) – Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Zetro Leonardo Purba, staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lima yang meninggal dunia.

    “Kami juga menyampaikan komitmen kami untuk bisa menyelesaikan urusan ini dengan sejelas-jelasnya,” ujar Sugiono di Tangerang, Selasa.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab Teddy beberkan strategi cepat serap jutaan pekerja

    Seskab Teddy beberkan strategi cepat serap jutaan pekerja

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan strategi pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas yang berdampak langsung pada pembukaan jutaan lapangan kerja baru.

    Hal ini disampaikan Teddy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, berdasarkan hasil rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.

    “Pertama, kehadiran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih akan menyerap tenaga kerja setidaknya sekitar 400 ribu orang, dengan asumsi setiap koperasi akan memperkerjakan minimal lima tenaga kerja baru,” katanya.

    Menurut Teddy, program replanting perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare diperkirakan menciptakan 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun mendatang.

    Selain itu, kata Teddy, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) juga menjadi fokus. Tahun ini ditargetkan berdiri 100 desa dengan penyerapan tenaga kerja 7.000 orang.

    “Ke depan, jumlahnya akan diperluas hingga empat ribu titik KNMP dengan proyeksi penyerapan 200 ribu pekerja,” ujarnya.

    Teddy mengatakan program revitalisasi tambak di Pantura seluas 20 ribu hektare akan membuka peluang kerja bagi lebih dari 132 ribu orang.

    Sementara, kata Teddy, modernisasi 1.000 kapal nelayan diperkirakan menambah hampir 600 ribu lapangan kerja baru.

    “Masih ada beberapa program lainnya,” katanya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dalam rapat terbatas tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Kepala Negara menginstruksikan agar seluruh program dipercepat tanpa terhambat alasan birokrasi.

    Fokus utama pemerintah mencakup optimalisasi lahan pertanian yang telah berproduksi, pembangunan lahan baru untuk sawah di sejumlah daerah seperti Wanam Papua, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah, serta peningkatan ketersediaan protein melalui pembangunan tambak seluas 20 ribu hektare.

    Selain sektor pangan, percepatan juga diarahkan pada program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan berkembang pesat dalam waktu dekat.

    Turut hadir dalam rapat tersebut, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MenPANRB: Pengurusan izin nakes kiat cepat lewat MPP Digital Nasional

    MenPANRB: Pengurusan izin nakes kiat cepat lewat MPP Digital Nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan proses perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan (nakes) yang sebelumnya memakan waktu lama, kini menjadi jauh lebih cepat, transparan, tanpa biaya, dan tidak berbelit berkat hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Nasional.

    “Layanan yang ada ini akan semakin memudahkan bagi tenaga medis dan kesehatan dalam mengurus perizinan yang dibutuhkan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu diperkuat dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian PANRB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Jakarta, Selasa.

    Rini mengatakan SKB ini merupakan bagian penting untuk memastikan akses kesehatan yang cepat, mudah, dan berkualitas.

    Menurut dia, langkah transformasi ini sejalan dengan program prioritas Presiden dalam membangun peradaban baru dari hal yang paling mendasar, yakni kesehatan.

    Pemerintah pusat, kata Rini, akan terus mendukung dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik digital terpadu, salah satunya dalam rangka penyelenggaraan perizinan kesehatan.

    Sebelumnya, pengurusan izin tenaga kesehatan dan medis dikenal sebagai proses yang memakan waktu hingga berbulan-bulan. Pemohon harus mengunggah berbagai dokumen secara manual, dan verifikasi seringkali terbatas di tingkat lokal. Selain itu, prosesnya juga melibatkan dua organisasi perangkat daerah (OPD), menambah birokrasi yang harus dilalui.

    Dengan hadirnya layanan perizinan Kesehatan pada MPP Digital Nasional, proses tersebut kini jauh lebih ringkas. Waktu pengurusan perizinan yang dulu bisa lebih dari dua minggu, kini dipersingkat menjadi kurang dari satu jam.

    Aplikasi MPP Digital ini dapat diunduh melalui Play Store, meski pemerintah daerah yang memiliki kemampuan dapat memilih untuk mengintegrasikan fitur-fitur di MPP Digital ke portal pelayanan publik masing-masing.

    Data ditarik dari sistem terpusat, sehingga pemohon tidak perlu lagi repot mengunggah dokumen berulang kali. Ini tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga meningkatkan akurasi karena pengecekan persyaratan menjadi otomatis dan terintegrasi secara nasional.

    Proses perizinan juga mengalami simplifikasi yang signifikan. Verifikasi yang semula melibatkan dua OPD kini cukup diselesaikan oleh satu OPD saja. Selain itu, sistem ini juga menciptakan transparansi yang lebih baik, dengan proses yang kini terstandar nasional dan dapat dipantau secara realtime.

    Implementasi MPP Digital ini memberikan dampak positif yang luas. Bagi masyarakat, mereka mendapatkan layanan yang cepat, transparan, dan bebas dari keharusan mengunggah dokumen berulang. Pemerintah daerah juga diuntungkan karena dapat menghemat biaya operasional aplikasi dan mempercepat proses verifikasi.

    Sementara itu, pemerintah pusat dapat melakukan monitoring secara realtime dan memastikan adanya standar nasional yang seragam di seluruh Indonesia. Inisiatif ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan modern, sejalan dengan visi reformasi birokrasi.

    Sebagai informasi, sejak diluncurkan pada 2023, MPP Digital telah hadir di 199 kabupaten/kota dan dimanfaatkan oleh lebih dari 300 ribu pengguna. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah mengingat kebutuhan layanan dari masyarakat yang lebih praktis. Layanan perizinan tenaga kesehatan menjadi salah satu yang paling banyak digunakan, dengan pertumbuhan permohonan yang terus meningkat signifikan.

    Bagi Rini, keberhasilan SKB ini merupakan wujud shared outcome, kerja bersama antarlembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

    “Tujuannya jelas, yakni agar tenaga kesehatan lebih mudah mengurus perizinan dan masyarakat mendapatkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan terpercaya,” tutur Rini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cucun tegaskan DPR terus kawal Sekolah Rakyat agar sesuai visi Prabowo

    Cucun tegaskan DPR terus kawal Sekolah Rakyat agar sesuai visi Prabowo

    “Sekolah Rakyat bukan hanya soal kelas dan buku, tapi tentang membangun masa depan yang lebih adil bagi anak-anak bangsa,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawal dan memastikan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat bisa berjalan sesuai dengan visi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut dia, visi Presiden untuk program Sekolah Rakyat adalah menghadirkan pendidikan yang layak, setara, dan mampu menjadi instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

    “Sekolah Rakyat bukan hanya soal kelas dan buku, tapi tentang membangun masa depan yang lebih adil bagi anak-anak bangsa,” kata Cucun dalam keterangannya saat mengunjungi sekolah rakyat di wilayah Bandung, Jawa Barat, Selasa.

    Saat kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 11 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 16 Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dia menilai Sekolah Rakyat adalah terobosan strategis untuk memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

    Dia pun berkeliling area sekolah untuk melihat kondisi ruang belajar, asrama, serta sarana pendukung lainnya. Ia juga mencatat dan menginventarisasi berbagai kebutuhan yang masih diperlukan sekolah guna menunjang kualitas pendidikan para siswa.

    Atas hal itu, dia pun langsung menelepon Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional DPR RI dalam memastikan program prioritas pemerintah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat

    Menurut Cucun, pendidikan adalah fondasi utama untuk memutus rantai kemiskinan. Ia menekankan pentingnya DPR menjalankan fungsi pengawasan agar program ini benar-benar menyentuh sasaran, meningkatkan kualitas fasilitas, serta menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.

    “Sekolah Rakyat harus menjadi instrumen untuk melahirkan generasi baru yang lebih percaya diri, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia-Selandia Baru siap tingkatkan kerja sama berantas narkotika

    Indonesia-Selandia Baru siap tingkatkan kerja sama berantas narkotika

    “Saya berharap kerja sama antara BNN RI dan pemerintah Selandia Baru ke depan dapat semakin meningkat, khususnya dalam bidang pemberantasan narkotika, baik berupa pelatihan maupun pertukaran informasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Selandia Baru siap meningkatkan kerja sama dalam pemberantasan narkotika, dalam pertemuan di Jakarta, Senin (8/9).

    Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Inspektur Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan BNN RI dan pemerintah Selandia Baru sebelumnya pernah memiliki beberapa program kerja sama, di antaranya pertukaran polisi wanita pada tahun 2007 dan pelatihan anggota BNN di New Zealand Police Dog Training School pada tahun 2017.

    “Saya berharap kerja sama antara BNN RI dan pemerintah Selandia Baru ke depan dapat semakin meningkat, khususnya dalam bidang pemberantasan narkotika, baik berupa pelatihan maupun pertukaran informasi,” ungkap Irjen Pol. Suyudi, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu dengan adanya kunjungan Duta Besar (Dubes) Selandia Baru Phillip Taula ke Kantor BNN RI, Suyudi berharap kerja sama yang baik dengan pemerintah Selandia Baru dapat terus terjalin dan terealisasi dalam berbagai program nyata.

    Dikatakan bahwa hal tersebut mengingat BNN RI sangat memerlukan pelatihan dalam memperdalam investigasi, mata uang kripto (cryptocurrency), maupun web gelap (dark web).

    Dia pun turut berharap dengan adanya audiensi tersebut hubungan baik BNN RI dengan pemerintah Selandia Baru yang telah lama terjalin semakin erat.

    Sementara itu, Dubes Selandia Baru Phillip Taula yang baru saja dilantik pada Februari 2025, pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan selamat kepada Suyudi atas pelantikannya sebagai Kepala BNN RI.

    “Saya ingin mengenal BNN lebih dekat dan meningkatkan kerja sama khususnya dalam bidang penanganan narkotika,” ujar Philip.

    Dalam kunjungan kerja itu, Dubes Selandia Baru didampingi oleh Atase Kepolisian Selandia Baru Paul Borrell serta Penasihat Kepolisian, Politik, dan Keamanan Kedubes Selandia Baru Awan Poesoro, diterima secara langsung oleh Kepala BNN RI

    Adapun Kepala BNN RI didampingi Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN RI Agus Irianto, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Pemberantasan BNN RI Budi Wibowo, dan Direktur Interdiksi BNN RI Tery Zakiar Muslim.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.